DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 58 Tahun 2018

Nomor: 58
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Bengkulu dengan tipelogi A. Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan provinsi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturan GubernurBengkulu tentangKedudukan, Susunan Organisasi,TugasdanFungsiSertaTataKerjaDinas Komunikasi,Informatika danStatistikProvinsiBengkulu;

1.Undang-UndangNomor9 Tahun1967 tentang Pembentukan PropinsiBengkulu(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun1967Nomor19,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor2828); ------------------------------ http://jdih.bengkuluprov.go.id 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543); http://jdih.bengkuluprov.go.id
9.Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314); dan
10.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8). MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, BENGKULU. INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
7.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu. http://jdih.bengkuluprov.go.id 8.UnitPelaksanaTeknisDinasselanjutnyadisebutUPTDadalah pelaksanakegiatan teknisoperasionaldan/ataukegiatan teknispenunjangyangberadadibawahDinasKomunikasi, InformatikadanStatistik. 9.JabatanFungsionaladalahAparaturSipilNegarayang diberi tugas,wewenang danhaksecarapenuholehpejabatyang berwenanguntukmenyelenggarakankegiatanyangsesuai denganprofesinyadalamrangkamendukungtugasdinas. BABII KEDUDUKANDAN SUSUNANORGANISASI BagianKesatu Kedudukan Pasal 2

