DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Persentase Bagi Hasil Pembayaran Bagi Hasil

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Persentase Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Antara Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2Ol7;

1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun t967 tentaqg Pembentukan Propinsi Bengkulu {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828};
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2AO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 1 1 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al+ tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedr.ra Ata.s Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Mengrngat : lh/ http://jdih.bengkuluprov.go.id 5. 1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun L967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Repubtrik Indonesia Nornor 285a); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor l4O, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nornor a57 8l; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutsn Pdak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 119 Tambahan Ixmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 516U; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2AL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL6 Nomor L44, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peratura:r Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20 1 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 24fi Nomor 310); Perattrran Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 20ll tentang Pajak Daerah Frovinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2Al1 Norlror 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Proyinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2Ol1 tentang Pqiak Daerah Provinsi Bengkulu(Lernbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2AL4 Nomor 6); Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2AL2 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun zOLl tentang Pqiak Daerah Provinsi Bengkulu {Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2AL2 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2Ol2 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun zA11 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu ?ahun 2015 Nomor 3); 6. 7- 10. 11. 9. 12. lrJ http://jdih.bengkuluprov.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Bengkulu.
4.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6.Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
7.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
8.Penerimaan Bersih adalah jumlah keseluruhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setelah dikurangi Insentif Pemungutan.

BAB II

PERSENTASE BAGI HASIL

Pasal 2

Persentase Bagi Hasil PKB antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah KabupatenlKota ditetapkan sebagai berikut: a.7Oo/o (tqiuh puluh persen) untuk Pernerintah Daerah Provinsi; dan

b.30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota..

Pasal 3

Persentase Bagi Hasil PKB sebmrya:r. 3Oo/a {tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dibagi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut: a.3Oo/o (tiga puluh persen) dibagi rata per Kabupaten/Kota;dan b.7OCI/o (tujuh puluh persen) dibagi berdasarkan potensi jumlah Kendaraan Bermotor KabupatenlKota.

Pasal 4

Perhitungan penerimaan bagi hasit PKB sebagaimana dimaksud Pasal 3, tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB III

PSMBAYARAN BAGI HASIL

Pasal 5

{1} Bagi Hasil Pajak untuk pemerintah Kabupatenf Kota sebagaimana dimaksr.ld dalam pasal 4, dibaya.r setiap 3 {tiga} buian sesuai denga_rr realisasi penerimaafl yarg disetorkan danlatau masuk ke Kas Pemerintah Daerah provinsi Bengkulu setelah dikurangi insentif pemungutan pajak. {2J ,{pabila hasil penerimaan pKB pada Tahun Anggaran bedalan inelampaui target yasLg ditetapka_n dalam Angga"ran pendapata-r: dan Belanja Daerah Tatmn Anggaran ya,x\g bereangkutar., *eaka bagian Kabupaten / IKata, aka:r diperhitr:ng&an pada Tahun Anggaran berikutnya. {3} trembayaran Dana Bagi Hasil pKB untuk K-a.bupaten/7{*ta dilaksanaka-u oleh Badan Pengelolaan Keuarigan Daerah provinsi Bengkulu Berdasarkan Realisasi penerimaan tsagr Hasil pKB.

BAB IV

KNTENTUAN PENU?UP

Pasal 6

Dengan ditetapkannya peratura* Gubernur ini apabila terjadi selisih atas perhitungan bagi hasitr penerimaan PKB yang telah diperhitungkan pada triwulan sebelumnya maka diperhirungkan pada triwulan berikutnya.

