DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pedoman Pelaksanaan Audit Investigatif dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Investigatif dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TaIlun 1945; Undang-Undang Nomor 9 TaIlun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara TaIlun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828); b. C. Mengingat 1. 2 https://jdih.bengkuluprov.go.id

3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); https://jdih.bengkuluprov.go.id
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); https://jdih.bengkuluprov.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGATIF DAN AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu.
6.Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Bengkulu.
7.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal.
8.Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.
9.Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. https://jdih.bengkuluprov.go.id
10.Pedoman Pelaksanaan Audit Investigatif dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah norma yang menjadi pedoman bagi segenap Auditor dan PPUPD Inspektorat Daerah dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksana kan, melaporkan, mengendalikan, dan memantau tindak lanjut penugasan yang bersifat investigasi dengan tujuan tercapainya hasil audit yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.
11.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
12.Audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu satuan usaha yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
13.Audit Investigatif adalah proses mencari, menemu kan, dan mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidanakorupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
14.Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang selanjutnya disebut Audit PKKN adalah audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. https://jdih.bengkuluprov.go.id
15.Current Issues adalah permasalahan terkini yang sedang menjadi sorotan publik sehingga memerlukan penanganan segera.
16.Daftar Pihak Terkait adalah daftar kode, nama dan jabatan para pelaku yang terlibat pada penyimpangan yang ditemukan oleh Auditor dan/atau PPUPD pada saat melakukan Audit Investigatif.
17.Instansi Penyidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
18.Kasus adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang dapat menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.
19.Kecurangan (fraud) adalah perbuatan yang disengajaatau diniatkan untuk menghilangkan harta atau uang seseorang dengan cara akal bulus, penipuan atau cara lain yang tidak fair.
20.Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/ kesempatan yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan/atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force majeure).
21.Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
22.Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. https://jdih.bengkuluprov.go.id
23.Laporan/Pengaduan Masyarakat adalah Informasi tertulis dari masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Objek Penugasan.
24.Masalah adalah kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan antara target dan realisasinya dalam pengelolaan Keuangan Negara/Daerah yang menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.
25.Objek penugasan adalah semua lembaga Daerah, badan usaha milik Daerah/Desa, yayasan, badan hukum, dan perusahaan mendapatkan penyertaan modal Daerah, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Daerah termasuk pihak lain berdasarkan penetapan pengadilan.
26.Pihak Yang Berkepentingan adalah Pihak yang membutuhkan dan/atau secara tugas dan fungsi memiliki wewenang untuk mengetahui atau menindaklanjuti hasil Audit.
27.Pihak Terkait adalah setiap orang yang terlihat/berhubungan dengan aktifitas yang menjadi objek Audit yang mempunyai peran dalam terjadinya penyimpangan.
28.Pemberian Keterangan Ahli adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi Auditor dan/atau PPUPD Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi Penyidik dan/atau Hakim.
29.Perkara adalah penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
30.Riwayat Penugasan adalah kumpulan dokumentasi riwayat penugasan keinvestigatifan mulai dari surat permintaan penugasan sampai penyelesaian penugasan dan dokumen lain yang relevan dengan riwayat suatu penugasan. https://jdih.bengkuluprov.go.id
31.Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tipikor adalah tindak pidana sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi APIP dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan dan memantau tindak lanjut Audit Investigatif dan Audit PKKN di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan agar Auditor dan PPUPD:
1. a.dapat melakukan Audit Investigatif berdasarkan hasil penelaahan terhadap pengaduan masyarakat, pengembangan hasil audit maupun audit lainnya, serta permintaan instansi pemerintah, instansi penyidik dan/atau instansi lainnya; dan
2. b.dapat melakukan Audit PKKN berdasarkan permintaan instansi pemerintah, instansi penyidik dan/atau instansi lainnya.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi pedoman:
1. a.Pelaksanaan Audit Investigatif;dan
2. b.Pelaksanaan Audit PKKN.
(2)Pelaksanaan Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Pelaksanaan Audit PKKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini https://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan Audit Investigatif dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 9 April 2025 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. HELMI HASAN Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 11 April 2025 Pi. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, ttd H. HERWAN ANTONI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya r = n hq Jin BIRO HUKUMKE S.H..M.H 'embina Tk. I 19750825 200502N P- ':\ \ 1 005 https://jdih.bengkuluprov.go.id LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGATIF DAN PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGATIF Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka pelaksanaan Audit lnvestigatif menjadi sangat penting sebagai dukungan untuk memperkuat implementasi sistem pengendalian intern dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara dan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). Laporan hasil Audit Investigatif, kasus dugaan tindak pidana korupsi sebagai output penugasan Tim investigasi yang dihasilkan selama ini telah membantu upaya pemerintah dalam. mengungkap dan menindak kejadian korupsi, sehingga digunakan oleh pimpinan Objek Penugasan sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan guna menyelesaikan hambatan kelancaran pembangunan dan keputusan yang menyangkut pengamanan dan pencegahan terhadap kebocoran pembayaran yang menjadi beban Keuangan Negara. https://jdih.bengkuluprov.go.id II. Dasar Penyusunan Pedoman

1.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi adanya Birokrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
5.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi;
6.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Provinsi Bengkulu NNomor 8 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Bengkulu;
8.Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. III. Maksud dan Tujuan Pedoman Pelaksanaan Audit Investigatif
1.Maksud Pedoman Pelaksanaan Audit Investigatif adalah memberikam norma yang menjadi pedoman bagi segenap Auditor dan/atau PPUPD Inspektorat dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan, dan memantau tindak lanjut penugasan tim investigasi;
2.Tujuan Pedoman Pelaksanaan Audit Investigatif adalah tercapainya output Audit Investigasi yang berkualitas dan memberikan nilai tambah (value added) bagi pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalah, Kasus, dan/atau Perkara. https://jdih.bengkuluprov.go.id IV. Ruang Lingkup Audit Investigatif
1.Ruang lingkup Audit Investigatif merupakan batasan tentang lokus, tempat, dan hal yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran Audit Investigatif.
2.Permintaan pelaksanaan Audit Investigatif berasal dari: a) Pengembangan hasil Audit Operasional Apabila dalam pelaksanaan Audit operasional ditemukan dugaan penyimpangan yang merugikan Keuangan Negara dan/atau mengungkapkan fakta atau kejadian yang berindikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai Peraturan Perundang- undangan. b) Laporan/Pengaduan Masyarakat Apabila terdapat Laporan/Pengaduan Masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif setelah dilakukan telaah informasi dan diperoleh permintaan dari instansi penyidik atau pimpinan Objek Penugasan. c) Permintaan Instansi Penyidik 1) Atas permintaan Audit Investigatif dari instansi penyidik dalam bentuk tertulis ditindaklanjuti dengan pemaparan kasus (ekspos) oleh instansi penyidik. 2) Sebelum pelaksanaan pemaparan kasus (ekspos), dilakukan telaah terlebih dahulu apakah kasus yang dimintakan Audit oleh Aparat Penegak Hukum (APH) pernah dilakukan Audit/reviu/ evaluasi/monitoring dan pendampingan dari Inspektorat. Jika sebelumnya pernah dilakukan penugasan, agar dilakukan evaluasi risiko terkait independensi APIP. Dalam hal independensi APIP terganggu secara signifikan, maka permintaan penugasan tersebut ditolak. Apabila diperlukan, pimpinan APIP berkonsultasi dengan Instansi Pembina APIP, sebelum memutuskan penerimaan penugasan tersebut. 3) Audit Investigatif atas permintaan penyidik dapat dipenuhi apabila proses hukum berada pada tahap penyelidikan. d) Permintaan Objek Penugasan 1) Audit Investigatif berdasar permintaan pimpinan Objek Penugasan yang membawahi/pemilik Objek Penugasan dapat dipenuhi atas permintaan tertulis pirnpinan tertinggi Objek Penugasan. 2) Inspektur mendisposisikan permintaan Audit Investigatif tersebut kepada Inspektur Pembantu untuk ditindaklanjuti. https://jdih.bengkuluprov.go.id 3) Inspektur meminta pimpinan Objek Penugasan yang membawahi/pemilik Objek Penugasan untuk melakukan ekspos atas permasalahan yang dimintakan Audit Investigatif. Ekspos dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif. Hasil ekspos dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspos (RHE) yang memuat uraian pemenuhan kriteria dan simpulan hasil ekspos. 4) Kriteria permintaan pimpinan Objek Penugasan yang membawahi/pemilik Objek Penugasan yang dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif, yaitu: (a) Ada penyimpangan Peraturan Perundang-undangan atau penyalahgunaan kewenangan; (b) Ada indikasi kerugian Keuangan Negara. 5) Memperhatikan hasil ekspos tersebut, Inspektur menyimpulkan kelayakan permintaan untuk ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif. 6) Pemenuhan permintaan Audit Investigatif dari Pimpinan tertinggi Objek Penugasan diprioritaskan terhadap hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik. 7) Permintaan Audit Investigatif dari Pimpinan tertinggi Objek Penugasan tidak dapat dipenuhi apabila dijumpai salah satu kondisi berikut: (a) Objek Penugasan sedang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan APIP lainnya, yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat/Lembaga Pemerintah Nonkementerian/ Inspektorat Provinsi; (b) Objek Penugasan sedang dalam proses penyelidikan/penyidikan oleh Instansi Penyidik; dan (c) terdapat gangguan terkait indepedensi kelembagaan, seperti telah dilakukan pendampingan/Probity Audit/Audit atas kasus yang sama atau kondisi lainnya yang mempengaruhi indepedensi kelembagaan lainnya. V. Indepedensi dan Objektivitas
1.Dalam melaksanakan penugasan tim investigasi, Auditor dan/atau PPUPD harus independen dan objektif, baik secara faktual (in fact) maupun secara penampilan yang dapat menimbulkan interpretasi tidak independen dan tidak objektif (inappearance). https://jdih.bengkuluprov.go.id
2.Dalam hal terjadi situasi adanya dan/atau interpretasi adanya gangguan terhadap independensi dan objektivitas, Auditor dan/atau PPUPD harus melaporkan kepada Inspektur. Inspektur harus mengganti Auditor dan/atau PPUPD yang menyampaikan situasinya dengan Auditor dan/atau PPUPD lain yang bebas dari adanya dan/atau interpretasi terjadinya gangguan terhadap independensi dan objektivitas. VI. Keahlian
1.Auditor dan/atau PPUPD Inspektorat harus mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi maupun pengalaman kerja.
2.Dalam hal Auditor dan/atau PPUPD Inspektorat tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan atas suatu penugasan, Auditor dan/atau PPUPD dapat menggunakan tenaga ahli lain yang dibutuhkan.
3.Dalam hal penggunaan tenaga ahli, Auditor dan/atau PPUPD harus menilai kualifikasi profesional, kompetensi dan pengalaman yang relevan, independensi, dan proses pengendalian kualitas tenaga ahli tersebut sebelum menerima penugasan. Penggunaan tenaga ahli harus disupervisi untuk meyakinkan ruang lingkup penugasan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan tim investigasi yang dilakukan Auditor dan/atau PPUPD. VII. Kecermatan Profesional Auditor dan/atau PPUPD Inspektorat harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (due professional care) dan secara kehati-hatian (prudent) dalam setiap penugasan. Keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (due professional care) dilakukan dalam setiap proses penugasan, di antaranya: 1) formulasi tujuan penugasan; 2) penentuan ruang lingkup penugasan termasuk evaluasi risiko penugasan; 3) pemilihan pengujian dan hasilnya; 4) pemilihan jenis dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan Audit; 5) penentuan signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dalam Audit, dampak dan mitigasi risiko; 6) pengumpulan dan evaluasi bukti Audit; dan 7) penentuan kompetensi, integritas dan kesimpulan yang diambil pihak lain (ahli lain) yang berkaitan dengan penugasan investigasi. https://jdih.bengkuluprov.go.id VIII. Kepatuhan Terhadap Kode Etik Auditor dan/atau PPUPD Inspektorat harus mematuhi Kode Etik yang berlaku bagi Auditor dan/atau PPUPD.
1.Pelaksanaan penugasan investigasi mencakup pra perencanaan penugasan, perencanaan, pengumpulan dan evaluasi bukti, pengkomunikasian hasil penugasan kepada pihak yang berkepentingan, dan pengelolaan kertas kerja penugasan investigasi.
2.Pelaksanaan ini mengatur penugasan tim nvestigasi yang bersifat penjamin kualitas yaitu Audit Investigatif. B. Pra Perencanaan Penugasan
1.Tahap pra perencanaan merupakan tahap awal proses penugasan yang dilakukan tim investigasi untuk menentukan tim investigasi akan melakukan atau tidak melakukan penugasan investigasi. Tahap pra perencanaan dapat berupa telaah informasi atau melakukan kajian hasil pemaparan masalah dari pihak Penyidik dan/atau Objek Penugasan.
