(1)Setiap perjalanan dinas dalam dan luar negeri harus dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas.
(2)Dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.SPPD;
b.surat tugas Gubernur/Sekretaris Daerah/Biro yang memiliki fungsi pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
c.bukti pembayaran tiket dan tempat penginapan;
d.daftar pengeluaran riil dan rincian biaya perjalanan dinas;
e.daftar lumpsum biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri;
f.salinan tiket;
g.boarding pass;
h.surat pertanggungjawaban mutlak pelaksanaan perjalanan dinas dani Kepala SKPD/UKPD/Pimpinan BUMD pengusul perjalanan dinas; dan
i.laporan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
(3)Dokumen Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Negeri yang wajib dilengkapi adalah:
a.SPPD;
b.surat tugas Gubernur/Sekretaris Daerah/Kepala Biro yang memiliki fungsi pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
c.bukti pembayaran tiket, asuransi perjalanan dan visa;
d.salinan paspor dinas khusus untuk Aparatur Sipil Negara;
e.salinan exit permit;
f.salinan visa;
g.salinan tiket;
h.boarding pass;
i.daftar pengeluaran riil dan rincian biaya perjalanan dinas;
daftar lumpsum biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri;
k.surat pertanggungjawaban mutlak pelaksanaan perjalanan dinas dani Kepala SKPD/UKPD/Pimpinan BUMD pengusul perjalanan dinas; dan
1.laporan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri.
(4)Pelaksana Perjalanan Dinas bertanggungjawab penuh atas Daftar Pengeluaran Riil yang dibuatnya dengan diketahui oleh atasan langsung dan disetujui oleh Kepala SKPD/UKPD
(5)Daftar Pengeluaran Riil dan rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf i tercantum dalam Format 1 dan Format 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dad Peraturan Gubernur in!.
J. S Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2019 GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES BASWEDAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 52035 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO „Hu-Kpm SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAet 44-14thi t35US IBUKOTA JAKARTA, , — :1! YAYAN'i,fJAANAH NIP 19650824'1994032003 Lampiran : Peraturan Gubemur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 123 TAHUN 2019 Tanggal 6 November 2019 FORMAT SURAT TUGAS A. Surat Tugas Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta KOP NASKAH DINAS SURAT TUGAS NOMOR TENTANG (NAMA KEGIATAN) DI (TEMPAT KEGIATAN) Berdasarkan undangan (nama pengundang) (instansi pengundang) (nomor surat undangan) (tanggal undangan) dan/atau Nota Dinas Kepala (Perangkat Daerah/Biro Pengusul) (tanggal nota dinas) (nomor nota dinas), Gubemur DKI Jakarta dengan ini MENUGASKAN : Kepada : (Nama Sekretaris Daerah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta) untuk :
1.Mengikuti Kegiatan (nama kegiatan)(tempat kegiatan).
2.Perjalanan dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tahun
3.Biaya pelaksanaan tugas (sebutkan komponen biaya)... dibebankan pada (sebutkan sumber pembiayaan) melalui (sebutkan DPA/DIPA sumber pembiayaan).
4.Kepada yang bersangkutan diwajibkan:
a.melaksanakan lapor did ke Kantor Perwakilan Republik Indonesia pada kesempatan pertama setibanya di negara tujuan dengan membubuhkan stempel pada Surat Perintah Perjalanan Dinas;
b.melampirkan salinan tiket, visa, boarding pass dan paspor; dan
c.menyampaikan laporan tertulis men enai hasil penugasannya kepada Gubemur DKI Jakarta c.q. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Kepala (Biro Pengelola Administrasi Perjalanan Dinas) dan Kepala (Perangkat Daerah yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika) u.p. Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City dan Selu-etariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari setelah melaksanakan tugas.
5.Surat tugas ini berlaku untuk Tahun Anggaran Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal Gubemur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tembusan: (Nama Gubernur) 1.Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Aparatur
2.Kepala (Perangkat Daerah/Biro Pengusul)
3.Kepala (Perangkat Daerah yang menangani urusan Komunikasi dan Info'matika)
4.Kepala (Biro Pengelola Anggaran Perjalanan Dinas) 2 B. Surat Tugas Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta KOP NASKAH DINAS SURAT TUGAS NOMOR TENTANG (NAMA KEGIATAN) DI (TEMPAT KEGIATAN) Berdasarkan undangan (nama pengundang) (instansi pengundang) (nomor surat undangan) (tanggal undangan) dan/atau nota dinas Kepala (Perangkat Daerah/Biro Pengusul) (tanggal nota dinas) (nomor nota dinas), Gubernur DKI Jakarta dengan ini MENUGASKAN Kepada :
(Nama Sekretaris Daerah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta) untuk :
1.Mengikuti Kegiatan (nama kegiatan)(tempat kegiatan).
