DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

SISTEM PEMERTNTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturan GubernurBengkulutentangSistemPemerintahan BerbasisElektronikPemerintahProvinsi Bengkulu;

1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor9Tahun1967 tentang PembentukanPropinsiBengkulu(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun1967Nomor19,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor2828);
3.Undang-UndangNomor36Tahun1999tentang Telekomunikasi(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun1999Nomor154);
4.Undang-UndangNomor11Tahun2008tentangInformasi danTransaksi Elektronik(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2008Nomor58,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4843)sebagaimana telah diubahdenganUndang-UndangNomor19Tahun 2016 tentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor11 Tahun2008 tentang InformasidanTransaksiElektronik (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2016Nomor 25),TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5952); http://jdih.bengkuluprov.go.id 5.Undang-UndangNomor14Tahun2008tentang KeterbukaanInformasiPublik(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2008Nomor61,TarnbahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4846); 6.Undang-UndangNomor25Tahun2009tentangPelayanan Publik(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2009 Nomor112,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5038); 7.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentang PembentukanPeraturanPerundang-undangan(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2011Nomor82, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5234)sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-Undang Nomor15Tahun2019tentangPerubahanAtasUndang- UndangNomor12Tahun2011tentangPembentukan PeraturanPerundang-undangan(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2019Nomor183,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6392);
8.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5587),sebagaimana telah diubahbeberapakali,terakhirdenganUndang- UndangNomor1Tahun2022tentangHubungan KeuanganAntaraPemerintahPusatdanPemerintah Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2022 Nomor4,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6757); 9.PeraturanPemerintahNomor20Tahun1968tentang BerlakunyaUndang-UndangNomor9 Tahun1967dan PelaksanaanPemerintahandi Propinsi Bengkulu (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1968Nomor 34,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor2854); 10.PeraturanPemerintahNomor71Tahun2019tentang PenyelenggaraanSistem danTransaksiElektronik (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2019Nomor 185,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6400); 11.PeraturanPresidenNomor95Tahun2018 tentang Sistem PemerintahanBerbasisElektronik(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2018Nomor182;
12.PeraturanMenteri DalamNegeriNomor80Tahun2015 tentang PembentukanProdukHukumDaerah(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor2036) sebagaimana telahdiubahdenganPeraturanMenteri DalamNegeriNomor120Tahun2018(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2019Nomor157); 13.PeraturanMenteriKomunikasi danlnformatikaNomor4 Tahun2016tentangSistem Pengamananlnformasi(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2016Nomor551); http://jdih.bengkuluprov.go.id 14.PeraturanMenteriKomunikasidanInformatikaNomor8 Tahun2019 tentangPenyelenggaraanUrusan PemerintahanKonkurenBidangKornunikasidan Informatika(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2020 Nomor1026); 15.PeraturanMenteriPendayagunaanAparaturNegaradan Reformasi BirokrasiNomor59Tahun2020 tentang PemantauandanEvaluasiSistemPemerintahanBerbasis Elektronik(BeritaNegaraRepublikIndonesiatahun2020 Nomor994); MEMUTUSKAN: PERATURANGUBERNURTENTANGSISTEM PEMERTNTAHANBERBASISELEKTRONIKPEMERINTAH PROVINS!BENGKULU. BABI KETENTUAN UMUM BagianKesatu KetentuanUmum Pasal 1 DalamPeraturanGu bemuriniyangdimaksud dengan: 1.DaerahadalahProvinsiBengkulu. 2.PemerintahDaerah adalahGubernursebagaiunsur penyelenggaraPemerintahanDaerahyang memimpin pelaksanaanurusanpemerintahanyangmenjadi kewenanganDaerahotonom. 3.GubemuradalahGubernurBengkulu. 4.PemerintahDaerahKabupaten/Kota adalahPemerintah DaerahKabupaten/KotadiDaerahProvinsi. 5.PerangkatDaerah adalahPerangkatDaerahProvinsi sebagaiunsurpembantuGubemurdanDewan PerwakilanRakyatDaerahdalampenyelenggaraan UrusanPemerintahanyangmenjadikewenangan DaerahProvinsi.
