DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

1.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28281;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang cipta Kery'a (Lembaran Negc.ra Republik Indonesia Tahun 2o2o Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Mengingat
3.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2o2I tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas KepadaAparaturNegara,Pensiunan,PenerimaPensiun' danPenerimaTunjanganTahun2a2l(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 108);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukanFrodukHukumDaerah(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor20S6| sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2ol9 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukanProdukHukumDaerah(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2OLgNomorl5T); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-
2.Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3.PejabatNegaraadalahGubernur,WakilGubernur'serta pejabatnegaralainnyayangditentukanolehperaturan perundang-undanga::' 4.AnggotaDewanPerwakilanRakyatDaerahyangselanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi' 5.CalonPegawaiNegeriSipilyangselanjutnyadisebutcPNs adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan calon pegawai Negeri sipil tahap pertama dan calon Pegawai Negeri Sipilbelummengikutikewajibanuntukmemenuhisyarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 1OO 7o' 6.PegawaiPemerintahdenganPerjanjianKerjayangselanjutnya disebutPPPKad.alahwargaNegaralnd.onesiayangmemenuhi syarattertentu,.yangdiangkatberdasarkanperjanjiankerja untukjangkawaktutertentuda]amrangkamelaksanakan tugas Pemerintahan.
7.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri' B.SuratPerinta}rMembayaryangselanjutnyadisingkatSPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban Pengeluaran DPA-OPD'

g.surat perintah pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2Dadalahdokumenyallgdigunakansebagaidasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/ KBUD berdasarkan SPM.

Pasal 2

(t} PNS, Calgn PhIS, fujabat Negarz., Pimpinan dan Arrgota DPRD, PPPK, Pimpinan Badan Layanan umum Daerah dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur sipil Negara yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan I-ayanan umum Daerah diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

(2)Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.pada saat Peraturan Gubernur ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terusmeneruspalingsingkatselamal(satu)tahunsejak pengangkatan atau pend antanganan perj anj ian ked a; c.pendanaanbelanjapegawainyadibebankankepadaanggaran pendaPatan dan belanja daerah;
3. d.diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telahmenand.atanganiperjanjiankerjasesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan'
(3)Dalam hal Pegawai Non-Pegawai Aparatur sipil Negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksudpadaayat(5)hurufb,TunjanganHariRayadan/atau Gaji Ketiga Belas d'apat diberikan apabila: a.telahmenandatanganiperjanjiankerjadenganpejabatyang memilikikewenangansesuaiketentuanperaturan perundang-undangandandalamperjanjiankerjadimaksud telah dinyatakan berhak menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas;atau
1. b.telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam suratkeputusanpengangkatannyasesuaidenganketentuan peraturan Perundang-undangan' {4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS:
2. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
3. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negerimaupundiluarnegeriyanggajinyadibayaroleh instansi temPat Penugasan'

Pasal 3

(li Tunjarlgan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS' PPPK' dan Pejabat Negara, terdiri atas:

a.gaji Pokok;
b.tunjangan keiuarga;
c.tunjangan Pangan; dan
d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum'

(2)TunjanganHariRayadanGajiKetigaBelasbagiCalonPNS terdiri atas:
1. a.B0 7o (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan Pangan; dan
4. d.tunjangan umum'
(3)TunjanganHariRayadanGajiKetigaBelasbagiPimpinandan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah' paling banyak sebesarakumulasidariuangRepresentasi,Tunjangan Keluarga,danTunjanganJabatanPimpinandanAnggota DewanPerwakilanRakyatDaerahsesuaidenganketentuan peraturanperundang-undanganyangmengaturhakkeuangan danadministratifPimpinandanAnggotaDewanPerwakiian Rakyat Daerah. (a)TunjanganHariRayadanGEiKetigaBelasbagiPimpinan Bad.anLayananUmumDaerahdanPegawaiNon-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan UmumDaerahpalingbanyaksebesarTunjanganHariRaya dan Gaji Ketiga Belas yang d.iberikan Kepada PNS pada Badan LayananUmumDaerahtersebutyangperingkatjabatannya atau gradenYa setara.
(5)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksuddalamPasal2ayat(1)tidaktermasuk:
1. a.tambahan Penghasilan Pegawai;
2. b.insentif kinerja;
3. c.insentif kerja;
4. d.tunjangan pengelolaan arsip statis;
(1)e.tunjanganbahaya,tunjanganresiko,tunjangankompensasi atau tunjangan lainnya yang sejenis;
1. i.tunjangan Pengamanan;
2. g.tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru;
3. h.tunjangan khusus;dan
4. i.tunjangan selisih penghasilan'

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud daiam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada buian April Tahun 2021. Dalam hal penghasilan bulan April sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diba5zarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yangbersangkutantetapdiberikanselisihkekurangan Tunjangan Hari RaYa. (3}TunjanganHariRayasebagaimanadimaksudpadaayat(1) dibayarkanpalingcepatlo(sepuluh)harikerjasebelum tanggal hari raYa. (a) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah Hari RaYa'

Pasal 5

(l)GajiKetigaBelassebagaimanadimaksuddalamPasal2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2O2L '

(2)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1}belumdapatdibayarkan,GqiiKetigaBelasdapatdibayarkan setelah bulan Juni 2021'
(3)GajiKetigaBelassebagaimanadimaksudpadaayat(1) besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2A21-
(4)Dalam hal penghasilan pada bulan juni belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnyapenghasilan,kepadayangbersangkutantetap diberikan selisih kekurangan Gqii Ketiga belas'
(2)

Pasal 6

(liTunjanganHariRal,adanGajiKetigaBelassebagaimana d.imaksud dalam Pasal 2 ayat (ll tidak dikenakan potongan iurand'anfataupotonganlainberdasarkanketentuan peraturan Perundang-undangan'

(2)TunjanganHariRayadanGajiKetigaBeiassebagaimana dimaksudpadaayat(1)dikenakanpajakpenghasiiansesuai denganketentuanPeraturanPerundang-undangandan ditanggung Pemerintah Daereh'
(3)Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana yang d'imaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya'

Pasal 7

Tata cara penerbitan dan pengajuan SPP' SPM' dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku'

Pasal 8

Fendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bersumberdariAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah

Pasal 9

fu.da saat Feratur:an Gubernur int mulai bedaku, furaturan Gubernur Bengkulu Nomor 11 Tahun 2o2O tentang Teknis pemberian Tunjangan Hari Raya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2a2o Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku' pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2o2O tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Atau Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri sipil Di Lingkungan Pemerintah Frovinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2A2O Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. III {2)

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…