DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 49 Tahun 2018

Nomor: 49
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pedoman Pelaksanaan Probity Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ini dijadikan panduan bagi APIP dalam melakukan penilaian independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/ jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturangubernur,bengkulutentang pedoman pelaksanaanprobityauditpengadaanbarang/jasa pemerintahbagiaparatpengawasaninternpemerintah dilingkunganpemerintahprovinsi bengkulu; 1.Undang-UndangNomor9·Tahun1967tentang PemberitukanPropinsi·Bengkulu[LernbaranNegara. RepublikIndonesiaTahun1967Nomor19,Tambahan LernbaranNegaraRepublikIndonesiaNomor2828); 2.Undang-UnclangNomor28Tahun1999 tentang PenyelenggaraanNegarayangBersihdanBebasdari Korupsi,Kolusi danNepotisme(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun1999Nomor75,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3851); a. http://jdih.bengkuluprov.go.id 3.Undang-UndangNomor31Tahun1999tentang PemberantasanTindakPidanaKorupsi(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun1999Nomor140, TambahanNegaraRepublikIndonesiaNomor3874) sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-Undang Nomor20Tahun2001tentangPerubahanAtasUndang- UndangNomor31Tahun1999(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2001Nomor134,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4150}; 4.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimana telahdiubahbeberapakali,terakhirdenganUndang- UndangNomor9Tahun2015tentangPerubahanKedua AtasUndang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2015Nomor58,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5679); 5.PeraturanPemerintahNomor20Tahun1968 tentang BerlakunyaUndang-UndangNomor9Tahun1967dan PelaksanaanPemerintahandi PropinsiBengkulu (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1968 Nomor34,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor2854); 6.PeraturanPemerintahNomor60Tahun2008tentangSistem Pengendalianintern Pemerintah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2008Nomor127,TambahanLembaran NegaraRepubliklndonesiaNomor4890); 7.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2017 tentang PembinaandanPengawasanPenyelenggaraan PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2017Nomor73,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6041; 8.PeraturanPresidenNomor16Tahun2018tentang PengadaanBarang/JasaPemerintah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2018Nomor33); 9.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015 tentangPembentukanProdukHukumDaerah(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor2036);