6.DinasKomunikasi,Informatika,danStatistikProvinsi BengkuluyangselanjutnyadisebutDinas adalah Dinas yang meyelenggarakanurusanpemerintahandibidang komunikasiinformatika,statistik danpersandian Provinsi Bengkulu.
7.SistemPemerintahanBerbasisElektronikyang selanjutnyadisingkatSPBE adalahpenyelenggaraan pemerintahandenganmemanfaatkan teknologi informasi dan komunikasiuntukmemberikanlayanan kepadapenggunaSPBE.
8.TeknologilnformasidanKomunikasiyang selanjutnya disingkatTIKadalah suatuteknik untuk mengumpulkan,menyiapkan,menyimpan,memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi. http://jdih.bengkuluprov.go.id 9.TataKelolaSPBEadalahkerangkakerjayang memastikanterlaksananyapengaturan,pengarahan, danpengendaliandalam penerapanSPBE secara terpadu. 10.ManajemenSPBEadalahserangkaianprosesuntuk mencapaipenerapanSPBEyangefektifefisien,dan berkesinambungan,sertalayananSPBE yang berkualitas. 11.LayananSPBE adalahkeluaranyang dihasilkanoleh1 (satu)ataubeberapafungsiaplikasiSPBEdanyang memilikinilaimanfaat. 12.ArsitekturSPBEadalahkerangkadasaryang mendeskripsikanintegrasiprosesbisnis,datadan informasi,infrastrukturSPBE,aplikasi SPBE,dan keamananSPBE untukmenghasilkanlayananSPBE yangterintegrasi. 13.ArsitekturSPBEPemerintahDaerah adalahArsitektur SPBEyangditerapkandi pemerintahdaerah. 14.PetaRencanaSPBEadalahdokumenyang mendeskripsikan arahdanlangkahpenyiapandan pelaksanaanSPBEyangterintegrasi. 15.PetaRencanaSPBEPemerintahDaerah adalahPeta RencanaSPBE yang diterapkandipemerintahdaerah. 16.ProsesBisnisadalahsekumpulankegiatanyang terstrukturdansalingterkaitdalam pelaksanaantugas danfungsiinstansipusatdanpemerintahdaerah masing-masing. 17.InfrastrukturSPBEadalahsemuaperangkatkeras, pirantilunak,danfasilitasyangmenjadipenunjang utamauntukmenjalankansistem,aplikasi,komunikasi data,pengolahandanpenyimpanandata,perangkat integrasi/penghubung,danperangkatelektronik lainnya.
18.PusatDataadalahfasilitasyangdigunakan untuk penempatan sistemelektronik dan komponenterkait lainnyauntukkeperluanpenempatan, penyimpanan, pengolahan,danpemulihandata. 19.JaringanIntra adalahjaringantertutupyang menghubungkan antar simpul jaringandalamsuatu organisasi. 20.SistemPenghubungLayanan adalahperangkatintegrasi /penghubung untukmelakukanpertukaranLayanan SPBE. 21.AplikasiSPBE adalah satu atau sekumpulanprogram komputerdanproseduryang dirancanguntuk melakukan tugasataufungsi layananSPBE. 22.Aplikasi Umum adalah aplikasiSPBEyangsarna, standar,dandigunakan secarabagipakai olehinstansi pusatdan/atau pemerintahdaerah. 23.AplikasiKhusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan,dandikelolaoleh pemerintah daerahuntukmemenuhi kebutuhan khususyang bukankebutuhanpemerintahdaerah.
24.KeamananSPBE adalahpengendalian keamananyang terpadu dalamSPBE. http://jdih.bengkuluprov.go.id 25.AuditTeknologiInformasidanKomunikasiyang kemudiandisingkatAuditTIKadalahprosesyang sistematisuntukmemperolehdanmengevaluasibukti secaraobjektifterhadapasetteknologiinformasidan komunikasidengantujuanuntukmenetapkantingkat kesesuaian antarateknologiinformasidankomunikasi dengankriteriadan/ataustandaryangtelah ditetapkan. 26.PenggunaSPBEadalahinstansipusat,pemerintah daerah,pegawaiAparaturSipilNegara,perorangan, masyarakat,pelakuusaha,danpihaklainyang memanfaatkanLayananSPBE. 27.NaskahDinasadalahinformasiyangterekamdalam mediaelektroniksebagaialatkomunikasikedinasan yang dibuatdan/ataudikeluarkanolehpejabatyang berwenang diLingkunganPemerintahProvinsi Bengkuludalamrangkapenyelenggaraantugas pemerintahandanpembangunan. 28.NaskahDinasEJektronik adalahinformasiyangterekam dalam mediaelektroniksebagaialatkomunikasi kedinasan,yang dibuatdan/atauditerimaoleh pejabat/pimpinanyang berwenang diLingkungan PemerintahProvinsiBengkulu. 29.TataNaskahDinas adalahpengelolaaninformasi tertulisyangmeliputipengaturanjenis, format, penyiapan, pengamanan,pengabsahan,ditribusidan penyimpanannaskahdinas sertamediayangdigunakan dalam komunikasikedinasan.
30.TataNaskahDinasElektronikyang selanjutnya disingkatTNDEadalahpengelolanNaskahDinassecara elektronikdenganmemanfaatkanteknologiinformasi dankomunikasiuntukkecepatandankemudahan dalam proses pengambilanputusan. 31.AplikasiTNDEadalahsuatusistem pengelolaannaskah dinas,yang dibangundenganmemanfaatkanteknologi informasidankomunikasiuntukkecepatandan kemudahandalamproses pengambilanputusan. BagianKedua MaksuddanTujuan Pasal 2

