DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman bagi OPD, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan instar-rsi terkait dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi penggalian potensi pajak melalui ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 2. Program kerja kegiatan ekstensilikasi dan intensifikasi disusun dan dirumuskan setiap tahun yang memuat dokumen perencanaan dari masing masing OPD, Kabupaten/ Kota, Kanwil, DJD dan KPP secara bersinergi. Penyusunan program kerja ekstensifikasi dan intensifikasi dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kanwil DJP, dan KPP. Penggalian Potensi, Pelaksanaan Koordinasi, Mekanisme, Pelaksanaan Rapat, Pemantauan, Kunjungan Lapangan, Tata Hubungan Kerja. EVALUASI DAN PELAPORAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk optimalisasi penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada pertimbangal huruf a, perlu dilakukan ekstentifikasi dan intensifikasi terhadap pihak yang berpotensi menjadi Wajib Pajak dan Wajib Pajak Terdaitar yang belum melakukan kewajibarr pembayaran pajak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Koordinasi Penggalian Potensi Pajak Melalui Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri darr Pajak Penghasilar Pasal 21; : l. Undalg-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan l,embaral Negara Republik lndonesia Nomor 2828);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (t€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubaian Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajal< Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambalan l,embaral Negara Republik Indonesia Nomor 4893); -2 3. 9. 4. 5. 6. 7. 8. 10. U[dang Undang Nomor 6 'I'ahlln 1983 tcntang Xetentuan Umum dar Tata Cara Perpajakan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, tcrakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2OOg tentang Perubahal Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20O9 Nomor 62, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Negara Nomor 4953); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentanB Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)l Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan [.€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan {kmbaran Negara Repubiik lndonesia Nomor 137 Taiun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negar.r Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2O1l tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i I Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5289);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 t 1 Nomor 310);
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor i6/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan lnformasi yang berkaitan dengan Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.O3/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan;
16.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.O4/2OOl tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemeiintah Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.03/20O2 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6 I KMK.O4 I 2OO1 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 2l Ar,tata Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
17.Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 36);

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR BENGKULU 'IENTANG KOORDINASI PENCCALIAN POTENSI PAJAK MELALUI EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 2 T.

BAB II

KEDUDU(AN

Pasal 2

BAB III

PERENCANAAN KEGIATAN

Pasal 3

1.Program kerja kegiatan ekstensilikasi dan intensifikasi disusun dan dirumuskan setiap tahun yang memuat dokumen perencanaan dari masing masing OPD, CJPD Kabupaten/ Kota, Kanu,il DJP. dan KPP secara bersinergi
2.Program kerja sebagaimana dimaksud pada avat (t), memuat paling kurang :

a.Kegiatan eksteDsifikasi dan intensifikasi meliputi kegiatan, tujuaD, sasaran, capaian, dan penentuan lokasi, indikator serta jadwal pelaksanaan kegiatan;
b.Rencana penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21 untuk penjrusunan target APBD dan APBD Kabupaten/Kota;
c.Penggalian potensi penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21 sesuai denBan daerahnya masing masing guna mendukung kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan oleh Kanwil D.lP dan KPP;
d.Penetapan langkuh langkah pengamanan targct rencana penerimaan yang berkaitan dengan perkembangan realisasi penerimaan;
e.Monitoring dan evaluasi kegiatan ekstensifikasi dan intensihkasi, untuk mengukur efektivitas pengaruh pelaksanaan koordinasi terhadap rencana penerimaan/ target dan rcalisasi pencrimaan;d:rn I. Laporan penerimaan.
1. 3.Program keda kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat kerja yang melibatkan unsur instansi terkait, Tim Provinsi. dan Tim Kabupaten/Kota.
2. 4.Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk Tim Provinsi, dan Bupati/Walikota untuk Tim Kabupaten/Kota.
3. 5.Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur Dinas dan OPD terkait, Dinas yang membidalgi pendapatan di Kabupaten/Kota, dan OPD Kabupaten/Kota, serta Kanwil DJP dan KPP.

Pasal 4

Program kerja Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (4) disusun paling lama bulan Agustus setiap tahunnya untuk dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya oleh OPD, OPD Kabupaten/Kota, serta Kanwil DJP dan KPP.

