DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 44 Tahun 2025

Nomor: 44
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2030 BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: SISTEMATIKA PENULISAN BAB III: PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB IV: PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2030; Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1 Mengingat

2.1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembmm1 Negma Republik Indonesia Nomor 2828); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perenculam1 Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor I04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; Undulg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. 4 RepublikPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 TaIlun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856) ; https://jdih.bengkuluprov.go.id
5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987) ; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (l£mbaran Negara Republik Indonesia TaIrun 1968 Nomor 34, Tambahan I£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (1£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 14, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); Peraturan Pemerintah Nomor 33 :FaLun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (l£mbaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 109); Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona1 Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 https://jdih.bengkuluprov.go.id Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 17 Nomor 1312) ; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor I Tahun 2024 Tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (l£mbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6) ; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 TaIlun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (l£mbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 3); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 TaIrun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Puljmlg Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembmm1 Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana PembangHnan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 (1£mbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 4); 13. 14. 15. 16. 17. MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKE.LANJUTAN PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025-2030.

BAB I

KHFENTUAN UMUM

Pasal 2

(1)RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2030 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh aktor pembangunan dalam mewujudkan pencapaian target dan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di Daerah. Aktor pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi Organisasi Kemasyarakatan, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan Pemangku Kepentingan lainnya.
(2)https://jdih.bengkuluprov.go.id
(3)Tujuan Pembangunan Development Goals berisi Pembangunan Berkelanjutan pada ayat (1) meliputi:
1. a.tanpa kemiskinan;
2. b.tanpa kelaparan;
3. c.kehidupan sehat dan sejahtera;
4. d.pendidikan berkualitas;
5. e.kesetaraan gender;
6. f.air bersih dan sanitasi layak;
7. g.energi bersih dan terjangkau;
8. h.pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
9. i.industri, inovasi dan infrastruktur;
10. j.berkurangnya kesenjangan;
11. k.kota dan permukiman yang berkelanjutan;
  1. 1.konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
12. m.penanganan perubahan iklim;
13. n.ekosistem IatItan;
14. o.ekosistem daratan; keadilan Berkelanjutan/ Sustainable 17 (tujuh belas) Tujuan sebagaimana dimaksud
15. p.perdamaian, tangguh; dan
16. q.kemitraan untuk mencapai tujuan. dan kelembagaan yang

BAB II

PENDAHULUAN KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN RAD TPB/SDGs.

Pasal 3

(1)RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2030 dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut: TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPALAN RAD TPB/SDGs.
(2)Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

(1)Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2030. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu- waktu bila diperlukan. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap I (satu) tahun sekali atau sewaktu- waktu bila diperlukan.
(2)
(3)

Pasal 5

( 1)

(2)
(3)Terhadap RAD TPB/SDGs dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit I (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAD TPB/SDGs. Gubernur menetapkan perubahan RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

(1)Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD TPB/SDGs Provinsi kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan MerIted Dalam Negeri sekali dalam I (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Laporan pelaksanaan RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
(2)https://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SttstainabZe Deuelopment Goals Provinsi Bengkulu Tahun 202 1-2026 (Berita Daerah Provinis Bengkulu Tahun 2022 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2025 GUBERNUR BENGKULU, Ttd H. HELMI HASAN Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2025 Pj. SEKR©rARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, Ttd H. HERWAN ANTONI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 46 dengan aslinyaestI BIRO HUKUM ’NDI HUM FW La Tk.I/ IV.b NIP. 1972 10122002121004 https://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…