(1)PeraturanGubemurinidimaksudkan sebagaipedoman dalampenyelenggaraanSPBE dilingkunganPemerintah Provinsisehinggadapatdilaksanakandenganbaik dan berkualitas.
(2)PeraturanGubernurini bertujuanuntuk: a.mewujudkan tata kelolapemerintahanyangefektif, efisien,terbuka,transparan,akuntabel,danbersih sertameningkatkanpelayanpu blik terpaduyang cepat,pasti,danmurahsesuai tuntutan perubahan denganberbasis padaTeknologiInformasi Kornunikasi dalam rangka peningkatanPelayanan Publik dan PelayananNonPublik; http://jdih.bengkuluprov.go.id b.mewujudkansinergiantarPerangkatDaerahdalam penyelenggaraansisteminformasidanlayanan berbasisTeknologilnformasiKomunikasidengan Instansi Pusat,PemerintahProvinsi,Pemerintah Kabupatan/Kota,dan stakeholder terkaitlainnya; BagianKetiga RuangLingkup Pasal 3 RuanglingkupdariPeraturanGubernuriniadalahsebagai berikut: a.TataKelolaSPBE; b.ManajemenSPBE; c.AuditTeknologiInformasidanKomunikasi; d.PenyelenggaraSPBE; e.PercepatanSPBE; f.TataNaskahDinasElektronik;dan g.PemantauandanEvaluasiSPBE. BABII TATAKELOLASISTEMPEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BagianKesatu