Pasal 5

Penyusunan program kerja ekstensifikasi dan intensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kanwil DJP, dan KPP, dengan para pihak yang terkait sebagai berikut:

a.Ekstensifikasi;
1. 1.Kanwil DJP;
2. 2.KPPi
3. 3.Pemerintah Daerah : a) Dinas Pendapatan Provinsi Bengkulu; b) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu; c) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu; d) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu; e) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Bengkulu; f) Biro Keuangan Sekretariat. Daerah Provinsi Bengkulu; dan g) Unit Layanan Pengadaan (ULP).
4. 4.Pemerintah Kabupaten/Kota : a) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan di Kabupaten/ Kota; b) Organisasi Perangkat Daerah yal]g membidangi Perizinan di Kabupaten / Kota; c) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Promosi dan Penanaman Modal di Kabupaten/ KoLa; Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten/Kota; Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan di Xabupaten/Kota; Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Kopcrasi dan Usaha Mikro Kccil Menengah di Kabupaten/ Kota; Unit Layanan Pengadaan {ULP).
b.Intensilikasi
1. 1.Kanwil DJP;
2. 2.KPP
3. 3.OPD dan OPD Kabupaten/Kota

Pasal 6

1.Penggaiian potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukai melalui pertukaian data antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Kanwil DJP dan KPP, meliputi jenis data sebagai berikut :

a.Data yang dibutuhkan Kanwil DJP dan KPP dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi: 1) kepemilikan kendaraan baru, meliputi data kepemilikan kendaraan bermotor memuat Nomor Polisi, Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Tahun Pembuatan, NJKB, Jenis Kendaraan, Merk Kendaraan, Tipe Kendaraan, Isi Silinder (CC), dan jenis bahan bakar yang akan digunakan; 2) data kepemilikan hotel/ penginapan, meliputi nama hotel/ penginapan, alamat hotel/ penginapan, jumlah kamar, kelas hotel/ penginapan, nama pemilik hotel/ penginapan, alamat pemilik hotel/penginapan, dan jumlah pajak hotel; 3) data kepemilikan restoran, meliputi nama restorarr, alamat restoran, nama pemilik restoranJ kapasitas pengunjung, jumlah karyawan, dan jumlah pajak restoran; 4) data usaha hiburan, meliputi nama usaha hiburan, alamat usaha hiburan, nama pemilik usaha hiburan, alamat pemilik usaha hiburan, jenis hiburan, dan.jumlah pajak hiburan; 5) data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), memuat nama pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan banglrnan, alamat pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan bangunan, alarnat objek, nilai perolehan objek pajak, luas tanah dan/atau bangunan, tanggal tiansaksi, dan nilai BPHTB; d) e) c) -8 6) data Surat, Izin Usaha, memuat nomor izin, nama perusahaan, alamat perusahaan, jenis usaha, nama pemilik, alamat pemilik, klasifikasi, modal, jumlah karyawan, dan masa berlaku; 7) data lzin Mendirikan Bangunan (lMB), meliputi nomor izin, tanggal izin, nama pemohon, alamat pemohon, lokasi bangunan, luas bangunan, jumlah lantai, fungsi/ peruntukan bangunan, dan status tanah; 8) data Usaha Kecil Menengah (UKM) / Koperasi, meliputi Nama UKM / Koperasi, Alamat UKM /Koperasi, kegiatan UKM / Koperasi, alamat pengurus, badan hukum, jumlah anggota, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 9) data perusahaan yang berinvestasi Penanaman Modal Asing (PMAI / Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), meliputi nama perusahaan, alamat perusahaan, asal Negara, sektor usaha, lokasi usaha, badan hukum dan NPWP; 10)data Tenaga Kerja Asing (TKA), meliputi nama TKA, alamat/domisili TKA, jabatan TKA, kewarganegaraan, sektor usaha, lokasi usaha, dan NPWP cabang; 11) data Pemenang Lelang, pemilihan langsung dan penunjukan pengadaal barang dan jasa; dan 12) Data Transaksi Harian (DTH) pemenang pada pengadaan barang dan jasa, pemotongan PPh Pasal 21. b- Data PPh OPDN dan PPh Pasal 21 pada Kanwil DJP dan KPP yang diperlukan Pemerintah Daerah, meliputi: 1) data Rencana Penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21 dan Realisasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 setiap Kabupaten/Kota dan setiap Kecamatan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, memuat nama Wajib Pajak, rekapitulasi total Wajib Pajak, dan reka pitu lasr tota I rencana penerimaan: 2J data jumlah Wajib Pajak Terdaftar setiap Kabupaten/Kota dan setiap Kecamatan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, memuat nama Wajib Pajak, rekapitulasi total Wajib Pajak, dan reka pil u lasi lotal rencana penerimaan: 3) data jumlah Wajib Pajak Bayar setiap Kabupaten/Kota dan data jumlah Wajib Pajak Bayar PPh OPDN dan PPh Pasal 21 setiap Kecamatan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, memuat nama perLlsahaan yang melakukan pembayaran, alamat perusahaan Wajib Bayar, dan rekapitulasi total penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21 ; 4) data Wajib Pajak yang melakukan pembavaran PPh OPDN dan PPh Pasal 21 berkaitan dengan pelepasan hal< atas talah dan bangunan, memuat nama penrsahaan /orang pribadi yang melakukan pembayaran, alamat perusahaan Wajib Bayar/ orang pribadi,dan 5) data identitas Wajib Pajak vang terdaltar pada suatu KPP yang memiliki usaha lebih dari s€rtu \r'ilavah Xabupatenl Kota .
1. 2.Rencana penggalian potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi pengumpulan dan pengolahan data, penetapan lokasi dan rencana inventarisasi, se.ta identifikasi potensi Wajib Pajak darl Objek Pajak melalui kegiatan penyisiran Wajib Pajak. 1. 3. 2.