2.Penugasan tim investigasi harus didasarkan pada alasan yang cukup, alasan dapat berupa: a) adanya indikasi penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara dari pengembangan hasil Audit operasional; b) pengembangan informasi Laporan/Pengaduan Masyarakat yang layak untuk ditindaklanjuti; c) permintaan Instansi Penyidik; d) permintaan dari pimpinan/atasan pimpinan Objek; dan e) Penugasan.
3.Penugasan tim investigasi dilaksanakan setelah dilakukan penelaahan atau ekspos terlebih dahulu.
4.lnspektur dan Inspektur Pembantu Khusus dapat dimintakan pendapat atau diikutsertakan dalam ekspos/pemaparan masalah.
5.Hasil penelaahan atau ekspos harus dituangkan dalam dokumen hasil penelaahan atau risalah hasil ekspos dan ditandatangani oleh para pejabat yang berwenang. https://jdih.bengkuluprov.go.id
6.Dalam menerima penugasan, tim investigasi harus mempertimbangkan risiko penugasan dan mitigasi risiko tersebut.
7.Auditor dan/atau PPUPD berkoordinasi dengan Inspektur untuk meminta pertimbangan dalam menerima atau tidak menerima penugasan, bilamana terdapat peluang terjadinya benturan kepentingan.
8.Pra perencanaan penugasan yang bersumber dari pengembangan hasil Audit Operasional dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Inspektur bertanggung jawab melakukan telaah atas laporan hasil Audit Operasional yang akan dikembangkan menjadi penugasan tim investigasi dengan menugaskan tim telaah untuk melakukan telaahan informasi awal; b) hasil telaah atas laporan hasil Audit operasional yang memenuhi kriteria, dipaparkan/ekspos secara internal oleh tim telaah di hadapan Inspektur, Inspektur Pembantu, dan tim investigasi Inspektorat; c) tujuan ekspos adalah untuk meyakini layak tidaknya penyimpangan yang ditemukan dalam laporan hasil Audit Operasional dapat dikembangkan atau ditindaklanjuti dengan penugasan tim investigasi, berupa Audit Investigatif; d) Hasil ekspos harus dituangkan dalam risalah hasil ekspos dan ditandatangani oleh para pejabat terkait yang berwenang menandatangani hasil ekspos;
9.Apabila dipandang perlu, Inspektur melakukan koordinasi dengan Gubernur untuk memperoleh dukungan pelaksanaan Audit Investigasi.
10.Pra perencanaan penugasan yang bersumber dari Laporan/Pengaduan Masyarakat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Informasi Laporan/Pengaduan Masyarakat yang dapat ditindaklanjuti dengan penugasan tim investigasi yaitu pengaduan yang ditujukan ke Pemerintah Daerah melalui Inspektorat. b) Inspektur mendisposisikan Laporan/Pengaduan Masyarakat untuk ditelaah atau untuk diteruskan kepada tim investigasi. c) Tim yang ditugaskan/tim investigasi melakukan telaah atas Pengaduan Masyarakat. d) Hasil telaah atas Laporan/Pengaduan Masyarakat yang memenuhi kecukupan informasi dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif. e) Laporan atau pengaduan dugaan penyimpangan diajukan secara tertulis yang memuat paling sedikit: 1) nama dan alamat pihak yang melaporkan; 2) nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan; https://jdih.bengkuluprov.go.id 3) perbuatan yang diduga melanggar ketentuan Peraturan Perundang undangan; 4) keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran; dan 5) bukti pendukung atas dugaan terjadinya pelanggaran/ penyimpangan. f) Hasil telaah atas Laporan/Pengaduan Masyarakat yang memenuhi kecukupan informasi yaitu memenuhi kecukupan informasi yaitu memenuhi kriteria 5W+lH sebagai berikut: 1) What (apa - jenis penyimpangan dan dampaknya) Informasi yang ingin diperoleh adalah substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesis awal untuk mengungkapkan jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan. 2) Who (siapa - pihak yang terkait) Informasi ini berkaitan dengan substansi siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga rnelakukan penyimpangan, dan Pihak Terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan. 3) Where (dimana - tempat terjadinya penyimpangan) Informasi ini berkaitan dengan tempat dimana terjadinya penyimpangan khususnya institusi/unit kerja tempat terjadinya penyimpangan. Informasi ini sangat berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan tim investigasi serta membantu dalam menentukan locus (tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi). 4) When (kapan - waktu terjadinya penyimpangan) Informasi ini berkaitan dengan kapan penyimpangan ini terjadi yang akan mempengaruhi penetapan ruang lingkup penugasan tim investigasi. Penentuan tempus (saat/waktu terjadinya penyimpangan) membantu pemahaman Auditor dan/atau PPUPD Inspektorat atas peraturan perundang-undangan yang berlaku saat terjadinya penyimpangan, sehingga dalam mengungkapkan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku. 5) Why (mengapa - penyebab terjadinya penyimpangan) Informasi yang ingin diperoleh adalah mengapa seseorang melakukan penyimpangan. Hal im berkaitan dengan motivasi https://jdih.bengkuluprov.go.id seseorang melakukan penyimpangan yang akan dapat mengarah kepada pembuktian unsur niat (intent). 6) How (bagaimana - modus penyimpangan) Informasi ini berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi yang akan membantu dalam menyusun modus operandi penyimpangan tersebut serta meyakini penyembunyian (concealment), dan pengkonversian (convertion) hasil penyimpangan. g) Dalam kondisi tertentu, yaitu informasi yang diperoleh sangat terbatas tetapi terdapat keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional Auditor dan/atau PPUPD bahwa Laporan/Pengaduan Masyarakat layak ditindaklanjuti, minimal informasi harus memenuhi kriteria 3W (what, where, when). Pertimbangan profesional merupakan pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung Laporan/Pengaduan Masyarakat tersebut. h) Dalam hal hasil telaah hanya memenuhi kriteria 3W dan pemberi informasi (nama dan alamatnya) jelas serta dapat dihubungi, maka pemberi informasi dapat dipanggil untuk diminta keterangannya secara tertulis. i) Dalam hal masih diperlukan informasi tambahan atas kondisi (7) dan

(8)dilakukan pra perencanaan untuk menentukan layak tidaknya Laporan/Pengaduan Masyarakat untuk ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif.

11.Pra perencanaan penugasan yang bersumber dari permintaan Instansi Penyidik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a) permintaan Instansi Penyidik dapat dipenuhi dengan jenis penugasan Audit Investigatif. b) permintaan Instansi Penyidik harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur melalui Inspektorat. c) Sekretariat Inspektorat mengadministrasikan surat permintaan dari Instansi Penyidik. d) untuk Audit Investigatif berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) Apabila permintaan Audit diajukan oleh instansi penyidik pada saat kasus diproses pada tingkat penyelidikan, Inspektorat dapat memenuhi permintaan tersebut dengan penugasan Audit Investigatif. 2) Apabila kasus telah diproses oleh penyidik pada tingkat penyidikan, Inspektorat memenuhi permintaan dengan penugasan Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara. https://jdih.bengkuluprov.go.id e) permintaan Audit investigatif dari Instansi Penyidik tidak dapat dipenuhi pada kondisi berikut: 1) diketahui bahwa BPK atau APIP lainnya, yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat/Lembaga Pemerintah Nonkementerian/ Inspektorat Daerah Provinsi sedang atau sudah melakukan Audit Investigatif atas kasus dengan ruang lingkup yang sama; dan 2) diketahui bahwa salah satu Instansi Penyidik lainnya sedang atau sudah melakukan penyelidikan/penyidikan atas kasus dengan ruang lingkup yang sama. f) Inspektur menyampaikan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Instansi Penyidik mengenai tidak dapat dipenuhinya bantuan Audit Investigatif dengan menyebutkan alasan sebagaimana tersebut pada huruf e. g) proses pra perencanaan Audit Investigatif dilaksanakan melalui penelaahan dan/atau ekspos dengan instansi penyidik. Bertujuan untuk memperoleh kecukupan informasi sebelum diterbitkannya surat tugas. h) dokumen penelaahan dan/atau risalah ekspos harus didokumentasikan; dan i) apabila dari hasil penelaahan dan/atau hasil ekpose diperoleh kesimpulan bahwa permintaan Audit dapat dipenuhi, Inspektur menugaskan tim investigasi untuk melakukan Audit Investigasi.
12.Pra perencanaan penugasan berdasarkan permintaan dari pimpinan/atasan pimpinan Objek Penugasan berlaku ketentuan sebagai berikut: a) permintaan Audit dari Objek Penugasan harus disampaikan secara tertulis kepada Inspektur. b) atas permintaan pimpinan/atasan pimpinan Objek Penugasan dapat atau tidak dapat dipenuhi dengan penugasan Audit Investigatif; c) untuk permintaan Audit Investigatif berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) atas masalah atau kasus yang akan diaudit, pimpinan Objek Penugasan diundang untuk melakukan ekspos kepada tim telaah; 2) Inspektur harus menyampaikan secara tegas dan jelas mengenai konsekuensi atau tindak lanjut yang harus apabila hasil Audit dilakukan oleh Objek Penugasan Investigatif menyimpulkan adanya penyimpangan yang berindikasi merugikan Keuangan Negara; 3) pemenuhan permintaan Audit dari Objek Penugasan diprioritaskan terhadap hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik; 4) dokumen penelaahan dan/atau risalah ekspos harus didokumentasikan; dan https://jdih.bengkuluprov.go.id 5) Inspektur menugaskan tim telaah untuk melakukan telaah hasil ekspos, hasil telaah dijadikan sebagai dasar pertimbangan Inspektur untuk memutuskan menerima atau tidak menerima permintaan dari pimpinan/atasan pimpinan Objek Penugasan. d) Permintaan Audit Investigatif dari Objek Penugasan tidak dapat dipenuhi apabila dijumpai salah satu kondisi berikut: 1) Objek Penugasan sedang diaudit BPK atau APIP lainnya, yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat/Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Inspektorat Provinsi sedang atau sudah melakukan Audit Investigatif atas kasus dengan ruang lingkup yang sama. 2) Objek Penugasan sedang dalam prose penyelidikan/penyidikan Instansi Penyidik. 3) Tidak sedang dalam proses gugatan.
13.Apabila hasil penelaahan informasi awal menyimpulkan bahwa permintaan Audit dapat dipenuhi, maka lnspektur menugaskan tim Audit untuk melakukan Audit sesuai dengan permintaan pimpinan Objek Penugasan.
14.Dalam hal Inspektorat menyimpulkan tidak dapat memenuhi permintaan Audit, maka perlu diinformasikan kepada pimpinan/atasan pimpinan objek penugasan beserta alasannya. C. Perencanaan
1.Dalam setiap penugasan investigasi, Auditor dan/atau PPUPD harus menyusun rencana penugasan.
2.Dalam membuat rencana, Auditor dan/atau PPUPD harus menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya.
3.Penugasan tim investigasi bersifat khusus sehingga perencanaan untuk setiap penugasan harus disusun dan dikembangkan sesuai jenis penugasan dan membutuhkan pertimbangan profesional, yaitu: a) mengidentifikasi tujuan dari penugasan; b) memperoleh pemahaman yang cukup atas kondisi penugasan dan kejadian yang menunjang penugasan; c) memperoleh pemahaman yang cukup atas hal yang berkaitan dengan penugasan yang dilaksanakan (sebagai contoh, proses peradilan, hukum, peraturan, kontrak, ataupun kebijakan yang berhubungan dengan penugasan); d) mengidentifikasi adanya pembatasan ruang lingkup penugasan akibat penolakan akses ataupun tidak dapat diperolehnya informasi; dan https://jdih.bengkuluprov.go.id e) Mengevaluasi sumber daya yang dibutuhkan dan mengidentifikasi tim penugasan yang sesuai.
4.Dalam merencanakan Audit Investigatif, Auditor dan/atau PPUPD harus:

a.mengembangkan hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan;
b.mengidentifikasi pendekatan, prosedur dan teknik Audit yang akan digunakan untuk menguji hipotesis;
c.merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program Audit;
d.mengidentifikasi risiko dan merencanakan mitigasi risiko penugasan; dan
e.mendokumentasikan seluruh proses perencanaan.
1. 5.Apabila diperlukan, penugasan tim investigasi dapat direncanakan penggunaan tenaga ahli lain yang berkompeten di bidang tertentu.
2. 6.Auditor dan/atau PPUPD merencanakan prosedur Audit untuk melakukan pengendalian yang memadai atas tenaga ahli lain yang digunakan tersebut guna memperoleh keyakinan bahwa hasil pekerjaan tenaga ahli dapat digunakan sebagai bahan dalam pelaksanaan Audit Investigatif.
