DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni. Tata cara penerbitan dan pengajuan SPM dan SP2D Tunjangan Ketiga Belas mengikuti sistem dan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Gubemur tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pembayaran Tunjangan Ketiga Belas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturan GubernurBengkulutentangTeknisPemberianGajiAtau TunjanganKetigaBelasYangBersumberDariAnggaran PendapatanDanBelanjaDaerah; 1.Undang-Undang·Nomor9Tahun1967 tentang PembentukanPropinsiBengkulu[LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun1967Nomor19,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor2828); 2.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014·Nomor244,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimana telah diubahbeberapakali,terakhirdenganUndang-Undang Nomor·9 Tahun2015.tentang PerubahanKeduaAtas Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegarakepublikIndonesia Tahun2015Nomor58,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5679); http://jdih.bengkuluprov.go.id 2 3.PeraturanPemerintahNomor20Tahun1968 tentang BerlakunyaUndang-UndangNomor9 Tahun1967dan PelaksanaanPemerintahandiPropinsiBengkulu(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun1968Nomor34, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 2854); 4.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2019Nomor42,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6322); 5.PeraturanPemerintahNomor19Tahun2016tentang PemberianGaji, PensiunAtauTunjanganKetigaBelas KepadaPegawaiNegeri Sipil,PrajuritTentaraNasional Indonesia,AnggotaKepolisianNegaraRepublikIndonesia, PejabatNegaradanPenerimaPensiun atauTunjangan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2016Nomor 115,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5888)sebagaimanatelahdiubahbeberapakali, terakhirdenganPeraturanPemerintahNomor35Tahun 2019tentangPerubahanKetigaAtasPeraturanPemerintah Nomor19Tahun2016tentangPemberianGaji, Pensiun atauTunjanganKetigaBelasKepadaPegawaiNegeri Sipil, PrajuritTentaraNasionalIndonesia, AnggotaKepolisian NegaraRepublikIndonesia,PejabatNegaradanPenerima Pensiun atauTunjangan(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2019Nomor92); 6.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015 tentangPembentukanProdukHukumDaerah(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor2036) sebagaimana telahdiubahdenganPeraturanMenteri DalamNegeriNomor120Tahun2018 tentang Perubahan AtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun 2015tentang PembentukanProdukHukumDaerah(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2018Nomor157); http://jdih.bengkuluprov.go.id 3 MEMUTUSKAN: PERATURANGUBERNURTENTANGTEKNISPEMBERIAN GAJIATAUTUNJANGANKETIGABELASYANG BERSUMBERDARIANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJADAERAH.

Pasal 1

DalamPeraturanGubemuriniyang dimaksuddengan: 1.PemerintahDaerahyang selanjutnyadisebutPemdaadalah PemerintahProvinsiBengkulu. 2.GubernuradalahGubernurBengkulu. 3.PegawaiNegeriSipilyangselanjutnyadisingkatPNSadalah warganegaraIndonesiayangmemenuhsyarattertentu, diangkatsebagaiPegawaiAparaturSipilNegarasecara tetapolehpejabatPembinakepegawaianuntukmenduduki jabatanpemerintahan. 4.PejabatNegaraadalahGubernurBengkuludanWakil GubemurBengkulu. 5.AnggotaDewanPerwakilanRakyatDaerahyang selanjutnya disingkatAnggotaDPRDadalahKetua,WakilKetua,dan AnggotaDewanPerwakilanDaerahProvinsiBengkulu. 6.AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahyang selanjutnya disingkatAPBDadalahAnggaranPendapatandanBelanja DaerahProvinsiBengkulu. 7.SuratPerintahMembayaryangselanjutnyadisingkatSPM adalahdokumenyang diterbitkanolehPengguna Anggaran/KuasaPenggunaAnggaran(PA/KPA)atau pejabatlainyang ditunjuk untukmencairkandanayang bersumberdari APBD.

8.SuratPerintahPencairanDanayangselanjutnyadisingkat SP2Dadalahsuratperintahyang diterbitkanoleh BendaharaUmumDaerah(BUD)/KuasaBendaharaUmum Daerah(BUD)untukpelaksanaanpengeluaran atas beban AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBD) berdasarkanSPM.
9.BadanPengelolaanKeuanganDaerahyang selanjutnya disingkatBPKDadalahBadanPengelolaanKeuangan DaerahProvinsi Bengkulu.

Pasal 2

(1)PNS, PejabatNegara danAnggotaDPRD diberikan http://jdih.bengkuluprov.go.id 4 TunjanganKetigaBelas.
(2)PNSsebagaimanadimaksudpadaayat(1)termasuk: a.PNSyang diperbantukanpadaInstansiPemerintahdi luarPemdayanggajinyadibayarkanolehPemda;dan b.CalonPNSPemerintahProvinsiBengkulu.
(3)PNS sebagaimanadimaksudpadaayat(1)tidak termasuk PNSyangsedang menjalanicutidiluar tanggunganNegara atauyangdiperbantukandiluarinstansiPemerintah.