Pasal 4

(1)TataKelolaSPBEbertujuanuntukmemastikan penerapanunsur-unsurSPBEsecara terpadu.
(2)Unsur-unsurSPBE sebagaimanadimaksudpadaayat
(1)meliputi; a.arsitekturSPBE; b.peta rencanaSPBE; c.rencanadan anggaranSPBE; d.prosesbisnis; e.datadaninformasi; f.infrastrukturSPBE; g.aplikasi SPBE; h.keamananSPBE;dan i.layananSPBE. BagianKedua ArsitekturSistemPemerintahanBerbasisElektronik PemerintahDaerah Pasal 5
(1)ArsitekturSPBEPemerintah Daerahdisusundengan berpedoman padaArsitekturSPBENasional dan RencanaPembangunan JangkaMenengahDaerah.
(2)ArsitekturSPBEPemerintahDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disusun untuk jangkawaktu5 (lima)tahun. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(3)ArsitekturSPBEPemerintahDaerahditetapkanoleh Gubernur.
(4)UntukmenyelaraskanArsitekturSPBEPemerintah DaerahdenganArsitekturSPBENasional,Dinasdapat berkoordinasidanmelakukankonsultasidengan Menteriyangmenyelaraskanurusanpemerintahandi bidangaparaturnegara.
(5)ArsitekturSPBEsebagaimanadimaksudpadaayat(1) memuat: a.referensiarsitektur;dan b.domainarsitektur.
(6)Referensiarsitektursebagaimanadimaksudpadaayat
(5)hurufamendeskripsikankomponendasar arsitektur bakuyang digunakan sebagaiacuan untukpenyusunan setiapdomainarsitektur.
(7)DomainarsitekturSPBEsebagaimanadimaksudpada ayat(5)hurufbterdiriatas: a.domainarsitekturProsesBisnis; b.domainarsitekturdatadaninformasi; c.domainarsitekturinfrastrukturSPBE; d.domain arsitekturaplikasi SPBE; e.domainarsitekturKeamananSPBE;dan f.domainarsitekturlayananSPBE.
(8)ArsitekturSPBEPemerintahDaerahdilakukan reviu padaparuhwaktudan tahunterakhirpelaksanaan atau sewaktu-waktusesuaidenggankebutuhan.
(9)ReviuArsitekturSPBEPemerintahDaerah sebagaimana dimaksudpadaayat(8)dilakukanberdasarkan: a.PerubahanArsitekturSPBENasional; b.HasilpemantauandanevaluasiSPBE; c.PerubahanpadaunsurSPBEsebagaimanadimaksud dalamPasal(4)ayat(2)hurufcsampaidengan huruf I;dan/atau d.PerubahanRencanaPembangunanJangka MenengahPemerintahDaerah;
(10)ReviuArsitekturSPBEPernerintahDaerah sebagaimana dimaksudpadaayat(8)dilakukanolehDinas. BagianKetiga PetaRencanaSistemPemerintahanBerbasisElektronik Pemerin tahDaerah Pasal 6
(1)PetaRencanaSPBE PemerintahDaerahdisusundengan berpedomanpadapeta rencanaSPBENasional, ArsitekturSPBEPemerintahDaerah danRencana PembangunanJangkaMenengahPemerintahDaerah.
(2)PetaRencanaSPBEPemerintahDaerah sebagaimana dimaksudpada ayat(1)memuat: a.tata kelolaSPBE; b.manajemenSPBE; c.layananSPBE; d.infrastrukturSPBE; e.aplikasiSPBE; http://jdih.bengkuluprov.go.id
1. f.keamananSPBE;dan g.auditTIKSPBE.
(3)PetaRencanaSPBEPemerintahDaerahdisusununtuk jangkawaktu5tahundalam bentukprogramdanatau kegiatandalamrangkamelakukanpembangunan, pengembangandanpenerapanSPBE.
(4)UntukmenyelaraskanPetaRencanaKerjaSPBE daerah denganPetaRencanaSPBENasional,Dinas dapat berkoordinasidanmelakukankonsultasidengan Menteriyang menyelaraskan urusanpemerintahan bidangAparaturNegara.
(5)PetaRencanaSPBEPemerintahDaerahdilakukanreviu padaparuhwaktudan tahunterakhirpelaksanaanatau sewaktu-waktusesuaidengan kebutuhan.
(6)PetaRencanaSPBEPemerintahDaerahsebagaimana dimaksud padaayat(5)dilakukanberdasarkan: a.perubahanPetaRencanaSPBE; b.perubahanRencanaPembangunanJangka MenengahPemerintahDaerah; c.perubahanArsitekturSPBE;dan/atau d.hasilpemantauandanevaluasi SPBE.
(7)ReviuRencanaSPBEPemerintahDaerahdilakukanoleh Dinas. BagianKeempat RencanaDanAnggaranSistemPemerintahanBerbasis ElektronikPemerintahDaerah Pasal 7
(1)Rencanadan anggaranSPBEPemerintahDaerah disusunsesuaidenganprosesperencanaandan penganggaran tahunanPemerintahDaerah.
(2)SetiapPemerintahDaerahmenyusun rencanadan anggaranSPBEsebagaimanadimaksud padaayat(1) dilaksanakandenganberpedomanpadaArsitektur SPBEPemerintahDaerahdanPetaRencanaSPBE PemerintahDaerah.
(3)Untuk keterpaduanrencanadananggaranSPBE, penyusunanrencanadan anggaranSPBEPemerintah Daerah dikoordinasikanolehDinasdanPerangkat Daerahyangbertanggungjawabdi bidang perencanaanpembangunandaerah. BagianKelima ProsesBisnis Pasal 8
(1)PenyusunanProsesBisnisbertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaandatadan informasisertapenerapan: a.Aplikasi SPBE PemerintahDaerah; b.KeamananSPBE PemerintahDaerah;dan c.LayananSPBE PemerintahDaerah.
(2)Daerah menyusunProsesBisnis berdasarkanArsitektur SPBE PemerintahDaerah. http://jdih.bengkuluprov.go.id Pasal 9 ProsesBisnisyangsalingterkaitdisusunsecaraterintegrasi untukmendukung pembangunan atauAplikasiSPBE PemerintahDaerahdanLayananSPBEPemerintahDaerah yangterintegrasi.