(1)Dinasmerupakanunsurpelaksanaurusanpemerintahan bidang komunikasi,informatikadanstatistikProvinsi BengkuludengantipelogiA.
(2)DinasdipimpinolehKepalaDinasyang berkedudukandi bawahdanbertanggungjawabkepadaGubernurmelalui SekretarisDaerah.
(3)DinasmempunyaitugasmembantuGubernurmelaksanakan urusanpemerintahandantugaspembantuanbidang komunikasi daninformatika,bidang statistikdanbidang persandianyang menjadi kewenanganprovinsi.
(4)Dinasdalammelaksanakan tugassebagaimanadimaksudpada ayat(3)menyelenggarakanfungsi: a.perumusankebijakandi bidanginformasidankomunikasi publik,penyelenggaraanE-Govemment,hubunganmedia, layananinformatika,teknologiinformasi dankomunikasi, statistikdanpersandianyang menjadi kewenangandaerah dan tugaspembantuankepadadaerahprovinsi; b.pelaksanaan kebijakandi bidanginformasi dankomunikasi publik,penyelenggaraanE-Govemment,hubunganmedia, layananinformatika teknologiinformasidan komunikasi, statistikdanpersandianyang menjadi kewenangandaerah dan tugaspembantuan kepadadaerah provinsi; http://jdih.bengkuluprov.go.id c.pelaksanaanevaluasidanpelaporandibidanginformasi dan komunikasipublik,penyelenggaraanE-Govemment, hubunganmedia,layananinformatikadanTIK,statistikdan persandianyangmenjadikewenangandaerahdan tugas pembantuankepadadaerahprovinsi; d.pelaksanaanadministrasiDinas;dan e.pelaksanaanfungsilainyangdiberikanGubernurdibidang komunikasi daninformatika,statistikdanpersandian. BagianKedua SusunanOrganisasi Pasal 3
(1)SusunanOrganisasiDinas terdiriatas: a.KepalaDinas; b.Sekretariatmembawahi3(tiga)SubBagian,yaitu: a.SubBagianUmumdanPerlengkapan; b.SubBagianPerencanaan, EvaluasidanPelaporan;dan c.SubBagianKeuangan. c.BidangInformasidanKomunikasiPublikmembawahi3(tiga) Seksiterdiridari: a.SeksiPengelolaanKomunikasiPublik; b.SeksiPengelolaanInformasiPublik;
1. c.SeksiKemitraanInformasi danKomunikasiPublik. d.BidangPenyelenggaraanE-Govemmentmembawahi3(tiga) Seksiterdiridari: a.SeksiInfrastruktur,KeamananInformasi danTeknologi;
2. b.Seksi PengembanganAplikasi;dan c.SeksiTataKelolaE-Govemment. e.BidangHubunganMedia, TeknologiInformasi dan Komunikasimembawahi3(tiga)Seksiterdiridari: 1.SeksiLayananHubunganMedia; 2.Seksi PengelolaandanLayananTeknologiInformatika; 3.Seksi PengembanganSumberDayaTeknologiInformasi danKomunikasi. f.BidangStatistikdanPersandianmembawahi3(tiga)Seksi terdiridari: a.Seksi TataKelolaPersandian; http://jdih.bengkuluprov.go.id b.SeksiOperasionalPengamananPersandian;dan c.SeksiStatistik. g.KelompokJabatanFungsional;dan
3. h.UPTD.
(2)StrukturOrganisasi Dinassebagaimanadimaksudpadaayat
(1),tercantumdalamLampiranyang merupakanbagian tidak terpisahkandariPeraturanGubernurini. peraturankepegawaian,administrasi BABIII TUGASDANFUNGSI BagianKesatu KepalaDinas Pasal 4
(1)KepalaDinasmempunyaitugasmelaksanakanurusan pemerintahandan tugaspembantuandibidangkomunikasi daninformatika,bidang statistikdanbidangpersandian kewenanganprovinsi.
(2)Untukmelaksanakan tugassebagaimanadimaksudpadaayat ( 1)KepalaDinasmenyelenggarakanfungsiperumusan kebijakan,pelaksanaankebijakan, pelaksanaanevaluasidan pelaporan: a.pengelolaan perundang-undangan,perlengkapandan aset,persuratan, rumahtangga,informasi dandokumentasi,program kerja, evaluasi danpelaporansertapengelolaankeuangan; b.pengelolaanopini dan aspirasi publikdidaerah;
1. c.penyediaankontenlintassektoraldanpengelolaanmedia komunikasi publikpemerintahdaerah(mediacenter), layananinfrastukturdasardatacenter,disasterrecovery center sertaPengelolaanTIK, layananpengembangan intranetdanpenggunaan aksesinternet, layanan pengembangandanpengelolaan aplikasigenerik,spesifik dan suplemenyangterintegrasi, layanan manajemendata daninformasi E-Govemment,integrasi databaselayanan publik dan kepemerintahan,layanan keamananinformasi E-Govemmentdanlayanan sistem komunikasiintradaerah;
2. d.penyelenggaraan governmentchiefinformationofficer daerah http://jdih.bengkuluprov.go.id sertaekosistemTIKSmartprovinceProvinsi; e.layananhubunganmedia,penguatankapasitassumber dayakomunikasipublikdanpenyediaanakses informasi; f.layanannamadomaindansubdomainbagilembaga, pengembangansumberdayaTIKdaerahdanmasyarakat, tatakelolapersandian,operasionalpengamanan persandiandanstatistiksektoral; g.pelaksanaan administrasidinas;dan h.pelaksanaan tugaskedinasanlainnyayang diberikan atasan. BagianKedua Sekretaris Pasal 5
(1)Sekretarismempunyaitugasmengarahkanpenyusunan program kerja,mengelolakeuangan,kepegawaian,persuratan, kearsipan,rumah tangga,perlengkapan, dokumentasi dan informasi,koordinasiidentifikasiprodukhukumdaerahserta menginventarisirpermasalahankelembagaan.
(2)Untukmelaksanakan tugassebagaimanadimaksudpadaayat
(1),Sekretarismenyelenggarakanfungsi: a.penyusunan rencanapelaksanaan tugassekretariat; b.penyusunanrencanaprogram kerjadan anggaranbelanja Dinas; c.penyelenggaraan urusan tatausahakantor,rumah tangga dinas,urusanperlengkapandanurusankepegawaianpada Dinas; d.pengkoordinasianpenyelenggaraan tugasDinasdan memberikanpelayanan administrasi padabidang-bidang laindilingkunganDinas; e.pelayananinformasi publikdi bidang komunikasi, informatikadanstatistik; f.pengkoordinasianidentifikasi produk hukumdaerah; g.pengkoordinasiandan pengidentifikasianpermasalahan padabidang teknisdalam melaksanakan tugasfungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan http://jdih.bengkuluprov.go.id padaDinasKomunikasi,InformatikadanStatistik; h.menghadirirapat-rapatkedinasansesuaidisposisiKepala Dinas; 1.pengevaluasianpelaksanaantugasSekretariat; J.penyusunanlaporanpelaksanaantugasSekretariat;dan k.pelaksanaan tugaskedinasanlainnyayang diberikan atasan Pasal 6 Sekretarismembawahi: a.KepalaSubBagianUmumdanPerlengkapan; b.KepalaSubBagianPerencanaan,EvaluasidanPelaporan;dan c.KepalaSubBagianKeuangan. Paragraf1 KepalaSubBagianUmumdanPerlengkapan Pasal 7
(1)KepalaSubBagianUmumdanPerlengkapanmempunyaitugas mengelolaadministrasipersuratan,kearsipankepegawaian, perlengkapan,rumahtangga,dokumentasi,informasi, menghimpunperaturanperundang-undangan, mengidentifikasikebutuhanprodukhukumdibidang komunikasi daninformatika,bidang statistikdanbidang persandianserta tugaslainnyayang diberikanatasan.
(2)Untukmelaksanakan tugassebagaimanadimaksudpada ayat(1),KepalaSubBagianUmumdanKepegawaian menyelenggarakanfungsi: a.penyusunan rencanapelaksanaan tugasSubBagianUmum danPerlengkapan; b.pengelolaan administrasipersuratandanpengelolaan kearsipan; c.pengelolaan administrasi kepegawaian; d.perencanaankebutuhanperalatandanperlengkapan, pengkoordinasianpemeliharaanperlengkapan, perawatan saranadanprasaranapadaDinas; e.pelaksanaan administrasi pencatatan asetdan barang milik negara maupundaerah; http://jdih.bengkuluprov.go.id f.penyiapan hal-halyangberkenaandengan rapatDinas; g.pendokumentasianpelaksanaan acara-acarapadaDinas; h.pengumpulandatadaninformasidaribidang padaDinas; 1.pemutakhiraninformasipublikdibidangkomunikasi dan informatika,bidangstatistikdanbidangpersandian; J.penghimpunanperaturanperundang-undangandibidang komunikasidaninformatika,bidangstatistikdanbidang persandian; k.pengidentifikasiankebutuhanprodukhukumdaerahdi bidangkomunikasidaninformatika,bidangstatistikdan bidangpersandian; 1.menghadirirapat-rapatkedinasansesuaidengandisposisi atasan; m.pengevaluasianpelaksanaan tugasSubBagianUmumdan Perlengkapan; n.penyusunanlaporanpelaksanaan tugasSubBagianUmum danPerlengkapan;dan o.pelaksanaantugaskedinasanlainnyayangdiberikan atasan Paragraf2 KepalaSubBagianPerencanaan, Evaluasidanpelaporan Pasal 8
(1)KepalaSubBagianPerencanaan,Evaluasi danpelaporan mempunyai tugasmengumpulkandanmengkoordinasikan bahanpenyusunanprogram kerja, evaluasidanpelaporan kegiatan,mengkoordinasikanpelaksanaan anggaran, mengumpulkandatadaninformasipermasalahan kelembagaan Dinasserta tugaslainnyayang diberikan atasan.
(2)Untukmelaksanakan tugassebagaimanadimaksudpada ayat(1),KepalaSubBagianPerencanaan,Evaluasi menyelenggarakanfungsi: a.penyusunan rencanapelaksanaan tugasSubBagian Perencanaan, Evaluasi danPelaporan;
1. b.perencanaanprogrampertahunanggaranDinas untuk mencapaitujuandan sasaranyangtelahditetapkan; c.pengkoordinasian kegiatanperencanaanDinas;
2. d.penginventarisasian kendala pencapaianvisi dan misi Dinas http://jdih.bengkuluprov.go.id daribidang-bidangteknis; e.penginventarisasianpotensi-potensiyang dapatmendukung pencapaianvisidanmisiDinasdaribidang-bidangteknis; f.penyusunanlaporaninventarisirkendaladanpotensidalam pencapaianvisidanmisiDinas; g.pengevaluasiankegiatanbulanan,triwulan,semesterdan tahunansertamenyampaikanlaporansemester,tahunan danlimatahunan; h.menghadirirapat-rapatkedinasansesuaidengandisposisi atasan; 1.pengevaluasianpelaksanaantugasSubBagian Perencanaan, Evaluasi danPelaporan; J.penyusunanlaporanpelaksanaantugasSubBagian Perencanaan, EvaluasidanPelaporan;dan k.pelaksanaantugaskedinasanlainnyayang diberikanatasan Paragraf3 KepalaSubBagianKeuangan Pasal 9
(1)KepalaSubBagianKeuanganmelaksanakantugaspenyiapan perumusandanpelaksanaan kebijakan, penyusunannorma, standar,prosedur,dankriteriapenyelenggaraanadministrasi keuangandiDinas.
