DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS RETRIBUSI BAB III PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB V MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG BAB VI TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBATALAN BAB VII TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN BAB VIII TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan RetHbusi Jasa Umum;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Mengingat Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Inmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan I£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 1); P https://jdih.bengkuluprov.go.id
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842):
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); https://jdih.bengkuluprov.go.id
10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu.
4.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6.Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu. https://jdih.bengkuluprov.go.id
8.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
9.Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10.Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut PD Pemungut adalah Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang melakukan pemungutan Retribusi sesuai bidang dan kewenangannya.
11.Kepala Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut Kepala PD Pemungut adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang melakukan pemungutan Retribusi sesuai bidang dan kewenangannya.
12.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13.Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14.Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. https://jdih.bengkuluprov.go.id
15.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
16.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
17.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19.Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi
20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang.
22.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang. https://jdih.bengkuluprov.go.id
23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
24.Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
25.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh organisasi perangkat daerah atau unit organisasi perangkat daerah pada organisasi perangkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
26.Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
27.Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
28.Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan dalam bentuk uang dibarikan kepada Instansi yang melaksanakan pemungutan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi. https://jdih.bengkuluprov.go.id
29.Kedaluwarsa adalah suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
30.Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian Surat Tagihan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
31.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu tanda pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah
32.Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan kesehatan. https://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB III

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

Pelaksanaan pemungutan Retribusi diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala PD pemungut.

Pasal 4

Kepala PD pemungut bertugas dan bertanggungjawab untuk:

a.mengusulkan Bendahara Penerima dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
b.melakukan inventarisasi obyek Retribusi;
c.melaksanakan pemungutan Retribusi;
d.melaksanakan koordinasi dalam melakukan pemungutan Retribusi; dan
e.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf d kepada Gubernur.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

Tata cara pemungutan retribusi meliputi:

a.pendaftaran dan pendataan obyek Retribusi;
b.penetapan Retribusi;
c.penagihan Retribusi;
d.pembayaran Retribusi; dan
e.pembukuan dan pelaporan Retribusi.

Pasal 6

(1)Wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan Retribusi dari Pemerintah Daerah wajib mengajukan permohonan dan menyampaikan SPTRD berdasarkan jenis obyek Retribusi. https://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdomisili di Daerah atau di luar Daerah.
(3)SPTRD atau surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
(4)Bentuk formulir SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Jangka waktu pengembalian formulir SPTRD atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penerimaan formulir SPTRD atau surat permohonan oleh wajib Retribusi

Pasal 8

(1)Berdasarkan SPTRD atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Apabila terjadi kelalaian dan/atau keterlambatan penyampaian kembali SPTRD dari wajib Retribusi, maka PD Pemungut yang melakukan pemungutan Retribusi menerbitkan SKRD dengan ketetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
(4)SKRD dan/atau SKRDKBT ditandatangani oleh petugas penetapan yang ditunjuk oleh Kepala PD Pemungut. https://jdih.bengkuluprov.go.id
(5)Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
(6)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(7)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
(8)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
(9)Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(10)Bentuk formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Penetapan Retribusi Daerah dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), antara lain:
1. a.karcis;
2. b.kupon;
3. c.kartu langganan;
4. d.Tagihan BLUD;
5. e.Surat Pemberitahuan Pembayaran dari Aplikasi Layanan atau Perizinan Elektronik. https://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Gubernur sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah.
(3)Sarana pemungut Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
1. a.logo pemerintah daerah;
2. b.nama badan/dinas/unit/satuan kerja pemungut retribusi daerah;
3. c.nomor dan seri;
4. d.nilai nominal; dan
5. e.nomor dan tahun peraturan daerah.
(4)Sarana Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah penggunaannya setelah dibubuhi cap oleh Badan Pendapatan Daerah.
(5)Setiap badan/dinas/unit/satuan kerja pemungut retribusi daerah harus mengajukan permintaan sarana pemungut retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dan permintaan tersebut harus memuat sekurang- kurangnya:
1. a.jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
2. b.nilai nominal;
3. c.nomor dan seri; dan
4. d.keterangan lain bila dianggap perlu:
(6)Badan Pendapatan Daerah mencatat, membukukan sarana pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)sebelum diserahkan kepada badan/dinas/unit/satuan kerja pemungut retribusi.

Pasal 10

Kepala PD Pemungut dapat menerbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan apabila:

a.Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD, dan SKRDKBT setelah jatuh tempo pembayaran tidak dibayar; https://jdih.bengkuluprov.go.id
b.dari hasil penelitian SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
c.wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga.

Pasal 11

(1)Pengeluaran Surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(2)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
(3)Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala PD Pemungut.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…