10.PeraturanKepalaBadanPengawasanKeuangandan PembangunanNomor:Per-362/K/04/2012tentang PedomanProbity AuditPengadaanBarang/Jasa Pemerintah bagiAparatPengawasanIntern Pemerin tah(APIP). http://jdih.bengkuluprov.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROBITY AUDITPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! BENGKULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Kepala Daerah adalah Gubernur Bengkulu.
4.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Provinsi Bengkuluyang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
5.Probity Audit adalah kegiatan penilaian independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas,kebenaran,dankejujuran dan memenuhiketentuanperundangan berlaku yang bertujuanmeningkatkan akuntabilitas penggunaandanasektorpublik.
6.Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7.Probityauditoradalahseseorangatau sekelompokorangyang melakukanaudi tatasproses pengadaanbarangdanjasadengan pendekatan probity.
8.Rencana Probity adalahrencana dan kerangka pengendalian untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasamemenuhi prinsip-prinsipprobity.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan ke bijakan Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah. http://jdih.bengkuluprov.go.id 11.PenggunaAnggaranyangselanjutnyadisingkatPA adalahpejabatpemegangkewenanganpenggunaan anggaranPerangkatDaerah. 12.KuasaPenggunaAnggaranyangselanjutnyadisingkat KPAadalahpejabatyangmemperolehkuasadariPA untukmelaksanakansebagian kewenangandan tanggungjawabpenggunaan anggaranpadaPerangkat Daerahyangbersangkutan. 13.PejabatPembuatKomitmenyangselanjutnyadisingkat PPKadalahpejabatyang diberikewenanganolehPA/KPA untukmengambilkeputusandan/ataumelakukan tindakanyangdapatmengakibatkanpengeluaran anggaranbelanjanegara/anggaranbelanjadaerah. 14.UnitKerjaPengadaanBarang/Jasayangselanjutnya disingkatUKPBJadalah unitkerjadiPemerintahDaerah yang menjadipusatkeunggulanPengadaan Barang/Jasa. 15.KelompokKerjaPemilihanyangselanjutnyadisebut PokjaPernilihan adalahsumberdayamanusiayang ditetapkanolehpimpinanUKPBJuntukmengelola pemilihanPenyedia. 16.PejabatPengadaanadalahpejabatadministrasi/pejabat fungsional/personelyang bertugasmelaksanakan PengadaanLangsung,PenunjukanLangsung,dan/atau E-purchasing. 17.PejabatPemeriksaHasilPekerjaanyang selanjutnya disingkatPjPHP adalahpejabatadministrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugasmemeriksa administrasihasilpekerjaanPengadaanBarang/Jasa. 18.PanitiaPemeriksaHasil Pekerjaanyangselanjutnya disingkatPPHPadalahtimyang bertugasmemeriksa administrasi hasilpekerjaanPengadaanBarang/Jasa. 19.RencanaUmumPengadaanBarang/Jasayang selanjutnyadisingkatRUP adalahdaftarrencana PengadaanBarang/Jasayangakandilaksanakanoleh PerangkatDaerah. 20.LayananPengadaanSecaraElektronik adalahlayanan pengelolaan teknologiinformasiuntukmemfasilitasi pelaksanaanPengadaanBarang/Jasasecaraelektronik. 21.Barangadalahsetiapbendabaikberwujudmaupuntidak berwujud,bergerakmaupun tidakbergerak,yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkanolehPenggunaBarang. 22.PekerjaanKonstruksiadalah keseluruhan atausebagian kegiatanyang meliputipembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, danpembangunan kembali suatubangunan. http://jdih.bengkuluprov.go.id 23.JasaKonsultansiadalahjasalayananprofesionalyang membutuhkankeahlian tertentudiberbagaibidang keilmuanyang mengutamakanadanyaolahpikir. 24.JasaLainnyaadalahjasanon-konsultansiataujasayang membutuhkanperalatan,metodologikhusus,dan/atau keterampilandalamsuatusistem tatakelolayangtelah dikenalluasdi duniausahauntukmenyelesaikansuatu pekerjaan. 25.HargaPerkiraanSendiriyangselanjutnyadisingkatHPS adalahperkiraanhargabarang/jasayangditetapkanoleh PPK.
26.PelakuUsahaadalahsetiaporang peroranganatau badanusaha,baikyangberbentukbadanhukum maupunbukanbadanhukum yangdidirikandan berkedudukan ataumelakukankegiatandalamwilayah hukumnegaraRepublikIndonesia,baiksendirimaupun bersama-samamelaluiperjanjianmenyelenggarakan kegiatanusahadalamberbagaibidangekonomi. 27.PenyediaBarang/JasaPemerintahyang selanjutnya disebutPenyediaadalahPelakuUsahayang menyediakanbarang/jasaberdasarkankontrak. 28.KontrakPengadaanBarang/Jasayangselanjutnya disebutKontrak adalahperjanjian tertulisantara PA/KPA/PPKdenganPenyediaBarang/Jasaatau pelaksanaSwakelola. 29.PengadaanBarang/JasamelaluiSwakelolayang selanjutnyadisebutSwakelola adalahcaramemperoleh barang/jasayangdikerjakansendiri olehPerangkat Daerah. 30.PengadaanBarang/Jasamelalui Penyediaadalahcara memperolehbarang/jasayang disediakanolehPelaku Usaha. 31.UsahaMikroadalah usahaproduktifmilikorang perorangandan /ataubadan usahaperoranganyang memenuhi kriteriaUsahaMikrosebagaimanadimaksud dalamUndang-UndangtentangUsahaMikro,Kecil,dan Menengah. 32.UsahaKeciladalahusahaekonomiproduktif yang berdiri sendiridandilakukanolehorang perorangan ataubadan usahayang bukanmerupakan anakperusahaan atau bukancabangperusahaanyang dimiliki,dikuasaiatau menjadi bagianbaiklangsung maupun tidaklangsung dariUsahaMenengah atauUsahaBesaryang memenuhi kriteriaUsahaKecil sebagaimanadimaksuddalam Undang-UndangtentangUsahaMikro,Kecil,dan Menengah. 33.UsahaMenengah adalah usahaekonomi produktifyang berdiri sendiri, yang dilakukanolehorang perorangan ataubadan usahayang bukan merupakan anak perusahaan ataucabang perusahaanyang dimiliki, dikuasai, ataumenjadi bagianbaiklangsung maupun http://jdih.bengkuluprov.go.id tidaklangsungdenganUsahaKecilatauUsahaBesar denganjumlahkekayaanbersihatauhasilpenjualan tahunansebagaimanadiaturdalamUndang-Undang tentangUsahaMikro,Kecil,danMenengah. 34.PembeliansecaraElektronikyangselanjutnyadisebutE- purchasingadalah tatacarapembelianbarang/jasa melaluisistemkatalogelektronik.
35.Tenderadalahmetode pemilihanuntukmendapatkan PenyediaBarang/PekerjaanKonstruksi/JasaLainnya.
36.Seleksiadalahmetode pemilihanuntukmendapatkan PenyediaJasaKonsultansi. 37.PenunjukanLangsungadalahmetode pemilihanuntuk mendapatkanPenyediaBarang/Pekerjaan Konstruksi/JasaKonsultansi/JasaLainnyadalam keadaan tertentu. 38.PengadaanLangsungBarang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnyaadalahmetodepemilihan untukmendapatkan PenyediaBarang/PekerjaanKonstruksi/JasaLainnya yang bernilaipalingbanyakRp.200.000.000,00(dua ratusjuta rupiah). 39.PengadaanLangsung.JasaKonsultansiadalahmetode pemilihan untukmendapatkanPenyediaJasa Konsultansiyang bernilaipaling banyak Rp.100.000.000,00(seratusjuta rupiah). 40.DokumenPemilihan adalahdokumenyang ditetapkan olehPokjaPemilihan/PejabatPengadaan/Agen Pengadaanyang memuatinformasi danketentuanyang harusditaatiolehparapihakdalampemilihanPenyedia. 41.Surat Jaminanyang selanjutnyadisebut Jaminan adalah jammantertulisyang dikeluarkanolehBank Umum/PerusahaanPenjaminan/Perusahaan Asuransi/lembagakeuangankhususyang menjalankan usahadi bidang pembiayaan, penjaminan, danasuransi untukmendorongeksporIndonesiasesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangandi bidang lembagapembiayaaneksporIndonesia.