3. 7.Setiap penugasan tim investigasi harus dinyatakan dalam Surat Tugas sebagaimana yang berlaku di Inspektorat.
4. 8.Surat Tugas disampaikan kepada pimpinan Objek Penugasan.
5. 9.Setiap penugasan tim investigasi harus diselesaikan tepat waktu.
6. 10.Setiap perpanjangan waktu pelaksanaan Audit harus didasarkan pada alasan yang dapat diterima dan waktu perpanjangan dapat diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Alasan tersebut dituangkan dalam laporan kemajuan penugasan (progress report).
7. 11.Surat Tugas harus mencantumkan sasaran penugasan investigasi yang akan dilakukan. Untuk kelancaran penugasan tim investigasi, dapat berkoordinasi dengan Satgas Pengendalian Internal Objek Penugasan.
8. 12.Semua biaya Audit menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu.
9. 13.Dalam hal terdapat penolakan Audit oleh Objek Penugasan atau bagian dari Objek Penugasan, Inspektur melakukan koordinasi dengan pimpinan Objek Penugasan.
10. 14.Dalam hal Objek Penugasan atau bagian dari Objek Penugasan tetap menolak, Inspektur membuat surat pemberitahuan kepada Pimpinan Objek Penugasan dan alasan penolakan yang dikemukakan oleh Objek Penugasan atau bagian dari Objek Penugasan dinyatakan secara jelas dalam surat pemberitahuan dimaksud. https://jdih.bengkuluprov.go.id
11. 15.Inspektur menyampaikan permasalahan penugasan terkait, kepada Gubernur.
12. 16.Dalam hal permasalahan tersebut dapat diatasi, Audit dilanjutkan. Untuk kelancaran penugasan, Inspektur berkoordinasi dengan pimpinan Objek Penugasan dan/atau Satgas Pengendalian Internal Objek Penugasan.
13. 17.Dalam hal permasalahan tersebut tidak dapat diatasi maka Inspektur mengeluarkan Surat pemberhentian penugasan. D. Pengumpulan dan Evaluasi Bukti
14. 1.Dalam melaksanakan Audit, Auditor dan/atau PPUPD Inspektorat harus mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan.
15. 2.Bukti Audit disebut cukup jika jumlah bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan Audit. Untuk menentukan kecukupan bukti Audit, Auditor dan/atau PPUPD harus menerapkan pertimbangan keahliannya secara profesional dan objektif. Dalam Audit Investigatif, jumlah bukti Audit yang dikumpulkan tidak dapat menggunakan metode sampling, melainkan harus terhadap keseluruhan populasi.
16. 3.Bukti Audit disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan Peraturan Perundang-undangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti itu sendiri.
17. 4.Bukti Audit disebut relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan Audit.
18. 5.Bukti Audit dikumpulkan dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi Audit yang memadai termasuk teknik pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik (apabila diperlukan).
19. 6.Inspektur dilarang menerbitkan laporan hasil penugasan tim investigasi apabila dalam penugasan tersebut tidak diperoleh bukti yang cukup, kompeten, dan relevan yang dapat memberikan keyakinan yang memadai serta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan hasil penugasan tim investigasi.
20. 7.Auditor dan/atau PPUPD Inspektorat menetapkan suatu sistem pengendalian dan prosedur intern untuk mengamankan kerahasiaan, integritas, dan keterjagaan semua bukti yang menjadi miliknya atau yang disusunnya selama dalam Penugasan investigasi. https://jdih.bengkuluprov.go.id
21. 8.Dalam Audit Investigatif, pengumpulan dan evaluasi bukti dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan dan temuan Audit Investigatif, dengan pedoman sebagai berikut: 1) pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi bukti harus difokuskan pada upaya pengujian hipotesis untuk mengungkapkan: a) fakta dan proses kejadian; b) sebab dan dampak penyimpangan; dan c) pihak yang terkait (terlibat atas penyimpangan dan dampaknya). 2) pengumpulan dan evaluasi bukti ditujukan untuk menghindari risiko dari kemungkinan salah, bias, tidak dapat diyakini, dan atau tidak lengkapnya bukti yang diperlukan. 3) dalam pengumpulan bukti, Auditor dan/atau PPUPD harus: a) mengkaji waktu yang dibutuhkan, metodologi, prosedur, dan teknik yang digunakan; b) mengantisipasi untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan fakta mengenai motivasi yang melatarbelakangi permasalahan (intent), penyembunyian (concealment), pengonversian (convertion); c) memaksimalkan sumber bukti, termasuk dengan melakukan koordinasi dengan instansi yang memberikan mandat penugasan baik pimpinan/atasan pimpinan Objek Penugasan maupun Instansi Penyidik; d) melakukan permintaan bukti secara tertulis kepada pihak yang berkompeten mengeluarkan atau menguasai bukti tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan; e) dalam hal Objek Penugasan yang mempunyai kewajiban menyediakan bukti setelah diminta secara tertulis oleh tim yang bertugas tidak segera memenuhi bukti yang diminta, maka ketua tim yang bertugas membuat surat permintaan ke-2 (dua) yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang dan tembusan kepada Inspektur dengan menyebutkan batas waktu untuk memenuhi permintaan bukti tersebut. Batas waktu paling lama 2 (dua) minggu atau selama waktu tertentu sesuai pertimbangan tim yang ditugaskan; dan f) dalam hal setelah permintaan ke-2 (dua) dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan permintaan bukti tersebut belum dipenuhi, maka Inspektur dapat menghentikan sementara Audit Investigatif dengan surat yang ditujukan kepada pimpinan Objek Penugasan, sampai dengan terpenuhinya permintaan bukti tersebut. 4) Setiap bukti yang diterima dibuatkan daftarnya dan dicatat berdasarkan sumber informasi yang mengeluarkan bukti tersebut. https://jdih.bengkuluprov.go.id 5) Auditor dan/atau PPUPD menjaga kesinambungan penguasaan (chain of custody) bukti dan mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan, dan penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan. 6) Dalam mengevaluasi bukti, Auditor dan/atau PPUPD Inspektorat harus: a) menguji atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (sequences) dan kerangka waktu kejadian (time frame) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (flow chart) atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian; b) menilai kesesuaian bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan Audit; c) menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis; d) mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dan pengutamaan hakikat daripada bentuk (substance overform), serta mengembangkan dan menguji hipotesis dengan maksud untuk mengevaluasi permasalahan selama dalam penugasan. 7) Dalam melakukan pengumpulan dan evaluasi bukti, Auditor dan/atau PPUPD harus melakukan klarifikasi dan konfirmasi yang memadai kepada pihak terkait untuk memastikan kecukupan, relevansi, dan kompetensi bukti. Hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan ditandatangani oleh Auditor dan/atau PPUPD yang meminta klarifikasi dan pihak yang diklarifikasi. Permintaan klarifikasi kepada pihak yang terkait sekaligus sebagai permintaan tanggapan kepada yang bersangkutan atas fakta yang diperoleh Auditor dan/atau PPUPD berdasarkan bukti lain. Apabila tanggapan dari pihak yang diklarifikasi bertentangan dengan bukti yang lain, Auditor dan/atau PPUPD harus melakukan evaluasi kembali tanggapan tersebut secara seimbang dan objektif. 8) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti yang diperoleh, Auditor dan/atau PPUPD mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak yang terkait. 9) Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis yang dimiliki ahli lain, maka dapat menggunakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan investigasi. 10) Dalam hal tenaga ahli digunakan untuk penugasan tim investigasi, maka harus ada pemahaman dan komunikasi yang cukup antara Auditor dan/atau PPUPD Inspektorat dengan tenaga ahli tersebut untuk https://jdih.bengkuluprov.go.id meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli tersebut. 11) Dalam hal diperlukan pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik, Auditor dan/atau PPUPD harus memperhatikan prinsip dasar prosedur pengumpulan bukti dokumen elektronik, yaitu: a) tidak boleh melakukan kegiatan apapun yang menyebabkan terjadinya perubahan data baik pada komputer atau media penyimpanan; b) pada kondisi ketika seseorang merasa perlu untuk melakukan akses ke data asli, harus dipastikan dilakukan oleh orang yang ahli dan kompeten serta dapat memberikan penjelasan yang cukup terhadap tindakan yang dilakukannya serta penjelasan mengapa hal tersebut dilakukan; c) harus dilakukan jejak Audit (Audit trail) yang bisa menggambarkan bahwa proses kesinambungan penguasaan (chain of custody) dapat dipertanggungjawabkan bahkan jika menggunakan alat bantu lain; d) Auditor dan/atau PPUPD harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau aturan lain yang terjadi; dan e) prosedur pengumpulan dan pengevaluasian bukti dokumen elektronik diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis. 12) Dalam hal terdapat penolakan Audit oleh pimpinan Objek Penugasan atau bagian dari Objek Penugasan, maka tim Audit harus memperoleh bukti tertulis penolakan tersebut. 13) Dalam hal pimpinan Objek Penugasan atau bagian dari Objek Penugasan tidak bersedia membuat penolakan secara tertulis, maka tim Audit membuat risalah penolakan yang ditandatangani oleh ketua tim dan pengendali teknis dalam tim Audit serta melaporkannya kepada Inspektur, melalui Inspektur Pembantu. 14) Dalam hal pimpinan Objek Penugasan atau bagian dari Objek Penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, maka diambil langkah sebagai berikut: a) Tim Audit memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Inspektur, melalui Inspektur Pembantu Khusus; b) Inspektur melakukan koordinasi dengan pimpinan Objek Penugasan guna menghilangkan permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan Audit Investigatif; https://jdih.bengkuluprov.go.id c) dalam hal permasalahan tidak dapat diatasi, Inspektur melaporkan kondisi dimaksud Kepada Gubernur secara tertulis guna mendapatkan petunjuk dan arahan serta sebagai bahan masukan untuk koordinasi. 15) Dalam hal terdapat permasalahan dalam pengumpulan bukti, Auditor dan/atau PPUPD dapat meminta bantuan penyidik untuk membantu mencari dan mengumpulkan bukti yang diperlukan apabila Audit Investigatif dilakukan atas permintaan Instansi Penyidik.
22. 9.Pada setiap tahap Audit, pekerjaan Auditor dan/atau PPUPD harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas Audit.
23. 10.Pengendalian penugasan melalui reviu berjenjang, review meeting, dan pembahasan intern perlu dilakukan guna menjamin kualitas Audit, mempercepat proses penugasan, dan mencari jalan keluar atas permasalahan yang timbul selama penugasan.
24. 11.Inspektur Pembantu/Wakil Penanggungjawab harus melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan tim investigasi terutama untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu agar diidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi, serta melaporkan hambatan dan kendala tersebut kepada Inspektur.
25. 12.Dalam hal penugasan tim investigasi sedang berjalan dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali Auditor dan/atau PPUPD sehingga terdapat risiko penugasan tim investigasi tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan informasi), maka ditempuh langkah sebagai berikut:
a.Auditor dan/atau PPUPD melaporkan kondisi tersebut kepada Inspektur Pembantu selaku Wakil Penanggungjawab penugasan untuk dilakukan penghentian penugasan; dan
b.apabila Inspektur juga tidak dapat mengatasi hambatan yang dialami tersebut maka lnspektur mengeluarkan surat penghentian Penugasan Investigasi dan melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada Gubernur.
1. 13.Tim Auditor dan/atau PPUPD investigasi menyampaikan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam investigasi. E. Pengkomunikasian Hasil Audit Kepada Pihak Yang Berkepentingan
2. 1.Berdasarkan hasil review meeting dan pembahasan intern, Inspektur harus mengkomunikasikan hasil Audit kepada Pihak Yang Berkepentingan.
3. 2.Pengkomunikasian hasil Audit kepada Pihak Yang Berkepentingan merupakan tahap pembicaraan akhir dengan Objek Penugasan https://jdih.bengkuluprov.go.id sebagaimana diatur dalam standar Audit. Mengingat permintaan tanggapan dari pihak terkait telah dilakukan dengan klarifikasi tertulis pada tahap pengumpulan dan evaluasi bukti dan Auditor dan/atau PPUPD telah mengevaluasi kembali tanggapan pihak terkait apabila bertentangan dengan bukti Audit yang lain, maka pengkomunikasian hasil Audit kepada pihak terkait lebih bersifat penyampaian hasil Audit dari Auditor dan/atau PPUPD kepada Objek Penugasan. Pembahasan hasil Audit dilakukan apabila terdapat informasi yang belum diuji/dievaluasi Auditor dan/atau PPUPD pada saat tahapan evaluasi bukti dan baru disampaikan Objek Penugasan pada tahap ini. Apabila informasi tersebut mempengaruhi simpulan hasil Audit, Auditor dan/atau PPUPD mempertimbangkan untuk mengevaluasi informasi tersebut secara seimbang dan objektif serta menyajikan secara memadai informasi tersebut dalam laporan hasil Audit.
