DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 150 Tahun 2016

Nomor: 150
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur (Pergub) Tentang Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah mencangkup Pasal 1; Pasal 2; Pasal 3; Pasal 4; Pasal 5; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10; Pasal 11; Pasal 12.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menyesuaikan keten:uan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2759/ SJ tanggal 10 September 2008 tentang Pedoman Penilaian Badan Layanan Umum Daerah serta guna mempermudah penilaian Tim Penilai terhadap usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Ped'.oman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8.Peraturan Gubernur Nomor 165 Taun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN USULAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur aclalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
5.Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjufriya disingkat UKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan keDada masyarakat berupa penyedia barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas.
7.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II

PERSYARATAN DAN PENILAIAN

Pasal 2

Penerapan PPK-BLUD pada SKPD atau UKPD, harus memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administrat:f sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penilaian persyaratan administratif dilakukan oleh Tim Penilai yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Pedoman teknis penilaian usulan penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENETAPAN PPK-BLUD

Pasal 5

Penetapan persetujuan penerapan PPK-BLUD oleh Gubernur dapat berupa pemberian status BLUD penuh atau status BLUD bertahap, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Status BLUD penuh diberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, telah dipenuhi dan dinilai memuaskan.

Pasal 7

(1)Dalam hal persyaratan substantif dan teknis terpenuhi, namun persyaratan administratif dinilai belum terpenuhi secara memuaskan, diberikan status BLUD bertahap.
(2)Persyaratan administratif dinilai be:um terpenuhi secara memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dokumen persyaratan administratif belum sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Pasal 8

Status BLUD bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat ditingkatkan menjadi status BLUD penuh atas usul pemimpin BLUD kepada Gubernur sesu.ai dengan mekanisme penetapan BLUD.

Pasal 9

Penetapan PPK-BLUD berakhir apabila :

a.dicabut oleh Gubernur atas usulan Kepala SKPD melalui Sekretaris Daerah; atau
b.berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang dipisahkan

Pasal 10

Penerapan PPK-BLUD yang pernah dicabut, daJat diusulkan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 150 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERSYARATAN DAN PENILAIAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENETAPAN PPK-BLUD

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERSYARATAN DAN PENILAIAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENETAPAN PPK-BLUD

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2007