Pasal 10

DalarnpenyusunanProsesBisnis sebagaimanadimaksud dalamPasal8danPasal9,Dinasberkoordinasidandapat melakukankonsultasidenganMenteriyang menyelenggarakanurusanpemerintahandibidangaparatur negaradanMenteriyangmenyelenggarakanurusan pemerintahandalam negeri. BagianKeenam DataDanInformasi Pasal 11

(1)Datadaninformasimencakupsernuajenisdatadan informasiyangdimilikiolehPemerintahDaerah,dan/ atauyangdiperolehdarirnasyarakat,pelaku usaha dan/ataupihaklain.
(2)PemerintahDaerahrnenggunakandatadaninformasi sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dalamSPBE PemerintahDaerah.
(3)PerangkatDaerahmenyediakandatadaninformasi pu blikyangdiperlukanolehinternaldaneksternal PemerintahDaerah,sesuai dengantugasdanfungsi PerangkatDaerah.
(4)Datadaninformasipublikyangdisediakanoleh PerangkatDaerah sebagaimanadimaksudpadaayat(3) dikelolaolehDinasdalambentukpusatdata.
(5)Datadaninformasipublikyang disediakanoleh PerangkatDaerah sebagaimanadimaksudpadaayat(3) wajibdimutakhirkansecaraperiodikminimal setiap tahun sekali,
(6)Pengelolaandatadaninformasisebagaimanactimaksud padaayat(1) dilaksanakan berdasarkan: a.PerangkatDaerahdalammelakukanmanajemen dataharusberkoordinasidenganperangkatdaerah yang melaksanakanfungsipenunjangperencanaan pembangunandaerah,PerangkatDaerahpengelola data harusmemperhatikan tahapan:input,proses danoutputdata;
1. b.Padatahapaninput,proseduryangharusdijalankan adalahproseduraksesdata,prosedur transaksidata untuk memeriksaakurasi, kelengkapandan validitasnyaserta prosedurpencegahankesalahan inputdata;
2. c.Padatahapan proses,proseduryang harus dijalankan adalah prosedurpengelolahandata, prosedurvalidasi dan editing serta prosedur penanganan kesalahan;
3. d.Pada tahapanoutput,proseduryang harus http://jdih.bengkuluprov.go.id dijalankanadalahprosedurdistribusi,penanganan kesalahandankeamanandata.
(7)PerangkatDaerahpengeloladatasebagaimana dimaksudpadaayat(6)hurufbmelakukantatakelola datadaninformasisesuaiketentuanperaturan perundang-undangan,melalui: a.membuatdaftardatadaninformasiyang dikelola; b.membuatdaftarpenanggungjawab datadan informasiyangdikelola; c.menetapkanklasifikasi,distribusidanmasaretensi datadaninformasi; d.membuatdaftarlokasipenyimpanandatadan informasi;dan e.menentukanperiodebackup danmediabackup data daninforrnasi.
(8)Pengintegrasiandatadaninformasidalambentuk sistemelektronikdilaksanakandenganmemperhatikan standarinteroperabilitasdata daninformasisesuai denganketentuanperaturanperundang-undanganyang berlaku. BagianKetujuh InfrastrukturSistemPemerintahanBerbasisElektronik Pasal 12
(1)InfrastrukturSPBE daerah terdiriatas: a.PusatDataPemerintahDaerah; b.JaringanIntraPemerintahDaerah;dan c.SistemPenghubungLayanan;
(2)PusatDataPemerintahDaerahsebagaimanadimaksud pada ayat(1)hurufadiselenggarakanolehdinas denganmemenuhipersyaratantertentu.
(3)JaringanIntraPemerintahDaerah sebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufbmerupakanjaringan interkoneksitertutupyang menghubungkan antar simpuljaringandalamPemerintahDaerah.
(4)SistemPenghubungLayanansebagaimanadimaksud ayat(1)hurufcdiselenggarakanolehPemerintah Daerah untukmelakukanpertukaranLayananSPBE dalamPemerintahDaerah.

