DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 44 Tahun 2018

Nomor: 44
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Dimuat tentang perubahan pada pasal 1, 13, 31, 40, 58, 77.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturan GubemurBengkulu tentangTataCaraPemberian, PenyalurandanPertanggungjawabanBelanja BantuanKeuanganPemerintahProvinsiBengkulu; Undang-UndangNomor9 Tahun1967 tentang PembentukanProvinsiBengkulu(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun1967Nomor19,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor2828); 2.Undang-UndangNomor17Tahun2003tentang KeuanganNegara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2003Nomor4 7, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4286); a. 1. http://jdih.bengkuluprov.go.id

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan clan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); http://jdih.bengkuluprov.go.id dan unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah provinsi Bengkulu serta unsur Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai kebutuhan.
11.Tim Koordinasi Bantuan Kabupaten/Kota adalah Tim yang bertugas melakukan perencanaan, pengendalian penyusunan RKA, DPA, Monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan serta menyusun laporan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten/Kota, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota yang terdiri dari unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/ Kota, unsur Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, unsur Bagian Dae rah Administrasi Pembangunan Kabupaten/Kota dan unsur Sekretariat Perangkat Daerah terkait lainnya di Kabupaten/Kota sesuai Kebutuhan.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Bengkulu.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten/Kota adalah APBD Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu.
14.Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan belanja bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada Kabupaten/ kota.
15.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya dieingkat RKA Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan lingkungan http://jdih.bengkuluprov.go.id
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5165);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 6); Menetapkan PERATURAN MEMUTUSKAN: GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU. http://jdih.bengkuluprov.go.id BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pernerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
4.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu.
6.Bupati/Walikota adalah Bupati/walikota se Provinsi Bengkulu.
7.Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan DaerahProvinsi Bengkulu.
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala BPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9.Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat TAPD Kabupaten/Kota adalah Tim sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
10.Tim Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi adalah tim yang dibentuk untuk mengelola Belanja Bantuan Keuangan berdasarkan Keputusan Gubemur yang terdiri dari unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu, unsur Biro Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu http://jdih.bengkuluprov.go.id PerangkatDaerahKabupaten/Kotaserta rencana pembiayaansebagaidasarpenyusunanAPBD. 16.BalanjaBantuanKeuanganbersifatUmumadalah BelanjaBantuanKeuanganyang besarannya ditetapkanPemerintahProvinsiatasdasar usulan dariPemerintahKabupaten/Kotadanselanjutnya peruntukansertapenggunaannyaditentukan sepenuhnyaolehPemerintahKabupaten/Kotasesuai denganprogramprioritasnya. 17.BelanjaBantuanKeuanganbersifatKhususadalah bantuankeuangandariPemerintahProvinsikepada PemerintahKabupaten/Kotayang sifatbantuannya diarahkan/ditetapkanolehPemerintahProvinsiyang terdiridariBelanjaBantuanSpesifikdanNon Spesifik. 18.ProgramadalahpenjabarankebijakanPerangkat Daerahdalambentuk upayayangberisisatu atau lebihkegiatandenganmenggunakansumberdaya yang disediakanuntukmencapai hasilyangterukur sesuaidenganmisi PerangkatDaerah. 19.Kegiatan adalahbagiandariprogramyang dilaksanakanolehsatuataulebih unitkerjapada PerangkatDaerahsebagai bagiandari pencapaian sasaran terukurpadasuatuprogramdanterdiridari sekumpulan tindakanpengerahansumberdayabaik berupapersonil,barang modaltermasukperalatan dan teknologi,dana ataukombinasi daribeberapa ataukesemuajenissumberdaya tersebutsebagai masukan(input)untuk menghasilkan keluaran (output)dalambentukbarang/jasa. BABII MAKSUDDANTUJUAN Pasal 2

(1)Maksudpengaturanini adalah untuk menyelaraskan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban http://jdih.bengkuluprov.go.id belanja bantuan keuangan perundang-undangan.
(2)Tujuan pengaturan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan dalam pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan agar langkah-langkah pemberian, pelaksanaan, monitoring dan pengawasan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berjalan tertib, terarah dan terencana dengan baik dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: ( 1) Pemberian;

