DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 43 Tahun 2025

Nomor: 43
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Program Penyebaran Dan Pengembangan Ternak Sapi Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu BAB I: KETENTUAN UMUM

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Program Penyebaran dan Pengembangan Ternak Sapi Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu; Mengingat 1. 2. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 3. https://jdih.bengkuluprov.go.id t Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembantukan Peraturan Perundang-undangan (l£mbaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l£mbaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 143, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tatlun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856); Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); PeraturanMenteri Pertanian Nomor 36/Permentan/ OT. 140/ 8/2006 tentang Sistem Pembibitan Ternak Nasional; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT. 140/ IO/2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik {Good Breeding Practicey, 4. 5. 6. 7. 8. 9 https://jdih.bengkuluprov.go.id IO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 20 18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350) ;
12.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor I Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (l£mbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor I) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor I Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor I Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 1); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PROGRAM PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK SAPI MILIK PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Program Penyebaran dan Pengembangan Ternak Sapi Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 20 ll Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 40 Tahun https://jdih.bengkuluprov.go.id 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Program Penyebaran dan Pengembangan Ternak Sapi Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 40) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal I diubah sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

Pasal 9

(1)Jenis Ternak sapi bibit atau bakalan yang disebarkan kepada Peternak adalah sapi potong.
(2)Ternak sapi yang akan disebarkan kepada Peternak berupa :
1. a.Ternak sapi betina;
2. b.Ternak sapi jantan;dan/atau
3. c.Ternak sapi yang digemukkan.
  1. 3.Ketentuan ayat (2) dan (3) Pasal ll diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal ll
(1)Penyebaran Ternak diselenggarakan melalui perwilayahan produk Ternak, sumber bibit, pemberdayaan peternak dan pengembangan pakan Ternak.
(2)Apabila kapasitas lokasi bersangkutan optimal, maka penyebaran dan pengembangannya dilakukan di lokasi lain yang berpotensi sebagai lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan.
(3)Ternak setoran dari Penggaduh yang layak bibit dapat disebarkan kembali (Redistribusi) dan yang tidak layak bibit dijual atau disebarkan sebagai Ternak penggemukan.

4.Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Penjualan Ternak Pemerintah Daerah yang tidak layak bibit dilakukan dengan cara biasa tanpa lelang.
(2)Harga penjualan Ternak adalah harga setiap ekor dari masing-masing berdasarkan harga pasar.
(3)Setiap penjualan Ternak pemerintah harus dibuat berita acara penjualan Ternak.
(4)Biaya operasiona1 penjualan Ternak penggemukan adalah 10% (sepuluh persen) dad total hasil penjualan Ternak dan sisanya disetorkan ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.
(5)Penjualan Ternak penggemukan dilakukan oleh Tim Penjualan Ternak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

5.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Untuk I (satu) ekor Ternak betina yang dikembangbiakan cara pengembaliannya https://jdih.bengkuluprov.go.id adalah setiap I (satu) ekor sapi betina dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, Penggaduh harus menyerahkan anak keturunannya I (satu) ekor umur 18 (delapan belas) bulan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk I (satu) ekor Ternak betina dan I (satu) ekor Ternak jantan (sepasang) cara pengembaliannya adalah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun Penggaduh harus menyerahkan keturunannya 2 (dua) ekor umur 18 (delapan belas) bulan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk Ternak sapi yang digemukkan cara pengembaliannya adalah :
1. a.penggaduh wajib menyerahkan Ternak yang digaduhnya kepada Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) sampai dengan 12(dua belas) bulan untuk dijual;
2. b.dari hasil penjualan Ternak tersebut Penggaduh mendapatkan 60% (enam puluh persen) dari pertambahan berat/harga Ternak, sedangkan Pemerintah Daerah mendapatkan berat awal/harga awal ditambah 30% (tiga puluh persen) dari pertambahan berat harga/ternak;
3. c.biaya operasional penjualan Ternak adalah 10% (sepuluh persen) dari pertambahan berat badan/harga Ternak tersebut, dengan rincian sebagai berikut :
  1. 1.5% (lima persen) operasional Petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu;
  2. 2.2% (dua persen) operasional Petugas Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi Peternakan Kabupaten/Kota;
  3. 3.1% (satu persen) operasional Petugas Lapangan/PPK (Petugas Peternakan Kecamatan) ;
  4. 4.1% (satu persen) operasional Kepala Desa;dan
  5. 5.1% (satu persen) operasional Pengurus Kelompok. Apabila Ternak dinyatakan majir bukan karena kesalahan Penggaduh, Penggaduh berhak untuk menjual dengan persetujuan Petugas Peternakan dan wajib dibelikan Ternak kembali sebagai pengganti Ternak awal, apabila ada selisih harga dari penjualan Ternak maka Penggaduh mendapatkan 50% (lima puluh persen) dan Pemerintah Daerah mendapatkan 50% (lima puluh persen) dari selisih harga tersebut.
(2)
(3)
(4)

6.Ketentuan Pasa1 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Apabila Ternak betina dan jantan yang dipelihara Penggaduh maU, majir, hilang atau dipotong paksa yang bukan kesalahan atau kelalaian Penggaduh, maka https://jdih.bengkuluprov.go.id Penggaduh yang bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk mengganti ternaknya bahkan mendapat prioritas penggantian Ternak dengan ketentuan tetap wajib menyetorkan keturunan sesuai ketentuan yang berlaku.
(2)Apabila Ternak yang digemukkan, tFrnaknya mati atau hilang bukan kesalahan atau kelalaian Penggaduh, maka Penggaduh bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk mengganti dan mendapat prioritas menerima pengganti Ternak dengan suatu perjanjian baal.

7.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Apabila Ternak bibit betina, jantan dan Ternak penggemukan yang digaduhkan mad, majir, hilang atau dipotong paksa karena kesalahan atau kelalaian Penggaduh, maka Penggaduh tersebut harus tetap memenuhi kewajibannya sesLlal perlarljlan.
(2)Apabila Ternak betina dan jantan terjadi penundaan penyetoran bukan karena kesalahan atau kelalaian Penggaduh, maka kepada Penggaduh tersebut diberi kelonggaran waktu I (satu) tahun untuk menyetorkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3)Apabila Ternak betina dan jantan terjadi penundaan penyebaran kmena kesalahan atau kelalaian Penggaduh, maka Pemerintah Daerah menarik kembali Ternak yang digaduhkan tersebut.

8.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

( 1) Petugas Peternakan Kecamatan menyampaikan laporan perkembmrgm1 terndc yang disetorkan setiap bulan kepada Dinas.

(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulm1 dan menjadi dasar laporan perkembangan Ternak kepada Bupati/Walikota dan ke Dinas Provinsi.
(3)Dinas yang membidangi fungsi Peternakan di Kabupaten/Kota menyampaikan laporan perkembangan Ternak sebagiman dimaksud pada ayat (2).
(4)Laporan sebagimana dimaksud pada ayat (3) disanpaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
(5)Kepala Dinas menyampaikan laporan perkembangan Ternak setiap akhir tahun kepada Gubernur. https://jdih.bengkuluprov.go.id Pasal II Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2025 GUBERNUR BENGKULU, Ttd H. HELMI HASAN Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, Ttd H. HERWAN ANTONI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 43 NDI, S.H fW GIGI 121004gP: r972ror22 https://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…