(2)Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat
(1),KepalaSubBagianKeuanganmenyelenggarakanfungsi: a.penyusunan rencanapelaksanaan tugasSubBagian Keuangan; b.perencanaandanpengukuranrasionalisasiterhadap kebutuhan anggaranDinasdalammendukung pencapaian visi danrnisi Dinas; c.penghimpunandanpenyusunanprogram pelaksanaan anggaran keuangan diDinas;
1. d.pengelolaan anggaranDinas; e.penyusunanlaporanfisikdan keuanganbulanan,triwulan, semesterdan tahunan; f.pelaksanaan rekap dan penyusunanlaporan setoran PendapatanAsli DaerahDinas; http://jdih.bengkuluprov.go.id g.menghadirirapat-rapatkedinasansesuaidengandisposisi atasan; h.pengevaluasianpelaksanaantugasSubBagianKeuangan; 1.penyusunanlaporanpelaksanaantugasSubBagian Keuangan;dan J.pelaksanaan tugaskedinasanlainnyayangdiberikanatasan BagianKetiga KepalaBidangInformasiDanKomunikasiPublik Pasal 10
(1)KepalaBidangInformasidanKomunikasiPublikmelaksanakan tugaspenyiapanperumusandanpelaksanaankebijakan, penyusunannorma,standar,prosedurdankriteria,dan pemberianbimbingan teknisdansupervisi,sertapemantauan, evaluasi,danpelaporandibidangpengelolaanopinidan aspirasipublikdilingkuppemerintahdaerah, pengelolaan informasiuntukmendukung kebijakannasionaldan pemerintahdaerah,pelayananinformasipublik,penyediaan kontenlintassektoraldanpengelolaanmediakomunikasi publikpemerintahdaerah(mediacenter).
(2)Untukmelaksanakan tugassebagaimanadimaksudpadaayat
(1)KepalaBidangInformasidanKomunikasiPublik menyelenggarakanfungsi: a.penyusunan rencanapelaksanaan tugasBidangInformasi danKomunikasi Publik; b.penyiapanbahan-bahandandatayang berkenaandengan pelaksanaan tugasBidangInformasi danKomunikasi Publik; c.pelaksanaanfasilitasi dalamperumusandanpelaksanaan kebijakandalam pengelolaanopini dan aspirasi publikdi lingkuppemerintahdaerah,pengelolaaninformasiuntuk mendukung kebijakan nasionaldanpemerintahdaerah, pelayananinformasi publik,penyediaankontenlintas sektoraldanpengelolaanmediakomunikasipublikdi provinsi; d.pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaanopini dan aspirasi publik di lingkup pemerintahdaerah, pengelolaan http://jdih.bengkuluprov.go.id informasiuntukmendukungkebijakannasionaldan pemerintahdaerah, pelayananinformasi publik,penyediaan kontenlintassektoraldanpengelolaanmediakomunikasi publikdiProvinsi; e.penyiapanbahanpemberianbimbinganteknisdan supervisidi bidangpengelolaanopinidanaspirasi publik, pengelolaaninformasiuntukmendukungkebijakan nasionaldanpemerintahdaerah,pelayananinformasi publik,penyediaankontenlintassektoraldanpengelolaan mediakomunikasipublikdiProvinsi; f.pengevaluasianpelaksanaanpengelolaanopinidanaspirasi publikdilingkuppemerintahdaerah, pengelolaaninformasi untukmendukungkebijakannasionaldanpemerintah daerah,pelayananinformasipublik,penyediaankonten lintassektoraldanpengelolaanmediakomunikasipublikdi Provinsi; g.penyusunanlaporanpelaksanaanpengelolaanopinidan aspirasipublikdilingkuppemerintahdaerah,pengelolaan informasiuntukmendukungkebijakan nasionaldan pemerintahdaerah,pelayananinformasipublik,penyediaan kontenlintassektoraldanpengelolaanmediakomunikasi publikdiProvinsi; h.menghadirirapat teknispengelolaanopini danaspirasi publik,pengelolaaninformasiuntukmendukung kebijakan nasional danpemerintahdaerah,pelayananinformasi publik,penyediaankontenlintassektoraldanpengelolaan mediakomunikasi publikdiProvinsi; 1.pengevaluasianpelaksanaantugasBidangInformasi dan Komunikasi Publik; j.penyusunanlaporanpelaksanaan tugasBidangInformasi danKomunikasi Publik;
1. k.pelaksanaan tugas kedinasanlainnyayang diberikan atasan Pasal 11 KepalaBidangInformasi danKomunikasi Publik,membawahi:
2. a.KepalaSeksi PengelolaanKomunikasi Publik; http://jdih.bengkuluprov.go.id b.KepalaSeksiPengelolaanInformasiPublik;dan c.KepalaSeksiKemitraanInformasidanKomunikasiPublik. Paragraf1 KepalaSeksiPengelolaanKomunikasiPublik Pasal 12
(1)KepalaSeksiPengelolaanKomunikasiPublikmelaksanakan tugaspenyiapanbahanperumusandanpelaksanaan kebijakan, penyusunannorma,standar,prosedurdankriteria, pemberianbimbinganteknisdansupervisi,sertapemantauan, evaluasidanpelaporanterkaitfungsipengelolaanopinidan aspirasipublikdilingkuppemerintahdaerah.
(2)Untukmelaksanakan tugassebagaimanadimaksudpada ayat(1),KepalaSeksiPengelolaanKomunikasiPublik menyelenggarakanfungsi: a.penyusunanrencanapelaksanaantugasSeksiPengelolaan KomunikasiPublik; b.penyiapanbahan-bahandandatayangberkenaandengan pelaksanaan tugasSeksiPengelolaanKomunikasiPublik; c.pengidentifikasiandan analisisberkenaandengan pelaksanaanpengelolaanopini dan aspirasipublikdi lingkuppemerintahdaerah; d.penyiapanbahanperumusankebijakandalampelaksanaan pengelolaanopinidan aspirasi publikdilingkuppemerintah daerah; e.pelaksanaankebijakanstrategisdalampelaksanaan pengelolaanopinidan aspirasi publikdilingkuppemerintah daerah; f.pengevaluasianpelaksanaankebijakanstrategisdalam pelaksanaanpengelolaanopini dan aspirasi publikdi lingkuppemerintahdaerah; g.penyusunanlaporan hasil pelaksanaan kebijakanstrategis dalam pelaksanaanpengelolaanopinidan aspirasi publikdi lingkuppemerintahdaerah. h.menghadirirapat teknispelaksanaankebijakan strategis dalam pelaksanaan pengelolaanopini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah; http://jdih.bengkuluprov.go.id i.pengevaluasianpelaksanaan tugasSeksiPengelolaan KomunikasiPublik; J.penyusunanlaporanSeksiPengelolaanKomunikasiPublik; dan k.pelaksanaan tugaskedinasanlainnyayangdiberikan atasan Paragraf2 KepalaSeksiPengelolaanInformasiPublik Pasal 13
(1)KepalaSeksi PengelolaanlnformasiPublikmelaksanakantugas penyiapanbahanperumusandanpelaksanaankebijakan, penyusunannorma,standar,prosedurdankriteria,pemberian bimbingan teknisdansupervisi,pemantauan,evaluasidan pelaporanterkaitfungsipengelolaanInformasiuntuk mendukung kebijakannasionaldanpemerintahdaerahserta penyiapanbahanfasilitasipelaksanaankegiatanPejabat PengolaInformasiDaerah(PPID)danKomisiInformasiPublik Provinsi(KIP).
(2)Untukmelaksanakan tugassebagaimanadimaksudpada ayat(1),KepalaSeksiPengelolaanInformasiPublik menyelenggarakanfungsi: a.penyusunan rencanapelaksanaan tugasSeksiPengelolaan InformasiPublik; b.penyiapanbahan-bahandandatayang berkenaandengan pelaksanaan tugasSeksiPengelolaanInformasi Publik; c.pengidentifikasiandan pelaksanaanpengelolaan analisisberkenaandengan Informasiuntukmendukung kebijakan nasionaldanpemerintahdaerah;
1. d.penyiapanbahanperumusankebijakandalampelaksanaan pengelolaanInformasiuntukmendukung kebijakan nasional danpemerintahdaerahsertapenyebarluasaninformasi; e.pelaksanaankebijakanstrategisdalam pelaksanaan pengelolaanInformasi untukmendukung kebijakan nasional dan pemerintahdaerah; f.pengevaluasianpelaksanaan kebijakan strategisdalam pengelolaanInformasi untuk mendukung kebijakan nasional http://jdih.bengkuluprov.go.id danpemerintahdaerah; g.penyusunanlaporanhasilpelaksanaankebijakanstrategis dalampelaksanaanpengelolaandanpenyebaranInformasi Publikuntukmendukungkebijakannasionaldan pemerintahdaerah; h.menghadirirapatberhubungandengan kebijakanstrategisdalampelaksanaan Informasiuntukmendukungkebijakan pemerintahdaerah; i.menyiapkanbahanfasilitasipelaksanaankegiatanKomisi InformasiPublik(KIP)Provinsi; J.menyiapkanbahanfasilitasipelaksanaankegiatanPejabat PengelolaInformasiDaerah(PPID)Provinsi; k.pengevaluasianpelaksanaan tugasSeksiPengelolaan InformasiPublik; 1.penyusunanlaporanSeksiPengelolaanInformasiPublik; m.pelaksanaan tugaskedinasanlainnyayangdiberikan atasan Paragraf3 KepalaSeksiKemitraanInformasidanKomunikasiPublik Pasal 14
(1)KepalaSeksiKemitraanInformasidanKomunikasiPublik melaksanakantugaspenyiapanbahanperumusandan kebijakan,penyusunan norma,standar,prosedurdankriteria, pemberianbimbingan teknisdansupervisi,pemantauan, evaluasidanpelaporan terkaitfungsi penyediaankontenlintas sektoraldanpengelolaanmediakomunikasi publik.
(2)Untukmelaksanakan tugassebagaimanadimaksudpadaayat
(1),KepalaSeksiKemitraanInformasi danKomunikasiPublik menyelenggarakanfungsi: a.penyusunan rencanapelaksanaan tugasSeksiKemitraan Komunikasi danInformasi Publik; b.penyiapanbahan-bahanfasilitasidandatayang berkenaan denganpelaksanaan tugasSeksiKemitraanKomunikasi dan Informasi Publik; nasionaldan pelaksanaan pengelolaan
1. c.pengidentifikasiandan pelaksanaan penyediaan analisis konten berkenaandengan lintas sektoral dan http://jdih.bengkuluprov.go.id pengelolaan media komunikasi publik pemerintah daerah (media center);
2. d.penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
3. e.pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik pemerintah daerah (media center);
4. f.pengevaluasian pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
5. g.penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik pemerintah daerah (media center) ;
6. h.menghadiri rapat teknis kemitraan informasi dan komunikasi publik;
  1. 1.pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik; J. penyusunan laporan Seksi Kemitraan Komunikasi dan Informasi Pu blik; dan
7. k.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan

