DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 43 Tahun 2022

Nomor: 43
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan: 3, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakian Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor Nomor 6041);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
7.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 7); PERATURAN ANGGARAN MEMUTUSKAN: GUBERNUR PENDAPATAN TENTANG PENJABARAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS! BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Bengkulu ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Adalah Daerah Provinsi Bengkulu
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3.Gubemur adalah Gubenur Bengkulu. http://jdih.bengkuluprov.go.id
4.Dew;;:1J1 P~rwa,kil;;:1J1 R~~t D~~r?h, y;;:1J1g ~~l;;:1J1j"qtny~ disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
7.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

AnggaFan pendapatan daeFah tahun anggaran 2023 diFencanakan sebesar Rp2.897.375.109.971 (dua trilyun delapan ratus Sembilan puluh tujuh milyar tig ratus tujuh puluh lima juta seratus Sembilan ribu sembilan ratus tu:juh puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer;dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dinmcanakan sebesar Rp967.957 .037 .971,- (sembilan ratus enam puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) , yang terdiri atas: http://jdih.bengkuluprov.go.id ~, P~jM d~enm;
1. b.Retribusi daerah;
2. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;dan
3. d.Lain-lain pendapatan asli daerah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp787.761.103.931, = (tujuh ratus delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah)
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Direncanakan sebesar Rp5. 795.000.000,- (lima milyar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.400.000.000,- (delapan belas milyar seratus empat ratus juta rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp156.000.934.040,- (seratus lima puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat puluh rupiah).

Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp787 .761.103.931,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh milya rtujuh ratus enam puluh satu juta seratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) , yang terdiri atas:

a.Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp260.157.037 .971,- (dua ratus enam puluh juta seratus lima puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp152.400.000.000,- (seratus lima puluh dua milya rempat ratus juta rupiah ;
c.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp236.400.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah); http://jdih.bengkuluprov.go.id
d.Pajak Air Perrnukaan Rpl 1.075.334.000,-(sebelas milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
e.Pajak Rokok Rp127.728.731.960,- (seratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) .

Pasal 6

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp5. 795.000.000 ,- (lima milyar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:

a.Retribusi Jasa Umum Rp.73.265.960,-
b.Retribusi Jasa Usaha Rp.5.695.469 .040 ,-
c.Retribusi Perizinan Tertentu Rp.26.265 .000,-

Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp18.400.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus juta rupiah),- yang terdiri atas:

a.Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Rp.55.234.487 ,-
b.Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp.18.344 .765.513,-

Pasal 8

Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp156 .000.934.040,- (seratus lima puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat puluh rupiah) yang terdiri atas: http://jdih.bengkuluprov.go.id a.HasilPenjualanBMDyangTidal{Dipisahkan Rp.700.000.000,- b.HasilPemanfaatanBMDyangTidal{Dipisahkan Rp.398.860.000,- c .JasaGiroRp.4.449.339.517,- d.Pendapatan BungaRp.1.399.444.433,- e.Penerimaanatas TuntutanGantiKerugianKeuangan DaerahRp.18.000.000,- f.PenerimaanKomisi,Potongan,atauBentukLain Rp. 7.630.052.926,- g.Pendapatan DendaatasKeterlambatanPelal{sanaan Pekerjaan 1.000.000.000,- h.Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp.8.442.096.395,- i.Pendapatan DendaBBNKBRp255.746.350 J.Pendapatan DendaPBBKBRp.257.701.502,- k.Pendapatan DendaPajal{ AirPermukaanRp84.035.543,- l.Pendapatan dariPengembalian Rp.1.951.751.882,- m.PendapatanBLUDRp.130.000.000.000,- Pasal 9 Pendapatan Transfer sebagaimanadimal{suddalam Pasal 3 hurufbdirencanal{ansebesar Rpl.928.302.072.000,- (satu trilyun sembilanratus dua puluh delapanmilyar tigaratus dua juta tujuh puluh duariburupiah),yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Pasal 10