Pasal 13

(1)PusatData sebagaimanadimaksud dalamPasal12 ayat
(1)hurufamerupakantern patpenyimpanandatayang berbasiselektronik,yangberfungsi untuk: a.mengelolakelancaranlayanandaninfrastruktur SPBE; b.mengelolapenyimpanandan kelancaranlalulintas data daninforrnasi;dan c.mengaturaksesinformasisesuaidengan kewenangan masing-masing perangkatdaerah.
(2)LayananpusatdataPemerintahDaerahdigunakanoleh seluruhPerangkatDaerah untuk mendukung penggunaan teknologiinformasi dalam menjalankah prosesbisnis. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(3)LayananPusatDataPemerintahDaerahsebagaimana dimaksudpadaayat(2)mendukunginterkoneksi denganpusatdatainstansipusatdan/ataupemerintah daerahlainnya.
(4)PusatDataPemerintahDaerahsebagaimanadirnaksud pada ayat(1) harusmemilikiPusatPemulihanBencana.
(5)PusatPemulihanBencanasebagaimanadimaksudpada ayat(4)merupakancadangandariPusatDatauntuk menjaminkeamanandataketikaterjadibencanaalam ataukondisiforcemajeurdiDaerah.
(6)PenyelenggaraanPusatPemulihanBencana sebagaimanadimaksudpadaayat(5)dapat menggunakanpusatdatanasionalataupenyediajasa layananpusatdata.

Pasal 14

(1)JaringanIntraPemerintahDaerah sebagaimana dimaksuddalamPasal12ayat(1)hurufb diselenggarakanolehPemerintahDaerahuntuk menghubungkan antarsimpuljarmgandalam PemerintahDaerahyang bertujuanuntukmenjaga keamanandalammelakukanpengirimandatadan inforrnasiantarsimpul jaringandi lingkungan PemerintahDaerah.
(2)KeamananJaringanIntraPemerintahDaerah sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dikeloladan dikendalikanolehPemerintahDaerah.
(3)Dinas mengeloladanmengaturlayanan jaringanintra selurahPerangkatDaerahdilingkunganPemerintah Daerah.
(4)PemerintahDaerahmelakukan standardisasi infrastrukturjaringan untukseluruhPerangkatDaerah yangmeliputi: a.standardisasiperangkatjaringan; b.standardisasimanajemenjaringan;dan c.standardisasiruang perangkatjaringanlokal.
(5)PembangunaninfrastrukturTIKyang dilakukanoleh PerangkatDaerahhanyamencakuppenyediaan ruang perangkatjaringan;
(6)LayananJaringanIntraPemerintahDaerah sebagaimanadimaksudpadaayat(1) mendukung interkoneksi denganjaringanintrainstansipusatdan/ ataupemerintahdaerahlainnya.
(7)LayananjaringanintraPemerintahDaerahsebagaimana dimaksudpada ayat(6)dapatdimanfaatkan untuk layananaksesinternetpadaPerangkatDaerah.