4. 3.Media pengkomunikasian hasil Audit dapat berupa ekspos atau pertemuan dengan Objek Penugasan.
5. 4.Untuk penugasan Audit Investigatif yang dikembangkan dari hasil Audit operasional, berlaku ketentuan sebagai berikut: a) Auditor dan/atau PPUPD mengkomunikasikan hasil Audit kepada pimpinan Objek Penugasan atau atasan pimpinan Objek Penugasan dengan melakukan ekspos. b) apabila hasil Audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, Auditor dan/atau PPUPD menyampaikan rekomendasi kepada Inspektur untuk menindaklanjuti hasil Audit sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. 5.Hasil ekspos dituangkan dalam risalah pembicaraan hasil Audit.
7. 6.Untuk penugasan Audit Investigasi atas permintaan Instansi Penyidik atau Laporan/Pengaduan Masyarakat ditindaklanjuti dengan permintaan Instansi Penyidik, berlaku ketentuan sebagai berikut: a) Auditor dan/atau PPUPD mengkomunikasikan hasil Audit Investigatif dengan Instansi Penyidik yang meminta bantuan Audit dengan melakukan ekspos; b) ekspos dilakukan atas hasil Audit yang menyimpulkan adanya penyimpangan berindikasi merugikan keuangan negara maupun tidak adanya penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara; c) tujuan dilakukannya ekspos dengan Instansi Penyidik yaitu untuk mendapat kepastian terpenuhinya atau tidak terpenuhinya unsur aspek hukum sehingga Auditor dan/atau PPUPD memperoleh dasar keyakinan yang memadai bahwa hasil Audit investigatif tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) atau tidak; https://jdih.bengkuluprov.go.id d) kesepakatan hasil ekspos dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspos yang ditandatangani oleh Inspektur dan Instansi Penyidik; e) atas hasil Audit yang menyimpulkan adanya penyimpangan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi, Auditor dan/atau PPUPD menyampaikan rekomendasi agar penyidik menindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan meminta izin untuk menyampaikan hasil Audit kepada pimpinan Objek Penugasan; dan f) pengkomunikasian hasil Audit yang menyimpulkan adanya penyimpangan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK), kepada pimpinan Objek Penugasan dilakukan dengan menyampaikan hasil Audit berupa ringkasan penyimpangan, penyebab, dan dampak penyimpangan dalam ekspos atau pertemuan dan dituangkan dalam Risalah Pembicaraan Akhir.
8. 7.Untuk penugasan Audit Investigatif atas permintaan Objek Penugasan, berlaku ketentuan sebagai berikut: a) apabila menunjukkan adanya keterlibatan pimpinan dan atasan pimpinan Objek Penugasan sebagai pihak yang terkait, maka komunikasi dilakukan kepada pimpinan yang lebih tinggi; b) dalam hal dari hasil pengkomunikasian terdapat informasi yang relevan dan mempengaruhi simpulan, maka informasi tersebut harus dipertimbangkan. Informasi dimaksud antara lain mengenai tindak lanjut Audit Investigatif yang dilaksanakan oleh pihak terkait sebelum berakhirnya Audit, seperti adanya pengembalian/penyetoran atas Kerugian Keuangan Negara ke Kas Negara/Daerah atau Kas Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; c) berkaitan dengan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf b, Auditor dan/atau PPUPD harus rnelakukan pengujian yang memadai untuk memperoleh keyakinan bahwa pengembalian/penyetoran atas Kerugian Keuangan Negara ke Kas Negara/Daerah atau Kas Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah tersebut telah dilakukan secara benar dan bukan formalitas; dan d) laporan hasil Audit diterbitkan setelah dikornunikasikan dengan Pihak Terkait. F. Pengelolaan Kertas Kerja Audit
9. 1.Semua langkah kerja dalam pelaksanaan Audit harus dituangkan dalam kertas kerja Audit sesuai dengan jenis penugasannya sebagaimana yang berlaku yaitu: https://jdih.bengkuluprov.go.id a) kertas kerja Audit harus memuat atau mempunyai referensi untuk semua informasi yang digunakan meliputi dokumen informasi awal antara lain berupa: 1) surat pengaduan; 2) laporan hasil Audit operasional; 3) laporan hasil Audit kinerja; 4) laporan hasil Audit keuangan yang akan ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif; 5) surat permintaan untuk melakukan Audit Investigatif; 6) serta informasi yang berhubungan dengan penugasan tim investigasi lainnya. b) surat penugasan dan surat-menyurat lain; c) dokumen perencanaan penugasan termasuk program Audit; d) bukti pendukung; e) Peraturan Perundang-undangan; f) laporan yang diterbitkan termasuk konsepnya; g) hasil analisis termasuk metode dan teknik Audit yang digunakan serta semua penjelasan yang perlu dalam rangka melaksanakan program Audit; h) hasil wawancara atau berita acara klarifikasi, catatan rapat dan diskusi lainnya; i) risalah Hasil Ekspos Kasus dan Risalah Pemaparan Hasil Audit; j) hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak lain terutama yang berkaitan dengan temuan dan simpulan akhir.
10. 2.Kertas kerja Audit harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka yang ada dalam laporan Audit.
11. 3.Auditor dan/atau PPUPD harus mendokumentasikan setiap hasil pengamatan, pertimbangan atau kesimpulan akhir dalam kertas kerja, termasuk pertimbangan profesional atas hal tersebut. Hal yang penting yaitu dokumen atau kertas kerja harus relevan dengan temuan, pendapat dan simpulan akhir.
12. 4.Setiap kertas kerja harus dilakukan reviu secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas kerja telah disusun dan memuat semua materi yang berkaitan dengan pelaksanaan program Audit.
13. 5.Kertas kerja harus disusun secara rapi dan teratur termasuk mencatat setiap referensi yang berkaitan dengan langkah kerja dan bukti yang diperoleh dalam penugasan tim investigasi.
14. 6.Setiap dokumen bukti yang di fotokopi oleh Auditor/PPUPD yang mempunyai nilai signifikan harus dilegalisasi dan dicatat sumbernya serta https://jdih.bengkuluprov.go.id dapat diidentifikasi tempat dan pihak yang bertanggung jawab menyimpan/menguasai dokumen aslinya.
15. 7.Inspektur harus menetapkan prosedur yang layak untuk menjaga keamanan kertas kerja dan menyimpan dalam periode waktu yang cukup sesuai dengan kebutuhan penugasan dan memenuhi ketentuan kearsipan serta dapat memenuhi persyaratan pada saat dilakukan reviu sejawat.
16. 8.Kertas kerja Audit merupakan milik Inspektorat.
17. 9.Dalam hal pihak yang mempunyai kepentingan dengan pelaksanaan penugasan investigasi memerlukan kertas kerja penugasan investigasi, maka kertas kerja tersebut dapat diberikan setelah mendapatkan izin tertulis dari Inspektur.
18. 10.Inspektorat harus mendokumentasikan seluruh Riwayat Penugasan mulai dari surat permintaan sampai terbit laporan dan surat-menyurat yang ada setelah terbitnya laporan.
19. 1.Laporan hasil Audit dibuat sesuai dengan jennis penugasannya, yaitu: a) Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI); dan b) Laporan hasil Audit berisi simpulan hasil audit yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan segera setelah penugasan berakhir.
20. 2.Laporan hasil Audit harus menyajikan simpulan secara objektif dan tidak bias, Inspektorat dilarang menerbitkan laporan apabila masih terdapat prosedur yang masih belum dilaksanakan dan ketidakcukupan bukti yang diperoleh sehingga laporan dapat menyesatkan.
21. 3.Laporan hasil Audit harus mengakomodasi semua informasi yang relevan. Apabila terdapat keterbatasan lingkup penugasan, alasan keterbatasan informasi yang berpengaruh potensial terhadap simpulan serta berbagai kualifikasi yang lain harus diungkapkan dalam laporan.
22. 4.Dalam pelaporan hasil Audit Investigatif berlaku ketentuan sebagai berikut: a) Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) disusun dalam bentuk bab apabila hasil Audit Investigatif menjumpai adanya penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, seperti kasus yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK). b) Pihak Terkait yang disajikan dalam Laporan Hasil Audit lengkap (LHAI) hanya kode. Indentitas lengkap Pihak Terkait disampaikan dalam https://jdih.bengkuluprov.go.id daftar Pihak Terkait di dalam surat pengantar berkode SR (Sangat Rahasia) yang terpisah dari laporan hasil Audit Investigatif. c) dalam hal sebelum berakhirnya Audit atau sebelumnya Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) terbit terdapat tindak lanjut berupa pengembalian/penyetoran atas Kerugian Keuangan Negara ke Kas Negara/Daerah atau Kas Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, maka informasi tindak lanjut tersebut harus diungkapkan dalam laporan hasil Audit Investigatif. d) Laporan bentuk surat diterbitkan apabila hasil Audit Investigatif tidak menjumpai adanya penyimpangan, dibutuhkan tindak lanjut segera, dan/atau terjadi pelanggaran disiplin.
23. 5.Semua laporan hasil penugasan tim investigasi seperti tersebut di atas, harus dijaga secara aman dan dapat disimpan dalam bentuk softcopy.
24. 6.Setiap pegawai Inspektorat dilarang memberikan laporan hasil penugasan investigasi baik asli maupun dalam bentuk copy atau salinan atau dalam bentuk softcopy kepada pihak yang tidak berwenang. B. Pengelolaan Pelaporan Hasil Audit
25. 1.Laporan Hasil Audit ditandatangani oleh Inspektur
26. 2.Kode penomoran dan bentuk tulisan (font) dalam laporan mengikuti pedoman tata naskah dinas yang berlaku.
27. 3.Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) diarsipkan kepada pejabat yang menangani tindak lanjut hasil pemeriksaan sebanyak 1 (satu) eksemplar.
28. 4.Semua Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) bentuk bab yang disampaikan kepada Inspektur untuk diteruskan kepada Pihak Yang Berkepentingan disertai dengan Surat Pengantar Masalah (SPM).
29. 5.Surat Pengantar Masalah (SPM) dan Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang disertai dengan daftar Pihak Terkait dikirim secara terpisah dari Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI).
30. 6.Pengelolaan Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) berlaku ketentuan sebagai berikut: a) Untuk Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang berasal dari Laporan/Pengaduan Masyarakat dan permintaan Instansi Penyidik (Kepolisian dan Kejaksaan) yang memuat adanya Kerugian Keuangan Negara dan berdasarkan hasil ekspos dengan Instansi Penyidik disimpulkan berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) terlebih dahulu disampaikan ke lnspektur untuk dilakukan penelaahan https://jdih.bengkuluprov.go.id sebelum dikirimkan kepada atasan Instansi Penyidik, dan pihak lain yang berkepentingan dengan pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI); 2) Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang berasal dari Laporan/Pengaduan Masyarakat dan permintaan Instansi Penyididk yang memuat adanya Kerugian Keuangan Negara, tetapi berdasarkan hasil ekspos dengan Instansi Penyidik disimpulkan tidak berindikasi Tindak Pidana Korupsi (Non TPK) melainkan hanya disebabkan kesalahan administrasi, terlebih dahulu disampaikan kepada Inspektur untuk dilakukan penelaahan sebelum disampaikan kepada pimpinan Objek Penugasan dan atasan Instansi Penyidik serta pihak lain yang berkepentingan dengan pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI); 3) Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang berasal dari pengembangan hasil Audit Operasional, permintaan Objek Penugasan yang memuat adanya penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) disampaikan kepada tim investigasi untuk dilakukan penelaahan sebelum disampaikan kepada pimpinan Objek Penugasan untuk diserahkan kepada Instansi Penyidik; dan 4) Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang berasal dari pengembangan Audit Operasional dan permintaan Objek Penugasan yang memuat adanya Kerugian Keuangan Negara, tetapi tidak berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) atau hanya disebabkan kesalahan administrasi, disampaikan kepada Inspektur untuk dilakukan penelaahan sebelum disampaikan kepada pimpinan Objek Penugasan untuk ditindaklnajuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan pihak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI). b) Dalam hal hasil telaahan Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) tim investigasi terhadap Laporan Hasil Audit Investigatif ternyata menunjukkan adanya kesalahan formal dan/atau kesalahan pada substansi Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang bersifat signifikan, maka Laporan Hasil Audit Investigatif dikembalikan kepada Inspektur untuk diperbaiki dan ditelaah selanjutnya diteruskan dan kepada Pihak Yang Berkepentingan. c) Format/susunan Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) dapat disajikan dalam bentuk surat/short form dan bentuk bab/long form sebagai berikut: https://jdih.bengkuluprov.go.id
31. 1.Risalah Ekspos RISALAH EKSPOS AUDIT INVESTIGATIF ATAS DUGAAN ………………………………………… PADA …………………………. A. INFORMASI UMUM Nama kegiatan Dipimpin Oleh Tempat/Tanggal/Waktu Peserta : : : : Pembahasan Audit Investigatif Atas Dugaan ……………………………………………………………. .…………………………………………………………… ……………………………………………………………. …………………………………………………………….