Pasal 15

( 1) Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan Infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan Pengelolaan TIK Pemerintah Daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi E-Government, integrasi database layanan publik dan kepemerintahan, http://jdih.bengkuluprov.go.id layanankeamananinformasiE-Governmentdanlayanan sistemkomunikasiintraPemerintahDaerah, penyelenggaraan GovernmentChiefInformationOfficer(GCIO)PemerintahDaerah sertapenyelenggaraanekosistemTIKsmartprovince.

(2)Untukmelaksanakan tugassebagaimanadimaksudpadaayat
(1),KepalaBidangPenyelenggaraanE-Government menyelenggarakanfungsi: a.penyusunanrencanapelaksanaan tugasBi dang PenyelenggaraanE-Government; b.penyiapanbahan-bahandandatayangberkenaandengan pelaksanaantugasBidangPenyelenggaraanE-Government; c.pelaksanaanfasilitasidalam perumusandanpelaksanaan kebijakandalamlayananInfrastrukturdasardatacenter, disasterrecoverycenterdanPengelolaanTIK Pemerintah Daerah,layananpengembanganintranetdanpenggunaan aksesinternet,layananpengembangandanpengelolaan aplikasigenerik,spesifikdansuplemenyangterintegrasi, layananmanajemendatainformasiE-Government,integrasi databaselayananpublikdankepemerintahan,layanan keamananinformasiE-Governmentdanlayanansistem komunikasi intraPemerintahDaerah, penyelenggaraan GovernmentChiefInformationOfficer(GCIO)Pemerintah DaerahdanpenyelenggaraanekosistemTIKsmartprovince; d.pelaksanaankebijakandibidanglayananInfrastruktur dasardatacenter,disasterrecoverycenter danPengelolaan TIK PemerintahDaerah,layananpengembanganintranet danpenggunaanaksesinternet,layananpengembangan danpengelolaan aplikasi generik,spesifikdansuplemen yangterintegrasi, layananmanajemendatainformasi E- Government,integrasilayananpublikdankepemerintahan, layanankeamananinformasi E-Governmentdanlayanan sistern komunikasiintraPemerintahDaerah, penyelenggaraanGovernmentChiefInformationOfficer (GCIO)PemerintahDaerahdanpenyelenggaraanekosistem TIKsmartprovince;
1. e.penyiapan bahan pemberian bimbingan teknisdan supervisi di bidanglayananInfrastrukturdasar data center,disaster ------------------------------ http://jdih.bengkuluprov.go.id recoverycenterdanPengelolaanTIKPemerintahDaerah, layananpengembanganintranetdanpenggunaanakses internet,layananpengembangandanpengelolaanaplikasi generik,spesifikdansuplemenyangterintegrasi,layanan manajemendatainformasiE-Government,integrasidatabase layananpublikdankepemerintahan,layanankeamanan informasiE-Gouernmenidanlayanansistemkomunikasi intraPemerintahDaerah,penyelenggaraanGovernment ChiefInformationOfficer(GCIO)PemerintahDaerahdan penyelenggaraanekosistemTIKSmartProvince; f.pengevaluasianpelaksanaandibidanglayanan Infrastrukturdasardatacenter,disasterrecoverycenter danPengelolaanTIK PemerintahDaerah,layanan pengembanganintranetdanpenggunaan aksesinternet, layananpengembangandanpengelolaan aplikasi generik, spesifikdansuplemenyangterintegrasi,layanan manajemendatainformasiE-Government,integrasidatabase layananpublikdankepemerintahan,layanankeamanan informasiE-Governmentdanlayanansistemkomunikasi intraPemerintahDaerah,penyelenggaraanGovernment ChiefInformationOfficer(GCIO)PemerintahDaerahdan penyelenggaraanekosistemTIKsmartprovince; g.penyusunanlaporanpelaksanaanlayananInfrastruktur dasardatacenter,disasterrecoverycenterdanPengelolaan TIKPemerintahDaerah,layananpengembanganintranet danpenggunaanaksesinternet, layananpengembangandan pengelolaan aplikasigenerik,spesifikdan suplemenyang terin tegrasi,layananmanajemendatainformasiE- Government,integrasi databaselayananpublikdan kepemerintahan,layanankeamananinformasi E- Government danlayanansis tern komunikasiintra PemerintahDaerah,penyelenggaraanGovernmentChief InformationOfficer(GCIO)PemerintahDaerahdan penyelenggaraanekosistemTIKsmartprovince;
2. h.Menghadirirapat teknislayananInfrastrukturdasardata center,disaster recoverycenter danPengelolaanTIK PemerintahDaerah,layanan pengembanganintranetdan http://jdih.bengkuluprov.go.id penggunaanaksesinternet,layananpengembangandan pengelolaan aplikasigenerik,spesifikdansuplemenyang terintegrasi,layananmanajemendatainformasiE- Government,integrasidatabaselayananpublikdan kepemerintahan,layanankeamananinformasiE- Governmentdanlayanansisternkomunikasiintra PemerintahDaerah,penyelenggaraanGovernmentChief InformationOfficer(GCIO)PemerintahDaerahdan penyelenggaraanekosistemTIKsmartprovince; i.pelaksanaan tugaskedinasanlainnyayangdiberikanatasan Pasal 16 BidangPenyelenggaraanE-Government terdiridari: a.SeksiInfrastruktur,KeamananInformasi danTeknologi.
3. b.SeksiPengembanganAplikasi c.SeksiTataKelolaE-Government Paragraf1 KepalaSeksiInfrastruktur,KeamananInformasidanTeknologi Pasal 17
(1)KepalaSeksiInfrastruktur, KeamananInformasidanTeknologi melaksanakan tugaspenyiapanbahanperumusandan pelaksanaankebijakan, penyusunan norma,standar,prosedur dankriteria,pemberianbimbinganteknisdansupervisi, pemantauan,evaluasi danpelaporan terkaitfungsilayanan infrastrukturdasardatacenter,disasterrecoverycenterdan pengelolaanTIKpemerintahdaerah,layananpengembangan intranetdanpenggunaan aksesinternetlayanankeamanan informasi E-Governmentdanlayanan sistem komunikasiintra pemerintahdi provinsi.
(2)Untukmelaksanakan tugassebagaimanadimaksudpada ayat(1),KepalaSeksiInfrastruktur, KeamananInformasidan Teknologimenyelenggarakanfungsi: a.penyusunan rencanapelaksanaan tugasSeksi Infrastruktur, KeamananInformasi danTeknologi; b.penyiapanbahan-bahandandatayang berkenaan dengan pelaksanaan tugasSeksiInfrastruktur, Keamanan http://jdih.bengkuluprov.go.id InformasidanTeknologi; c.pengidentifikasiandan analisisberkenaandengan pelaksanaanlayananinfrastrukturdasardatacenter, disasterrecoverycenterdanpengelolaanTIKpemerintah daerah,layananpengembanganintranetdanpenggunaan aksesinternetlayanankeamananinformasiE-Govemment danlayanansistemkomunikasiintrapemerintahdi provmsi; d.penyiapanbahanperumusankebijakandalampelaksanaan layananinfrastrukturdasardatacenter,disasterrecovery centerdanpengelolaanTIKpemerintahdaerah,layanan pengembanganintranetdanpenggunaanaksesinternet layanankeamananinformasi E-Govemmentdanlayanan sistem komunikasiintrapemerintahdi provinsi.
1. e.Pelaksanaankebijakanstrategisdalampelaksanaan layananinfrastukturdasardatacenter,disasterrecovery centerdanpengelolaanTIKpemerintahdaerah,layanan pengembanganintranetdanpenggunaanaksesinternet layanankeamananinformasi E-Govemmentdanlayanan system komunikasiintrapemerintahdiprovinsi; f.pengevaluasianpelaksanaankebijakanstrategisdalam pelaksanaanlayananinfrastrukturdasardatacenter, disasterrecoverycenterdanpengelolaanTIKpemerintah daerah,layananpengembanganintranetdanpenggunaan aksesinternetlayanankeamananinformasi E-Govemment danlayanansistem komunikasiintrapemerintahdi provinsi; g.penyusunanlaporan basilpelaksanaankebijakan strategis dalam pelaksanaanpelayananinfrastrukturdasardata center,disasterrecoverycenterdanpengelolaanTIK pemerintahdaerah,layananpengembanganintranetdan penggunaan aksesinternetlayanankeamananinformasiE- Govemmentdanlayanan sistem komunikasiintra pemerintahdiProvinsi; h.Menghadirirapatteknispelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaanlayananinfrastrukturdasardata center,disasterrecovery center dan pengelolaanTIK http://jdih.bengkuluprov.go.id pemerintahdaerah,layananpengembanganintranetdan penggunaanaksesinternetlayanankeamananinformasi E-Govemmentdanlayanansistemkomunikasiintra pemerintahdiprovinsi; i.pelaksanaan tugaskedinasanlainnyayangdiberikan atasan. Paragraf2 KepalaSeksiPengembanganAplikasi Pasal 18
