DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Februari 2025
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2024 BAB I KETENTUAN UMUM BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BAB Ill PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR BAB IV PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB, BBNKB DAN PAB BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Pasal 2

(1)Objek PKB merupakan penguasaan Kendaraan Bermotor. (:2) Objek BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
(3)Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat. {4} Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan ayat (2) ter<iia atas :
1. a.kendaraan Bennotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
2. b.kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
(5)Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jaIan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas :
1. a.mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep, dan minibus;
2. b.mobil bus yang meliputi rrticrobus dan bus;
3. c.mobil barang yang meliputi blind yan,pick up, light truck, truck, pick up box dan sejenisnya;
4. d.mobil roda tiga meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang rada tiga;
5. e.sepeda motor roda dlla, dan;
6. f.sepeda motor rada Uga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.
(6)Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan ukuran isi kotor di bawah 7 GT Fujuh Gross Tonnage) samI)ai dengan 5 GT (Lima Gross Tonnage) diberikan insentif berupa pembebasan pengenaan PKB dan BBNKB sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. kepemihkan dan /atau aIr
(7)Yang dikecualikan dari Objek PKB pada ayat (1) dan Objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah KepemUikan dan/atau penguasaan atas:
1. a.kereta api;
2. b.kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3. c.kendaraan Bermotor Kedutaan, konsulat,perwakiian negara asing dengan asas timbal baRk, Lembaga- lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dart Pemerintah;
4. d.kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan;dan
5. e.kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 3

(1} Subjek PKB merupakan orang pribadi atau ba(ian yang memihki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

(2)Subjek pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau ba(ian yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
(3)Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

BAB ILL

PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

( 1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan NJKB, NJAB, NJKB Ubah Bentuk Pembuatan Sebeltlm Tahun 2024 dan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Bea Babk Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tatrun 2024.

(2)NJKB, NJAB, NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Penetapan Nilai Jua! Kendaraan Bermotor, Nilai Jua1 Alat Berat dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Bahk Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.

BAB IV

KETENTUAN PEirIJTUP

Pasal 7

( 1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terIla<lap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5)

(2)Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dad 2 (dual unsur pokok :
1. a.NJKB; dan
2. b.bobot yang mencerminkan secara relatif Tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 8

(1)NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasai 7 ayat (2) ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tatlun 2023.
(2)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditehpkan dengan ketentuan:
1. a.dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan dengan pengwangan pajak pertambahan nilai; dan
2. b.daIam hal diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan dengan pengurangan pajak pertambahan ni}ai, PKB dan BBNKB. {3) NJKB sebagaimana dimaksud pa(ia ayat (2), dijadikan dasar pengenaan BBIVKB.

Pasal 9

NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dan nilai jud ut)ah bentuk. Pa saI IO {1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 7 ayat (2) dinyatakan dalam koe6sien, dengan ketentuan sebagai berikut :

a.koefisian sama dengan I {satu} berarti kerusakan jaian dan/ atau pencemaran hngkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
b.koe6sien !ebih besar dad 1 (saRI) berarti kerusakan jaIan dan/ atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap rnelewati batas tolerarlsi. {2} Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan faktor-faktor :
a.tekanan/gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor,
b.jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut batlan bakar lainnya selain ba}lan bakar berbasis energi terbarukan; dan
c.jenis, penggunaan, Tahun Pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder. {3) Koensien sebagaimana dimaksud pa(ia ayat (1), meliputi :
a.mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor redd liga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang niiai koensien sama dengan I (satII); b, sedan nilai koefisien sama dengan !,025 (satu koma noI dua puluh lima);
c.jeep dan minibus niiai koefisien sama dengan I,050 (satu koma noI lima pullrh);
d.blind van, pick up, pick up box dan microbtts nilai koefisien sama dengan I,085 (satu koma noI delapan puRr}! bma) ;
e.bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma sam);
f.light truck dan sejenisnya nilai koensien saura denganl,3 (satu koma tiga); dan
g.truck dan sejenisnya nilai koensien sama dengan 1,4 (satu koma empat) .