2.Perjalanan dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tahun
3.Biaya pelaksanaan tugas (sebutkan komponen biaya)... dibebankan pada (sebutkan sumber pembiayaan) melalui (sebutkan DPA/DIPA sumber pembiayaan).
4.Kepada yang bersangkutan diwajibkan:
a.memintakan bukti lapor dini dengan membubuhkan stempel pada Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Pemerintah Daerah Setempat/Panitia Penyelenggara;
b.melampirkan salinan tiket dan boarding pass; dan
c.menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil penugasannya kepada Gubernur DKI Jakarta c.q. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Kepala (Biro Pengelola Administrasi Perjalanan Dinas) dan Kepala (Perangkat Daerah yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika) u.p.
Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City paling lambat 7 (tujuh) hari setelah melaksanakan tugas.
5.Surat tugas ini berlaku untuk Tahun Anggaran Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tembusan: (Nama Gubernur)
1.Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Aparatur
2.Kepala (Perangkat Daerah/Biro Pengusul)
3.Kepala (Perangkat Daerah yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika)
4.Kepala (Biro Pengelola Anggaran Perjalanan Dinas) 3 C. Surat Tugas Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya KOP NASKAH D1NAS SURAT TUGAS NOMOR TENTANG (NAMA KEGIATAN) DI (TEMPAT KEGIATAN) Berdasarkan undangan (nama pengundang) (instansi pengundang) (nomor surat undangan) (tanggal undangan) dan/atau nota dinas Kepala (Perangkat Daerah/Biro Pengusul) (tanggal nota dinas) (nomor nota dinas), Gubemur DKI Jakarta dengan ini MENUGASKAN :
Kepada : (nama peserta) : (Jabatan peserta) Untuk :
1.Mengikuti Kegiatan (nama kegiatan)(tempat kegiatan).
2.Perjalanan dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tahun
3.Biaya pelaksanaan tugas (sebutkan komponen biaya)... dibebankan pada (sebutkan sumber pembiayaan) melalui (sebutkan DPA/DIPA sumber pembiayaan).
4.Kepada yang bersangkutan diwajibkan:
a.melaksanakan lapor dini ke Kantor Perwakilan Republik Indonesia pada kesempatan pertama setibanya di negara tujuan dengan membubuhkan stempel pada Surat Perintah Perjalanan Dinas;
b.melampirkan salinan tiket, visa, boarding pass dan paspor; dan
c.menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil penugasannya kepada Gubemur DKI Jakarta c.q. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Kepala (Biro Pengelola Administrasi Perjalanan Dinas) dan Kepala (Perangkat Daerah yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika) u.p. Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City dan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari setelah melaksanakan tugas.
5.Surat tugas ini berlaku untuk Tahun Anggaran Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal a.n. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sekretaris Daerah, Nama Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta NIP Tembusan:
1.Gubernur DKI Jakarta
2.Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Aparatur
3.Kepala (Perangkat Daerah/Biro Pengusul)
4.Kepala (Perangkat Daerah yang menangani urusan Komunikasi dan Infoimatika)
5.Kepala (Biro Pengelola Anggaran Perjalanan Dinas) 4 D. Surat Tugas Perialanan Dinas Dalam Negeri Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya KOP NASKAH DINAS SURAT TUGAS NOMOR TENTANG (NAMA KEGIATAN) DI (TEMPAT KEGIATAN) Berdasarkan undangan (nama pengundang) (instansi pengundang) (nomor surat undangan) (tanggal undangan) dan/atau nota dinas Kepala (Perangkat Daerah/Biro Pengusul) (tanggal nota dinas) (nomor nota dinas), Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan ini MENUGASKAN :
Kepada : (nama peserta) : (Jabatan peserta) Untuk :
1.Mengikuti Kegiatan (nama kegiatan)(tempat kegiatan).
2.Perjalanan dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tahun
3.Biaya pelaksanaan tugas (sebutkan komponen biaya)... dibebankan pada (sebutkan sumber pembiayaan) melalui (sebutkan DPA/DIPA sumber pembiayaan).
4.Kepada yang bersangkutan diwajibkan:
a.memintakan bukti lapor did dengan membubuhkan stempel pada Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Pemerintah Daerah setempat/Panitia Penyelenggara;
b.menyiapkan salinan tiket dan boarding pass; dan
c.menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil penugasannya kepada Gubemur DKI Jakarta c.q. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Kepala (Biro Pengelola Administrasi Perjalanan Dinas) dan Kepala (Perangkat Daerah yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika) u.p. Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City paling lambat 7 (tujuh) had setelah melaksanakan tugas.