(1)KepalaSeksiPengembanganAplikasimelaksanakan tugas penyiapanbahanperumusandanpelaksanaankebijakan, penyusunannorma,standar,prosedurdankriteria, pemberianbimbinganteknisdansupervisi,pemantauan, evaluasidanpelaporan terkaitfungsilayananpengembangan danpengelolaan aplikasiGenerik,SpesifikdanSuplemenyang terintegrasi,layananmanajamendatadaninformasiE- Govemment,integrasidatabaselayananpublikdan kepemerintahan.
(2)Untukmelaksanakan tugassebagaimanadimaksudpada ayat(1),KepalaSeksi PengembanganAplikasi menyelenggarakanfungsi: Seksitugaspelaksanaana.penyusunan rencana PengembanganAplikasi; b.penyiapanbahan-bahandandatayang berkenaandengan pelaksanaan tugasSeksi PengembanganAplikasi; c.pengidentifikasiandan analisisberkenaandengan pelaksanaanlayananpengembangandanpengelolaan aplikasiGenerik,SpesifikdanSuplemenyangterintegrasi, layananmanajamendatadaninformasi E-Govemment, integrasi databaselayananpublikdan kepemerintahan; d.penyiapanbahanperumusankebijakandalam pelaksanaanlayananpengembangandanpengelolaan aplikasiGenerik, SpesifikdanSuplemenyangterintegrasi, layananmanajamendatadaninformasi E-Govemment, integrasidatabaselayananpublikdan kepemerintahan; e.pelaksanaan kebijakan strategisdalamlayanan http://jdih.bengkuluprov.go.id pengembangandanpengelolaanaplikasiGenerik,Spesifik danSuplemenyangterintegrasi,layananmanajamendata daninformasiE-Govemment,integrasilayananpublikdan kepemerintahan; f.pengevaluasianpelaksanaankebijakanstrategisdalam pelaksanaanlayananpengembangandanpengelolaan aplikasiGenerik, SpesifikdanSuplemenyangterintegrasi, layananmanajamendatadaninformasiE-Govemment, integrasi databaselayananpublikdankepemerintahan; g.penyusunanlaporanhasilpelaksanaankebijakanstrategis dalampelaksanaanlayananpengembangandan pengelolaan aplikasiGenerik, SpesifikdanSuplemenyang terintegrasi,layananmanajamendatadaninformasiE- Govemment,integrasidatabaselayananpublikdan kepemerintahan; h.Menghadirirapatteknispelaksanaankebijakanstrategis dalampelaksanaanlayananpengembangandan pengelolaan aplikasiGenerik,SpesifikdanSuplemenyang terintegrasi,layananmanajamendatadaninformasiE- Govemment,integrasi databaselayananpublikdan kepemerintahan; i.pelaksanaantugaskedinasanlainnyayangdiberikan atasan. Paragraf3 KepalaSeksiTataKelolaE-Govemment Pasal 19
(1)KepalaSeksiTataKelolaE-Govemment melaksanakan tugas penyiapanbahanperumusandanpelaksanaankebijakan, penyusunannorma,standar,prosedurdan kriteria, pemberianbimbingan teknisdansupervisi,pemantauan, evaluasidanpelaporan terkaitfungsi penyelenggaraan GovernmentChiefInformationOfficer(GCIO),penyelenggaraan ekosistemTIK dan Smartprovince.
(2)Untukmelaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat
(1),KepalaSeksi TataKelolaE-Govemment menyelenggarakan fungsi: http://jdih.bengkuluprov.go.id a.penyusunan rencanapelaksanaantugasSeksiTataKelola E-Government; b.penyiapanbahan-bahandandatayang berkenaandengan pelaksanaan tugasSeksiTataKelolaE-Government; c.pengidentifikasiandan analisisberkenaandengan penyelenggaraanGovernmentChiefInformationOfficer (GCIO)danSumberDayaAparaturdibidangTIK, penyelenggaraanekosistemTIK dansmartprovince; d.penyiapanbahanperumusankebijakandalampelaksanaan penyelenggaraanGovernmentChiefInformationOfficer (GCIO)danSumberDayaAparaturdibidangTIK, penyelenggaraanekosistemTIKdansmartprovince; e.pelaksanaankebijakanstrategisdalampenyelenggaraan GovernmentChiefInformationOfficer(GCIO)danSumber DayaAparaturdibidangTIK,penyelenggaraanekosistem TIKdan smartprovince; f.pengevaluasianpelaksanaankebijakanstrategisdalam pelaksanaanpenyelenggaraanGovernmentChiefInformation Officer(GCIO)danSumberDayaAparaturdibidangTIK, penyelenggaraanekosistemTIKdansmartprovince; g.penyusunanlaporanhasilpelaksanaankebijakanstrategis dalam pelaksanaanpenyelenggaraanGovernmentChief InformationOfficer(GCIO)danSumberDayaAparaturdi bidangTIK,penyelenggaraanekosistemTIKdan smart province; h.Menghadirirapatteknispelaksanaankebijakanstrategis dalampelaksanaanpenyelenggaraanGovernmentChief InformationOfficer(GCIO)danSumberDayaAparaturdi bidangTIK,penyelenggaraanekosistemTIK dan smart province; 1.pelaksanaan tugas kedinasanlainnyayang diberikan atasan. http://jdih.bengkuluprov.go.id BagianKelima KepalaBidangHubunganMedia,TeknologiInformasi dan Komunikasi Pasal 20
(1)KepalaBidangHubunganMedia,TIKmelaksanakan tugas penyiapanperumusandanpelaksanaankebijakan, penyusunannorma,standar,prosedur,kriteria,pemberian bimbinganteknis,literasi,supervisi,pemantauan, evaluasi, danpelaporandibidanglayananhubunganmedia,penguatan kapasitassumberdayakomunikasipublikdanpenyediaan aksesinformasi,layanannamadomaindansubdomainbagi lembaga,pelayananpublikdankegiatanprovmsi, pengembangansumberdayaTIKpemerintahdaerahdan masyarakat.
(2)Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksudpada ayat(1),KepalaBidangHubunganMedia,TeknologiInformasi danKomunikasimenyelenggarakanfungsi: a.penyusunanrencanapelaksanaan tugasBidangHubungan Media,TeknologiInformasidanKomunikasiTIK; b.penyiapanbahandandatapelaksanaantugasBidang HubunganMedia, TeknologiInformasiTIK; c.pelaksanaanfasilitasi dalamperumusandanpelaksanaan kebijakanlayananhubunganmedia,penguatankapasitas sumberdayakomunikasi publikdanpenyediaan akses informasi,layanannamadomaindansubdomainbagi lembaga,pelayananpublikdankegiatanprovinsi, pengembangansumberdayaTIKpemerintahdaerahdan masyarakat; d.pelaksanaan kebijakandi bidanglayananhubunganmedia, penguatankapasitassumberdayakomunikasipublikdan penyediaan aksesinformasi,layanannamadomaindan subdomainbagilembaga,pelayananpublikdan kegiatan provinsi, pengembangansumberdayaTIK pemerintah daerahdan masyarakat; e.penyiapanbahan pemberianbimbingan teknisdan supervisi di bidanglayanan hubungan media,penguatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik dan penyediaan http://jdih.bengkuluprov.go.id aksesinformasi,layanannamadomaindansubdomain bagilembaga,pelayananpublikdankegiatanprovinsi, pengembangansumberdayaTIKpemerintahdaerahdan masyarakat; f.pengevaluasianpelaksanaandi bidanglayananhubungan media,penguatankapasitassumberdayakomunikasi publikdanpenyediaanaksesinformasi,layanannama domaindansubdomainbagilembaga,pelayananpublik dankegiatanprovinsi,pengembangansumberdayaTIK pemerintahdaerahdanmasyarakat; g.penyusunanlaporanpelaksanaanlayananhubungan media,penguatankapasitassumberdayakomunikasi publikdanpenyediaanaksesinformasi,layanannama domaindansubdomainbagilembaga,pelayananpublik dankegiatanprovinsi,pengembangansumberdayaTIK pemerintahdaerahdanmasyarakat; h.menghadiri rapatteknisbidanglayananhubunganmedia, penguatankapasitassumberdayakomunikasipublikdan penyediaan aksesinformasi,layanannamadomaindansub domainbagilembaga,pelayananpublikdankegiatan provinsi,pengembangansumberdayaTIKpemerintah daerahdanmasyarakat; 1.pengevaluasianpelaksanaan tugasBidangHubungan Media, TeknologiInformasi;
1. j.penyusunanlaporanpelaksanaan tugasBidangHubungan Media,TeknologiInformasi; k.pelaksanaan tugaskedinasanlainnyayang diberikan atasan