(4)Dalam rangka pemenuhan ketentuan baku mutu emisi untuk Kendaraan Bermotor yang telah beroperasi lebih dad 3 (Uga) tallun, koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penyesuaian.
(5)Ketentuan mengenai penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ll ( 1) Pengenaan PKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 100% (seratus persen} dari dasar pengenaan PKB .
(2)Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dad dasar pengenaan BBNKB.
(3)Pengenaan PKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dad dasar pengenaan PKB.
(4)Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 100% (seratus persen} dari dasar pengenaan BBNKB.
(5)Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan sebesar 30% (tiga puluh persen) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum orang;
2. b.memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang; dan;
3. c.memiliki izin trayek dan/atau tidak dalam trayek angkutan umum orang. {6} Kendaraan Bermotor angkutan umllm unt-uk orang yang tidak memen tall persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan PKB sebesar 1% {satu persen} dan BBNKB sebesar 100% {seratus persen) dad dasar pengenaan pajak.
(7)Pengenaan PKB clan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat {4), dibebankan sebesar 6C)% (enam puluh perser!) apabaa memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.dimihki oIe}! badan hukum indonesia yang bergerak dibi ciallg angkutan umum; dan
2. b.memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang, {8) Kendaraan Bennotor angkutan umum barang yang tidak memenuhi persyara€an sebagaimana dimaksud pada a)'at (7), dikenakan PKB sebesar i% (satu persen} dan BBNKB sebesar iOC)% (seratus persen} dad PKB dan BBNKB, serta tarif deIIgan keterlraul sebagai berikut :
3. a.sebesar 1% {satu persen) dad dasar pengenaan pajak untuk PKB;
4. b.sebesar }2,5% (dun belas koma bma p€rsen) dari NJKB untuk BBNKB pertanra; dan
5. c.sebesar 1% jsatu persen) dad NJKB untuk BBNKB kedua dan seterusrlya.

Pasal 12

{ 1). Tarif BBNKB penyerahan pertama ciitetapkan sebagai berikut :

a.kendaraan Bermotor roda dug sebesar 10% {septdub persen) ; b, kendaraan Bermotor rada aga, ro cia emF>at atau lebih sebesar 12,5% Idlla belas koma nIna persen}; dan
c.Tarif BBNKB penyera tran kedua dan seterusrlya, sebesar 1% (satu persen}.

Pasal 13

( 1) Pengenaan PKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar O% (noI persen) dad dasar pengenaan PKB.

(2)Pengenaan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar O% (noI persen) dad dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 14

Pengenaan PKB angkutan umum orang untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar O% Cool persen} dari dasar pengenaan PKB. Pengenaan BBNKB angkutan umum orang untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar C)% (no! persen) dad dasar pengenaan BBNKB . Pengenaan PKB angkutan umum Barang untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar O% {no1 persen) dari dasar pengenaan PKB . Pengenaan BBNKB angkutan umum Barang untuk KBL Berbasis Baterai Angkutan Umum Barang ditetapkan sebesar O% Cool persen) dad dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 15

(1)
(2)
(3)
(4)
(1)Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Pemerintah Pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar O% (noI persen) daN dasar pengenaan PKB. Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan mihk Pemerintah Pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepohsian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar O% (noI persen} dad dasar pengenaan BBNKB. Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Mink Daerah, dan pittak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan PKB.
(2)
(3)(4} Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan mink Badan Usaha AAilik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima_ persen) dad dasar pengenaan BBNKB.
(5)Pengenaan PKB dan BBNKB Kendaraan Bermotor yang diperuntukkan untuk kegiatan sosia! keagamaan ditetapkan sebesar 25% (dua pulllb lima persen) dad dasar pengenaan PKB dan BBNKB

Pasal 16

(1)Penghitungan dasar Pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, ditetapkan berdasarkan NJKB. (2} NJKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikar! di air sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tatlun 2023.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…