DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 56 Tahun 2018

Nomor: 56
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 121

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur staf dengan Tipelogi B. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian secara administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan yang bersifat administrati. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi terdiri atas: Sekretaris Daerah Provinsi; Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Asisten Perekonomian dan Pembangunan; Asisten Administrasi Umum; Staf Ahli; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU. http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
6.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah Provinsi.
7.Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur staf selanjutnya disebut Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
8.Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Sekretairat Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur staf dengan Tipelogi B.
(2)Sekretariat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
(3)Sekretariat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada http://jdih.bengkuluprov.go.id ayat (2) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian secara administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan yang bersifat administratif.
(4)Sekretariat Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. b.pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. d.pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah Provinsi;
2. b.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. c.Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
4. d.Asisten Administrasi Umum;
5. e.Staf Ahli; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
1. a.Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
  1. 1.Bagian Fasilitasi Administratif Pemerintahan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Pemerintahan Umum; b) Sub Bagian Tata Pemerintahan; dan c) Sub Bagian Administrasi Wilayah Pemerintahan.
  2. 2.Bagian Otonomi dan Kerjasama Daerah membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Otonomi Daerah; b) Sub Bagian Penataan Daerah dan Peningkatan http://jdih.bengkuluprov.go.id Kapasitas Daerah dan Kerjasama Daerah; dan c) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
  3. 3.Bagian Fasilitasi Administratif Kesejahteraan Rakyat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Umat Beragama; b) Sub Bagian Pemberdayaan Organisasi Keagamaan; dan c) Sub Bagian Administratif Urusan Kesejahteraan Rakyat.
2. b.Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia membawahi:
  1. 1.Bagian Peraturan Perundang-undangan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; b) Sub Bagian Keputusan Gubernur; dan c) Sub Bagian Pembinaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
  2. 2.Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Litigasi; b) Sub Bagian Non-Litigasi; dan c) Sub Bagian Pemajuan Hak Asasi Manusia.
  3. 3.Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Tata Usaha Biro; b) Sub Bagian Dokumentasi Hukum; dan c) Sub Bagian Penyuluhan Hukum.
(3)Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
1. a.Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi:
  1. 1.Bagian Perekonomian membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Analisis Makro Ekonomi dan Sarana Perekonomian; b) Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi http://jdih.bengkuluprov.go.id dan UMKM; dan c) Sub Bagian Penanaman Modal, Pariwisata dan Pangan.
  2. 2.Bagian Sumber Daya Alam membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Pertanian, Kelautan dan Perikanan; b) Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan c) Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  3. 3.Bagian BUMD dan Investasi Pemerintah membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Tata Usaha Biro; b) Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan BUMD; dan c) Sub Bagian Evaluasi BUMD.
2. b.Biro Administrasi Pembangunan membawahi:
  1. 1.Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Tata Usaha Biro; b) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program; dan c) Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Program Pembangunan.
  2. 2.Bagian Pengadaan Barang/Jasa membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan pengadaan Secara Elektronik; dan c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
  3. 3.Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Evaluasi APBD; b) Sub Bagian Evaluasi APBN; dan d) Sub Bagian Evaluasi Kebijakan Pembangunan.
(4)Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
1. a.Biro Organisasi membawahi: http://jdih.bengkuluprov.go.id
  1. 1.Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Kelembagaan Provinsi; b) Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota; dan c) Sub Bagian Analisis Jabatan.
  2. 2.Bagian Pengembangan Kinerja membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Reformasi Birokrasi; b) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja; dan c) Sub Bagian Budaya Kerja dan Kepegawaian.
  3. 3.Bagian Ketatalaksanaan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Tata Usaha Biro; b) Sub Bagian Pelayanan Publik; dan c) Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan.
2. b.Biro Umum membawahi:
  1. 1.Bagian Umum dan Rumah Tangga membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Tata Usaha Biro dan Layanan Umum Sekretariat Daerah; b) Sub Bagian Rumah Tangga Gubernur dan Wakil Gubernur; dan c) Sub Bagian Rumah Tangga Sekda dan Urusan Dalam.
  2. 2.Bagian Administrasi Keuangan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Perbendaharaan; b) Sub Bagian Tata Usaha Keuangan; dan c) Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan.
  3. 3.Bagian Protokol membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Protokol; b) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan; dan c) Sub Bagian Pelayanan Tamu.
(5)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari: http://jdih.bengkuluprov.go.id
1. a.Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2. b.Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
3. c.Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
(6)Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan yang bersifat administratif.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. b.pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. d.pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, mengkoordinasikan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Biro Hukum dan HAM, http://jdih.bengkuluprov.go.id mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan perangkat daerah yang melaksanakan kesekretariatan DPRD, urusan bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan serta perangkat daerah yang menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dengan pembangunan pemerintah pusat; dan tugas lain yang diberikan atasan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program; pengkoordinasian penyelenggaraan program Biro Hukum dan HAM serta Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan pembinaan terhadap kesekretariatan DPRD dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta perangkat daerah yang menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dengan pembangunan pemerintah pusat;
2. b.pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Biro Hukum dan HAM serta Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, kesekretariatan DPRD dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, http://jdih.bengkuluprov.go.id administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta perangkat daerah yang menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dengan pembangunan pemerintah pusat;
3. c.pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 6