Pasal 21

KepalaBidangHubunganMedia,TeknologiInformasidan Komunikasiterdiridari: a.KepalaSeksi LayananHubunganMedia;

b.KepalaSeksi PengelolaanDanLayananInformatika;dan c.KepalaSeksi PengembanganSumberDayaTIK. http://jdih.bengkuluprov.go.id Paragraf1 KepalaSeksiLayananHubunganMedia

Pasal 22

(1)KepalaSeksiLayananHubunganMediamelaksanakan tugas penyiapanbahanperumusandanpelaksanaankebijakan, penyusunannorma,standar,prosedurdankriteria,literasidan supervisi,pemantauan, evaluasidanpelaporanterkaitfungsi layananhubunganmedia.
(2)Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat
(1),KepalaSeksiLayananHubunganMediamenyelenggarakan fungsi: a.penyusunanrencanapelaksanaantugasSeksiLayanan HubunganMedia; b.penyiapanbahan-bahandandatamediacetak,elektronik danmediaonlineyangberkenaandenganpelaksanaan tugasSeksiLayananHubunganMedia; c.pengidentifikasiandan analisisberkenaan penyelenggaraanlayananhubunganmedia; d.penyiapanbahanperumusankebijakankerjasamamedia dalampelaksanaanpenyelenggaraanlayananhubungan media; e.pelaksanaankebijakanstrategisdalampenyelenggaraan layananhubunganmedia; f.pengevaluasianpelaksanaan kebijakanstrategisdalam pelaksanaanpenyelenggaraanlayananhubunganmedia; g.penyusunanlaporan basil pelaksanaankebijakanstrategis dalampelaksanaanpenyelenggaraanlayananhubungan media; h.menghadiri rapatberkaitandenganpelaksanaankebijakan strategisdalampelaksanaanpenyelenggaraanlayanan hubunganmedia; 1.Melaksanakanliterasi mediadanrapatkoordinasi dengan penyelenggaramedia j.Melaksanakansupervisi danmemberikan rekomendasi tentanglegalitasdan kelayakansetiap mediayang akan menjalin kerjasamadenganpemerintah provinsi dengan http://jdih.bengkuluprov.go.id k.pengevaluasianpelaksanaantugasSeksiLayan an HubunganMedia; 1.penyusunanlaporanSeksiLayananHubunganMedia;dan 1.pelaksanaan tugaskedinasanlainnyayangdiberikan atasan denganberkenaananalisisdan Paragraf2 KepalaSeksiPengelolaandanLayananInformatika Pasal 23
(1)KepalaSeksiPengelolaandanLayananInformatika melaksanakantugaspenyiapanbahanperumusandan pelaksanaankebijakan,penyusunannorma,standar,prosedur dankriteria,pemberianbimbingan teknisdansupervisi, pemantauan,evaluasidanpelaporanterkaitfungsipenguatan kapasitassumberdayakomunikasipublikdanpenyediaan aksesinformasi,layanannamadomaindansubdomainbagi lembaga,pelayananpublikdankegiatanprovinsi.
(2)Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat
(1),KepalaSeksiPengelolaandanLayananInformatika menyelenggarakanfungsi: a.penyusunan rencanapelaksanaan tugasSeksiPengelolaan danLayananInformatika; b.penyiapanbahan-bahandandatayangberkenaandengan pelaksanaan tugasSeksiPengelolaandanLayanan Informatika; c.pengidentifikasian penyelenggaraanlayanan namadomaindansubdomain bagilembaga,pelayananpublikdankegiatanprovinsi; d.penyiapanbahanperumusankebijakandalam pelaksanaan penyelenggaraanlayanan namadomaindansubdomain bagi lembaga,pelayananpublikdankegiatanprovinsi; e.pelaksanaankebijakanstrategisdalam penyelenggaraan layanannamadomaindansubdomainbagilembaga, pelayananpublikdankegiatanprovinsi; f.pengevaluasianpelaksanaan kebijakanstrategisdalam pelaksanaanpenyelenggaraanlayanan namadomaindansub domain bagi lembaga,pelayanan publik dan kegiatan http://jdih.bengkuluprov.go.id provinsi; g.penyusunanlaporanhasil pelaksanaankebijakanstrategis dalampelaksanaanpenyelenggaraanlayanannamadomain dansubdomainbagilembaga,pelayananpublikdan kegiatanprovinsi; h.menghadirirapatteknispelaksanaankebijakanstrategis dalampelaksanaanpenyelenggaraanlayanannamadomain dansubdomainbagilembaga,pelayananpublikdan kegiatanprovinsi; i.pengevaluasianpelaksanaan tugasSeksiPengelolaandan LayananInformatika; J.penyusunanlaporanSeksiPengelolaandanLayanan Informatika;dan
1. k.pelaksanaan tugaskedinasanlainnyayangdiberikan atasan Paragraf3 KepalaSeksiPengembanganSumberDayaTIK Pasal 24
(1)KepalaSeksiPengembanganSumberDayaTeknologiInformasi danKomunikasi melaksanakan tugaspenyiapanbahan perumusandanpelaksanaan kebijakan, penyusunannorma, standar,prosedurdankriteria,pemberianbimbingan teknis dansupervisi,pemantauan,evaluasi danpelaporanterkait fungsi pengembangansumberdayaTIK pemerintahprovinsi, kabupaten/kotadanpengembangansumberdayaTIK masyarakat.
(2)Untukmelaksanakan tugassebagaimanadimaksudpada ayat(1),KepalaSeksi PengembanganSumberDayaTIK menyelenggarakanfungsi: Seksitugasa.penyusunan rencanapelaksanaan PengembanganSumberDayaTIK; b.penyiapanbahan-bahandandatayang berkenaandengan pelaksanaan tugasSeksi PengembanganSumberDayaTIK; c.pengidentifikasiandan analisisberkenaandengan pengembangan sumberdayaTIK pemerintahprovinsi, kabupaten/kotadan pengembangan sumberdayaTIK masyarakat; http://jdih.bengkuluprov.go.id d.penyiapanbahanperumusankebijakandalampelaksanaan pengembangansumberdayaTIKpemerintahprovinsi, kabupaten/kotadanpengembangansumberdayaTIK masyarakat; e.pelaksanaankebijakanstrategisdalampengembangan sumberdayaTIK pemerintahprovinsi,kabupaten/kotadan pengembangansumberdayaTIKmasyarakat; f.pengevaluasianpelaksanaankebijakanstrategisdalam pelaksanaanpengembangansumberdayaTIKpemerintah provinsi,kabupaten/kotadanpengembangansumberdaya TIKmasyarakat; g.penyusunanlaporanhasil pelaksanaankebijakanstrategis dalampelaksanaanpengembangansumberdayaTIK pemerintahprovinsi,kabupaten/kotadanpengembangan sumberdayaTIKmasyarakat; h.menghadirirapatteknispelaksanaankebijakanstrategis dalampelaksanaanpengembangansumberdayaTIK pemerintahprovinsi,kabupaten/kotadanpengembangan sumberdayaTIKmasyarakat; 1.pengevaluasianpelaksanaan tugasSeksiPengembangan SumberDayaTIK; j.penyusunanlaporanSeksiPengembanganSumberDaya TIK;dan k.pelaksanaan tugaskedinasanlainnyayang diberikan atasan BagianKeenam KepalaBidangStatistikdanPersandian Pasal 25
(1)KepalaBidangStatistikdanPersandianmelaksanakan tugas penyiapanperumusankebijakan, penyusunan norma,standar, prosedurdan kriteria,danpemberianbimbingan teknisdan supervisi,sertapemantauan, evaluasi,danpelaporandi bidangTataKelolaPersandiandalam rangkapenjaminan keamananinformasi danOperasionalPengamananPersandian dan statistik sektoral dilingkunganpemerintahprovinsi.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat http://jdih.bengkuluprov.go.id
(1),KepalaBidangStatistikdanPersandianmenyelenggarakan fungsi: a.penyusunanrencanapelaksanaantugasBidangStatistik danPersandian; b.penyiapanbahandandatayangberkenaandengan pelaksanaan tugasBidangStatistikdanPersandian;
1. c.pelaksanaanfasilitasidalamperumusandanpelaksanaan kebijakanTataKelolaPersandiandalam rangkapenjaminan keamananinformasidanOperasionalPengamanan Persandianpadapemerintahdaerahdanstatistiksektoral; d.pelaksanaankebijakandibidangTataKelolaPersandian dalam rangkapenjammankeamananinformasi dan Operasional PengamananPersandiandanStatistikSektoral; e.pengelolaansumberdayapersandianyang meliputisumber dayamanusiapersandian, perangkatlunakpersandian, perangkatkeraspersandiandanjaringkomunikasisandi sertasumberdayaStatistik; f.penyelenggaraanKegiatan tatakelolapersandian, OperasionalPengamananPersandiandanStatistikSektoral; g.pengevaluasiandanpengawasanpelaksanaanTataKelola Persandian,OperasionalPengamananPersandiandan statistik sektoral; h.penyusunanlaporanhasilpelaksanaanTataKelola Persandian,OperasionalPengamanandanstatistiksektoral; 1.menghadirirapatteknisbidangtatakelolapersandian dalam rangkapenjaminan keamananinformasi dan Operasional Pengamanandan statistik sektoral; J.pengevaluasianpelaksanaan tugasBidangStatistikdan Persandian;
2. k.pelaksanaan tugaskedinasanlainnyayang diberikan atasan Pasal 26 KepalaBidangStatistikdanPersandian,membawahi:
3. a.KepalaSeksiTataKelolaPersandian;
4. b.KepalaSeksi Operasional PengamananPersandian;dan
5. c.KepalaSeksi Statistik. http://jdih.bengkuluprov.go.id Paragraf1 KepalaSeksiTataKelolaPersandian Pasal 27
(1)KepalaSeksiTataKelolaPersandianmelaksanakantugas penyiapanbahanperumusandanpelaksanaankebijakan, merencanakan,melaksanakandanmengkoordinasikanurusan pemerintahanyangterkaitdenganfungsiTataKelola Persandiandalamrangkapenjaminankeamananinformasidi lingkunganpemerintahprovinsi.
(2)Untukmelaksanakan tugassebagaimanadimaksudpadaayat
(1),KepalaSeksiTataKelolaPersandianmenyelenggarakan fungsi: a.penyusunanrencanapelaksanaan tugasSeksiTataKelola Persandian; b.penyiapanbahan-bahandandatayang berkenaandengan pelaksanaan tugasSeksiTataKelolaPersandian; c.pengidentifikasiandan analisisberkenaandengan tata kelolapersandiandalam rangkapenjaminankeamanan informasidilingkunganpemerintahdaerah; d.pengelolaaninformasiberklasifikasimelalui pengklasifikasianinformasimilikpemerintahprovinsi; e.pengelolaanperangkatkerasdanperangkatlunak persandian; f.pengelolaanjaring komunikasisandi; g.pengelolaansumberdayamanusiaurusanpersandian; h.penyiapanrencanakebutuhansumberdayamanusia urusanpersandian; 1.penyiapanbahanperumusankebijakandalamtatakelola persandiandalam rangkapenjaminankeamananinformasi dilingkunganpemerintahdaerah; j.penyiapanbahanperumusankebijakanpengelolaandan perlindunganinformasi dilingkunganpemerintahprovinsi;
1. k.penyiapanbahanpenyusunanperaturan teknispengelolaan informasi berklasifikasi; 1.penyiapan penyusunanperaturan teknispengelolaan sumberdayapersandianyang meliputi pengelolaan sumber dayamanusia urusan persandian, perangkatlunak http://jdih.bengkuluprov.go.id persandian, perangkatkeraspersandian; m.penyiapanpenyusunanperaturan teknispengamanan jaring komunikasisandi; n.penyiapanpenyusunanperaturan teknispengawasandan evaluasiterhadappelaksanaanpengelolaaninformasi berklasifikasidanpengelolaansumberdayapersandian; o.Pelaksanaankebijakanstrategisdalamtatakelola persandiandalam rangkapenjaminankeamananinformasi dilingkunganpemerintahdaerah; p.pengkoordinasianpengiriman, penyimpanan,pemanfaatan danpenghancuraninformasiberklasifikasi; q.pelaksanaanprogram pengawasandanevaluasiterhadap pelaksanaanpengelolaaninformasiberklasifikasidan pengelolaansumberdayapersandiandi seluruhPerangkat Daerahsesuaidenganketentuanyangberlaku; r.Pengevaluasianpelaksanaankebijakanstrategisdalamtata kelolapersandiandalam rangkapenjaminankeamanan informasidilingkunganpemerintahdaerah; s.pengevaluasiandanmonitoring penyelenggaraanPersandian; t.penyusunanlaporanhasilpelaksanaankebijakanstrategis dalamtatakelolapersandiandalam rangkapenjaminan keamananinformasi dilingkunganpemerintahdaerah;
2. u.menghadirirapatteknispelaksanaankebijakanstrategis dalamTataKelolaPersandiandalam rangkapenjaminan keamananinformasidilingkunganpemerintahprovinsi; v.pengevaluasianpelaksanaan tugasseksitatakelola persandian; w.penyusunanlaporanSeksiTataKelolaPersandian; x.pelaksanaan tugaskedinasanlainnyayang diberikan atasan Paragraf2 KepalaSeksi Operasional PengamananPersandian

