DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 43 Tahun 2019

Nomor: 43
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 2 : Pengembangan perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, manfaat, kemitraan dan kearifan lokal. Pasal 3 : Peraturan Guberrrur 1n1 pengembangan perpustakaan berkesinambungan dalam masyarakat. dimakaudkan 'untuk menjamin secara berkualitas, terintegrasi dan rangka meningkatkan kecerdasan Pasal 4 : Pengembangan perpustakaan bertujuan agar perpustakaan menjadi pusat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, inforrnasi kesenian, pelestarian budaya dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan kualitas hidup masyarakat Provinsi Bengkulu.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkankebijakandaerahdalam pengembanganperpustakaandiwilayahnyamasing- masing; b.bahwapengembanganperpustakaanbertujuan untuk menjadikanperpustakaansebagaipusatbelajar masyarakatyang berkelanjutanberbasis teknologi informasi dankomunikasiuntukmeningkatkankualitas hidupmasayarakat; c.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf adanhurufb,perlumenetapkan PeraturanGubernurten tangPengembangan Perpustakaandi ProvinsiBengkulu; 1.Undang-UndangNomor9 Tahun1967tentang PembentukanPropinsiBengkulu(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun1967Nomor19,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor2828); 2.Undang-UndangNomor20Tahun2003 tentangSistem PendidikanNasional(LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4301);

3.Undang-UndangNomor43Tahun2007 tentang Perpustakaan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2007NQmQr129,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4774); 4.Undang-UndangNomor11Tahun2008 tentangInformasi danTransaksi Elektronik(LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor58, TambahanLembaranRepublik IndonesiaNomor4843); --------------------------------------------- http://jdih.bengkuluprov.go.id
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 53). http://jdih.bengkuluprov.go.id MEMUTUSKAN: MenetapkanPERATURANGUBERNURTENTANG PERPUSTAKAAN DIPROVINS! BENGKULU. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 PENGEMBANGAN DalamPeraturanGubernurini,yangdimaksuddengan: 1.PemerintahDaerah adalahPemerintahProvinsiBengkulu. 2.GubernuradalahGubernurBengkulu. 3, DinasadalahDinasPerpustakaandanKearsipanProvinsi Bengkulu. 4.KepalaDinas adalahKepalaDinasPerpustakaandanKearsipan ProvinsiBengkulu. 5.Perpustakaan adalahinstitusi pengelolakoleksikaryatulis,karya cetak,dan/ataukaryarekam secaraprofesionaldengansistem yang bakugunamemenuhi kebutuhanpendidikan,penelitian, pelestarian,informasi,danrekreasi paraPemustaka.
6.Perpustakaanumumadalahperpustakaanyang diperuntukkan bagimasyarakatluassebagaisaranapembelajaransepanjang hayattanpamembedakan umur,jeniskelamin,suku,ras,agama, danstatussosial-ekonomi. 7.PerpustakaanKhususadalahperpustakaanyangdiperuntukkan secara terbatasbagipemustakadilingkunganlembaga pemerintah,lembagamasyarakat,lembagapendidikan keagamaan,rumahibadah,atauorganisasilainnya. 8.PerpustakaanSekolah/Madrasah adalahPerpustakaanyang beradapadalembagapendidikansekolah/madrasahyang merupakanbagianintegraldarisekolah/madrasahyang memenuhistandarnasionalperpustakaandenganmemperhatikan StandarNasionalPendidikan. 9.BahanPerpustakaan adalahsemuahasilkaryatulis,karyacetak dan/ataukaryarekarn. 10.Koleksi Perpustakaan adalahsemuainformasidalambentukkarya tulis, karyacetak,dan/ataukaryarekam dalamberbagaimedia yang mempunyainilaipendidikan,yang dihimpun, diolahdan dilayankan. 11.Masyarakatadalahsetiaporang,kelompokorang,ataulembaga yangberdomisili padasuatuwilayahyang mempunyaiperhatian dan peranandalam bidang perpustakaan. 12.Pengembanganperpustakaan adalahsebuahprosesperubahan secaraberangsur-angsurterhadap perandan fungsi perpustakaan sebagai sebuah tempatpenyimpananbuku, meminjam dan mengembalikan buku,menjadi sebuah pusatbelajardan berkegiatan masyarakatsecara terbuka,mudah diakses, kreatif, inovatif,dan mampu memberikan kesempatan belajarbagi masyarakat, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan pelayanan http://jdih.bengkuluprov.go.id terhadapmasyarakatyangbersifat user-oriented, bukanlagi building-oriented. 13.Sumberdayaperpustakaan adalah tenaga,saranadanprasarana, sertadanayang dimilikidan/ataudikuasaiolehperpustakaan.
14.PemangkuKepentingan(stakeholder)adalahindividu,sekelompok orang,komunitasataumasyarakatbaiksecarakeseluruhan maupunsecaraparsialyangmemilikihubungandankepentingan terhadapperpustakaan. 15.Advokasiadalahbentukupayayang bijakuntukmemperoleh dukungandariberbagai pihakyangmencakupkegiatan penyadaran,rasionalisasi,argumentasi,sertarekomendasitindak lanjutmengenaisuatuhalataukejadian. 16.Sosialisasiadalahkegiatanyangdilaksanakanperpustakaan agar masyarakatmemahamidanmengertitentangpentingnyaperan perpustakaandalammenambahwawasandanpengetahuan.
17.Promosiadalahkegiatanmemasarkanataumenyebarluaskan atau mengenalkanseluruhaktivitas,jasadanlayananperpustakaan yang dapatmeningkatkanperansertamasyarakatdalamkegiatan pembudayaankegemaranmembaca. 18.Pemustakaadalahpenggunaperpustakaanbaikperorangan atau kelompokyang memanfaatkanlayanandankoleksiperpustakaan, BABII PENGEMBANGANPERPUSTAKAAN

