DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 Maret 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Manajemen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M Yunus Bengkulu. Dimuat ketentuan umum, ruang lingkup, kedudukan dan status, pengadaan pegawai non pns, pengangkatan, surat perjanjian kerja dan pernyataan kerja, cuti, pelanggaran disiplin dan sanksi, jaminan sosial tenaga kerja dan kesejahteraan pegawai non pns, keselamatan dan kesehatan kerja, program pengembangan sumber daya manusia, netralitas pegawai non pns, pensiun dan pemutusan hubungan kerja, tim evaluasi pegawai non pns, pembinaan dan pengawasan,

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Manajemen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. IVI,Yuntls Bengkulu; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pernbentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28281; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L44, Tarrbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Og Nomor 153, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 54721; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2077 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zOlL Nomor 82, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2074 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a); 2. 3. 4. 5.

6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. YUNUS BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M Yunus Bengkulu yang selanjutnya disingkat dengan BLUD RSUD dr. M Yunus Bengkulu, adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan rawat konsul milik Pemerintah Provinsi Bengkulu.
5.Direktur adalah Direktur BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.
6.Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD dr.M.Yunus Bengkulu yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bekerja pada BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu yang terdiri dari Pegawai Kontrak dan Pegawai Tetap.
7.Pegawai Kontrak adalah Pegawai Non PNS dengan Perjanjian Kerja selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang kembali yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur.
8.Pegawai Tetap adalah Pegawai Non PNS dengan perjanjian kerja, yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan Keputusan Direktur.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Gubernur meliputi:

a.kedudukan dan status;
b.pengadaan Pegawai Non PNS;
c.pengangkatan;
d.surat perjanjian kerja dan pernyataan kerja;
e.cuti, pelanggaran disiplin dan sanksi;
f.jaminan sosial dan kesejahteraan Pegawai Non PNS;
g.keselamatan dan kesehatan kerja;
h.program pengembangan sumber daya manusia;
i.netralitas Pegawai Non PNS;
j.pensiun dan pemutusan hubungan kerja;
k.tim evaluasi Pegawai Non PNS;dan
l.pembinaan dan pengawasan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN STATUS

Pasal 3

Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai pegawai BLUD RSUD dr.M.Yunus Bengkulu dapat diangkat dengan status:

a.pegawai kontrak;dan
b.pegawai tetap.

BAB IV

PENGADAAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 4

(1)Pengadaan Pegawai Non PNS merupakan kegiatan untuk mengisi formasi pada BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu berdasarkan analisis kebutuhan.
(2)Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis jabatan.
(3)Direktur menyampaikan analisa kebutuhan sumber daya manusia kepada Gubernur.

Pasal 5

(1)Pengadaan Pegawai Non PNS dilaksanakan melalui seleksi oleh Panitia/ Tim Seleksi Pegawai Non PNS yang ditetapkan oleh Direktur.
(2)Pengadaan Pegawai Non PNS dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman, pengajuan lamaran, penyeleksian sampai dengan pengumuman hasil kelulusan.

Pasal 6

(1)Pengumuman pengadaan Pegawai Non PNS dilakukan melalui papan pengumuman BLUD RSUD dr.M.Yunus Bengkulu dan di media massa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal penerimaan lamaran.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.jumlah dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
2. b.syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
3. c.alamat dan tempat lamaran ditujukan;dan
4. d.batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 7

(1)Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagai berikut:
1. a.mengajukan lamaran kepada Direktur;
2. b.warga Negara Indonesia;
3. c.berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 Tahun pada saat pengajuan lamaran;
4. d.berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
5. e.sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
6. f.tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain;
7. g.tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
8. h.tidak berkedudukan sebagai Calon/Aparatur Sipil Negara;
9. i.mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan; dan
10. j.mempunyai surat tanda registrasi (STR), khusus bagi tenaga kesehatan.
(2). Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, f dan h dikecualikan bagi pelamar yang memiliki keahlian khusus seperti dokter spesialis, dokter sub spesialis dan tenaga ahli khusus lainnya yang ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan tingkat kebutuhan.

Pasal 8

(1)Pengadaan Pegawai Non PNS dilaksanakan dengan seleksi yang meliputi:
1. a.seleksi syarat administrasi;
2. b.ujian tertulis;dan
3. c.wawancara.
(2)Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim seleksi dan diumumkan pada papan pengumuman BLUD RSUD dr.M.Yunus Bengkulu dan di media massa.
(3)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pelamar yang memiliki keahlian khusus seperti dokter spesialis, dokter sub spesialis dan tenaga ahli khusus lainnya.

BAB V

PENGANGKATAN

Pasal 9

(1)Persyaratan yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Pegawai Non PNS meliputi:
1. a.surat lamaran yang ditujukan kepada Direktur;
2. b.fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
3. c.fotocopy Akta Kelahiran;
4. d.surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
5. e.surat keterangan dokter Pemerintah yang menyatakan sehat jasmani dan rohani;
6. f.surat pernyataan tidak sedang terikat Perjanjian Kerja dengan pihak lain yang ditandatangani oleh pelamar;
7. g.surat pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
8. h.surat pernyataan tidak berkedudukan sebagai Calon/ Aparatur Sipil Negara; dan
9. i.melampirkan fotocopy ijazah yang disahkan dan sertifikat keahlian bagi yang memiliki;
(2)Pegawai Kontrak yang telah bekerja paling sedikit 7 (tujuh) Tahun secara berturut-turut dapat diangkat sebagai Pegawai Tetap setelah dilakukan evaluasi kinerja oleh tim.
(3)Pengangkatan Pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Gubernur.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas pertimbangan:
1. a.bidang kerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
2. b.memiliki prestasi kerja yang baik, dedikasi, loyalitas tinggi pada pekerjaan; dan
3. c.tidak melakukan hal-hal yang tercela atau melanggar peraturan yang berlaku.
(5)Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS ditetapkan dengan keputusan Direktur.

BAB VI

SURAT PERJANJIAN KERJA DAN PERNYATAAN KERJA

Pasal 10

(1)Calon Pegawai Non PNS yang akan diangkat wajib menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan Surat Pernyataan Kerja.
(2)Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
1. a.nama, alamat BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu;
2. b.nama, jenis kelamin, umur dan alamat pegawai;
3. c.jenis pekerjaan;
4. d.tempat pekerjaan;
5. e.besaran gaji;
6. f.hak dan kewajiban;
7. g.jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja;
8. h.tempat dan tanggal Perjanjian Kerja dibuat;
9. i.keterangan mengenai ingkar janji (cidra janji) dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
10. j.tanda tangan para pihak dalam Perjanjian Kerja;
11. k.bermeterai cukup, dibuat rangkap 2 (dua).

Pasal 11

(1)Surat Pernyataan Kerja dibuat secara tertulis oleh Pegawai Non PNS yang isinya sekurang-kurangnya memuat:
1. a.kesediaan dan kesanggupan untuk mematuhi aturan yang ditentukan oleh RSUD dr. M. Yunus Bengkulu;dan
2. b.tidak menuntut untuk diangkat secara langsung sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(2)Surat Pernyataan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani di atas materai secara bersama oleh Direktur dengan Pegawai Non PNS.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…