Pasal 28

pelaksanaan

(1)KepalaSeksi OperasionalPengamananPersandian melaksanakan tugaspenyiapanbahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan mengkoordinasikan urusan http://jdih.bengkuluprov.go.id denganberkenaananalisisdan pemerintahan yang terkait dengan fungsi operasional pengamanan persandian dalam rangka pengamanan keamanan informasi di lingkungan pada Pemerintah Provinsi.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Seksi Operasional Pengamanan Persandian menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Operasional Pengamanan Persandian;
2. b.penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Operasional Pengamanan Persandian;
3. c.penidentifikasian operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah;
4. d.penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar Perangkat Daerah provinsi dan antar kabupaten/ kota di lingkungan provinsi;
5. e.penyiapan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar Perangkat Daerah provinsi dan antar kabupaten/ kota di lingkungan provinsi;
6. f.perancangan pola hubungan komunikasi sandi, rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar Perangkat Daerah provmsi dan antar kabupaten/ kota di lingkungan provinsi;
7. g.penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah;
8. h.penyiapan bahan penyusunan peraturan teknis dan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provmsi;
9. i.penyiapan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi; J. penyiapan bahan penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi; http://jdih.bengkuluprov.go.id tugas Seksi Operasional kebijakan strategis dalam Persandian di lingkunganOperasional Pengamanan pemerintah daerah;
10. s.pengevaluasian pelaksanaan
11. k.pelaksanaan kebijakan strategis operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah;
  1. 1.koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi; m.pelaksanaan pengamanan terhadap kegiatan/ aset/ fasilitas/ instalasi penting/ vital/ kritis melalui kontra penginderaan dan/ atau metode pengamanan persandian lainnya;
12. n.pelaksanaan pengamanan informasi elektronik;
13. o.pelaksanaan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
14. p.pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi di seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
15. q.penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan strategis dalam Operasional Pengamanan Persandian di lingkungan pemerintah provinsi;
16. r.rapat teknis pelaksanaan Pengamanan Persandian;
17. t.penyusunan laporan Seksi Operasional Pengamanan Persandian;
18. u.pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 29