Pasal 2

Pengembanganperpustakaandiselenggarakanberdasarkan asas pembelajaransepanjang hayat,demokrasi,keadilan,keprofesionalan, keterbukaan,keterukuran, manfaat,kemitraandankearifanlokal.

Pasal 3

PeraturanGuberrrur1n1 pengembanganperpustakaan berkesinambungandalam masyarakat. dimakaudkan'untukmenjamin secaraberkualitas,terintegrasi dan rangkameningkatkankecerdasan Pasal 4 Pengembangan perpustakaanbertujuan agarperpustakaanmenjadi pusatbelajardanberkegiatanmasyarakatyang berkelanjutan berbasis teknologiinformasidan komunikasi yang berfungsi sebagai wahanapendidikan,penelitian, inforrnasikesenian,pelestarian budayadan rekreasiuntuk meningkatkan kecerdasan dan kualitas hidup masyarakatProvinsi Bengkulu. http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengembangan perpustakaan, meliputi:

a.perencanaan;
b.pengorganisasian;
c.pendanaan;
d.pelaksanaan; dan
e.pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 6

(1)Pemerintah Provinsi menyusun pengembangan perpustakaan. perencanaan program
(2)Rencana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan sehingga berkembang menjadi pusat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, informasi kesenian, pelestarian budaya dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan kualitas hidup masyarakat Provinsi Bengkulu.

Pasal 7

(1)Organisasi dan kelembagaan perpustakaan disesuaikan dengan jenis perpustakaan.
(2)Jenis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.PerpustakaanUmum
2. b.Perpustakaan Khusus; dan
3. c.Perpustakaan Sekolah. (3} Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud ayat (2} huruf a meliputi Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Kabupaten/Kota sesuai dengan karakteristik daerah.
(4)Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi perpustakaan yang berada pada Instansi atau Perangkat Daerah.
(5)Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi perpustakaan yang berada dan dikelola oleh pendidikan formal pada jenjang pendidikan yang kewenangan Pemerintah Provinsi. huruf c lembaga menjadi http://jdih.bengkuluprov.go.id BagianKetiga Pendanaan Pasal 8
(1)PendanaanperpustakaanProvinsi, PerpustakaanKhususdan PerpustakaanSekolahmenjaditanggungjawabPemerintah Provinsidandapatdibantuolehpihaklainsesuaiketentuan peraturanperundang-undanganyangberlaku.
(2)Pemerintahprovinsimengalokasikan anggaranperpustakaan dalamAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBD).
(3)Pendanaanperpustakaandidasarkanpadaprinsip kecukupandan berkelanjutan. BagianKeempat Pelaksanaan