Pasal 2

PedomanPelaksanaanProbity Audit PengadaanBarang/Jasa Pemerintah1n1dijadikanpanduanbagi APIPdalam melakukanpenilaianindependen untukmemastikanbahwa prosespengadaanbarang/jasa telah dilaksanakansecara konsistensesuaidengan prinsip danetikapengadaanserta memenuhi ketentuanperundanganyang berlaku. http://jdih.bengkuluprov.go.id Pasal 3 PedomanPelaksanaanProbityAuditPengadaanBarang/Jasa Pemerintahbagi AparatPengawasanInternPemerintahdi LingkunganPemerintahProvinsiBengkulusebagaimana tercantumdalamLampiranl'eraturanGubernuryang merupakanbagiantidak terpisahkandariPeraturan Gubernurini.

Pasal 4

PeraturanGuberrrurBengkuluinirnulaiberlakupada tanggaldiundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturanGubernurmi dengan penempatannyadalamBeritaDaerahProvinsiBengkulu. DitetapkandiBengkulu padatanggal6November2018 Plt.GUBERNURBENGKULU, ttd, H.ROHIDINMERSYAH DiundangkandiBengkulu padatanggal6November2018 SEKRETARISDAERAHPROVINS!BENGKULU, ttd, NOPIANANDUSTI BERITADAERAH PROVINS! BENGKULU TAHUN2018NOMOR 47 http://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…