(2)Penyaluran;
(3)Pertanggungjawaban;
(4)Pelaporan;
(5)Monitoring;
(6)Pengawasan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu.
(1)Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi bersifat stimulan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan dan mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah serta pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota. dengan peraturan http://jdih.bengkuluprov.go.id (2} Pemberian bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dan dialokasikan melalui mekanisme pembahasan APBD Provinsi.
(3)Usulan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melaksanakan kegiatan- kegiatan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menunjang program-program strategis pembangunan Provinsi dan Nasional dengan tujuan:
1. a.Mempercepat pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional;
2. b.Mendukung peningkatan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat;
3. c.Mempererat hubungan antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
4. d.Mendukung hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab dan atau kesepakatan yang dibangun antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menjadi kewenagan Kabupaten/ Kota.
(4)Alokasi Anggaran Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi ini harus diadministrasikan dalam APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran yang bersangkutan.
(5)Alokasi Anggaran Belanja Bantuan Keuangan tidak diperkenankan untuk diubah kecuali atas persetujuan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Untuk menyatakan komitmen dan tanggungjawab dalam pelaksanaan program/kegiatan Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyediakan dana pendamping bersumber dari dana APBD Kabupaten/ Kota.
(7)Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membentuk Tim Koordinasi Belanja Kabupaten/ Kota. Bantuan Keuangan http://jdih.bengkuluprov.go.id
(8)Dalam Pelaksanaan kegiatan belanja Bantuan Keuangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. ( 10) Apabila Perangkat Daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (9) belum terbentuk, maka dilaksanakan oleh Bagian/Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 5

(1)Untuk Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota oleh Tim Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi.
(2)Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang diklarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan asistensi terlebih dahulu oleh TAPD Kabupaten/Kota.
(3)Mekanisme Klarifikasi meliputi :
1. a.Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang sudah diasistensi oleh TAPD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Tim Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi untuk diklarifikasi;
2. b.Untuk kegiatan fisik dilengkapi dengan dokumen perencanaan teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Untuk Pekerjaan Lanjutan dilengkapi dengan Sketsa Penanganan Pekerjaan sebelumnya; dan
3. c.Hasil Klarifikasi RKA Perangkat Daerah, selanjutya dituangkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Perangkat Daerah di Kabupaten/ Kota. http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 6

(1)Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dan harus masuk dalam APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(2)Dalam rangka meningkatkan pengendalian atas realisasi pencairan dana dari Rekening Kas Umum Daerah provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota, maka setiap proses pencarian harus melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota selaku PPKD.
(3)Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan likuiditas keuangan Pemerintah Provinsi dan memperhatikan beberapa hal :
1. a.Untuk Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Tahap Pertama maksimal sebesar 40 % dari nilai kumulatif seluruh Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan Bantuan Keuangan di Kabupaten/Kota yang disampaikan;
2. b.Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Spesifik dan Non Spesifik dengan Penjelasan :
  1. 1.Belanja Bantuan Keuangan Spesifik yaitu Belanja Bantuan Keuangan yang kegiatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.
  2. 2.Belanja Bantuan Keuangan Non Spesifik adalah Belanja Bantuan Keuangan selain dimaksud pada angka 1.
3. c.Untuk Belanja Bantuan Keuangan Spesifik tahap selanjutnya disalurkan pada setiap awal triwulan masing-masing sebesar 20% dengan menyampaikan laporan F-4; http://jdih.bengkuluprov.go.id
4. d.Untuk Belanja Bantuan Keuangan Non Spesifik tahap kedua disalurkan sebesar 40% setelah realisasi keuangan pada penyaluran Tahap Pertama mencapai 75%;
5. e.Untuk Belanja Bantuan Keuangan Non Spesifik tahap ketiga disalurkan sebesar 20% setelah realisasi keuangan dari jumlah penyaluran Tahap Pertama dan Tahap Kedua mencapai 90%;
6. f.Ketentuan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Non Spesifik sebagaimana huruf d dan huruf e untuk kegiatan yang menjadi Prioritas Pemerintah Provinsi dapat dikecualikan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan
7. g.Untuk Belanja Bantuan Keuangan yang merupakan Utang Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang telah diaudit oleh Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun sebelumnya maka disalurkan sebesar 100% sebagaimana pada DPABPKD.
(2)Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan Laporan kepada Gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu dengan tembusan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu dan Biro Administrasi Pembangunan http://jdih.bengkuluprov.go.id SekretariatDaerahProvinsiBengkuludengan ketentuan: a.LaporanTriwulan tentangRealisasifisikdan keuangandisampaikanolehTimKoordinasi BantuanKeuanganKabupaten/Kotakepada PemerintahProvinsiberdasarkanlaporanyang dihimpunsetiapbulandaripelaksanakegiatan diPerangkatDaerahKabupaten/Kota;
1. b.Laporantriwulansebagaimanadimaksuddalam huruf adisampaikankepadaPemerintah Provinsipalinglambat10(sepuluh)harisetelah akhirtriwulanperiodelaporan,dengancontoh FormF-1sebagaimana tercantumdalam LampiranIPeraturanGubernurini; c.LaporanTahunan tentangRealisasifisikdan keuangandisampaikanolehTimKoordinasi BantuanKeuanganKabupaten/Kotakepada PemerintahProvinsiselambat-lambatnya tanggal 10Januaritahunberikutnya,dengancontoh FormF-2 sebagaimanatercantumdalam LampiranIIPeraturanGubernurini; d.LaporanRealisasi PenyerapanBantuan KeuanganNonSpesifikdisampaikanoleh PemerintahKabupaten/KotakepadaPemerintah Provinsi sebagaimanadimaksud dalamPasal6 ayat(3)huruf d dan hurufemerupakandasar penyaluranBantuanKeuangan, dengancontoh FormF-3sebagaimanatercantumdalam LampiranIIIPeraturanGubernurini;
2. e.LaporanRealisasi PenyerapanBantuan KeuanganSpesifik disampaikanolehPemerintah· Kabupaten/Kota kepadaPemerintahProvinsi sebagaimanadimaksud dalamPasal6 ayat(3) hurufc, dengancontohFormF-4 sebagaimana tercantum dalam LampiranIV Peraturan Gubernurini; http://jdih.bengkuluprov.go.id
3. f.Batas akhir penyarnpama Iaporan realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai dasar penyaluran terakhir Bantuan Keuangan diterima pada tanggal 20 Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

