DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Maret 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam mempercepat pembangunan, pengembangan, dan penyelenggaraan SPIP pada Perangkat Daerah melalui identifikasi dan analisis risiko sehingga diperoleh Daftar Risiko, Status Risiko dan Peta Risikonya, Kepala perangkat Daerah/ PPKD wajib melakukan Penilaian Risiko dengan cara yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemben tukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12.Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 201 O Nomor 9). MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Kepala Perangkat Daerah adalah pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
6.Inspektorat Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.
7.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
8.Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
9.Tujuan Perangkat Daerah adalah tujuan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah.
10.Sasaran Perangkat Daerah adalah sasaran yang tercantum dalam Doku men Renstra Perangkat Daerah.
11.Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengantasi risiko yang telah diidentifikasi dalam rangka pencapaian tujuan kegiatan/ sasaran Perangkat Daerah.
12.Tujuan Kegiatan adalah hasil yang diharapkan dari suatu kegitan pada Perangkat Daerah.
13.Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
14.Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
15.Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
16.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah clan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17.Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
18.Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/ atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
19.Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
20.Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.
21.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22.Perjanjian Kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melasanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
23.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
24.Daftar Tujuan Kegiatan adalah dokumen yang berisi tujuan yang akan dicapai dari Kegiatan Utama Perangkat Daerah.
25.Daftar Risiko adalah dokumen yang berisi risiko-risiko yang dihasilkan dari kegiatan Identifikasi Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.
26.Dokumen RTP adalah dokumen yang berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
27.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubemur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam mempercepat pembangunan, pengembangan, dan penyelenggaraan SPIP pada Perangkat Daerah melalui identifikasi dan analisis risiko sehingga diperoleh Daftar Risiko, Status Risiko dan Peta Risikonya.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam:
1. a.pelaksanaan penilaian risiko yang aplikatif dan integratif bagi Perangkat Daerah;
2. b.pemberian informasi tentang adanya risiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya;
3. c.melakukan komunikasi dan pematauan suatu kegiatan pada Perangkat Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO

Pasal 3

(1)Kepala Perangkat Daerah/PPKD wajib melakukan Penilaian Risiko.
(2)Penilaian Risiko sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dilakukan dalam ben tuk:
1. a.penyusunan dokume n Penilaian Risiko Perangkat Daerah;
2. b.pelaksanaan kegiatan pengendalian yang ada dalam Dokumen RTP; dan
3. c.pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian yang ada dalam Dokumen RTP.
(3)Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan pada kegiatan utama yang memiliki peran besar pada pencapaian sasaran utama Perangkat Daerah.
(4)Penyusunan draft dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a , dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan dokumen RKA/RKAP yang dimulai dengan terbitnya surat edaran dari Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA/RKAP.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah/PPKD menetapkan:

a.tujuan Perangkat Daerah/PPKD; dan
b.tujuan pada tingkatan kegiatan.

Pasal 5

(1)Tujuan Perangkat Daerah/PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat tercapai, realistis, dan terikat waktu.
(2)Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
(3)Untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah / PPKD menetapkan:
1. a.strategi operasional yang konsisten; dan
2. b.strategi manajemen terintegrasi dan rencana Penilaian Risiko.

Pasal 6

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, paling sedikit memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a.berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Perangkat Daerah;
b.mengandung unsur kriteria pengukuran;
c.didukung sumber daya Perangkat Daerah yang cukup; dan
d.melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Pasal 7

(1)Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), t erdiri atas:
1. a.Identifikasi Risiko; dan b . Analisis Risiko.
(2)Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit dilaksanakan dengan:
1. a.menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Perangkat Daerah/PPKD dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
2. b.menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor ekstemal dan faktor internal; dan
3. c.menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
(3)Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Perangkat Daerah/ PPKD.

Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah/ PPKD menerapkan prinsip kehati- hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Pasal 9

( 1) Risiko yang telah diiden tifikasi dan dianalisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), dilanjutkan dengan menyusun RTP.

(2)Penyusunan RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meminimalkan munculnya risiko dan dampak yang dihasilkan.

Pasal 10

(1)Setiap Perangkat Daerah/PPKD wajib menyusun draft dokumen Penilaian Risiko.
(2)Draft dokumen Penilaian Risiko se bagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) terdiri dari:
1. a.daftar tujuan kegiatan; b . daftar risiko;
2. c.formulir analisis risiko; d . skala kemungkinan terjadinya risiko;
3. e.skala dampak terjadinya risiko;
4. f.formulir identifikasi celah pengendalian;
5. g.RTP;
6. h.laporan pelaksanaan RTP; dan
7. i.realisasi pelaksanaan RTP.
(3)Pedoman pengisian dokumen Penilaian Risiko serta format dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Draft dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu kelengkapan atas dokumen RKA yang diserahkan kepada TAPD .
(5)Inspektorat melakukan Reviu atas draft dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6)Hasil Reviu dari Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk memperbaiki draft dokumen Penilaian Risiko yang disusun oleh Perangkat Daerah/PPKD.
(7)Draft dokumen Penilaian Risiko yang telah diperbaiki ditetapkan menjadi Dokumen Penilaian Risiko oleh Kepala Perangkat Daerah/PPKD.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…