(1)Pendapatan Transfer PemerintahPusat sebagaimanadimal{sud pada Pasal9direncanal{ansebesar Rpl.928.302.072.000,-yang terdiri dari Dana Perimbangan Rpl.928.505.556.000,-
(2)Dana Perimbangan sebagaimanadimal{sudayat(1) Rpl.928.302.072.000,-,- yang terdiri atas: a.Dana Transfer Umum-DanaBagi Hasil (DBH) Rp90.218 .186.000 http://jdih.bengkuluprov.go.id b .DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum(DAU) Rpl.256.246.638.000 c.DanaTransferKhusus-DanaAlokasiKhusus(DAK)Fisik Rp.281.760.385.000 d.DanaTransferKhusus-DanaAlokasiKhusus(DAK)NonFisik Rp.300.076.863.000 Pasal 11 Lain-lainPendapatan Daerah yangSahsebagaimana dimaksud dalam Pasal3hurufcdirencanakan sebesarRp.1.116.000.000,- yangterdiri PendapatanHibahRp.1.116.000.000,- Pasal 12 Anggaranbelanjadaerahtahunanggaran direncanakan sebesar Rp2.977.388.138.599,-(dua trilyun sembilanratus tujuh puluh tujuh milyar tigaratusdelapanpuluhdelapanjutaseratustigapuluh delapan ribulimaratusSembilanpuluhsembilan rupiah),yang terdiriatas: a.Belanja operasional; b.Belanja modal; c.Belanja tidak terduga;dan d.Belanja transfer.

Pasal 13

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hurufadirencanakan sebesar Rp2.043.437.917.981,-(dua triliyun empat puluhtiga milyarempat ratustigapuluh tujuhjutasembilan ratus tujuhbelas ribu sembilanratusdelapan puluh saturupiah), yangterdiri atas: a.Belanja pegawaiRpl.195.685.115.285,-; b.Belanja barang danjasa;Rp795.734.649.196,-; c.Belanja hibah Rp49.775.653.500,-;

d.Belanja BantuanSosial Rp2.242.500.000,- http://jdih.bengkuluprov.go.id Pasal 14 AnggaranbelanjaModalsebagaimana dimaksuddalam Pasal 12 hurufbdirencanakan sebesarRp544.306.197.799,-(limaratusempat puluh empatmilyar tigaratusenamjutaseratusSembilanpuluh tujuhributujuh ratusSembilanpuluhsembilan rupiah),yangterdiri atas: a.BelanjaModalTanahRp,- b.BelanjaModalPeralatandanMesinRp202.320.828.970,- c.BelanjaModalGedungdan BangunanRp158.736.445.893,- d.BelanjaModalJalan, Jaringan,danIrigasiRp181.871.362.936,- e.BelanjaModalAsetTetap Lainnya Rpl.377.560.000,- f.BelanjaModalAset LainnyaRp,- Pasal 15 Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12hurufcdirencanakanRp.10.000.000.000,-(sepuluhmilyar rupiah),yangterdiridari Belanja Tidak TerdugaRp.10.000.000.000,- Pasal 16 Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hurufddirencanakanRp.379.644.022.819,-(tigaratus tujuh puluh Sembilanjutaenam ratus empat puluh empatjutadua puluh dua ribu delapanratussembilan rupiah), yang terdiri atas:
a.BelanjaBagi Hasil Rp.379.644.022.819,-; b.BelanjaBantuanKeuaganRp,- Pasal 17 Anggaran PembiayaanTahunAnggaran 2023 direncanakan sebesar Rp80.013.028.628,-(delapanpuluhmilyar tiga belasjuta dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), terdiri atas:
a.Penerimaan Pembiayaan Rp80.013.028.628,- b.Pengeluaran PembiayaanRpO ,- http://jdih.bengkuluprov.go.id Pasal 18

(1)Selisihantaraanggaranpendapatan daerahdengan anggaran belanjadaerahmengakibatkanterjadinyasurplus/(defisit)sebesar Rp(S0.013.028.628)(minusdelapanpuluhmilyar tigabelasjuta dua puluhdelapan ribuenamratus duapuluhdelapanrupiah).
(2)Pembiayaan neto yangmerupakanselisihpenerimaanpembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp80.013.028.628,-(delapanpuluhmilyar tigabelasjutadua puluhdelapan ribuenamratus duapuluhdelapanrupiah).

Pasal 19

UraianlebihlanjutAnggaranPendapatan danBelanjaDaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,tercantumdalam Lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Bengkuluini terdiridari: 1.LampiranIRingkasan PenjabaranAPBD Yang Diklasifikasi MenurutKelompok,Jenis,Objek,danRincian ObjekPendapatan,Belanja,danPembiayaan; 2.LampiranIIPenjabaranAPBDMenurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,Sub Kegiatan,Kelompok,Jenis,Objek,danRincian ObjekPendapatan,Belanja,danPembiayaan; 3 .LampiranIIIDaftar Nama Penerima, Alama tPenerima,dan BesaranHibah; 4.LampiranIVDaftar Nama Penerima, Alamat Penerima,dan Besaran BantuanSosial 5.LampiranVDaftar Nama Penerima, Alamat Penerima,dan Besaran BantuanKeuangan bersifatumum dan bersifatkhusus

6.LampiranVIDaftar Nama Penerima, Alamat Penerima,dan Besaran belanja bagi hasil; http://jdih.bengkuluprov.go.id ! '

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…