DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 147 Tahun 2017

Nomor: 147
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai kriteria pengajuan permohonan Panduan Rancang Kota, mekanisme pengajuan Panduan Rancang Kota, substansi Panduan Rancang Kota, dan aturan penyajian dokumen Panduan Rancang Kota yang disusun secara umum untuk seluruh wilayah di Daerah dan penjabarannya ke dalam Panduan Rancang Kota disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah perancangan sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah, Peraturan Daerah mengenai Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Panduan Rancang Kota; Mengingat : 1. Undang-Undang Gedung;

2.Undang-Undang Ruang; Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 2 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha.n Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6.Peraturan Pem- erintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
8.Peraturan Daerah Nomor• 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030; 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; •
10.Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016;
11.Peraturan Gubernur Nomor 178 Tahun 2015 tentang Penataan Kegiatan Dalam Pemanfaatan Ruang; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PANDUAN RANCANG KOTA.

BAB I

- KETENTUAN UMUM

Pasal 1

•Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4.Satuan Kerja •Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3 5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.
6.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang. 7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/ atau fungsional. 8. Panduan Rancang Kota adalah panduan, bagi perencanaan kawasan yang memuat uraian teknis secara terinci tentang kriteria, ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan, standar dimensi, standar kualitas yang memberikan arahan bagi pembangunan suatu kawasan yang ditetapkan mengenai fungsi, fisik bangunan, prasarana dan fasilitas umum, fasilitas sosial, utilitas maupun sarana lingkungan. 9. Intensitas Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisien Lantai Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan dan Ketinggian Bangunan tiap- kawasan bagian kota sesuai dengan kedudukan dan-fungsinya dalam pembangunan kota. 10. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang kota. 11. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah besara.n ruang yang dihitung dari angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai bangunan terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana teknis ruang kota. 12. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KB adalah jumlah lantai penuh suatu bangunan dihitung mulai dari lantai dasar sampai lantai tertinggi.

BAB II

MAKSLJD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi penyelenggara pembangunan kawasan dalam penyusunan Panduan Rancang Kota di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk kepastian hukum dalam penyusunan Panduan Rancang Kota.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a. kriteria pengajuan permohonan Panduan Rancang Kota; b. mekanisme pengajuan Panduan Rancang Kota;
1. c.substansi Panduan Rancang Kota; dan
2. d.aturan penyajian dokumen Panduan Rancang Kota.
(2)Ruang lingkup wilayah yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini disusun secara umum untuk seluruh wilayah di Daerah dan penjabarannya ke dalam Panduan Rancang Kota disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah perancangan sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah, Peraturan Daerah mengenai Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

BAB III

PEMOHON DAN KRITERIA PENGAJUAN PERMOHONAN PANDUAN RANCANG KOTA

Pasal 5

Pemohon Panduan Rancang Kota terdiri atas :

a.Pemerintah/Pemerintah Daerah; b. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan
c.Badan Usaha.

Pasal 6

(1)Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi Kementerian dan Lembaga Non Kementerian.
(2)Pemerintah Daerah meliputi SKPD dan UKPD.

Pasal 7

Dalam hal pengajuan permohonan Panduan Rancang Kota, penyelenggara pembangunan kawasan harus memenuhi kriteria kawasan sebagai berikut : a. kawasan yang memiliki luas > 5 Ha (lebih dari lima hektar); b. kawasan yang dinilai perlu untuk dipertahankan keunggulan spesifik atau ciri khas suatu kawasan sebagai jati diri/identitas kawasan tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD atau Badan Usaha; atau c. kawasan strategis yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penentuan batas dan luasan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain : a. administratif, meliputi wilayah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), kelurahan, kecamatan dan/atau bagian wilayah kota administrasi; b. non administratif, meliputi jalan, sungai, waduk dan/atau infrastruktur kOta lainnya; c. kawasan yang memiliki kesatuan karakter tematis, meliputi kawasan cagar budaya, lingkungan sentra perindustrian rakyat, kawasan sentra pendidikan dan/atau kawasan permukiman tradisional; d. kawasan yang memiliki sifat campuran, meliputi kawasan. campuran antar- a fungsi hunian, fungsi usaha, fungsi sosial budaya• dan/atau keagamaan serta fungsi khusus, kawasan sentra niaga, Industri dan/atau kawasan bersejarah; dan e. kawasan baru yang memerlukan penataan yang ditetapkan oleh Gubernur.

(1)Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 •harus mengajukan •permohonan Panduan Rancang Kota kepada Gubernur.
(2)Pemohon sebelum megajukan permohonan• sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkonsultasi dengan Dinas.
(3)Dalam hal permohonan Panduan Rancang Kota diajukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Badan Usaha disampaikan dengan melampirkan draf Panduan Rancang Kota kawasan yang dimohon.
(4)Dalam hal permohonan •Panduan Rancang Kota yang diajukan oleh Pemerintah Daerah disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penyusunan Panduan Rancang Kota.. Pa.sal 10
(1)Draf Panduan Rancang Kota yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan pengkajian oleh Dinas.
(2)Dinas dapat melakukan konsultasi kepada Pemohon terkait draf Panduan Rancang Kota.
(3)Dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan SKPD, UKPD dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya bersama Pemohon.
(4)Terhadap hasil pengkajian, konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Dinas membuat Nota Dinas kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan untuk dibahas dalam forum rapat - pimpinan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah agar mendapatkan arahan Gubernur.

BAB V

SUBSTANSI PANDUAN RANCANG KOTA

Pasal 11

(1)Batang tubuh Panduan Rancang Kota paling sedikit memuat antara lain :
1. a.ketentuan umum;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.ruang lingkup,
4. d.strategi penataan kawasan;
5. e.ketentuan peralihan; dan
6. f.ketentuan penutupan.
(2)Ruang lingku.p sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari _ luas wilayah dan batas-batas wilayah administrasi.
(3)Selain materi dalam batang tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambahkan materi ketentuan lain-lain apabila terdapat ketentuan pengaturan di luar substansi materi panduan rancang kota.

Pasal 12

Materi Lampiran yang termuat dalam Panduan Rancang Kota meliputi : a.tujuan; b.analisa awal wilayah perancangan; c.komponen perancangan; dan d.skenario perancangan.

Pasal 13

(1)Rumusan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a disusun berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian dengan rencana kota.
(2)Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan semua pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan maupun mengendalikan pembangunan kawasan yang diajukan dalam proposal Panduan Rancang Kota.
(3)Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan paling sedikit 1 (satu) sasaran yang dirumuskan secara jelas dan- dilengkapi dengan kriteria, baik yang sifatnya terukur maupun tidak terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Analisa awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b menggambarkan kondisi awal wilayah perancangan, serta permasalahan dan potensi-potensi pengembangannya untuk digunakan sebagai dasar perancangan kawasan.
(2)Analisa awal wilayah perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kajian sebagai berikut :
1. a.lingkungan;
2. b.sosial dan ekonomi;
3. c.pertanahan;
4. d.sarana dan prasarana; dan
5. e.transportasi.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2025