Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pertanahan.
5.Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
6.Jabatan Fungsional Teknik Pengairan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan penyelenggara penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan dan penyelenggaraan penanganan jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara tata bangunan, perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan air drainase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Jabatan Fungsional Penata Ruang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan/ atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11.Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja masing-masing pejabat fungsional. 12.Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan 13.Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 14.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 15.Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
16.Dinas Sumber Daya Air adalah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
17.Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
18.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.
19.Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan adalah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.
20.Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
21.Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
BAB II JENIS JABATAN DAN RUMPUN