Pasal 15

(1)PenggunaanSistemPenghubungLayananpemerintah sebagaimanadimaksuddalam Pasal 12 ayat(1)hurufc bertujuan untukmemudahkan dalam melakukan integrasiantarLayananSPBE.
(2)Setiap PerangkatDaerah harusmenggunakanSistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat(1). http://jdih.bengkuluprov.go.id
(3)DalammenggunakanSistemPenghubung Layanan pemerintahsebagaimanadimaksudpada ayat(2), PemerintahDaerahharus: a.membuatketerhubunganantarPerangkatDaerah menggunakanJaringanIntraPemerintahDaerah; b.mengakomodirketerhubungandanaksesJaringan IntraPemerintahDaerahdenganJaringanIntra lnstansiPusat/PemerintahDaerahlainnya;dan c.memenuhistandarinteroperabi1itasantarLayanan SPBE.
(4)StandarinteroperabilitasantarLayananSPBE sebagaimanadimaksudpadaayat(3)hurufcmengacu padaketentuanyang ditetapkanolehmenteri yang menyelenggarakanurusanpemerintahan dibidang komunikasidaninformatika.
(5)DalamhalintegrasilayananSPBE,PemerintahDaerah menerapkansistemGovernmentServiceBus(GSB) untukmengelolaintegrasilnformasidanpertukaran datadenganinstalasilain.
(6)DalammelaksanakanpenerapansistemGovernment ServiceBus(GSB)sebagaimanadimaksud padaayat(5), Dinas membangundan mengembangkanaplikasiyang berfungsisebagaiGovernmentServiceBus(GSB).
(7)Dinasmemfasilitasilayananpertukarandatadengan pemerintahpusat,pemerintahdaerahprovinsidan pemerintah daerahkabupateh/kota.
(1)PerangkatDaerahmelakukanidentifikasipemilihan sistemTIKdenganmempertimbangkan: a.capaian program; b.kebutuhanprogram; c.keluaranprogram;dan d.kerangkaacuankerja. IdentifikasipemilihansistemTIK dimaksudpadaayat(1)dituangkan dokumenyang memuat: a.analisiskebutuhan; dan b.analisismanfaatdari pemilihan
(2)direncanakan.
(3)Berdasarkan hasil identifikasisebagaimanadimaksud pada ayat(1),PerangkatDaerahdapatmelakukan konsultasidan mengajukanpermohonanpemilihan sistem kepadaDinas.
(4)Dinasmelakukanpersetujuan atau penolakan terhadap pengajuan sebagaimanadimaksud pada ayat(3) berdasarkan hasilanalisisyang mengacupada ArsitekturSPBE.
(5)Dalam hal permohonanpemilihan sistem disetujui, Dinasmelampirkandokumen sebagaimanadimaksud pada ayat(2)dandokumen analisis sebagai bahan pengajuan penganggaran belanjaSPBE. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(6)Dalam hal permohonan pemilihan sistem ditolak, Perangkat Daerah melakukan penyesuaian atas pemilihan sistem sesuai saran dinas dan mengajukan permohonan pemilihan sistem kembali.

Pasal 17

(1)Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE.
(2)Pembangunan aplikasi meliputi:
1. a.aplikasi umum; dan
2. b.aplikasi khusus.

Pasal 18

( 1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyediakan aplikasi umum, Pemerintah Daerah dapat membangun aplikasi sejenis dengan aplikasi umum.

(2)Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah harus:
1. a.telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
2. b.melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
3. c.melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
4. d.mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 19