Pasal 9

(1)PengembanganPerpustakaanwajibdilaksanakanolehDinas.
(2)PengembanganPerpustakaansebagaimanadimaksudpadaayat
(1)dilakukanmelaluikegiatan: a.sosialisasi danpromosiprogram; b.pengembangansaranadanprasaranaperpustakaan; c.peningkatansumberdayaperpustakaan; cl.pelibatanmasyarakat; e.kerjasama;dan f.penghargaan.
(3)Pengembanganperpustakaansebagaimanadimaksud padaayat(1) danayat(2)dilakukansecaraberkesinambungan. Paragraf1 Sosialisasi danPromosi Perpustakaan Pasal 10
(1)PemerintahDaerahmelakukansosialisasidanpromosi perpustakaansecaraberkesinambungan,untukmeningkatkan citraperpustakaan,apresiasimasyarakatdanmengoptimalkan penggunaanperpustakaansertamembudayakankegemaran membaca.
(2)Sosialisasi danPromosi perpustakaansebagaimanadimaksud padaayat(1)dapatdilakukansecaralisan,tulisandan/atau visualkepadapemustaka tentang peran,kegiatandanfungsi perpustakaandalam pembinaan sertapeningkatan minatdan kegemaran membaca.
(3)Ruang lingkup sosialisasi dan promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi: a.penyuluhan; http://jdih.bengkuluprov.go.id b.publikasi;dan c.pameran. Paragraf2 PengembanganSaranadanPrasaranaPerpustakaan Pasal 11
(1)Pengembangansaranadanprasaranaperpustakaandilaksanakan demiterciptanyaperpustakaanyang berbasisteknologi,informasi dankomunikasi.
(2)Pengembangansebagaimanadimaksudpadaayat(1)disesuaikan dengankebutuhan,karakteristik,fungsi sertaidentifikasimasalah yangadadisetiapperpustakaan. Paragraf3 PeningkatanSumberDayaPerpustakaan Pasal 12
(1)PeningkatansumberdayaPerpustakaanmeliputi: a.pendidikandan/ataupelatihantenagaperpustakaan;dan b.penambahan tenagapcrpustakaan,
(2)Peningkatansebagaimanadimaksudpadaayat(1)bertujuanguna memberikanpelayananyangbaikkepadapemustakadan masyarakat. Paragraf4 PelibatanMasyarakat Pasal 13
(1)Dalamrangkapengembanganperpustakaandiperlukankegiatan yang melibatkanmasyarakat.
(2)Kegiatansebagaimanadimaksudpadaayat(1)merupakan kegiatanyang menargetkanpemuda,perempuan,danpelaku usahayang berfokuspadapendidikan,kesehatandan pengembanganekonomi.
(3)Masyarakatjugaberperansertadalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan,pengembangan,danpengawasan perpustakaan. Paragraf5 KerjaSama Pasal 14
(1)PemerintahProvinsi melaksanakan kerjasamadalam rangka membangun kemitraan gunamendapatkan dukungan kebijakan dan penganggaran untuk keberlanjutan pengembangan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)Kerjasamamerupakansalahsatukomponendalampeningkatan kapasitastenagaperpustakaansehinggadiharapkan perpustakaanmampuuntukmelakukanadvokasi dan membangunkemitraandenganpihak-pihakyangdapat mendukungkeberlanjutanpengembanganperpustakaan.
(3)Kerjasamasebagimanadimaksudpadaayat(1)dilakukan antara PemerintahProvinsi dengan: a.PemerintahPusat; b.PemerintahProvinsilain; c.PemerintahKabupaten/Kota; d.lembagapendidikan; e.duniausaha; f.pihakluarnegeri; g.organisasikemasyarakatan;dan/atau h.perorangan.
(4)Bentukkerjasamadalam pengembangan sebagaimanadimaksudpadaayat(1),meliputi: perpustakaan a.penyediaansaranadanprasaranaperpustakaan; b.pemanfaatanteknologiinformasidankomunikasi; c.peningkatanpelayananperpustakaan; d.peningkatankompetensisumberdayaperpustakaan; e.promosidanpembudayaankegemaranmembaca;dan/atau f.kerjasamalainsesuai kebutuhan.
(5)Perpustakaanberkewajibanmembangunsinergidenganberbagai pemangkukepentingansesuaidengankebutuhanmasyarakat.
(6)Kerjasamasebagaimanadimaksudpadaayat(1)dituangkandalam bentukperjanjiankerjasamadandilaksanakansesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undanganyangberlaku, Paragraf6 Penghargaan Pasal 15
(1)PemerintahProvinsi memberikanpenghargaankepadaPemerintah Kabupaten/Kota,perseorangan,kelompokdan/ataulembagayang berjasamengembangkanperpustakaandanpembudayaan kegemaranmembaca.
(2)Bentukpenghargaansebagaimanadimaksud pada ayat(1)berupa; a.piagam penghargaan; Q. piala/plakat; c.bantuan buku atausarana/prasaranapendukunglainnya;dan d.uang pembinaan. http://jdih.bengkuluprov.go.id BagianKelima Pengawasan,Monitoring danEvaluasi Pasal 16
(1)Pengawasan,monitoringdanevaluasiterhadappengembangan perpustakaandilaksanakanolehGubernurmelaluiDinas.
(2)Monitoringdanevaluasi sebagaimanadimaksudpadaayat(1) dilaksanakanmelaluisupervisiclanpenilaianterhadap mutu perpustakaan.
(3)Dalammelaksanakanpengawasan,monitoring danevaluasi sebagaimanadimaksudpadaayat(1)Dinasdapatmembentuktim yang ditetapkandengankeputusankepaladinas. BABIV KETENTUANPENUTUP Pasal 17 PeraturanGubernurini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkanpengundangan PeraturanGubernurinidenganpenempatannyadalamBeritaDaerah ProvinsiBengkulu. DitetapkandiBengkulu padatanggal31Desember2019 GUBERNURBENGKULU, ttd. H.ROHIDINMERSYAH DiundangkandiBengkulu padatanggal 31Desember2019 Pj.SEKRETARISDAERAH PROVINS! BENGKULU, ttd. HAMKASABRI BERITA DAERAH PROVINS! BENGKULU TAHUN 2019NOMOR44 tamaMuda 1 1993031002 http://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…