32. 1.Sumber Audit Investigatif (……………….…….)
33. 2.Tim Inspektorat Daearah Provinsi Bengkulu B. HASIL PELAKSANAAN EKPOSE I. PEMBUKAAN ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………… II. URAIAN PELAKSANAAN EKSPOS ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………… C. SIMPULAN …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Demikian risalah ekspos ini dibuat unutk dapat dipergunaka sebagaimana mestinya. Sumber Audit lnvestigatif ………. …………………………………………. Bengkulu, …… Pimpinan Ekspos ……………………………… https://jdih.bengkuluprov.go.id
34. 2.Surat Hasil Pra Perencanaan PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU INSPEKTORAT DAERAH Jalan Pembangunan No. 1 Telp. (23048 – 23049, Fax (0736) 23049 Website : http:/www. https://inspektorat.bengkuluprov.go.id E-mail : inspektorat@bengkuluprov.go.id Bengkulu,…………………. Nomor Sifat Lamp Hal : : : : ………………….. Sangat Rahasia - Laporan Hasil Pra Perencanaan lnvestigatif Atas Dugaan ………. ……………………………………….. Yth. …………………………………….. C.q. Sumber Audit Investigatif Di Tempat Menindaklanjuti surat ……… kami telah melaksanakan pra perencanaan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Bengkulu Nomor ……… tanggal ………, untuk melaksanakan tugas pra perencanaan atas dugaan …………………………………………… …………………………………. Adapun beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai laporan hasil pra perencanaan adalah sebagai berikut: A. Tujuan dan Ruang Lingkup Penugasan a) Tujuan Penugasan Tujuan penugasan adalah untuk melakukan pra perencanaan audit investigatif, atas dugaan ………, sehingga dapat diputuskan apakah permintaan audit investigatif tersebut dapat dipenuhi, belum dapat dipenuhi atau tidak dapat dipenuhi. b) Ruang Lingkup Penugasan Pra perencanaan audit investigatif, atas dugaan ………, kami laksanakan mencakup kegiatan penelaahan awal atas informasi yang diperoleh dari sumber audit investigatif ( ………), berupa:
35. 1.………..
36. 2.……….. https://jdih.bengkuluprov.go.id B. Batasan Tanggung Jawab Penugasan Tanggung jawab Tim Inspektorat Daerah Provinsi Bengkuku terbatas pada simpulan pendapat terhadap hasil penelahaan informasi awal atas dugaan ………………………………………………………………………………………………… … C. Hasil Pra Perencanaan Dalam Rangka audit investigatif Atas Kasus Dugaan, yaitu:
37. 1.……….
38. 2.………..
39. 3.dst. Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka permintaan bantuan audit audit investigatif ………… dapat dipenuhi/tidak dapat dipenuhi/belum dapat dipenuhi, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Ruang Lingkup Audit Investigatif
b.Tim Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu bertanggungjawab sebatas kesimpulan berupa pendapat atas hasil audit investigatif.
c.Prosedur yang disepakati dalam penugasan adalah 1 ……. 2 ……. 3 ……. Demikian laporan disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Inspektur, ................................................... Tembusan:
1. 1.Gubernur Bengkulu;
2. 2.Arsip. https://jdih.bengkuluprov.go.id
3. 3.BA Konfirmasi PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU INSPEKTORAT DAERAH Jalan Pembangunan No. 1 Telp. (23048 – 23049, Fax (0736) 23049 Website : http:/www. https://inspektorat.bengkuluprov.go.id E-mail : inspektorat@bengkuluprov.go.id BERITA ACARA KONFIRMASI Pada hari ini, tanggal ……… bulan ……… tahun ………, Tim Pemeriksa berdasarkan kewenangan sesuai Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Bengkulu Nomor: ………. tanggal ……...., dengan tujuan pelaksanaan Audit Investigatif atas adanya indikasi melakukan konfirmasi kepada: Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan Unit Organisasi No. HP : : : : : : …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. Adapun pertanyaan dan jawaban konfirmasi sebagai berikut:
4. 1.Pertanyaan Jawaban : : ………………………………………………..? …………………………………………………
5. 2.Pertanyaan Jawaban : : ………………………………………………..? ………………………………………………… Informasi/keterangan yang diberikan diatas adalah benar, disampaikan tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemberi nformasi/keterangan. Tim Pemeriksa Yang Dikonfirmasi (Pemberi Keterangan)
6. 1.…………………
7. 2.………………… …….…… …….……
8. 1.…………………
9. 2.………………… …….…… …….…… https://jdih.bengkuluprov.go.id
10. 4.Laporan bentuk bab/Long form PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU INSPEKTORAT DAERAH LAPORAN HASIL AUDIT NVESTIGATIF ATAS DUGAAN ……………………………………………… ………………………………………………………………….. Nomor : ……………………… Tanggal : ………………………. INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ………… https://jdih.bengkuluprov.go.id BAB I Simpulan dan Rekomendasi A. Simpulan B. Rekomendasi BAB II Informasi Umum A. Dasar Audit Investigatif B. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit Investigatif
11. 1.Tujuan Audit
12. 2.Ruang Lingkup
13. 3.Batasan Tanggung Jawab Audit
14. 4.Pernyataan Pemenuhan Norma C. Prosedur Audit Investigatif D. Hambatam dalam Audit Investigatif E. Informasi Awal
15. 1.Informasi mengenai Organisasi Objek Penugasan
16. 2.Informasi mengenai kasus yang diaudit BAB III Uraian Hasil Audit A. Dasar Hukum Objek Penugasan B. Materi Temuan C. Tindak Lanjut Hasil Audit Investigatif D. Pembahasan/Ekspos dengan Instansi Penyididk E. Pembicaraan dengan Pimpinan Objek Penugasan F. Lampiran, dapat berupa: Lampiran 1 Bagan Arus atau Flow chart Proses Kejadian Lampiran 2 Daftar Bukti yang diperoleh Lampiran 3 Risalah Pembahasan/Ekspos dengan Instansi Penyididk Lampiran 4 dan seterusnya adalah lampiran lain yang dipandang penting untuk disajikan. https://jdih.bengkuluprov.go.id 5.. Format/susunan Laporan Hasil Audit Investigatif bentuk surat/short form PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU INSPEKTORAT DAERAH Jalan Pembangunan No. 1 Telp. (23048 – 23049, Fax (0736) 23049 Website : http:/www. https://inspektorat.bengkuluprov.go.id E-mail : inspektorat@bengkuluprov.go.id Bengkulu, ………….……. Nomor Sifat Lamp Hal : : : : ………………….. Sangat Rahasia - Laporan Hasil Audit lnvestigatif Atas Adanya Indikasi ………………………... ………………………………………………. Yth …………………………… (disesuaikan dengan sumber Audit Investigatif) di Tempat Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Bengkulu Nomor: …………. tanggal …………….untuk tujuan Melaksanakan Audit Investigatif atas adanya indikasi ……………………., maka dengan ini kami telah melaksanakan audit dimaksud dengan hasil audit yang dapat kami sampaikan sebagai berikut: I. Dasar Pelaksanaan Audit
17. 1.Surat ………………. Perihal Permohonan PemeriksaanPengaduan/ Dasar Pengembangan Audit.
18. 2.Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Bengkulu Nomor: ………. tanggal …………., untuk tujuan melaksanakan Audit Investigatif atas adanya indikasi …………………………………………………………………… II. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup
19. 1.Tujuan Audit Tujuan audit adalah untuk meyakinkan terjadi atau tidak terjadinya …….………………………………………………………………..…
20. 2.Sasaran Audit Sasaran audit adalah ..…………………………………………………... ………………………………………………………………………….……………..
21. 3.Ruang Lingkup. Audit Investigasi ini dilaksanakan dengan ruang lingkup audit pada indikasi adanya …………………………………………………….. https://jdih.bengkuluprov.go.id III. Uraian Mengenai Informasi Awal Penyampaian Informasi Terkait Penyalahgunaan Wewenang …………………………………… (Uraikarn tentang materi hasil pra perencanaan). IV. Uraian Hasil Audit Investigasi Pelaksanaan Audit Investigatif atas Indikasi. V. Simpulan dan Rekomendasi Bengkulu, …………………. Inspektur ………………………………… https://jdih.bengkuluprov.go.id
22. 1.Inspektur harus melakukan tindak lanjut terhadap hasil penugasan tim investigasi yang dilaksanakan.
23. 2.Hasil pemantauan tersebut harus dilaporkan secara berkala kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu Khusus.
24. 3.Pelaksanaan pemantauan hasil penugasan tim investigasi berpedoman kepada tata cara pemantauan tindak lanjut yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan pemantauan seperti termuat dalam pedoman ini. B. Pemantauan Tindak Lanjut
25. 1.Inspektur melakukan tindak lanjut dan/atau pemantauan tindak lanjut (TL) atas laporan hasil penugasan tim investigasi.
26. 2.Khusus untuk pemantauan tindak lanjut atas Laporan Hasil Audit Investigatif yang telah disampaikan kepada Instansi Penyidik berlaku ketentuan sebagai berikut: a) Dilakukan penegasan kembali kepada Instansi Penyidik apabila Laporan Hasil Audit Investigatif belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya Laporan Hasil Audit Investigatif. Surat penegasan disampaikan kepada pimpinan Instansi Penyidik. b) Rekonsiliasi tindak lanjut atas Laporan Hasil Audit Investigatif dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan dan hasilnya dilaporkan satuan tugas investigasi. c) Laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan Laporan Hasil Audit lnvestigatif disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian Kerugian Keuangan Negara.
27. 3.Khusus untuk pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil Audit yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi dan telah disampaikan kepada pimpinan Objek Penugasan Nonpenyidik yang meminta dilakukan penugasan tim investigasi berlaku ketentuan sebagai berikut: a) Apabila dalam ekspos hasil Audit Investigasi pimpinan Objek Penugasan yang meminta dilakukan penugasan tim investigasi atau setelahnya memberikan kuasa kepada Inspektur untuk menindaklanjuti hasil Audit Investigasi dengan penyerahan kepada penyidik, Inspektur menindaklanjuti pemberian kuasa tersebut dengan melaksanakan ekspos kepada penyidik yang dibuktikan dengan risalah dan Berita Acara Ekspos. https://jdih.bengkuluprov.go.id b) Melakukan penegasan kembali kepada pimpinan Objek Penugasan yang meminta dilakukan penugasan tim investigasi apabila laporan belum ditindaklanjuti dan tidak diberikan kuasa kepada Inspektur untuk menyerahkan hasil Audit kepada penyidik dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya laporan. Surat penegasan disampaikan kepada pimpinan Objek Penugasan. c) Disampaikan pemberitahuan tertulis mengenai konsekuensi hukum materi temuan dan rekomendasi yang termuat dalam laporan hasil Audit kepada pimpinan Objek Penugasan yang meminta dilakukan penugasan tim investigasi, apabila laporan belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya laporan. d) Rekonsiliasi tindak lanjut atas laporan dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan. e) Laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan tindak lanjut disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tinda\k lanjut tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian Kerugian Keuangan Negara.
28. 4.Pemantauan tindak lanjut atas Laporan Hasil Audit Investigatif yang berasal dari pengembangan Audit, Laporan/Pengaduan Masyarakat, dan permintaan pimpinan Objek Penugasan yang temuannya bersifat Non tindak Pidana Korupsi, Laporan Hasil Audit Investigatif berlaku ketentuan sebagai berikut: a) Dilakukan penegasan kembali kepada pimpinan Objek Penugasan, apabila laporan belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya laporan. b) Rekonsiliasi tindak lanjut atas laporan dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga} bulan. c) Laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan tindak lanjut disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian Kerugian Keuangan Negara.
29. 5.Laporan Hasil Audit Investigatif atas permintaan Instansi Penyidik tindak Nontindak Pidana Korupsi yang tindak lanjutnya berupa penuntutan oleh Kejaksaan melalui upaya tuntutan perdata, pemantauan tindak lanjutnya sebagai berikut: a) Dilakukan penegasan kembali kepada Instansi Penyidik, apabila Laporan Hasil Audit Investigatif belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya Laporan Hasil Audit https://jdih.bengkuluprov.go.id Investigatif. Surat penegasan disampaikan kepada pimpinan Instansi Penyidik. b) Rekonsiliasi tindak lanjut atas Laporan Hasil Audit Investigatif dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan hasilnya dilaporkan kepada Inspektur. c) Laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan tindak lanjut disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian Kerugian Keuangan Negara.
