DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Lingkup pelayanan publik meliputi : a. pelayanan barang publik; b. pelayanan jasa publik; dan c. pelayanan administratif. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh: a- pengawas internal dan; b. pengawas eksternal

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hunrf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu; Mengingat : 1. Undalg-Undalg Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lemtraran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

b.bahwa Pemerintah 4. 2. 3. 6. 7. 8. 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20o4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lrmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan Lerabaran N€gara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Urrdang Nomor 33 Tahun 20O4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (kmbaran Negara Republik Indonesia Taiun 200a Nomor 139, Tambaian Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4899); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Oq Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5O38); Undang-Undang Nomor l2 Tahun 201l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undarg-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 224, Tambahzrn I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tzimbairan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. 11. 12. 10. 15. 14. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968 dan Pelal<sanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentan€! Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 'lahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik lndonesia Nomor l6 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Penyelenggaraar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 616); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik lndonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor l17O); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Talun 2015 Nomor 2O36); Menetapkan :
1. 16.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu (kmbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 20O8 Nomor 6); MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLII{ DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

Pasal 1

Dalam Peratnran Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkuiu.
2.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan l)a erah.
4.Dewan Per$,akilan Rakyat Daerah yang selanjutn]-a disebut DPRD adalah Dewal Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yar1g selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanJutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha vang didirikan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu baik yang berbentuk Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah.
7.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesrrai perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8.Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pen_velen€gara adalah SKPD dan BUMD yang membawahi Pelaksana pclal a nan publik.
9.Pelaksana Pelayanan Publik yalg selanjutnya disebur Pelaksana adalah pejabat, pegawai, pctugas, dan setiap orang yang bekerja pada SKPD dan BUMD yang bertugas melaksanal<an tindakan atau serangkaian tindakan Pelal'anan Publik' ketentuan peraturan
10.Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan SKPD dan BUMD sebagai penjabaran dari visi, misi serta strategi SKPD dan BUMD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengal program dan kebijakan yang ditetapkan.
11.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok atau badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
12.Standar Pelayalan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayalan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkuaiitas, cepat, mudah, terjangkau, dan tcrukur.
13.Maklumat Pelayalan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
14.Survei Kepuasan Masyarakat adalah Pengukuran secara Komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelaYaran Publik. 1 5. Pertanggungiawaban Pelayanan Publik adalah perw-ujudan kewajiban Penyelenggara pelayanan publik untuk mempertanggungiawabkan kepada masyarakat mengenai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, melalui mekanisme pertanggungjawaban secara periodik.
16.Pengaduan adalah pemberitahuan dari pcnerima pelayanan yang berisi informasi tentang ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.

Pasal 2

Pengaturan mengenai penyelenggaraal pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan pedoman penlrusunan standar pelayanan publik, memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak masyarakat secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan. Penyelenggaraan mewujudkan:

Pasal 3

pelayanan publik

a.prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersihl bertujuan untuk
b.kualitas pelayanan, eflsiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik;
c.kepastian hukum dan pemenuhan hak dalam melindungi masyarakat untuk merrdapatkan pelayanan publik secara berkualitas, terintegrasi dal berkesinarnbungan;dan
d.penyelenggaraan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Lingkup pelayanan publik mcliputi :

a.pelayanan barang publik;
b.pelayanan jasa publik; dan
c.pelayanan administratif.

Pasal 5

(1)Penyelenggara adalah SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu dan BUMD.
(2)SKPD dan BUMD Penyeleng€:ara sebagaimana dimaksud pada a]'rlt {1) wajib menyelenggarakan pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsinya.
(3)Penyelenggaraan pelavanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit metiputi:
1. a.pelaksanaan standar pelayanan;
2. b.pengelolaan informasi;
3. c.penyr-rluhan kepada masyarakati
4. d.pelavanan konsultasi;
5. e.pengelolaan pengaduan masyarakat; dan
6. f.pembinaal, pengawasar, monitoring dan evaluasi.
(4)Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidal tcrpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Penyelenggara u'ajib menlrusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam penJrusunan dan penetapan standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara u,ajib mengikutsertakan maslarakat dengan prinsip non diskriminatil
(3)Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terkait langsung dengan jenis pelal'anal, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah.

Pasal 7

{1) Penyelcnggara rvajib membcntuk unit pcnanganan Pengaduan m.rs-I'arakat

(2)Tata cara pembentukan unit penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur, yang merupakan bagian tidak te.pisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Pembinaan atas penyelenggaraan Pelavanan publik pada SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu dan BUMD dilaksanakan oleh Gubcrnur.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Penyelenggara pelayanan publik.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakal oleh Satuan Ke.ja Perangkat Dzrerah yang membidarrgi urusan Organisasi dan Tatalaksana.
(4)Hasil pembinaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dlaporkan kepada Gubernur dan diternbuskan kepada DPRD serta Menterj Pemberclayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indoncsia.

Pasal 9

(1)Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh: a- pengawas internal dan;
1. b.pengawas eksternal {2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
2. a.penyelenggara; dan
3. b.Satuan Kerja PeraDgkat Daerah yang membidangi pengawasan_
(3)Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b dilakukan oleh:
1. a.masyarakat;
2. b.DPRD: dan
3. c.(lmbLidsman.

Pasal 10

(1)Penyelenggara yang melakukan tindakan penyimpangan atau pengabaian terhadap wewenang, prosedur dan substansi sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dapat dikenakan szrnksi administratif.
(2)Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksLrd pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…