menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembenlukan Dewan Riset Daerah;
1.Undangl1JUndang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelilian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2.Undangl:llUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dil'bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
I 2
7.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah;
9.Peraturan Presiden Nomor' 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
10.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
11.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12.Keputusan Menteri Negara. Riset dan Teknologi Nomor 89/M/KplV/2005 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Riset Nasional 2005·2008;
13.Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 111/M/KpNIIi/2005 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional iptek 2005-2009;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan .Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dari Pemerintah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
17.Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pengua~an Sistem Inovasi Daerah;
18.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengeloiaan Keuangan Daerah;
19.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
21.Peraturan Daerah Namar 1 Tahun 2012 lenlang Rencana Tala Ruang Wi/ayah 2030;
3
22.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
23.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017;
MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.Pemerintah Provinsi ada!ah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5.Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6.IImu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut Iptek adalah berbagai cFlbang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh, yang berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa serta peningkalan kehidupan kemanusiaan.
7.Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menwut kaidah dan metode i1miah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang Iptek serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan Iptek.
8.Penerapan adalah pemanfaatan hasil pe;,elitian, pengembangan, dan/atau Iptek yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
9.Pengembangan adalah kegiatan Iptek yang bp-rtujuan memanfaatkan kaidah dan teori i1mu pengetahuaTi yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.
4
10.Perekayasaan adalah kegiatan penerapan Iptek dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika.
11.Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin i1mu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu.
12.lnovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konleks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan Iptek yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
13.Lembaga Kelitbangan adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk inenerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
14.Kelompok Pakar adalah kumpulan keahlian yang dapat melakukan analisis mendalam tentang suatu permasalahan, baik yang bersifat spesifik maupun fungsional, serta rekomendasi penyelesaiannya.
15.Pendukung Moral adalah suatu tindakan, baik dalam bentuk pandangan umum, partisipasi dan sebagainya untuk mempromosikan suatu gagasan atau produk yang dihasilkan oleh pihak lain, serta permintaan perhatian dan rekomendasi bagi pihak-pihak tertentu tentang perlunya tincakan untuk mengatasi suatu permasalahan yang penting.
16.Penjajakan adalah pemberi opini atau pendapat tentang suatu permasalahan yang dihadapi oleh suatu pihak tertentu, diminta atau tidak diminta. Opini tersebut merupakan pemikiran bagi pihak yang terlibat langsung atau permintaan perhatian pads pihak-pihak lain yang terkait dengan permasalahan itu.
17.Staf Senior adalah unsur pimpinan ORO yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua ORO dengan persyaratan yang bersangkutan merupakan anggota ORO yang karena keahlian dan pengalamannya di birokrasi daerah dan pernah menduduki jabatan minimal setingkat Eselon 2 di Pemerintahan Oaerah Provinsi OKI Jakarta.