DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Dimuat ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, akses informasi dan dokumentasi, hak dan kewajiban, jenis informasi publik, kelembagaan pejabat pengelola infoemasi dan dokumentasi, pengelola layanan informasi dan dokumentasi, tata kerja pelayanan informasi dan dokumentasi, mekanisme permohonan informasi dan dokumentasi, pembinaan dan pengendalian penataan PLID, standar operasional prosedur, FKPPID.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan PPID; (21 PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (U melekat pada jabatan strukttrral yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan;

(3)Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID dibentuk PLID;
(4)PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PPID Utama pada PLID.

Pasal 14

PPID Utama di lingkungan Pernerintah Daerah Provinsi Bengkulu bertanggungiawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Susunan PLID di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI Bagran kesatrr Struktur Organisasi

Pasal 16

PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.

Pasal 17

PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas, badan, dan/atau Pejabat Fungsional. Bagran Kedua Tbgas dan Kewenangan

Pasal 18

PPID Utama bertugas:

a.menjrusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokurnentasi;
b.merr5rusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
c.mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; 10
d.menyimpan, mendokumentasikan, mellyediakan dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik; e melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik; f melalcukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
g.melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
i.melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan memonitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
j.melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
k.mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipubtikasikan;
1. 1.menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara inforrnasi dan dokurnentasi; dan
m.membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Bengkulu.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 17, PPID Utama berwenang:

a.menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
c.mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
d.menentukan atau menetapkan suatu infcrrmasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
e.menugaskan PPID Pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Pasal 20

{U PPID Pembantu bertuga"s:

a.membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab dan kewenangannya;
b.menyampaikan informasi dan dolnrmentasi kepada PPID Utama, dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
c.melaksanakan kebijakan teknis informasi dan 11 dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
d.menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
e.mengumpulkan, mengolah dan mengompilasikan bahan dan data" lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu untuk menjadi bahan informasi publik;dan
f.menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan. {2} Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} PPID Pembantu khusus di Sekretariat DPRD bertugas untuk:
a.menyafirpaikan, meminta, meagelola, menyinnpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;dan
b.rnengoordinasikan inforrnasi dan dokurnentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

Pasal 21

PPID bertanggungiawab mengoordinasikan pengumpulan, penyimpanan, dan pendokumentasian seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unitlsatuan kerja di Badan Publik yang meliputi:

a.informasi yg wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b.informasi yg wajib tersedia setiap saat;dan
c.informasi terbuka lainnya yg diminta pemohon informasi publik.

Pasal 22

Struktur Organisasi PLID Provinsi, terdiri dari:

a.Gubernur Bengkulu dan Wakil Gubernur Bengkulu sebagai pembina;
b.Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu sebagai pengarah; c, Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, sebagai Tim Pertimbangan;
d.Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu sebagai PPID Utama;
e.Sekretaris Dinas/Badan dan pejabat yang mengelola informasi dan dokumentasi pada Sektetariat DpRD dan Selrtetariat Daerah sebagai PPID Pembantu; t2
f.bidang pendukunS, ymg terdiri dari sekretariat PLID, bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi, bidang pelayanan infomasi dan dokumentasi, dan bidang fasilitasi sengketa infomasi; dan
g.Pejabat Frrngsional.

Pasal 23

Bagan struktur organisasi PLID sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Elengkulu ini.

Pasal 24

(U DIDP paling sedikit memuat:

a.nomor;
b.ringkasan isi informasi;
c.pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
d.penanggungiawab pembuatan atau penerbitan informasi;
e.uraktu dan tempat pembuatan informasi;
f.bentuk informasi yang tersedia;dan
g.jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

(2)DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh PPID Utama.
(3)Keseluruhan informasi dan dokurnentasi publik yang sudah dipublikasikan harus diserahkan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Bengkulu untuk dilestarikan dan diklasifikasi menjadi bahan pustaka.
(4)Contoh Format DIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Bengkulu ini. Bagran Ketiga RPID

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…