Pasal 3

(1)TunjanganKetigaBelasbagiPNS,PejabatNegaradan AnggotaDPRDdiberikansebesarpenghasilanpadabulan Juni.
(2)Dalam halpenghasilanpadabulanJuni sebagaimana dimaksudpadaayat(1)belumdibayarkansebesar penghasilanyang seharusnyaditerimakarenaberubahnya penghasilan,kepadayangbersangkutan tetapdiberikan selisihkekuranganTunjanganKetigaBelas.
(3)Penghasilansebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputi GajiPokok,tunjangankeluarga,tunjanganjabatan atau tunjangan umumdantunjangankinerja.
(4)Tunjanganjabatansebagaimanadimaksudpadaayat(3) meliputi: a.tunjanganjabatanstruktural;dan b.tunjanganfungsional.
(5)Besaranpenghasilansebagaimanadimaksudpadaayat(1) tidaktermasukjenis tunjanganbahaya,tunjanganresiko, tunjanganpengamanan,tunjanganprofesiatautunjangan khususgurudanatau tunjangankehormatan,tambahan penghasilanbagiguruPNS,insentif khusus,tunjangan pengelolaan arsipstatisbagi PNS dilingkunganPemerintah ProvinsiBengkulu,tunjanganbahaya radiasi bagipekerja radiasi,tunjangan resikobahayakeselamatandan kesehatandalampenyelenggaraanpersandian,tunjangan pengamanan persandian, penghasilanlaindiluargaji pokok,tunjangan keluarga,tunjanganjabatan atau tunjangan umum dan tambahan penghasilandan tunjanganlain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atauinsentif yang http://jdih.bengkuluprov.go.id 5 ditetapkandenganPeraturanPerundang-undangandan penghasilanlaindiluarsebagaimanadimaksudpadaayat
(3).
(6)Penghasilansebagaimanadimaksudpadaayat(3)tidak dikenakanpotonganrurandan/ataupotonganlain berdasarkanketentuanperaturanperundang-undangan.
(7)Penghasilansebagaimanadimaksudpadaayat(3)dikenakan pajakpenghasilansesuaidenganketentuanPeraturan Perundang-undangandanditanggungolehPemerintah.

Pasal 4

(1)PemberianTunjanganKetigaBelassebagaimanadimaksud dalamPasal2ayat(1)dibayarkanpadabulanJuli.
(2)DalamhalpemberiantunjanganKetigaBelas sebagaimanadimaksudpadaayat(1)belumdapat dibayarkan, makapembayarandapatdilakukanpadabulan- bulanberikutnyapadaTahunAnggaran2019.

Pasal 5

(1)Penerimagaji terusandariPNSatauPejabatNegarayang meninggalduniaatautewasdiberikan tunjanganketigabelas sebesarpenghasilangaji terusanyangditerimapadabulan Juni.
(2)PenerimagajidariPNSatauPejabatNegarayang dinyatakan hilang diberikan tunjanganketigabelassebesarpenghasilan yang diterimapadabulanJuni.

Pasal 6

(1)PejabatPenandaTanganSPMmengajukanSPMTunjangan KetigaBelaskepadaBPKD.
(2)SPMTunjanganKetigaBelassebagaimanadimaksud pada ayat(1)dibuatsecaraterpisahdenganmenggunakanjenis SPM,yang terdiridari: a.SPMTunjanganKetigaBelas untukpembayarangaji pokok,tunjangan keluarga,tunjanganjabatan atau tunjangan umum;dan b.SPMTunjanganKetigaBelas untukpembayaranAnggota DPRD.
(3)SPMTunjaganKetigaBelasdibuat tersendiridan terpisah dari SPM gajibulanan.
(4)JenisSPM sebagaimana dimaksud pada ayat(2), termasuk http://jdih.bengkuluprov.go.id 6
(5)digunakan untukpembayaran kekuranganataususulan pernbayaranTunjanganKetigaBelas.

Pasal 7

PenerbitanSuratKeteranganPenghentianPembayaranbagiPNS yangmengalamimutasipindahagardicantumkanketerangan pembayaranTunjanganKetigaBelastelahdibayarkan atau belumdibayarkan.

Pasal 8

TatacarapenerbitandanpengajuanSPMdanSP2DTunjangan KetigaBelasmengikutisistemdanproseduryangtelahdiatur dalamPeraturanGubemurtentangSistemDanProsedur PengelolaanKeuanganDaerah.

Pasal 9

PembayaranTunjanganKetigaBelasdibebankanpada AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahProvinsiBengkulu.

Pasal 10

PeraturanGubemurBengkuluini mulaiberlakupadatanggal diundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturanGubemurinidenganpenempatannya dalamBeritaDaerahProvinsiBengkulu. DitetapkandiBengkulu padatanggal21Mei2019 GUBERNURBENGKULU, ttd. H.ROHIDINMERSYAH DiundangkandiBengkulu padatanggal 21Mei2019 SEKRETARISDAERAH PROVIN SI BENGKULU, ttd. NOPIANANDUSTI BERITADAERAH PROVINS! BENGKULU TAHUN 2019NOMOR9 engan aslinya UM DAN HAM, o, http://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…