(1)Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam menyiapkan dan menyusun bahan pembinaan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, otonomi daerah, tata praja, Gubernur Wakil Pemerintah Pusat, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta memfasilitasi koordinasi administratif Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat guna meningkatkan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan, otonomi daerah dan administrasi kesejahteraan rakyat;
2. b.pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan koordinasi terhadap penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
3. c.pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan koordinasi terhadap penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan rakyat;
4. d.penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan http://jdih.bengkuluprov.go.id kesejahteraan rakyat dalam penyiapan bahan pembinaan dan pangawasan penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi instansi vertikal serta penyusunan rencana program dan petunjuk pembinaan dan evaluasi otonomi daerah, Gubernur Wakil Pemerintah Pusat, tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan, pengembangan daerah serta fasilitasi pengkoordinasian administratif Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
5. e.pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pengawasan dan pembinaan kerjasama daerah;
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 7

Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:

a.Kepala Bagian Fasilitasi Administratif Pemerintahan;
b.Kepala Bagian Otonomi dan Kerjasama Daerah; dan
c.Kepala Bagian Fasilitasi Administratif Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 8

(1)Kepala Bagian Fasilitasi Administratif Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan, tata pemerintahan dan fasilitasi administrasi pemerintahan, Administrasi Wilayah Pemerintahan, Gubernur Wakil Pemerintah Pusat, dan Konflik Pertanahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Fasilitasi Administratif Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bagian Fasilitasi Administratif Pemerintahan;
2. b.perencanaan program per tahun anggaran dan lima tahunan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
3. c.penyampaian fasilitasi Kepala Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota; http://jdih.bengkuluprov.go.id
4. d.penyampaian fasilitasi DPRD Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota serta pergantian antar-waktu DPRD;
5. e.pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk mengenai tata pemerintahan, kode dan data wilayah administrasi pemerintahan serta konflik pertanahan;
6. f.pelaksanaan penyiapan koordinasi di bidang tata pemerintahan, pemekaran dan penggabungan wilayah, perubahan nama, batas dan ibukota;
7. g.penyusunan jadwal Rapat Koordinasi secara berkala dengan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. h.pelaksanaan penyiapan koordinasi penataan batas daerah antar-provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. i.pelaksanaan fasilitasi pembentukan kawasan khusus dan nama-nama geografi dan rupa bumi;
10. j.pelaksanaan monitoring, analisis penyelesaian masalah dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi administratif perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kesekretariatan DPRD, Penghubung antara Pusat dan Daerah Provinsi, Pendidikan dan Pelatihan, Pertanahan, Perpustakaan dan Kearsipan;
11. k.pengkoordinasian, pengintegrasian dan sinkronisasi tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
12. l.pengawasan pelaksanaan fasilitasi Gubernur Wakil Pemerintah Pusat;
13. m.menghadiri rapat teknis di bidang pemerintahan sesuai dengan disposisi Kepala Biro;
14. n.pengevaluasian pelaksanaan tugas Bagian Fasilitasi Administratif Pemerintahan;
15. o.penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bagian Fasilitasi Administratif Pemerintahan; dan
16. p.pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 9

Kepala Bagian Fasilitasi Administratif Pemerintahan membawahi:

a.Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
b.Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan; dan
c.Kepala Sub Bagian Administrasi Wilayah Pemerintahan.