30. 6.Rekonsiliasi tindak lanjut atas laporan hasil penugasan tim investigasi dapat dilaksanakan secara bersama-sama pada saat koordinasi dengan Instansi Penyidik atau kerjasama lain antara Inspektorat dan instansi yang berkepentingan dengan tindak lanjut hasil penugasan investigatif tersebut.
31. 7.Subbagian evaluasi dan pelaporan setiap akhir semester tahun berjalan melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan penugasan tim investigasi pada setiap objek penugasan. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dan perbaikan untuk penetapan kebijakan penugasan tim investigasi. GUBERNUR BENGKULU, H. HELMI HASAN https://jdih.bengkuluprov.go.id LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGATIF DAN PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PELAKSANAAN AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
32. 1.Inspektorat Dearah Provinsi Bengkulu adalah Instansi Pemerintah Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya melakukan pengawasan. Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan untuk memastikan apakah tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
33. 2.Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka pelaksanaan Audit PKKN/Daerah menjadi sangat penting sebagai dukungan untuk mengedepankan peran APIP dalam rangka menangani Laporan/Pengaduan Masyarakat yang berindikasi merugikan Keuangan Negara atas permintaan tertulis dari penyidik dan memperkuat implementasi sistem pengendalian intern dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).
34. 3.Inspektorat melakukan Audit PKKN untuk memenuhi kewajiban hukum sebagai ahli yang telah diminta secara resmi oleh Penyidik untuk melakukan PKKN. https://jdih.bengkuluprov.go.id
35. 4.Untuk menjaga kualitas hasil Audit PKKN, diperlukan Pedoman Audit PKKN. Pedoman Audit PKKN wajib dipedomani oleh seluruh APIP di Inspektorat yang melakukan Audit PKKN untuk memastikan bahwa output yang dihasilkan dapat dipertanggungiawabkan secara profesional. Pedoman ini memuat pedoman, perencanaan audit, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut yang mengacu kepada standar dan praktik-praktik terbaik (best practices) profesi bidang akuntansi dan Audit.
36. 5.Dalam melaksanakan Audit PKKN, tim Audit Inspektorat harus: ·
a.bersikap independen dan objektif, baik secara faktual (independent in fact) maupun secara penampilan (in dependent in appearance) yang dapat menimbulkan interpretasi tidak independen dan tidak objektif;
b.dalam hal terjadi situasi adanya dan atau interpretasi adanya gangguan terhadap independensi dan objektivitas, Auditor Inspektorat harus melaporkan kepada Inspektur. Inspektur harus mengganti Auditor yang menyampaikan situasinya dengan Auditor lain yang bebas dari adanya dan atau interpretasi terjadinya gangguan terhadap independensi dan objektivitas;
c.mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi maupun pengalaman kerja;
d.dalam hal tim Audit tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan atas suatu penugasan, Tim audit dapat menggunakan tenaga ahli lain yang dibutuhkan. Tim Audit harus menilai kualifikasi profesional, kompetensi, pengalaman yang relevan dan independensi sebelum menunjuk ahli.
e.menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (due professional care) dan secara hati-hati (prudent) dalam setiap penugasan
f.mematuhi standar Audit dan kode etik yang berlaku bagi APIP sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
1. 6.Untuk dapat melaksanakan Audit PKKN, tim lnspekorat wajib memiliki keahlian tentang standar Audit, kebijakan, prosedur dan praktik Audit. https://jdih.bengkuluprov.go.id B. MAKSUD DAN TUJUAN
2. 1.Maksud penyusunan Pedoman Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah untuk memberikan petunjuk atau pedoman bagi seluruh jajaran APIP Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu dalam melakukan kegiatan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sehingga hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
3. 2.Secara garis besar tata laksana Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara disusun dengan tujuan sebagai berikut:
a.mencapai tingkat mutu proses pelaksanaan audit yang diilakukan oleh Inspektorat dan memberikan nilai tambah (value added) bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan kasus dan/ atau perkara.
b.merencanakan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan, dan memantau tindak lanjut penugasan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. C. PENGERTIAN Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:
1. 1.Audit PKKN merupakan Audit dengan tujuan tertentu untuk menyatakan pendapat mengenai nilai penghitungan kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.
2. 2.Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan audit intern oleh Auditor atau APIP.
3. 3.Instansi Penyidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
4. 4.Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
5. 5.Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. https://jdih.bengkuluprov.go.id
6. 6.Kerugian Keuangan Negara merupakan kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
7. 7.Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
8. 8.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
9. 1.Penyidik mengajukan permintaan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara secara tertulis kepada Gubernur atas kasus yang sedang dilakukan penyidikan
10. 2.Setelah menerima surat permintaan, Gubernur memerintahkan Inspektur membuat surat undangan kepada penyidik untuk melakukan ekspos/gelar perkara yang dimintakan Audit PKKN.
11. 3.Ekspos/gelar perkara kasus dilakukan dengan tujuan: 1) untuk mengungkap modus operandi dan unsur melawan hukum dari kasus dimaksud; 2) untuk menentukan ruang lingkup, skala penugasan, dan metode PKKN yang tepat; 3) untuk melakukan identifikasi awal dapat atau tidaknya Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dilaksanakan.
12. 4.Ekspos/gelar perkara dipimpin oleh Inspektur atau Pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur.
13. 5.Pada saat ekspos/gelar perkara, penyidik harus memaparkan: 1) konstruksi hukum atas penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara yang ditemukan oleh penyidik. 2) pihak yang diduga terlibat dan bertanggung jawab atas penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara; 3) bukti yang diperlukan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara yang sudah diperoleh penyidik; 4) ruang lingkup penugasan yang diminta; 5) nilai kerugian keuangan negara sementara menurut penyidik; dan 6) nama tersangka, jika ada. https://jdih.bengkuluprov.go.id
14. 6.Ekspos/gelar perkara dapat menghasilkan simpulan bahwa permintaan Audit PKKN dapat dipenuhi, belum dapat dipenuhi, dan tidak dapat dipenuhi.
15. 7.Permintaan Audit PKKN dapat dipenuhi apabila hasil ekspos/gelar perkara menyimpulkan: 1) Perbuatan Melawan Hukum (PMH)/penyimpangan yang ditemukan oleh penyidik mempunyai hubungan kausalitas dengan Kerugian Keuangan Negara; 2) terdapat Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH)/penyimpangan tersebut dengan besaran kerugian yang telah dapat diperkirakan; 3) bukti yang diperlukan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara yang diperoleh oleh penyidik cukup lengkap; dan 4) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Daerah dan instansi auditor lainnya belum melakukan Audit Investigatif atas perkara yang sama. Hasil ekspos/gelar perkara dituangkan dalam risalah hasil ekspos/gelar perkara/notulen yang ditandangani oleh pimpinan ekspos/gelar perkara dan pihak penyidik.
16. 8.Permintaan Audit PKKN belum dapat dipenuhi apabila hasil ekspos/gelar perkara menyimpulkan: 1) dari bukti yang yang ada belum tergambar dengan jelas hubungan kasualitas antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH)/ penyimpangan dengan Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH)/penyimpangan tersebut; dan 2) bukti yang diperlukan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara yang dipero1eh oleh penyidik belum cukup. Apabila diperlukan, ekspos/gelar perkara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. Audit PKKN dapat dipenuhi jika penyidik telah melengkapi kekurangan bukti sebagaimana yang diputuskan dalam ekspos/gelar perkara. Hasil ekspos/gelar perkara dituangkan dalam risalah hasil ekspos/ gelar perkara/notulen yang ditandangani oleh pimpinan ekspos/gelar perkara dan Pihak Penyidik.
17. 9.Permintaan PKKN tidak dapat dipenuhi apabila hasil ekspos/gelar perkara menyimpulkan: 1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP), Inspektorat Daerah dan instansi Auditor https://jdih.bengkuluprov.go.id lainnya telah melakukan audit investigasi atas perkara yang sama; dan 2) terdapat kendala teknis dan kelembagaan yang menghambat pelaksanaan bantuan PKKN. Hasil ekspos/gelar perkara dituangkan dalam risalah hasil ekspos/gelar perkara/notulen yang ditandangani oleh pimpinan ekspos/gelar perkara dan pihak penyidik.
18. 10.Risalah Hasil ekspos/gelar perkara/notulen disampaikan oleh pimpinan ekspos/gelar perkara ke Inspektur untuk selanjutnya memperoleh keputusan lebih laniut yakni: 1) Jika permintaan Audit PKKN dipenuhi, maka Inspektur segera menerbitkan surat tugas; dan 2) Inspektur menyampaikan kesimpulan atas hasil kegiatan pra perencanaan disampaikan kepada penyidik dalam bentuk surat dengan tembusan Gubernur sebagai laporan. B. Penerbitan Surat Tugas Audit
19. 1.Surat tugas Audit PKKN harus mencantumkan ruang lingkup dan jangka waktu penugasan. Jangka waktu Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan.
20. 2.Surat tugas Audit PKKN ditandatangani oleh lnspektur ditujukan pimpinan instansi penyidik yang meminta dengan tembusan: 1) Gubernur sebagai laporan. 2) Arsip.
21. 3.Jika waktu audit berakhir dan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara belum dapat diselesaikan, Inspektur harus menerbitkan surat perpanjangan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. Surat perpanjangan disampaikan kepada penyidik. Prosedur perpanjangan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sebagai berikut: 1) tim audit mengajukan permohonan perpanjangan waktu audit kepada Inspektur disertai dengan alasan. 2) perpanjangan waktu Audit diberikan sesuai kebutuhan dan urgensi serta tingkat kesulitan kasus yang dihadapi. C. Penyusunan Program Kerja
22. 1.Setelah memperoleh surat tugas dari Inspektur, tim Audit mulai menyusun rencana pelaksanaan tugas Audit PKKN. https://jdih.bengkuluprov.go.id
23. 2.Rencana pelaksanaan tugas Audit PKKN dituangkan dalam program kerja Audit PKKN, meliputi tahap: a) persiapan/ perencanaan; b) pelaksanaan; dan c) pelaporan.
24. 3.Program Kerja PKKN disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) mengarah pada penentuan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Jika ada, harus bisa ditentukan berapa nilai/besar kerugian negara tersebut. b) mengarahkan bahwa dalam mendapatkan bukti-bukti adalah dengan cara yang sah secara hukum. c) bukti yang harus diperoleh untuk mendukung pembuktian dalam PKKN, sehingga program kerja harus mengarahkan untuk memperoleh bukti yang lengkap, kompeten dan relevan dengan tujuan PKKN dan dapat diterima oleh aparat penegak hukum: dan
25. 4.apabila kemudian Kerugian Keuangan Negara tidak dapat dihitung, program kerja harus mengarah kepada pengungkapan penyebab atau alasan tidak dapatnya dihitung Kerugian Keuangan Negara tersebut.
26. 5.Dalam merencanakan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Tim Insektorat harus: 1) mengidentifikasi pendekatan, prosedur dan teknik Audit yang akan digunakan untuk menguji penyimpangan; 2) merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program Audit; 3) merencanakan metode PKKN; 4) merencanakan perolehan bukti keterangan ahli lain, apabila diperlukan.
27. 6.Rencana Audit PKKN yang telah ditetapkan tidaklah bersifat final. Perkembangan hasil penyidikan memungkinkan Auditor untuk merivisi rencana yang telah disusun sebelumnya. Revisi rencana karena adanya fakta baru (NOVUM) dalam penyidikan yang memungkinkan adanya perubahan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)/penyimpangan.
28. 7.Program Kerja Audit disusun oleh ketua tim dan direviu oleh pengendali teknis dan disetujui Inspektur Pembantu Khusus.. https://jdih.bengkuluprov.go.id
29. 1.Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dilakukan untuk memperkuat pembuktian atas kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh penyidik khususnya memperkuat pembuktian unsur merugikan Keuangan Negara.
30. 2.Bukti yang digunakan oleh tim Audit untuk menghitung kerugian Keuangan Negara yaitu bukti sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikumpulkan secara pro justitia oleh Penyidik berupa: a) Keterangan Saksi Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. b) Keterangan Ahli Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. c) Surat 1) berita acara dan surat lain dalam bentuk surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. 2) contoh dari surat jenis ini yaitu akta notaris, akta jual beli tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 1) surat yang dibuat menurut ketentuan Peraturan Perundang- undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. contoh dari surat ini yaitu Paspor, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sebagainya. https://jdih.bengkuluprov.go.id 2) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. contoh jenis surat ini yaitu visum et repeftum dari seorang dokter yang berwenang untuk itu. 3) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. contoh surat jenis ini yaitu korespondensi, surat pernyataan dan sebagainya. d) Petunjuk Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari: 1) keterangan saksi; 2) surat; dan 3) keterangan terdakwa. Petunjuk dalam tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari: 1) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan 2) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. e) Keterangan Tersangka/Terdakwa Keterangan tersangka/terdakwa merupakan apa yang tersangka/ terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
31. 3.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memasukkan informasi dan/ atau dokumen elektronik https://jdih.bengkuluprov.go.id merupakan alat bukti hukum yang sah dan bisa digunakan dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia.