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus.
(2)Pembangunan dan Pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan harus memenuhi standar teknis dan prosedur pehibangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
(3)Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(4)Dalam hal pembangunan piranti lunak, diutamakan harus menggunakan aplikasi kode sumber terbuka ( open source), jika tidak maka pembangunan aplikasi harus ada pertimbangan dari Dinas yang membidangi umsan Komunikasi dan Informatika.
(5)Pembangunan piranti lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan metodologi System Development Life Cycle (SDLC) atau Agile,
(6)Metodologi System Development Life Cycle (SDLC) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif, yang meliputi atas 6 (enam) http://jdih.bengkuluprov.go.id tahapansecaraumumyaitu: a.Planning!Initiationrnerupakanperencanaanawal sepertimendefinisikanruanglingkupdantujuan, masalah-masalahyangakandiselesaikanmelalui sistern,sumberdayasepertiteknologi,jenisaplikasi, tim pengembang,jadwalpekerjaandananggaran; b.Analysismerupakanstudidanbrainstormingdomain masalah/kelayakan sistem sepertiklasifikasi masalah,peluangdansolusiyang mungkin diterapkanpadasistem,studiliteratur.Selainitu dilakukananalisakebutuhandanspesifikasi; c.Designmerupakanspesifikasi/konstruksisolusi yangteknisdanberbasiskomputersepertimembuat skemadatabasedanrancangan userinterface. Blueprint akandihasilkandalambentukdesign,pola hinggakomponensistem; d.Implementationmempakantahapankonstruksidan pembangunansistem.Setelahitu,akandilakukan instalasisistemhinggapembuatandokumentasi. Hasiltahapan iniadalahpirantilunak yangtelah berfungsidansiap diuji; e.Testing danintegrationmempakanpengujianatau percobaan sistemdapatbekerjaoptimalatautidak, prosespengetesanbahwaproduktidakcacatdan sudahsesuaipermintaan klien.Testingbertujuan untukmelihatkemudahanpenggunaansistem, hinggapencapaiantujuandari sistemyang sudah disusunsejakperancangansistem;dan f.Operationdanmaintenancemempakantahapan memeliharasistemagardapatmeminimalisirerror yangadadandapatberadaptasisesuaidengan kebutuhan.
(7)MetodologiAgilesebagaimanadimaksudpadaayat(5) adalahmetodologi pengembanganpirantilunakyang didasarkan pada teknik incremental/bertahap dan iterative/berulang.
(8)PerangkatDaerah membangundanmengembangkan sistemelektronikdenganmengutamakanintegrasiatau interoperabilitas antaraplikasidenganmemperhatikan metodologi SDLCdan Agilesebagaimanadimaksud pada ayat(5), ayat(6)dan ayat(7).
(9)Dinas mengaturketerpaduandanpengendalian pembangunan aplikasi SPBE.
(10)Dalam membangundanmengembangkansistem elektronik, PerangkatDaerah membuatdokumentasi systemmeliputi: a.fungsidanmodulyangterdapatdalamaplikasi; b.diagram arsitekturpirantilunak,dapatberupa diagramUnified ManipulationLanguage(UML),Data FlowDiagram(DFD),Activity Diagram,State Transition Diagram,atau FlowchartDiagram; c.strukturbasis datadan relasinya,dapatberupa EntityRelationship Diagram atau Class Diagram;
1. d.diagram alir data(Data Flow Diagram); e.user interface; http://jdih.bengkuluprov.go.id
2. f.spesifikasi teknis aplikasi;
3. g.manual instalasi dan konfigurasi serta pemeliharaan melalui backup dan restore system, penggunaan aplikasi paling sedikit pada penggunaan admin dan user; dan
4. h.penerapan keamanan sistem.
(11)Dalam hal pembangunan sistem elektronik dilakukan oleh pihak ketiga, maka kode sum ber dan sistem inforrnasi yang dibangun/ dikembangkan menjadi hak cipta Pemerintah Daerah.
(12)Reviu dan evaluasi pembangunan aplikasi SPBE dilakukan secara periodik minimal setiap setahun sekali,

Pasal 20

(1)Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan ( nonrepudiation) sumber day a terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
(2)Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
(3)Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
(4)Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
(5)Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
(6)Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation) sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 21

Penanggungjawab Keamanan SPBE adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang persandian.

Pasal 22

( 1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.

(2)Dalam menerapkan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan/ atau koordinasi dengan kepala Jembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. http://jdih.bengkuluprov.go.id Pasal 23
(1)DalammelakukanpengamananSPBE,Dinasharus melaksanakansebagaiberikut: a.Untukpengamanandarisisipirantilunakdapat diimplementasikankomponenstandarsebagai berikut: 1.metodascriptingpirantilunakyangaman; 2.implementasimekanismeotentikasidanotorisasi didalampirantilunakyangtepat;dan

3.pengaturan keamanan database yangtepat; b.Untukpengamanandarisisi infrastrukturSPBE dapatdiimplementasikankomponenstandarsebagai berikut: 1.hardeningdarisisisisternoperasi; 2.firewall,sebagaipagar untukmenghadang ancamandariluarsistem; 3.intrusionDetectionSysiem/Intmtion-Preueniiori Systems(IDS/JPS}sebagaipendeteksiatau pencegahaktivitasancamanterhadap sistem; 4.networkmonitoringtool,sebagaiusahauntuk meiakukanmonitoringatasaktivitasdidalam jaringan;dan 5.logprocessor&analisis,untukmeiakukan pendeteksiandananalisiskegiatanyangterjadidi sistern. c.PenyusunanITContinuityPlankhususnyayang terkaitdengan keamananSPBE dilakukansesuai dengankebutuhan; d.AssessmentkerentanankeamanansistemSPBE (securityvulnerabilitysystem}secara teratursesuai dengan kebutuhan; dan e.PerbaikanterhadapkeamanansistemSPBE dilakukansecaraperiodikdanberkelanjutan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…