DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

KSP barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan : a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; b. Meningkatkan pendapatan masyarakat, penyediaan lapangan pekerjaan; c. Meningkatkan investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat; dan/atau d. Meningkatkan penerimaan daerah. Objek KSP barang milik daerah yaitu tanah dan bangunan Mess Pemerintah Provinsi yang berada di Jalan Pariwisata Kota Bengkulu. Jangka waktu KSP barang milik daerah adalah maksimal 30 (tiga puluh) tahun sejak penandatanganan perjanjian KSP dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilihan mitra kerjasama barang milik daerah dilaksanakan melalui tender. Pihak yang dapat menjadi mitra kerjasama barang milik daerah yaitu badan hukum yang memenuhi syarat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa barang milik daerah yang tidak dipergunakan dalam menuqiang penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah perlu dioptimalkan melalui kerjasama pemanfaatan dengan Mitra Kerjasama yang dilakukan secara tr€rnsparan, adil, kompetitif dan akuntabel melalui proses perrnilihan sehingga memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
b.bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahwn 2OL4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah juncto

Mengingat

Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 20O7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, kepala daerah selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

c.bahwa guna tertib hukum dan kelancaran pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya pedoman pelaksanaan pemilihan mitra kerjasama pemanfaatan barang milik daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Mitra Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Mess Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jalan Pariwisata Kota Bengkulu;
1. 1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Mengingat :
2. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Iarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817 );
3. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 246, Ta::rbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2O14 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5533); 4. 5. 7. 8. 9. 10.
4. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2oll tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 13, Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 32);
6. 14.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OOT Nomor 6); 15, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah ([embaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OO7 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN MITRA KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN MESS PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DI JALAN PARIWISATA KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola barang adalah Sekretaris Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah berupa tanah dan bangunan Mess Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jalan Pariwisata Kota Bengkulu.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu. 9. 10. 11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Kedasama pemanfaatan yang selanjutnya disebut KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh mitra kerjasama dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Tender adalah metode pemilihan mitra kedasama pemanfaatan secara terbuka yang dapat diikuti oleh semua peserta yang memenuhi syarat untuk mendapatkan mitra kerjasama yang paling berpengalaman dan paling menguntungkan Pemerintah Daerah. Seleksi langsung adalah metode pemilihan mitra kerjasama pemanfaatan dengan cara menyeleksi langsung 2 (dua) peserta calon mitra kerja sama.
12.Penunjukan langsung adalah metode pemilihan mitra kerjasama pemanfaatan dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) peserta calon mitra kerja sama. Mitra kerjasama adalah pihak yang menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kedasama pemanfaatan barang milik daerah berupa Mess Pemerintah Provinsi Bengkulu. Peserta adalah badan hukum yang menjadi peserta tender dalam rangka kerjasama pemanfaatan barang milik daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman pelaksanaan KSP barang milik daerah ini dan acuan pelaksanaan tender KSP barang milik daerah.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubemur ini agar dalam pelaksanaan tender KSP barang milik daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menggunakan mekanisme yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemanfaatan barang milik daerah.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PEMANFAATAN

Pasal 3

Kebijakan umum dalam kerjasama pemanfaatan barang milik daerah:

a.meningkatkan kualitas pelayanan publik, kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah serta membantu pemerintah daerah dalam penyediaan lapangan pekerjaan; 13. 14.
b.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui kegiatan investasi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh miba kerjasama dalam pemanflaatan barang milik daerah;
c.meningkatkan penerimaan daerah baik melalui kontribusi tetap maupun pembagian hasil keuntungan;
d.dengan pemanflaatan barang milik daerah dapat menjamin keamanan barang milik daerah sehingga barang milik daerah tidak digunakan oleh pihak lain secara melawan hukum;
e.meningkatkan peran serta dan keterlibatan pihak swasta/ pihak ketiga dalam mengoptimalkan penggunaan barang milik daerah; dan/ atau
f.efisiensi penggunaan anggaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang milik daerah.

BAB IV

KERJASAMA PEMANFAATAN Baglan Kesatu Pertimbangan

Pasal 4

KSP barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

a.mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah;
b.meningkatkan pendapatan masyarakat, penyediaan lapangan pekerjaan;
c.meningkatkan investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat; dan/ atau
d.meningkatkan penerimaan daerah.

Pasal 5

(1)Objek KSP barang milik daerah yaitu tanah dan bangunan Mess Pemerintah Provinsi Bengkulu yang berada di Jalan Pariwisata Kota Bengkulu.
(2)Status objek KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanah dan/ atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada pengelola barang.

Pasal 6

Jangka waktu KSP barang milik daerah adalah maksimal 3O (tiga puluh) tahun sejak penandatanganan perjanjian KSP dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak dan ketentuan peraturan peruadang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEI,AKSANAAN TENDER

Pasal 7

(1)Pemilihan mitra kerjasama barang milik daerah dilaksanakan melalui tender.
(2)Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip transparansi, kompetisi dan persaingan yang sehat.
(3)Tender diikuti paling sedikit 3 (tiga) calon mitra kerjasama yang memasukkan penawaran. (a) Dalam hal calon mitra kerjasama yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tigal peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional.
(5)Apabila setelah pengumumarr ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
1. a.terdapat paling sedikit 3 (tiga) pes€rta calon mitra kerjasama, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender;
2. b.terdapat 2 (dua) peserta calon mitra kerjasama, tender dinyatakan gagal dan proses selaqiutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung; atau
3. c.terdapat 1 (satu) peserta calon mitra kerjasama, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung.

Pasal 8

Tender pemilihan mitra kerjasama dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a.pengumuman tender;
b.pendaftaran dan pengambilan dokumen;
c.pe4jelasan isi dokumen;
d.pemasukan permohonan;
e.pembukaan dokumen permohonan;
f.evaluasi permohonan dan penelitian lapangan; g, usulan pemenang tender;
h.penetapan pemenang tender;
i.pengumuman pemenang tender;
j.sanggahan; dan
k.penandatanganan perjanjian KSP. Bagran Kedua Panitia Tender

Pasal 9

(1)Daiam rangka pelaksanaan tender pemilihan mitra kerjasama, Gubernur menetapkan Panitia Tender.
(2)Panitia Tender berjumlah gasal minimal 5 (lima) orang.
(3)Panitia Tender harus memenuhi kualilikasi sebagai berikut:
1. a.memiliki integritas yang tinggi;
2. b.bertanggung jawab dan memiliki keberanian untuk menolak perilaku kolusi, korupsi dan nepotisme yang dituangkan dalam fakta integritas;
3. c.memiliki kemampuan dalam bidangnya baik dalam konsep maupun praktek;
4. d.memiliki pengalaman dalam bidang seleksi atau pengadaan; dan
5. e.memahami ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pemanfaatan barang milik daerah. Dalam pelaksanaan tender, Panitia Tender mempunyai tugas, antara lain:
6. a.mengumumkan secara terbuka pelaksanaan tender;
7. b.menerima dan meneliti secara administratif permohonan yang di4jukan oleh pemohon;
8. c.meneliti dan membahas proposal/ surat permohonan yang diajukan pemohon yang berkaitan dengan jenis usaha, masa pengelolaan, besarnya kontribusi dan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai bentuk pemanfaatan;
9. d.melakukan penelitian lapangan;
10. e.membuat berita acara hasil penelitian lapangan;
11. f.membuat berita acara hasil tender kerjasama pemanfaatan untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Tim Pemanfaatan.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…