BAB IV

PELAI(SANAAN KOORDINASI

Pasal 7

Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja/kegiatan yang tertuang dalam dokumen perercanaan meliputi:

a.keperluan dan kelengkapan peitukaran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l) dan inlormasi yarrg berkaitan dengan PPh OPDN dan PPh Pasal 21 secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; b- kebutuhan data dan informasi sebagaimana <limaksud pada huruf a, mencakup jenis dan mekanisme permintaan / penerimaar / penyalural;
c.inventarisasi dan monitoring potensi, realisasi penerimaan, untuk rencana penerimaan, penggalian potensi. dan pengamanan rencrna pencrimaan:
d.pelaksalaan monitoring dan evaluasi terhadap data dan informasi yang disampaikan kepada Kanwil DJP dan KPP oleh Pcmerintah Dacrah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <lilakukan dal.rm bentuk surat menjrurat, rapat persiapan, rapat teknis, rapat koordinasi, dan kunjungan lapangan /m()nitoring antara lain berupa pcnyisiran potensi Wajib Pajak dan Objek Pajak. Selain koordinasi sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/ Kota tetap melaksanakan koordinasi untuk melaksanalan program / kegiatan ekstensifikasi dan intensilikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - t0 -

Pasal 8

Mekanisme permintaan, penerimaan, dan penyaluran data sebagaimaner dimaksud dalam Pasal 6 a]'at {1) hurul a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

a.Setiap akhir triwulan ming{+r ketiga, OPD dan OPD Kabupaten/ Kota menyampaikan laporan data yang diminta oleh Kanq,il DJP dan KPP;
b.Dalam hal terdapat data dan informasi yang perlu mendapat konfirmasi, maka OPD dan OPD Kabupaten/Kota harus menyampaikan penjelasan;
c.Data hasil pertukaran data dari pemerintah Kabupaten/ Kota menjadi milik Kanwil DJP, dengan ketentuan Kanwil memiliki kevajiban melakukan pendistribusian data pada KPP dan melakukan pemantauan tindak lanjut dari data;
d.Format dan bentuk data dan informasi yang diperlukan Kanwil DJP dan KPP menyesuaikan dengan format yang digunakan oleh OPD dan OPD Kabupaten/Kota sepanjang substansi, jenis, dan kriteria data sesuai dengan permintaan;
e.Pengolahan data untuk kcperluan Kanwil DJP dan KPP menjadi tanggungjawab Kanv/il DJP dan KPP,
f.Dinas dan OPD yang membidangi pendapatan di Kabupaten/Kota menjadi koordinat()r pemilahan, dalam danpenghimpunan/pengumpulan, penyampaian/pendistribusian data.

Pasal 9

1.Mekanisme permintaan, penerimaan, dan pen]'aluran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 a.v-at (l ) huruf b dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut;

