(1)Susunan organisasi Badan, terdiri atas:
a.Sekretariat Badan, terdiri atas:
1.Subbagian Umum;
2.Subbagian Kepegawaian;
3.Subbagian Program dan Pelaporan; dan
4.Subbagian Keuangan.
b.Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri atas:
1.Subbidang Perencanaan Pendapatan;
2.Subbidang Pengembangan Sistem Informasi; dan
3.Subbidang Pengembangan Pemungutan.
c.Bidang Pendapatan Pajak I, terdiri atas:
1.Subbidang Potensi dan Ekstensifikasi Pajak 1;
2.Subbidang Pengendalian Pajak I; dan
3.Subbidang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak I.
d.Bidang Pendapatan Pajak II, terdiri atas:
1.Subbidang Potensi dan Ekstensifikasi Pajak II;
2.Subbidang Pengendalian Pajak II; dan
3.Subbidang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak II.
e.Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Ash Daerah, terdiri atas:
1.Subbidang Retribusi;
2.Subbidang Lain-Lain Pendapatan Ash Daerah; dan
3.Subbidang Pelaporan Pendapatan.
f.Bidang Peraturan, terdiri atas:
1.Subbidang Peraturan I;
2.Subbidang Peraturan II; dan
3.Subbidang Fasilitasi Hukum.
g.Suku Badan, terdiri atas:
1.Subbagian Tata Usaha;
2.Subbidang Penyelesaian Pengurangan dan Sengketa Pajak;
3.Subbidang Penilaian dan Pemeriksaan; dan
4.Subbidang Penagihan dan Penindakan.
h.Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
1.Unit Pusat Data dan Infonnasi Pendapatan, terdiri atas:
a) Subbagian Tata Usaha: b) Satuan Pelaksana Sistern dan Data; c) Satuan Pelaksana Infrastruktur dan Jaringan; d) Satuan Pelaksana Penyuluhan; dan e) Satuan Pelaksana Layanan Informasi.
2.Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, terdiri atas:
a) Subbagian Tata Usaha: b) Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penetapan; dan c) Satuan Pelaksana Pendataan dan Penagihan.
3.Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah, terdiri atas:
a) Subbagian Tata Usaha: b) Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penetapan; c) Satuan Pelaksana Penagihan; dan d) Satuan Pelaksana Pendataan.
i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Suku Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri atas:
a.Suku Badan Kota Jakarta Pusat;
b.Suku Badan Kota Jakarta Barat;
c.Suku Badan Kota Jakarta Selatan;
d.Suku Badan Kota Jakarta Timur; dan
e.Suku Badan Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
(3)Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j angka 2, terdiri atas:
a.Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Jakarta Pusat;
b.Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Jakarta Barat;
c.Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Jakarta Selatan;
d.Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Jakarta Timur; dan
e.Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah
(4)Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j angka 3, terdiri atas:
a.Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah, terdiri atas:
1.Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Tanah Abang;
2.Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Menteng;
3.Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Setiabudi;
4.Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kebayoran Baru;
5.Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kebayoran Lama;
6.Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kelapa Gading;
7.Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Penjaringan;
8.Unit Pelayanan Pemungutan Pajak GrogolPetamburan;
9.Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kembangan;
10.Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Cakung; dan 11.Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Tanjung Priok.
b.Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan, terdiri atas:
1.Kota Jakarta Pusat, terdiri atas:
a) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Senen; b) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Johar Baru; c) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cempaka Putih; d) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kemayoran; e) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Gambir; dan f) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Sawah Besar.
2.Kota Jakarta Barat, terdiri atas:
a) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Tamansari; b) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Tambora; c) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Palmerah; d) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kebon Jeruk; e) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cengkareng; dan f) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kalideres.
3.Kota Jakarta Selatan, terdiri atas:
a) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Mampang Prapatan; b) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pesanggrahan; C) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak; d) Unit Pelayman Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pasar Minggu; e) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jagakarsa; Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pancoran; dan g) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Tebet.
4.Kota Jakarta Timur, terdiri atas:
Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jatinegara; Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Matraman; Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Duren Sawit; Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pulogadung; Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kramatj ati; Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Makasar; Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pasar Rebo; Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Ciracas; dan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cipayung.
5.Kota Jakarta Utara, terdiri atas:
a) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pademangan; b) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kota; dan c) Unit Pelayman Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilincing.
6.Kabupaten Kepulauan Seribu, yaitu Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan.
(5)Bagan struktur organisasi Badan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dani Peraturan Gubernur in!.
BAB IV SEKRETARIAT BADAN