DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha

Isi peraturan

Pasal 2

(1)Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
1. a.penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2. b.penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitasi lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan ;
3. c.penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
4. d.penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
5. e.pelayanan jasa kepelabuhanan;
6. f.pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
7. g.penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
8. h.Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalalu ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 3

Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha. Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usa Ira.

(2)
(3)
(4)
(1)
(2)https://jdih.bengkuluprov.go.id 8

Pasal 4

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan b',saha lainnya sebagaimana ciimaksucq, d,alam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah .

Pasal 5

(1)Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan .
(2)

Pasal 6

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 2 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah https://jdih.bengkuluprov.go.id 9

Pasal 9

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah .

Pasal 10

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

(1)
(2)Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh B1,UD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai BLUD.

BAB III

PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI Pasal ll

Pasal 12

Pelaksanaan pemungutan retribusi diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala PD pemungut.

Pasal 13

Kepala PD pemungut bertugas dan bertanggungjawab untuk:

a.Mengusulkan Bendahara Penerima dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
b.Melakukan inventarisasi objek retribusi;
c.Melaksanakan pemungutan retribusi;
d.Melaksanakan koordinasi dalam melakukan retribusi; dan
e.Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur pernungutan https://jdih.bengkuluprov.go.id 10

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1)Wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan retribusi dari Pemerintah Daerah wajib mengajukan permohonan dan menyampaikan SPFRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau mengajukan surat permohonan berdasarkan jenis objek retribusi. Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdomisili di daerah atau di luar daerah. Formulir SPFRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nornor urut. Bentuk formulir SPFRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)
(3)
(4)

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…