32. 4.Penentuan kecukupan bukti yang diperlukan untuk PKKN sesuai dengan metode PKKN yang digunakan merupakan pertimbangan profesional Auditor sedangkan perolehan bukti merupakan tanggungjawab penyidik.
33. 5.Pertimbangan profesional auditor tentang kecukupan bukti mengacu kepada sistem pembuktian yang dianut Indonesia yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah harus diperoleh sebagai dasar untuk membuat kesimpulan. B. Pengumpulan Bukti
34. 1.Tim Audit melakukan Audit PKKN atas permintaan penyidik pada tahap penyidikan. Bukti-bukti yang digunakan oleh tim Audit merupakan bukti yang dikumpulkan oleh Penyidik secara pro justicia.
35. 2.Tim Audit meminta seluruh bukti yang telah diperoleh pihak penyidik yang relevan dengan tujuan PKKN, termasuk Peraturan Perundang- undangan yang dijadikan kriteria penyimpangan.
36. 3.Tim Audit mengidentifikasi jenis penyimpangan yang terjadi dengan cara mengevaluasi dan menganalisis bukti yang diperoleh dari penyidik sehingga diperoleh kejelasan penyimpangan yang terjadi, misalnya kontrak fiktif, pembayaran fiktif, markup/kemahalan harga, kuantitas barang diterima lebih kecil/sedikit dari yang seharusnya, kualitas barang lebih rendah, harga jual terlalu rendah, dan sebagainya.
37. 4.Tim Audit mencari dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kasus/kegiatan yang diperiksa, seperti: Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Prinsip Akuntansi, Peraturan Pertanahan, Peraturan Kehutanan, ruislag, dan sebagainy. Tujuannya agar tim Audit memiliki wawasan dan pemahaman yang cukup atas kasus dimaksud.
38. 5.Perolehan bukti dalam Audit PKKN sebagai berikut: a) permintaan data/bukti agar dilakukan melalui surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat lain yang berwenang dan ditujukan kepada pimpinan Instansi Penyidik; b) permintaan data/bukti agar menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data/bukti yang diperlukan, serta batas waktu penyampaian data/bukti; dan c) apabila permintaan data/bukti belum dipenuhi oleh Instansi; Penyidik, surat permintaan tertulis data/bukti agar disampaikan https://jdih.bengkuluprov.go.id secara berturut-turut sampai dengan 2 (dua) kali dan diberikan batas waktu.
39. 6.Apabila permintaan data/bukti sampai dengan 2 (dua) kali dalam batas waktu yang ditentukan tidak atau belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik yang bersangkutan, Inspektur melaporkan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan penerbitan surat penghentian sementara penugasan yang akan disampaikan kepada pimpinan Instansi Penyidik dengan tembusan kepada Gubernur.
40. 7.Apabila data/bukti yang diterima dari penyidik masih kurang, tim Audit Auditor dapat melakukan pengumpulan bukti tambahan bersama Penyidik dengan ketentuan sebagai berikut: a) pengumpulan bukti dilakukan di bawah koordinasi Penyidik; b) Auditor harus menghormati kewenangan Penyidik dalam pengumpulan bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); dan c) Auditor harus memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau aturan lain yang dilakukan Auditor saat pengumpulan bukti tambahan termasuk apabila bukti yang perlu dikumpulkan merupakan bukti berupa dokumen elektronik. C. Pengevaluasian Bukti
41. 1.Bukti yang telah dikumpulkan ditelaah, diidentifikasi, diverifikasi dan dianalisis oleh tim Audit sebelum digunakan untuk menghitung nilai Kerugian Keuangan Negara, dengan ketentuan sebagai berikut: a) apabila bukti yang diperoleh dari Penyidik sangat kurang, maka hambatan dalam memperoleh bukti, penyebab, alasannya harus segera dikomunikasikan/dikonsultasikan kepada instansi penyidik dan Inspektur untuk dicarikan solusinya; b) apabila diperlukan, tim Audit dapat meminta Penyidik untuk melakukan klarifikasi kepada pihak terkait atau pemeriksaan fisik; dan c) teknik uji sampling dalam PKKN tidak dibenarkan.
42. 2.Bukti-bukti keterangan saksi dan keterangan tersangka yang diperoleh dari penyidik dievaluasi oleh tim audit dengan ketentuan sebagai berikut: a) keterangan para saksi dan keterangan para tersangka dianalisis untuk menentukan apakah semua keterangan telah cukup dan belum cukup memuat keterangan yang mendukung konstruksi penyimpangan dan metode PKKN; https://jdih.bengkuluprov.go.id b) keterangan para saksi dan keterangan para tersangka dianalisis untuk menentukan ada atau tidak ada keterangan para saksi yang tidak bersesuaian dengan bukti surat dokumen; dan c) keterangan para saksi dan keterangan para tersangka dianalisis untuk menentukan ada atau tidak ada keterangan para saksi yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain.
43. 3.Apabila dari hasil evaluasi keterangan saksi dan keterangan tersangka sebagaimana dimaksud pada angka 2 disimpulkan belum cukup atau tidak bersesuaian, tim Audit melakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada Pihak Terkait. Permintaan klarifikasi atau konfirmasi disampaikan oleh tim Audit melalui Penyidik dan pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingi oleh Penyidik.
44. 4.Klarifikasi atau konfirmasi yang dilakukan oleh tim Audit merupakan salah satu proses evaluasi bukti untuk memperoleh keyakinan bukan merupakan proses menghasilkan bukti baru. Apabila hasil klarifikasi atau konfirmasi terdapat fakta baru maka tim Audit menyarankan kepada Penyidik untuk ditindaklanjuti dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tambahan.
45. 5.Apabila penyidik tidak memenuhi permintaan tim Audit untuk melakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada pihak yang terkait dan tidak bersedia menindaklanjuti hasil klarifikasi ke dalam BAP tambahan padahal kedua hal tersebut berpengaruh signifikan terhadap kesimpulan hasil perhitungan negara, maka Inspektur menyampaikan permasalahan tersebut kepada Pejabat struktural atasan penyidik.
46. 6.Bukti keterangan ahli dan laporan ahli yang diperoleh dari ahli, dievaluasi oleh tim Audit, sebelum memutuskan untuk menggunakan atau tidak menggunakan pendapat ahli atau laporan ahli tersebut. Hal yang harus dilakukan oleh tim Audit meliputi: 1) menilai kualifikasi profesional, kompetensi, pengalaman yang relevan dan independensi ahli; dan 2) memahami metode dan asumsi yang digunakan oleh tenaga ahli, melakukan pengujian semestinya atas data yang disediakan oleh tenaga ahli, dan mengevaluasi apakah fakta yang ditemukan tenaga ahli mendukung pelaksanaan Penugasan Auditor.
47. 7.Setelah mempelajari pendapat ahli yang tertuang dalam keterangan ahli dan laporan ahli, tim Audit belum memperoleh keyakinan yang memadai, maka tim Audit meminta Penyidik untuk dapat berkomunikasi yang cukup dengan tenaga ahli tersebut untuk meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah https://jdih.bengkuluprov.go.id menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli tersebut.
48. 8.Pemeriksaan fisik yaitu pemeriksaan langsung terhadap aktiva berwujud dengan tujuan untuk menentukan kuantitas aktiva dan kualitas aktiva. Pemeriksaan fisik merupakan salah satu teknik Audit. Keputusan apakah Auditor akan melakukan pemeriksaan fisik atau tidak didasarkan pada pertimbangan profesional tim Audit. Hal yang menjadi pertimbangan yaitu adanya alternatif teknik Audit pengganti, biaya yang dibutuhkan, persebaran tempat dan kemampuan Auditor.
49. 9.Metode atau cara menghitung Kerugian Keuangan Negara pada dasarnya tidak dapat dipolakan secara seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya modus operandi kasus tindak pidana korupsi yang terjadi. Metode atau cara menghitung Kerugian Keuangan Negara yang dipilih oleh tim Audit harus mencerminkan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum kasus tindak pidana korupsi yang sedang dihitung dengan Kerugian Keuangan Negara.
50. 10.Bentuk Kerugian Keuangan Negara dapat di kelompokkan menjadi: a) pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan; b) pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku; c) hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif); d) penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai); e) timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada; f) timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya; g) hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/ diterima menurut aturan yang berlaku; dan h) hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.
51. 11.Bentuk Kerugian Keuangan Negara untuk Pengadaan Barang/Jasa meliputi: https://jdih.bengkuluprov.go.id a) markup terjadi karena kualitas dan kuantitas barang yang diterima sesuai dengan yang dipersyaratkan tetapi harganya lebih mahal. Kerugiannya adalah selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga barang yang wajar/seharusnya; b) kualitas barang yang diterima lebih rendah dari yang dipersyaratkan. Kerugiannya adalah selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga barang yang wajar/seharusnya sesuai dengan kualitas barang yang diterima; dan c) kuantitas barang yang diterima lebih rendah dari yang dipersyaratkan. Kerugiannya adalah selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga barang yang wajar/seharusnya sesuai dengan kuantitas barang yang diterima.
52. 12.Nilai Kerugian Keuangan Negara yang dinyatakan pada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) merupakan pendapat Auditor yang didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan dengan pengungkapan penyimpangan yang terjadi.
53. 13.Pada setiap tahap Audit PKKN, pekerjaan Auditor harus disupervisi berjenjang secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas Audit PKKN dan mencari jalan keluar atas permasalahan yang timbul selama penugasan. Hambatan atau kendala tersebut dilaporkan secara berjenjang kepada atasan.
54. 14.Pelaksanaan supervisi secara berjenjang dalam PKKN dilakukan sebagai berikut: a) selama proses penugasan Audit PKKN, pengendali teknis melakukan reviu minimal 1 (satu) kali dalam seminggu. Hasil reviu dituangkan dalam lembar reviu; b) apabila terjadi permasalahan yang tidak dapat dipecahkan di tingkat pengendali teknis, maka permasalahan tersebut dilaporkan kepada atasan pengendali teknis untuk memperoleh petunjuk; dan c) pada akhir penugasan dan sebelum laporan disusun, tim Audit harus melakukan pemaparan kepada Inspektur untuk memperoleh masukan. D. Pengkomunikasian Hasil Audit Kepada Penyidik
55. 1.Tim Audit mengkomunikasikan tentang metode PKKN dan besarnya Kerugian Keuangan Negara kepada penyidik sebelum Laporan Hasil Audit PKKN diterbitkan. https://jdih.bengkuluprov.go.id
56. 2.Media pengkomunikasian dapat berupa ekspos/gelar perkara atau pertemuan dengan penyidik atau menggunakan media elektronik yang dapat didokumentasikan.
57. 3.Hasil Audit PKKN merupakan pendapat keahlian profesional tim Audit tentang jumlah Kerugian Keuangan Negara sebagai akibat dari penyimpangan sehingga tidak dikomunikasikan kepada tersangka.
58. 4.Pengkomunikasian hasil Audit PKKN dilakukan dengan Penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang digunakan tim Audit merupakan bukti yang lengkap yang akan digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara dan Penyidik telah menyerahkan seluruh bukti yang mempengaruhi jumlah Kerugian Keuangan Negara.
59. 5.Dalam hal dari hasil pengkomunikasian terdapat informasi lainya yang relevan dan mempengaruhi simpulan, maka informasi tersebut harus dilakukan pengujian yang memadai.
60. 6.Laporan hasil Audit PKKN diterbitkan setelah dikomunikasikan dengan penyidik. E. Pengelolaan Kertas Kerja Audit
61. 1.semua langkah kerja dalam pelaksanaan Audit PKKN harus dituangkan dalam Kertas Kerja Audit (KKA) sebagaimana yang berlaku di Inspektorat.
62. 2.Kertas kerja Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara harus memuat atau mempunyai referensi untuk semua informasi yang digunakan meliputi dokumen: a) surat permintaan untuk melakukan Audit PKKN; b) surat Permintaan ekspos/gelar perkara penerimaan penugasan; c) risalah hasil ekspos/gelar perkara/notulen; d) surat tugas melakukan Audit PKKN; e) surat pengantar penyampaian laporan Audit PKKN kepada Penyidik dan surat-rnenyurat lain yang dikeluarkan selama penugasan Audit PKKN; f) dokumen perencanaan penugasan; g) daftar bukti/dokumen yang diterima dari Penyidik beserta tanda terima dan fisik bukti/ dokumen yang diterima dari Penyidik; h) draf Laporan Audit PKKN; i) hasil analisis termasuk metode dan teknik Audit PKKN yang digunakan serta semua penjelasan yang perlu dalam rangka melaksanakan program Audit; https://jdih.bengkuluprov.go.id j) hasil wawancara atau berita acara klarifikasi, hasil perhitungan fisik, catatan rapat dan diskusi lainnya. k) lembar reviu.