Pasal 10

(1)Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan pemerintahan umum, pelaksanaan fasilitasi unsur penyelenggaraan dan bahan perumusan kebijakan dalam Forum Asosiasi Pemerintahan Provinsi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Pemerintahan Umum;
2. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum;
3. c.penyiapan bahan analisis data dan bahan administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
4. d.penyiapan bahan perumusan kebijakan yang berkenaan dengan administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah;
5. e.penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan yang berkenaan dengan administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
6. f.penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan pelaporan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
7. g.penyiapan bahan analisis data dan bahan pengangkatan, pemberhentian dan pengambilan sumpah/ janji anggota DPRD; http://jdih.bengkuluprov.go.id
8. h.penyiapan bahan perumusan kebijakan mengenai pengangkatan, pemberhentian dan pengambilan sumpah/ janji anggota DPRD;
9. i.penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan mengenai pengangkatan, pemberhentian dan pengambilan sumpah/ janji anggota DPRD;
10. j.penyiapan bahan penyusunan keputusan tentang peresmian pengangkatan dan peresmian pemberhentian anggota/ pimpinan DPRD kabupaten/kota;
11. k.penyiapan bahan usulan peresmian pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan/pimpinan DPRD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri;
12. l.penyiapan bahan rekomendasi izin ke luar negeri bagi anggota DPRD;
13. m.penyiapan bahan pemantauan dan pelaporan pengangkatan, pemberhentian dan pengambilan sumpah/janji anggota DPRD;
14. n.penyiapan bahan penerimaan kunjungan kerja anggota DPRD;
15. o.penyiapan bahan rekomendasi izin ke luar negeri bagi pimpinan/ anggota DPRD;
16. p.penyiapan bahan fasilitasi pembentukan kawasan khusus bencana, kebakaran serta gangguan ketenteraman dan ketertiban;
17. q.penyiapan bahan Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah (Forkompimda) Provinsi;
18. r.menghadiri rapat teknis di bidang pemerintahan umum sesuai disposisi atasan;
19. s.pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Pemerintahan Umum;
20. t.penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Pemerintahan Umum;
21. u.pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pengawasan umum penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
22. v.Fasilitasi administrasi pensiun Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah; http://jdih.bengkuluprov.go.id
23. w.pelaksanaan fasilitasi Gubernur Wakil Pemerintah Pusat; dan
24. x.pelaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 11

(1)Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisa, dan menentukan dalam penyiapan perumusan kebijakan; pelaksanaan pembinaan umum; pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan; pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta harmonisasi pelaksanaan Urusan Tata Pemerintahan; dan fasilitasi administratif terhadap perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kesekretariatan DPRD, Penghubung antara Pusat dan Daerah Provinsi, Pendidikan dan Pelatihan, Perpustakaan dan Kearsipan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Pemerintahan;
2. b.pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. c.pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. d.pemberdayaan dan fasilitasi Daerah Kabupaten/Kota;
5. e.pelaksanaan fasilitasi pemberian penghargaan atau sanksi kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. f.pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah Kabupaten/Kota; http://jdih.bengkuluprov.go.id
7. g.pelaksanaan fasilitasi terhadap Pemerintah Pusat dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
8. h.pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang diambil oleh Pemerintah Pusat;
9. i.pelaksanaan fasilitasi persetujuan pembentukan instansi vertikal di wilayah Provinsi Bengkulu;
10. j.pelaksanaan fasilitasi administratif terhadap perangkat daerah yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, penghubung pusat daerah provinsi, kesekretariatan DPRD, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan serta kearsipan;
11. k.pelaksanaan analisis permasalahan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pada perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masayarakat dan Desa, Kesekretariatan DPRD, Penghubung antara Pusat dan Daerah Provinsi, Pendidikan dan Pelatihan, Perpustakaan dan Kearsipan;
12. l.menghadiri rapat teknis di bidang tata pemerintahan dan fasilitasi administratif Urusan Pemerintahan sesuai disposisi atasan;
13. m.pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Pemerintahan;
14. n.penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Pemerintahan; dan
15. o.pelaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Isi peraturan

Teks121PDFHirarki

Memuat teks peraturan…