DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan adalah sebagai berikut : a. Memotivasi untuk meningkatkan kinerja PNS/CPNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. b. Meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: : PERATURAN GUBERNUR TEIVIANG PEMBERIAN TAMBA}TAN PENGHASII^AN BERDASARKAN BEBAN KER.'A KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPL DI LINGKUNGAN PEMERII{TAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
6.CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. 7, Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja yang selanjutnya disebutTPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang dibebani peke{aan untuk menyelesaikan tugas-hrgas sesuai hrgas pokok dan fungsinya serta tugas kedinasan lainnya dengan memenuhi kewajiban terhadap tingkat kehadiran dan jam kerja serta pelaksanaan disiplin pegawai.
8.Hari Kerja adalah hari keq'a efektif datam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
9.Nilai Jabatan adalah bobot dari suatu jabatan struktural/jabatan fungsional yang diperoleh dari hasil Evaluasi Jabatan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. 1O. Indeks Harga Nilai Jabatan (IHNJ) merupakan nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan yang ditetapkan dari Upah Minimum Provinsi dibagi nilai pada kelas jabatan terendah.
11.Hadir Kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja efektif dalam menjalan tugas pokok dan fungsi tugas kedinasan lainnya yang diketahui atasan.
12.Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan adalah sebrgai berikut:

a.Memotivasi untuk meningkatkan kinerja PNS/ CPNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
b.Meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS. BAB IN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 3

(1)TPP diberikan secara lumpsum setiap bulan kepada pegawai yang namanya tercantum dalam Daftar Gaji bulan berkenaan dan melaksanakan tugas secara nyata di Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu.
(2)Besaran TPP untuk setiap bulan diperoleh dari hasil pengalian antara Nilai Jabatan dengan Indeks Harga Nilai Jabatan dengan rumus sebagai berikut: TPP = Nilai Jabatan x Indeks Harga Nilai Jabatan
(3)Besaran TPP sebagaimana dimaksud Ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur Bengkulu dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.
(4)TPP tidak diberikan kepada :
1. a.Pegawai yang tidak masuk kerja selama satu bulan penuh;
2. b.Pegawai yang tidak hadir kerja karena ditahan oleh Pihak Berwajib karena melakukan tindak pidana atau pelanggaran;
3. c.Menjalani cuti melebihi 12 (dua belas) hari kerja dalam bulan berjalan;
4. d.Sedang menjalani tugas belqiar;
5. e.Pegawai yang mendapatkan Hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP selama 2 tahun;

Pasal 4

Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hanya dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80 % dari besaran tarif dasar menurut golongan.

Pasal 5

Pemotongan TPP bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dilaksanakan dengan ketentuan :

a.Tidak melaksanakan Apel Pagi tanpa ada pemberitahuan baik lisan maupun tulisan kepada atasan, dikenakan pemotongan 2,5o/o per}:ran yang didasarkan - pada daftar kehadiran apel.
b.Meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa izin atasan, diadakan pemotongan 2,5o/o perhari yang didasarkan pada surat teguran/ peringatan dari atasan.
c.Tidak masuk kerja tanpa surat izin/ keterangan, kurang dari 5 (lima) hari berfurut-turut atau kurang dari 6 (enam) hari tidak berturut-turut dalam I (satu) bulan, dipotong sebesar 1O o/o perhari yang didasarkal pada Daftar Kehadiran kerja.
d.Tidak hadir kerja dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Dokter melebihi 3 (tiga) hari kefa dalam 1 (satu) bulan, dikenakan pemotongan sebesar 2o/o grlrari.
e.Mendapat hukuman disiplin yang didasarkan pada Surat Keputusan pe4jatuhan hukuman disiplin dengan ketentuan :
l.Hukuman disiplin tingkat ringan dikenakan pemotongan sebesar 25 o/o perbulan yang berlaku selama 1 (satu) bulan.
1. 2.Hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan pemotongan sebesar 50 %o perbulan yang berlaku selama 1 (satu) bulan.
f.Tidak masuk kerja karena cuti melahirkan dan/ atau cuti dengan alasan penting dikenakan pemotongan sebesar 2o/o perhali.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 6

(1)TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan mendapatkan persetqluan DPRD Provinsi Bengkulu.
(2)Belanja Tambahan Penghasilan sebageimsna dimaksud pada Ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.
(3)Besaran TPP dibayarkan berdasarkan perhitungan dengan rumus pada Pasal 3 Ayat (2) dan persentase penganggaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

(1)Permintaan pembayaran uang TPP diajukan pada bulan berikutnya paling lambat targgal 1O, kecuali untuk bulan Desember dapat diajukan pada bulan berjalan.
(2)Tata cara perrnintaan pembayaran uang TPP ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Pejabat penanggung jawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing SKPD sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan melampirkan;
2. b.Daftar perhitungan uang TPP yang telah disahkan Pejabat Penanggung Jawab;
3. c.Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja;
4. d.Daftar Rekapitulasi Kehadiran Apel;
5. e.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
(3)Daftar perhitungan uang TPP untuk Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah disahkan oleh Sekretaris Daerah, sedangkan Daftar perhitungan uang TPP untuk Badan, Dinas, Biro, Sekretariat (DPRD/ KPU/ KORPRI) dan Kantor disahkan oleh Kepala Badan I Dinas/ Biro, Sekretaris dan Kepala Kantor terkait.
(4)Bentuk Daftar Perhitungan uang TPP adalah sebagaimana contoh pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
(5)Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah sebagaimana contoh pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Peraturan Gubemur ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orarlg rnengetahuiny4 mernerinbhlcan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatanrrya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tangal 9 Maret 2O1.5 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. JUNAIDI HAMSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 1O Maret 2015 PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, ttd. H. SUMARDI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 8 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA f,rfo uluxuu, fr4 ilw I h. ' M. IKHW.4N. SH..MH Pembina Tk. I NIP. 19690905 199403 101i I LAMPIRAN iI PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANGPEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU SKPDBULAN Pembina Tk. I NIP. 19690905 199403 1011 NO NAMA/ NIP GOL ESELON BESARAN TPP POTONGAN JUMLAH POTONGAN JUMLAH BRUTO JUMLAH PPH JUMT,AH DITERIMA TANDA TANGAI TIDAKAPELPAGI MENINGGALKAN TUGAS TANPA IZIN ALPA SAKIT HUKUMAN DISIPLIN CUTI L a 3 4 5 6 7 8 I 10 11 t2 13 t4 15 t6 GUBERNUR BENGKULU ttd. H. JUNAIDI HAMSYAH Salinan ) .dprg"r, aslinya KEPALA HUKUM, LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KOP SKPD SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini : NIP : Jabatan : Menyatakan dengan susungguhnya bahwa : '1. Perhitungan yang didapat pada Daftar Perhitungan Uang TPP Bulan..... pada SKPD ..... telah dihitung dengan benar berdasarkan penilaian kondisi kerja dan pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada SKPD....

2.Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang TPP tersebut, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah. Bengkulu, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran NAMA Pangkat NIP GUBERNUR BENGKULU ttd. H. JUNAIDI HAMSYAH Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA qTEP HUKUM, 'bl /A' M. IKHWAN. SH.. MH Pembina Tk. I NrP. 19690905 199403 1011

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…