5.Surat tugas ini berlaku untuk Tahun Anggaran Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal a.n. Gubemur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sekretaris Daerah, Nama Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta NIP Tembusan:
1.Gubernur DKI Jakarta
2.Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Aparatur
3.Kepala (Perangkat Daerah/Biro Pengusul)
4.Kepala (Perangkat Daerah yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika)
5.Kepala (Biro Pengelola Anggaran Perjalanan Dinas) 5 E. Surat Tugas Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Umum dan Non ASN KOP NASKAI-1 DINAS SURAT TUGAS NOMOR TENTANG (NAMA KEGIATAN) DI (TEMPAT KEGIATAN) Sehubungan dengan nota dinas Kepala (Perangkat Daerah/Biro Pengusul) (tanggal nota dinas) (nomor nota dinas), Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta menyetujui perjalanan dinas luar negeri bagi Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir dengan ketentuan sebagai berikut:
a.melaksanakan lapor dini ke Kantor Perwakilan Republik Indonesia pada kesempatan pertama setibanya di negara tujuan dengan membubuhkan stempel pada Surat Perintah Perjalanan Dinas;
b.melampirkan salinan tiket, boarding pass, visa dan paspor;
c.menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil penugasannya kepada Gubernur DKI Jakarta c.q. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Kepala (Biro Pengelola Administrasi Perjalanan Dinas) dan Kepala (Perangkat Daerah yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika) u.p.
Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City dan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari setelah melaksanakan tugas.
d.Kepala (Perangkat Daerah/Biro Pengusul) bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan tugas perjalanan dinas luar negeri mi.
e.Surat tugas ini berlaku untuk Tahun Anggaran Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal Kepala (Biro Pengelola Administrasi Perjalanan Dinas), Nama Kepala (Biro Pengelola Administrasi Perjalanan Dinas) NIP Tembusan:
1.Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2.Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Aparatur
3.Kepala (Perangkat Daerah/Biro Pengusul)
4.Kepala (Perangkat Daerah yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika)
5.Kepala (Biro Pengelola Anggaran Perjalanan Dinas) 6 DAFTAR NAMA-NAMA PESER'FA Nama Kegiatan Tempat Kegiatan : (Kota Tujuan, Negara Tujuan) No. Nama Peserta Jabatan Jangka Waktu Biaya Penugasan
1.Nama Peserta 1 Jabatan Peserta 1 Tanggal kegiatan Sumber Pembiayaan
2.Nama Peserta 2, dst...
Jabatan Peserta 2, dst... Tanggal kegiatan, dst... Sumber Pembiayaan, dst... Kepala (Biro Pengelola Administrasi Pell alanan Dinas), Nama Kepala (Biro Pengelola Administrasi Perjalanan Dinas) NIP 7 F. Surat Tugas Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bag! Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Umum dan Non ASN untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri KOP NASKAH DINAS SURAT TUGAS NOMOR TENTANG (NAMA KEGIATAN) DI (TEMPAT KEGIATAN) Sehubungan dengan nota dinas Kepala (Perangkat Daerah/Biro Pengusul) (tanggal nota dinas) (nomor nota dinas), Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta menyetujui perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir dengan ketentuan sebagai berikut:
a.melaksanakan lapor diri kepada Pemerintah Daerah setempat/Panitia Penyelenggara di daerah tujuan dengan membubuhkan stempel pada Surat Perintah Perjalanan Dinas;
b.melampirkan salinan tiket dan boarding pass;
c.menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil penugasannya kepada Gubernur DKI Jakarta c.q. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta dan Kepala (Perangkat Daerah yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika) Provinsi DKI Jakarta u.p. Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City paling lambat 7 (tujuh) hari setelah melaksanakan tugas.
d.Kepala (Perangkat Daerah/Biro Pengusul) bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan tugas perjalanan dinas dalam negeri mi.
e.Surat tugas ini berlaku untuk Tahun Anggaran Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal Kepala (Biro Pengelola Administrasi Perjalanan Dinas), Nama Kepala (Biro Pengelola Administrasi Perjalanan Dinas) NIP Tembusan: 1.Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2.Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Aparatur
3.Kepala (Perangkat Daerah/Biro Pengusul)
4.Kepala (Perangkat Daerah yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika)
5.Kepala (Biro Pengelola Anggaran Perjalanan Dinas) 8 DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA Nama Kegiatan :
Tempat Kegiatan : (Kota Tujuan, Provinsi Tujuan) No. Nama Peserta Jabatan Jangka Waktu Biaya Penugasan
1.Nama Peserta 1 Jabatan Peserta 1 Tanggal kegiatan Sumber Pembiayaan Sumber Pembiayaan, dst...
2.Nama Peserta 2, dst...
Jabatan Peserta 2, dst... Tanggal kegiatan, dst... Kepala (Biro Pengelola Administrasi Perjalanan Dinas), Nama Kepala (Biro Pengelola Administrasi Perjalanan Dinas) NIP GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES BASWEDAN