63. 3.Kertas kerja Audit PKKN harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan Audit.
64. 4.Tim Audit harus mendokumentasikan setiap basil pengamatan, pertimbangan atau kesimpulan akhir dalam kertas kerja, termasuk pertimbangan profesional atas hal tersebut.
65. 5.Setiap Kertas Kerja Audit (KKA) barus direviu secara berjenjang untuk memastikan bahwa Kertas Kerja Audit (KKA) telah disusun dan memuat semua materi yang berkaitan dengan pelaksanaan program Audit. Kertas Kerja Audit (KKA) harus diparaf dan diberi tanggal oleh pembuat, ketua tim, pengendali teknis.
66. 6.Kertas Kerja Audit (KKA) harus mencatat setiap referensi yang berkaitan dengan langkah kerja dan bukti yang diperoleh dalam penugasan.
67. 7.Kertas Kerja Audit (KKA) merupakan milik Inspektorat.
68. 8.Dalam hal Pihak Yang Berkepentingan dengan pelaksanaan penugasan Audit PPKN memerlukan Kertas Kerja Audit (KKA) tersebut dapat diberikan setelah mendapatkan izin tertulis dari Gubernur atau Inspektur.
69. 1.Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) harus menyajikan simpulan secara objektif dan tidak bias. Inspektur dilarang menerbitkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) apabila masih terdapat prosedur yang masih belum dilaksanakan yang mempengaruhi kesimpulan dan bukti yang diperoleh belum mencukupi.
70. 2.Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) harus dijaga secara aman dan dapat disimpan dalam bentuk softcopy.
71. 3.Sebagai hasil dari pendapat ahli, Lapora.n Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) ditandatangani oleh tim Audit dan diketahui oleh Inspektur.
72. 4.Setiap pegawai lnspektorat dilarang memberikan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) baik asli maupun dalam bentuk salinan atau dalam bentuk softcopy kepada pihak yang tidak berwenang. https://jdih.bengkuluprov.go.id
73. 5.Informasi dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dan korespondensi terkait dengan pelaksanaan penugasan bersifat rahasia. Tim Audit tidak diperkenankan menyampaikan kepada pihak manapun tanpa izin tertulis dari Gubernur. B. Proses Pelaporan
74. 1.Konsep laporan disusun oleh ketua tim setelah metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan besarnya kerugian keuangan negara dikomunikasikan dengan penyidik.
75. 2.Konsep laporan direviu oleh Pengendali Teknis dan Inspektur pembantu dengan memperhatikan: a) kesesuaian bentuk dan susunan laporan sesuai pedoman; b) kelengkapan dokumen pendukung laporan; c) kesesuaian tata cara penulisan laporan yang meliputi: 1) bentuk, ukuran huruf dan spasi; 2) penulisan alamat dan tembusan surat; dan 3) penomoran-penomoran. d) ketepatan metode PKKN yang digunakan; e) ketepatan pengungkapan fakta dan proses kejadian; dan f) ketepatan perhitungan aritmatika yang ada dalam laporan.
76. 3.Konsep laporan direviu oleh penanggungjawab/Inspektur setelah selesai direviu oleh pengendali teknis dan Inspektur Pembantu dengan memperhatikan. a) ketepatan materi dan simpulan; b) kesesuaian laporan dengan pedoman; dan c) ketepatan penetapan ketentuan/kriteria yang dilanggar. C. Bentuk Laporan
77. 1.Tim Audit harus membuat Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) sesuai dengan penugasannya yang disusun dalam format yang tepat segera setelah melakukan tugasnya.
78. 2.Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) disusun dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh tim Audit dan diketahui oleh Inspektur dan disampaikan ke Penyidik dengan surat pengantar dari Inspektur.
79. 3.Format Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) memuat pokok uraian sebagai berikut: a) dasar penugasan; https://jdih.bengkuluprov.go.id b) tujuan penugasan; c) ruang lingkup penugasan; d) prosedur penugasan; e) pengungkapan fakta dan proses keiadian; f) data dan bukti-bukti yang diperoleh; g) metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara; h) hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara; i) lampiran-lampiran yang diperlukan.
80. 4.Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) hanya disampaikan kepada peminta/instansi Penyidik setelah mendapat izin Gubernur.
81. 5.Bentuk format laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut: https://jdih.bengkuluprov.go.id
82. 1.Risalah Ekspos RISALAH EKSPOS AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS DUGAAN ………………………………………………………………………………………………………………….. PADA ……………………………………………………………….… A. INFORMASI UMUM Nama kegiatan : Pembahasan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan ……………. .……………………………………………………….. Dipimpin Oleh : ………………………………………………………… Tempat/Tanggal/Waktu : …………………………………………………… Peserta : 1. Tim Penyidik.
83. 2.Tim Inspektorat Daearah Provinsi Bengkulu B. HASIL PELAKSANAAN EKSPOS I. PEMBUKAAN ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… II. URAIAN PELAKSANAAN EKPOSE ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… III. SIMPULAN ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Demikian risalah ekspos ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tim Penyidik ………………………. Bengkulu, …………… Pimpinan Ekspos ………………………………. https://jdih.bengkuluprov.go.id
84. 2.Surat Hasil Pra Perencanaan PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU INSPEKTORAT DAERAH Jalan Pembangunan No. 1 Telp. (23048 – 23049, Fax (0736) 23049 Website : http:/www. https://inspektorat.bengkuluprov.go.id E-mail : inspektorat@bengkuluprov.go.id Bengkulu, …….………... Nomor Sifat Lamp Hal : : : : ………………….. Sangat Rahasia - Laporan Hasil Pra Perencanaan Penghitungan Kerugian Keuangan Atas Dugaan ………………………….. Yth. …………………………… c.q. Tim Penyidik Di Tempat Menindaklanjuti surat ……….. kami telah melaksanakan pra perencanaan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Bengkulu Nomor ……… tanggal ………, untuk melaksanakan tugas pra perencanaan atas dugaan ………………………………………………………………………………………………………… . Adapun beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai laporan hasil pra perencanaan adalah sebagai berikut: A. Tujuan dan Ruang Lingkup Penugasan a) Tujuan Penugasan Tujuan penugasan adalah untuk melakukan pra perencanaan penghitungan kerugian keuangan, atas dugaan .................................................................. sehingga dapat diputuskan apakah permintaan audit penghitungan kerugian keuangan tersebut dapat dipenuhi, belum dapat dipenuhi atau tidak dapat dipenuhi. b) Ruang Lingkup Penugasan Pra perencanaan Penghitungan kerugian …………………………………………., atas dugaan …………………………………………………………………………….., kami laksanakan mencakup kegiatan penelaahan awal atas informasi yang diperoleh dari Tim Penyidik …………………………………............. , berupa:
85. 1.……………………………….
86. 2.……………………………… https://jdih.bengkuluprov.go.id B. Batasan Tanggung Jawab Penugasan Tanggung jawab Tim Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu terbatas pada simpulan pendapat terhadap hasil penelahaan informasi awal atas dugaan …………………………………………………………………………………………………….. C. Hasil Pra Perencanaan Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Atas Kasus Dugaan …………………………………………………………………………, yaitu:
87. 1.……………………………………………………………
88. 2.……………………………………………………………
89. 3.Dst. Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka permintaan bantuan audit kerugian keuangan …………………………………….. dapat dipenuhi/tidak dapat dipenuhi/belum dapat dipenuhi, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Ruang lingkup audit penghitungan kerugian keuangan …………………………………………………………………………………………………
b.Tim Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu bertanggungjawab sebatas kesimpulan berupa pendapat atas hasil penghitungan kerugian keuangan ………………………………………………………………………………………………….
c.Prosedur yang disepakati dalam penugasan adalah
1. 1.……………………………………………
2. 2.…………………………………………… Demikian laporan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Inspektur …………………. ……………………………… Tembusan.
3. 1.Gubernur Bengkulu;
4. 2.Arsip https://jdih.bengkuluprov.go.id
5. 3.Laporan Hasil Audit Perbitungan Kerugian Negara PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU INSPEKTORAT DAERAH LAPORAN HASIL AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS DUGAAN ……………………………………………… …………………………………………………………………… Nomor : ……………………… Tanggal : ………………………. INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ………… https://jdih.bengkuluprov.go.id DAFTAR ISI
6. 1.Dasar Penugasan …………………..…………………………………………….
7. 2.Tujuan Penugasan ……………………………………………………………….
8. 3.Ruang Lingkup Penugasan …………………………………………………….
9. 4.Prosedur Penugasan …………………………………………………………….
10. 5.Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian ………………………………..
11. 6.Data dan Bukti-Bukti Yang Diperoleh ………………………………………
12. 7.Metode Penghitungan Kerugian Keuangan ………………………..……….
13. 8.Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan …………………………………… Hal …… …… …… …… …… …… …… …… https://jdih.bengkuluprov.go.id PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU INSPEKTORAT DAERAH Jalan Pembangunan No. 1 Telp. (23048 – 23049, Fax (0736) 23049 Website : http:/www. https://inspektorat.bengkuluprov.go.id E-mail : inspektorat@bengkuluprov.go.id LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN ATAS …………………………………………………………………………………………………………………………. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU NOMOR … … … … … … … … … … … . . TANGGAL ………………………………… A. Dasar Penugasan
14. 1.……………….
15. 2.……………….
16. 3.Dst …………. B. Tujuan Penugasan Tujuan penugasan adalah untuk melakukan audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan atas Dugaan …………………………………… …………………………………………….. C. Ruang Lingkup Penugasan Audit penghitungan kerugian keuangan yang kami laksanakan mencangkup penghitungan kerugian keuangan riil atas adanya Dugaan …………………………………………………..…… D. Prosedur Penugasan Audit dilaksanakan mengacu pada Standar Audit APIP dengan prosedur yang disepakati dalam penugasan audit penghitungan kerugian keuangan sebagaimana telah disepakati pada hasil pra perencanaan serta telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pra Perencanaan Penghitungan Kerugian Keuangan Atas Dugaan ………………………………………., yaitu:
17. 1.……………………………………
18. 2.……………………………………
19. 3.…………………………………… https://jdih.bengkuluprov.go.id E. Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian Dari rangkaian kondisi yang ditemukan, sehubungan dengan permohonan dari penyidik …………………………………………… Berdasarkan analisa awal terhadap beberapa dokumen terkait, maka disepakati pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan dilakukan dengan pendalaman atas nilai kerugian keuangan yang riil, sehingga dapat diketahui nilai kerugian yang nyata dan pasti, dengan fokus penghitungan sebagai berikut:
20. 1.…………………………………..
21. 2.…………………………………..
22. 3.………………………………….. F. Data dan Bukti-Bukti Yang Diperoleh Dalam pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan …………………………………………, data yang dibutuhkan dalam proses penghitungan bersumber dari Tim Penyidik ………………………………………….. Adapun beberapa data dan bukti yang diperlukan adalah sebagai berikut:
23. 1.……………………………………..
24. 2.……………………………………..
25. 3.Dst ……………………………….. G. Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti yang diperoleh sebagaimana disebutkan dalam Huruf E dan F, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan ………………………………. dengan metode:
26. 1.……………………………………..
27. 2.……………………………………..
28. 3.Dst ……………………………….. H. Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Hasil penerapan prosedur penugasan dan metode penghitungan kerugian keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa kami berpendapat adanya indikasi nilai kerugian keuangan ………………………………………………….. , yang terdiri dari:
29. 1.……………………………………..
30. 2.……………………………………..
31. 3.Dst ……………………………….. https://jdih.bengkuluprov.go.id Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui: Inspektur ………………………….... Wakil Penanggung Jawab …………………………… Pengendali Teknis ………………………………… Ketua Tim ………………………………… Anggota Tim ………………………………… Anggota Tim ………………………………… Anggota Tim ………………………………… https://jdih.bengkuluprov.go.id D. Pemantauan Tindak Lanjut Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
32. 1.Inspektorat melakukan pemantauan tindak lanjut atas Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) yang disampaikan ke Penyidik
33. 2.Tindak lanjut atas Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) yang disampaikan ke Penyidik merupakan pemberian keterangan ahli di penyidikan dan di persidangan, GUBERNUR BENGKULU, tt,i. H. HELMI HASAN ;\:IF>\* Salinan. se'suai dengan aslinya KEPALA.BIRO HUKUM , S.H..M.H e NIP. 19750825 200502 1 005 https://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…