a.Setiap akhir November tahun berjalan, Kanwil DJP dan KPP menyampaikan data realisasi penerimaan sampai dengan Novemb€r dan prognosa penerimaan bulan Desember yang diminta Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penl'usunan APBD murni dan APBD Kabupaten/ Kota;
b.Setiap akhir Juli tahun berjalan, Kaiwil DJP dan KPP menyampaikan data realisasi sampai dengan Juni dan prognosa penerimaan Semester II yang diminta Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/l'ota untuk penl,.usunan APBD Perubahan dan APBD Kabupaten/Kota Perubahan;
c.Setiap al<hir triwulan tahun berjalan, Kanwil DJP menyampaikan data realisasi penerimaan dan data Wajib Pajak Terdaftar kepada Pemerintah Daerah, sedangkan KPP menyampaikan data realisasi penerimaan dan Wajib Pajak Terdaftar di setiap kecamatan kepacla Pemerintah Kabupaten/ Kota; II
d.Dalam hal terdapat data dan informasi yang perlu rnendapat konfirmasi, maka Kanwil DJP dan / atau KPP harus menyampaikan penjelasan;
e.Format dan bentuk data dan informasi yang diperlukan OPD dan OPD Kabupaten/Kota menyesuaikan dengan format yang digunakan oleh Kanwil DJP dan KPP sepanjang substansi, jenis, dan kriteria data sesuai dengan permintaan;
f.Pengolahan data untuk keperluan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota menjadi tanggungjawab OPD dan OPD Kabupaten/Kota.
1. 2.Mekanisme permintaan, penerimaan, dan penyaluran data dan informasi dari Instansi Pusat dan Badal Usaha Milik Negara dilakukan oleh Kanwil DJP dan KPP.

Pasal 10

Pelaksanaan rapat Koordinasi antara para pihak, meliputi:

1.Rapat Persiapan, merupakan pembahasan awal sebagai persiapan dimulainya kegiatan;
2.Rapat Teknis, merupakan pembahasan materi kegiatan, dalam tataran perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, meliputi:

a.penyusunar dan perumusan program kerja kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi;
b.usulan rencana penerimaan, dalam penflsunan usulan rencana penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21;
c.Dinas/OPD yang membidangi pendapatan di Kabupaten/ Kota, OPD terkait dan OPD Kabupaten/Kota melakukan pemetaan potensi dan perhitungan sebagai bahan pembahasan dan pengalokasian perkiraan kasar penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21;
d.usulan penetapan lokasi kegiatan dilaksanakan dengan ketentuan : 1) Tim provinsi melakukan pembahasan untuk menetapkan lokasi kegiatan serta melakukan monitoring kegiatan ekstensifikasi dan intensihkasi; dan 2) Tim Kabupaten/ Kota melakukan pembahasan untuk menetapkan lokasi kegiatan ekstensifikasi dan intensif-rkasi.
e.Pembahasan teknis kegiatan penggalian potensi;
f.Pembahasan teknis pemecahan masalah dari kegiatan ekstensifikasi dan intensilikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21;
g.Pembahasan teknis rencana pemantauan dan kunjungan lapangan/penyisiran potensi Wajib Pajak dan Objek Paj ak.
1. 3.Rapat Koordinasi dilaksanal<an dengan ketentuan:
a.Paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun; \2-
b.Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan rapat koordinasi setelah .apat koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta untuk kegiatan evaluasi Pemerintah Kabupaten/Kora wajib melakukarl evaluasi terlebih dahulu; dan
c.Pembahasan penli.usunan pro$am kerja/kegiatan dan pembahasan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 .
1. 4.Rapat Sosialisasi, dapat dilakukan untuk memberikan penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan, rencana pelaksanaan, serta hasil kegiatan ekstensilikasi dan intensifikasi kepada OPD, OPD Kabupaten/Kota, serta pihak terkait lain.
2. 1.Pemantauan terhadap kegiatan ekstensjfikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 2l dilakukan. melalui pelaporan dan pcmantauan langsung, meliputi:
a.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap data dan informasi yang disampaikan kepada Kanwil DJP, dan KPP oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengenai hal-hal sebagai berikut : 1) Pengaruh penyampaian data dan informasi terhadap potensi PPh OPDN dan PPh Pasal 21, penggalian potensi dan perkembangan Wajib Pajak TerdaJtar dan Wajib Pajak Bayar; 2) Dampak terhadap capaian realisasi penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21 dan rencana penerimaan tahun berikutnya; dan 3) Pcningkatan kepatuhan Wajib Pajak, Bendahara Pengeluaran sebagai pemotong, pemungut, dan penyetor PPh OPDN dan PPh Pasal 21.
b.Pemantauan terhadap peningkatan ketaatan Wajib Pajak, pemberi kerja, pemungut/ pemotong Pajak terhadap ketentuan pemotongan, pemungutiln dan penyetoran perpajakan -
1. 2.Tim Provinsi melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program/ kegiatan ekstensilikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 2l di Kabupaten/Kota. Bagial Kelima Kunjungan Lapangan

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…