DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah di Provinsi Bengkulu. Dimuat ketentuan umum, maksud dan tujuan, azas, ruang lingkup, kedudukan, kewenangan, mekanisme, kebijakan dan strategi, pengelolaan, sumber daya manusia, kelembagaan dan koordinasi, kerjasama dan kemitraan, peran masyarakat dan dunia usaha, insentif dan disintensif, sanksi, pembinaan dan pengendalian, pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Benglnrlu tentang Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah di Provinsi Bengftrrlu; Undang-Undang Nomor g Tahun 1967 tentang Pembenhrkan Propinsi Benglmlu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L997 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Undang-Undang Nomor L6 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); Menimbang : a. Mengingat : 1. d. 2.

3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11.Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah;
12.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
13.Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 56); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM SATU DATA UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
5.Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bengkulu.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bengkulu.
7.Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
8.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9.Metadata adalah informasi dari suatu data dalam format dan struktur yang distandarisasi untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan atau memudahkan cara untuk mencari, menggunakan atau mengelola informasi dari data yang bersangkutan.
10.Pengelolaan Data adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.
11.Sistem Satu Data adalah tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dibangun berdasarkan kaidah atau prinsip statistik yang digunakan oleh semua pihak dan dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan Daerah.
12.Forum Satu Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik Daerah, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati kesatuan data, penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.
13.Data Statistik adalah sekumpulan data berupa angka-angka yang dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram, dan selanjutnya dianalisa dan ditarik kesimpulan.
14.Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional dan/atau makro.
15.Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
16.Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.
17.Keterbukaan Data adalah data yang dapat diakses dan digunakan secara bebas serta dipublikasi ulang kepada siapapun dengan keharusan menyebutkan siapa penciptanya dan berbagi dengan lisensi yang sama.
18.Azas Kepastian Hukum adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.
19.Azas Keterpaduan adalah bahwa penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan.
20.Azas Keakuratan adalah bahwa semua kegiatan statistik harus diupayakan untuk menghasilkan data statistik yang seksama, cermat, tepat, dan benar.
21.Azas Kemanfaatan adalah kegiatan Sistem Satu Data dilaksanakan untuk kebutuhan pembangunan Daerah.
22.Azas Kemutakhiran adalah bahwa data statistik harus dapat menggambarkan fenomena dan atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru.
23.Azas Aksesibilitas adalah bahwa data statistik harus dapat dengan mudah dijangkau oleh semua pihak, baik Pemerintah maupun masyarakat dalam usaha pembangunan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas serta pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan data pembangunan Daerah yang akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 3

Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah ditujukan untuk:

a.memiliki satu basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
b.menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Provinsi, Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan;
c.menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif;
d.mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan;
e.menghasilkan informasi pembangunan yang akurat; dan
f.memenuhi hak publik, menumbuhkan inovasi dan peran serta masyarakat dengan memanfaatkan keterbukaan data.

BAB III

AZAS

Pasal 4

Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah berazaskan:

a.kepastian hukum;
b.keterpaduan;
c.keakuratan;
d.kemanfaatan;
e.kemutakhiran; dan
f.aksesibilitas.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Sistem Satu Data, meliputi:

a.kedudukan;
b.kewenangan;
c.mekanisme;
d.kebijakan dan strategi;
e.pengelolaan data;
f.sumberdaya manusia;
g.kelembagaan dan koordinasi;
h.kerjasama dan kemitraan;
i.peran masyarakat dan dunia usaha;
j.larangan;
k.insentif dan disinsentif;
l.sanksi;
m.pembinaan dan pengendalian;dan
n.pembiayaan.

BAB V

KEDUDUKAN

Pasal 6

Kedudukan Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan:

a.penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan berbasis data yang akurat; dan
b.koordinasi untuk perencanaan pembangunan multipihak.

BAB VI

KEWENANGAN

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan Sistem Satu Data, meliputi :

a.kerjasama dalam pengelolaan data pembangunan;
b.penetapan standar pengelolaan data pembangunan;
c.fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data; dan
d.pengelolaan data pembangunan.

BAB VII

MEKANISME

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah membangun Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah.
(2)Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang terkoneksi di tingkat:
1. a.Desa/Kelurahan;
2. b.Kecamatan;
3. c.Kabupaten/Kota;
4. d.Perangkat Daerah;
5. e.Instansi Vertikal;
6. f.Perguruan Tinggi;
7. g.Badan Usaha Milik Daerah; dan
8. h.Pemangku kepentingan lainnya.
(3)Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses data melalui Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah.

BAB VIII

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 9

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan sistem satu data adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

Strategi pengelolaan sistem satu data adalah :

a.penyusunan konsepsi dasar pengelolaan sistem satu data untuk pembangunan daerah;
b.pengembangan metodologi pengelolaan sistem satu data untuk pembangunan daerah;
c.pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola data;
d.pembentukan forum satu data;
e.pembangunan sistem data base tunggal;
f.peningkatan sumberdaya manusia pengelola data pembangunan;
g.pengembangan dan pengintegrasian sistem satu data;dan
h.publikasi hasil pengolahan data pembangunan.

BAB IX

PENGELOLAAN

Pasal 11

(1)Data Statistik untuk Pembangunan Daerah terdiri dari:
1. a.statistik dasar;
2. b.statistik sektoral; dan
3. c.statistik khusus.
(2)Selain data statistik untuk pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam:
1. a.data yang dapat dipublikasikan;dan
2. b.data yang bersifat rahasia.
(3)Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…