(1)Kepala Seksi Statistik melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan http://jdih.bengkuluprov.go.id instansitertentudalamrangkapenyelenggaraan tugas-tugas pemerintahandanpembangunan.
(2)Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat
(1),KepalaSeksiStatistikmenyelengarakanfungsi: a.PenyusunanrencanapelaksanaantugasSeksiStatistik;
1. b.Penyiapanbahan-bahandandatayangberkenaandengan pelaksanaantugasSeksiStatistik;
2. c.Pengindentifikasikandananalisisberkenaandengan pengumpulan,pengolahan,penyajian,dan analisisdata yangpemanfaatannyaditujukanuntukmemenuhi kebutuhaninstansitertentudalam rangkapenyelenggaraan tugas-tugaspemerintahandanpembangunan; d.Penyiapanbahanperumusankebijakandalam pengumpulan,pengolahan,penyajian,dan analisisdata yangpemanfaatannyaditujukanuntukmemenuhi kebutuhaninstansitertentudalam rangkapenyelenggaraan tugas-tugaspemerintahandanpembangunan;
3. e.Pelaksanaankebijakanstrategisdalam pengumpulan, pengolahan,penyajian,dan analisisdatayang pemanfaatannyaditujukanuntukmemenuhikebutuhan instansitertentudalamrangkapenyelenggaraan tugas- tugaspemerintahandanpembangunan; f.MelaksanakandesiminasidataStatistikSektoral; g.Pengevaluasianpelaksanaankebijakanstrategisdalam pengumpulan,pengolahan, penyajiandan analisisdata yang pemanfaatannyaditujukanuntukmemenuhi kebutuhaninstansitertentudalam rangkapenyelenggaraan tugas-tugaspemerintahandanpembangunan;
4. h.Penyusunanlaporan hasil pelaksanaankebijakanstrategis dalam pengumpulan, pengolahan,penyajian, dan analisis datayang pemanfaatannyaditujukanuntukmemenuhi kebutuhaninstansitertentudalam rangkapenyelenggaraan tugas-tugaspemerintahandanpembangunan; 1.Menghadirirapatteknispelaksanaankebijakan strategis pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisisdata yang pemanfaatannyaditujukan untukmemenuhi kebutuhaninstansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan http://jdih.bengkuluprov.go.id tugas-tugaspemerintahandanpembangunan. J.MelaksanakanpeningkatankapasitasSumberDaya Manusiastatistik; k.Melaksanakanpengembangansaranaprasaranastatistik; 1.PengevaluasianpelaksanaantugasSeksiStatistik; m.PenyusunanlaporanSeksiStatistik;dan n.Pelaksanaantugaskedinasanlainnyayangdiberikan atasan BagianKetujuh UnitPelaksanaTeknisDinas Pasal 30
(1)Untukmenyelenggarakansebagian tugasdinasdibidang komunikasidaninformasi,dapatdibentukUPTD.
(2)Pembentukan,susunanorganisasi,tugasdanfungsiUPTD sebagaimanadimaksudpadaayat(1)diaturlebihlanjutdengan PeraturanGubemur. BagianKedelapan KelompokJabatanFungsional

Pasal 31

(1)KelompokJabatanFungsionalmelaksanakantugassecara profesionalberdasarkanperaturanperundang-undangan.
(2)KelompokJabatanFungsionalsebagaimanadimaksudpada ayat(1),dalammelaksanakan tugasnyaberadadi bawahdan bertanggungjawab kepadaKepalaDinas.

Pasal 32

(1)KelompokJabatanFungsionalsebagaimanadimaksuddalam Pasal31terdiridaritenagafungsionalyangterbagi dalam kelompoksesuaidenganbidang keahliandanketerampilan.
(2)Setiap kelompokjabatanfungsionalsebagaimanadimaksud padaayat(1),dipimpinolehseorangtenagafungsionalsenior yang ditunjukpadadinas.
(3)Jumlahjabatanfungsional sebagaimanadimaksudpadaayat
(1),ditentukanberdasarkan sifat,jenis,kebutuhandanbeban kerjasesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku. http://jdih.bengkuluprov.go.id BABIV PERANGKATDAERAH Pasal 33
(1)KepalaDinasmerupakanjabataneselonII.aatauJabatan TinggiPratama.
(2)SekretarisdanKepalaBidang merupakanjabataneselonIII.a atauJabatanAdministrator.
(3)KepalaSubBagiandanKepalaSeksimerupakanjabatan eselonIV.aatauJabatanPengawas. BABV TATAKERJA BagianKesatu

Pasal 34

(1)PelaksanaantugasdanfungsiDinasse bagaiPelaksana PemerintahProvinsi dibidangkomunikasidaninformatika bidang statistikdanbidangpersandiandiselenggarakanoleh KepalaBidang,danKepalaSeksi.
(2)KepalaDinasbaikteknisoperasionalmaupunteknis administratifberadadibawahdanbertanggungjawabkepada GubernurmelaluiSekretarisDaerahdanmenyelenggarakan hubunganfungsionaldenganinstansiterkait.
(3)Setiap pimpinansatuanorganisasi padaDinas,dalam melaksanakantugasnyawajibmenerapkanprinsip koordinasi, integrasi,sinkronisasi dansimplifikasi.
(4)Setiap pimpinansatuanorganisasi padaDinas, wajib memimpmdanmemberibimbingan sertapetunjuk pelaksanaan tugaskepadabawahan.
(5)Setiap pimpinansatuanorganisasi padaDinas, wajib memimpin,memberibimbingan, petunjukpelaksanaandan menerapkanprinsifkoordinasi,integrasi,sinkronisasi data, sasaran,program, waktumaupunkegiatan terhadapPerangkat DaerahKabupaten/Kotayang menanganiurusankomunikasi, informatika,statistikdanpersandian. http://jdih.bengkuluprov.go.id BagianKedua Pelaporan

Pasal 35

(1)KepalaDinaswajibmemberikanlaporanyangakurattentang pelaksanaantugasnyasecarateratur,jelassertatepatwaktu kepadaGubernurmelaluiSekretarisDaerah.
(2)SetiappimpinansatuanorganisasipadaDinaswajibmengikuti danmematuhipetunjukdanbertanggungjawabKepada atasannya,sertamemberikanlaporan tepatpadawaktunya.
(3)Setiaplaporanyangditerimaolehpimpinansatuanorganisasi daribawahan,wajibdiolahdandipergunakansebagaibahan pertimbanganuntukmemberipetunjukkepadabawahan, denganberpedomanpadaperaturanperundang-undangan. BagianKetiga HakMewakili Pasal 36 Dalam halKepalaDinasberhalangan,KepalaDinasdiwakili oleh Sekretaris,apabilaKepalaDinasdanSekretarisberhalangandapat diwakili olehKepalaBidangdenganmemperhatikanurutan kepangkatandanataubidangtugasnya. BABVI KEPEGAWAIAN Pasal 37 KepalaDinasberkewajibandanbertanggung jawabdalam melaksanakanpembinaankepegawaianpadaDinas.

Pasal 38

Pejabatstrukturalyang telahmelaksanakan tugaspokokdan fungsinyaberdasarkanPeraturanGubernurBengkuluNomor56 Tahun2016 tentangSusunanOrganisasi, TugasdanFungsi,serta TataKerjaDinasKomunikasi,InformatikadanStatistikProvinsi Bengkulu(BeritaDaerahProvinsiBengkuluTahun2016Nomor 56),masihmelaksanakan tugasnyasampaidengan dilaksanakannyapelantikanPejabatStruktural berdasarkan PeraturanGubernurini. http://jdih.bengkuluprov.go.id BABVIII KETENTUANPENUTUP Pasal 39 PadasaatPeraturanGubernuriniberlaku,PeraturanGubernur BengkuluNomor56Tahun2016ten tangSusunanOrganisasi, TugasdanFungsi,sertaTataKerjaDinasKomunikasi,Informatika danStatistikProvinsiBengkulu(BeritaDaerahProvinsiBengkulu Tahun2016Nomor56)dicabutdandinyatakantidakberlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…