( 1) Monitoring dilaksanakan secara berkala, dilakukan oleh Tim Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi.

(2)Pelaksanaan Monitoring terhadap Kegiatan Bantuan Keuangan di Kabupaten/Kota akan diberitahukan terlebih dahulu melalui surat resmi dari Sekretaris Tim Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi.
(3)Pelaksanaan pengawasan kegiatan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, dan selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Inspektur Provinsi.
(4)Apabila dipandang perlu, pengawasan dapat dilakukan langsung oleh Inspektorat Provinsi atas perintah Gubernur.

BAB IV

PERGESERAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

( 1) Pergeseran Anggaran Belanja Bantuan Keuangan terhadap unit organisasi, program/kegiatan maupun jenis belanja tidak diperkenankan kecuali atas persetujuan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan Peraturan Perundangan.

(2)Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Pemerintah Provinsi melalui Biro Administrasi http://jdih.bengkuluprov.go.id ProvinsiDaerahSekretariatPembangunan Bengkulu.
(3)Pergeseran Belanja Bantuan Keuangan yang hanya mengubah obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atas persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan diberitahukan kepada Pemerintah Provinsi.

Pasal 10

( 1} Terhadap sisa dana Belanja Bantuan Keuangan Non Spesifik di Kabupaten/Kota atas kegiatan yang belum tercapai target pelaksanaan fisiknya maka dana tersebut dialokasikan kembali untuk kegiatan yang sama pada tahun anggaran berikutnya.

(2)Terhadap sisa dana Belanja Bantuan Keuangan Non Spesifik di Kabupaten/Kota yang telah selesai target pelaksanaan fisiknya maka dana tersebut dapat digunakan untuk program prioritas Kabupaten/Kota dalam rangka menunjang program prioritas Provinsi.
(3)Jika terdapat hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Bengkulu dan atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya dan atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan atau Tim Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Spesifik tahun sebelumnya yaitu berupa kelebihan sisa dana, maka akan menjadi nilai pengurang pada penyaluran Belanja Bantuan Keuangan tahun anggaran berikutnya. http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB VI

KETENTUANPENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 24 September 2018 Plt. GUBERNUR BENGKULU, ttd, H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 24 September 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! BENGKULU, ttd, NOPIAN ANDUSTI Pembina Tk.I NIP. 19700623 199202 1 003 http://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…