Pasal 7

Perafuran Gubernur ini rn,iai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangaa Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provin*i Bengkulu" Ditetapkan di Bengkulu pada tanggai 3 April ZOLT GUBERNUR BENGKULU, ftd. H. RIDWAN MUKTI Dierndangkan di Bengkult: pada tanggal 3 April ZAff Plt. SEKRETARIS DAERAH PROYINSI BENGKULU ASISTEN PEREKCNCIMIAN DAN PEMBA}{GUNAI{, ftd. H. SUDO?O A DAERAH PROVINSI BET{GKULU TAHUN sesuai dengan aslinya BIRO HUKUII{, bina ?k"I h{. 9dl[6-rr 3 W92A2 1 003 2AL7 tdoMoR q http://jdih.bengkuluprov.go.id L,qMPIRANPBRATURAN GUtsERNUR BENOKUI-UNOMOR 9 TAI-IUN 2017 TENTANGPERSENTASE PEMBAGTAN HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ANTARA pEI\,IERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN,{NGOAHAN 201? PERSENTASE PEMBAGIAI! HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ANTARA P!)MERINTAI{ DANRAH DAI,AM PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2017 OUEERNUR BENGKULU, trd. H. RIDWAN MUKTI No KAEUPATENIKOTA Sebesar 3O%r dibagi rata per Kahrrnsten ll{nt Sebesar 7006 dibagi berdasarkan potens[ Juurlah Kendaraan Bermotor Kabupatenl Kota Junalah Pernbagian Masing-masing KRrhunaten /Xnto I 2 a 4 5 6 2=d-*6 12345678I10 KOTA BENGKULUtsANOKIILU UTARA BENGKULU SEI.ATAN BENOKULU TENGAHREJANG LEBONCLEBONGI{EPAHLAI,IG$OLUMAI{AURMUKO.MUKO 30o/o : L0 30Yo : 10 30%: 10 30?o: 1O 30%: 1O 30o/o : LO 30Vo: 1O 30%: 10 3O%: 10 3096 : IO 3%3a/o3%3%3o/o30,/o3o/o3o/o3Ytr36/o 141,802 Unit 54,501 Unit 36,412 Unit 17,833 Unit 41,460 l-lnit 14,246 Unit 24,388 Unit 32,671 Unit 16,821 Unit 31,$04 Unit 411,?88 Unit X 7Aa/a - 411,788 Unit X Toa/o * 411,788 Unit X 70Yo * 411,?88 Unit X ?0% = 41L,788 Unit X 7Ao/s * 411,788 Uait X YAo/a * 411,788 Unit X 7Ao/a * 411,788 Unit X 7Ao/o * 411,788 Unit X TeVo * 4i1,788 Unit X 7Aa/o = 24.lAo/a 9.284/o6.19%3.03*/o7.05o/o2.42%.1.15%5.55%2.860/o5.3?% 27.LOo/al2.28Vo9.190./o6.03%10.05Yo5.420y'o7.15o/o8.55%5.860/o8.376/o JUMI"AH 3OYo 411,788 Unit 70.00% 10O.OO9o ess aslirya. http://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Persentase Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Antara Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2Ol7;

1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun t967 tentaqg Pembentukan Propinsi Bengkulu {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828};
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2AO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 1 1 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al+ tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedr.ra Ata.s Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Mengrngat : lh/ http://jdih.bengkuluprov.go.id 5. 1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun L967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Repubtrik Indonesia Nornor 285a); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor l4O, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nornor a57 8l; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutsn Pdak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 119 Tambahan Ixmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 516U; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2AL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL6 Nomor L44, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peratura:r Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20 1 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 24fi Nomor 310); Perattrran Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 20ll tentang Pajak Daerah Frovinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2Al1 Norlror 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Proyinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2Ol1 tentang Pqiak Daerah Provinsi Bengkulu(Lernbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2AL4 Nomor 6); Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2AL2 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun zOLl tentang Pqiak Daerah Provinsi Bengkulu {Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2AL2 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2Ol2 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun zA11 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu ?ahun 2015 Nomor 3); 6. 7- 10. 11. 9. 12. lrJ http://jdih.bengkuluprov.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Bengkulu.
4.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6.Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
7.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
8.Penerimaan Bersih adalah jumlah keseluruhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setelah dikurangi Insentif Pemungutan.

BAB II

PERSENTASE BAGI HASIL

Pasal 2

Persentase Bagi Hasil PKB antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah KabupatenlKota ditetapkan sebagai berikut: a.7Oo/o (tqiuh puluh persen) untuk Pernerintah Daerah Provinsi; dan