(1)Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan formasi Jabatan Fungsional Perencana sebagai bagian dani kebutuhan formasi jabatan fungsional tertentu dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.
(2)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dan Biro ORB dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/ Unit Perangkat Daerah (PD/UPD) terkait.
Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan Biro ORB.
5.Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur mi.
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2018 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 22068
(3)ANIES BASWEDAN KEPALA PROVINSyp, ir ' 114A Sal' A 1,4 i dengan aslinya EKRETARIAT DAERAH S IBUKOTA JAKARTA, HANAH 41994032003 4.
Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 TAHUN 2018 Tanggal 27 Desember 2018 KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA No Jenjang Jabazan Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun Jumlah Formasi
1.Perencana Ahli Pertama 43600 35
2.Perencana Ahli Muda 87500 70
3.Perencana Ahli Madya 12800 10
4.Perencana Ahli Utama - TOTAL 143900 :15 GUBERNUR PRO VINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES BASWEDAN