DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 155 Tahun 2016

Nomor: 155
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur (Pergub) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapat Rendah Tahun 2016 Mencangkup Pasal 1; Pasal 2; Pasal 3; Pasal 4; Pasal 5; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10; Pasal 11; Pasal 12; Pasal 13; Pasal 14.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016 telah diatur mengenai Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016;
b.bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sesuai dengan kondisi obyektif daerahnya dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016; Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016; 2
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kota/Kabupaten;
12.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14.Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Arah, Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan;
15.Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan;
16.Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
17.Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5.Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6.Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7.Perusahaan Umum BULOG Divisi Regional Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disingkat Perum Bulog Divre DKI Jakarta adalah Perusahaan Umum BULOG Divisi Regional Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8.Kepala Perusahaan Umum BULOG Divisi Regional Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjurnya disingkat Kadivre DKI Jakarta adalah Kepala Perusahaan Umum BULOG Divisi Regional Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9.Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K adalah Tim Lintas Sektor dan Lintas Pemangku Kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. 10 . Pendataan Program Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat PPLS adalah pemutakhiran data dasar Rumah Tangga Sasaran yang digunakan untuk program peningkatan kesejahteraan sosial.
11.Instansi terkait adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Perum Bulog Divre DKI Jakarta yang terkait dengan pelaksanaan pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12.Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah program subsidi Pangan (beras) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
13.Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpend=tan Rendah yang selanjutnya disebut RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K yang telah mengakomodir hasil pemutakhiran RTS-PM melalui mekanisme Musyawarah Kelurahan (DPM- 1) .
14.(DPM-1) adalah Model Daftar Penerima Manfaat Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kelurahan yang selanjutnya disebut (DPM-1) adalah dasar Penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kelurahan yang telah mengakomodir hasil perubahan RTS-PM melalui mekanisme Musyawarah Kelurahan, jika diperlukan pemutakhiran.
15.Satuan Kerja Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang selanjutnya disebut Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah Satuan Kerja Perum Bulog Divre DKI Jakarta yang ditunjuk Kadivre yang bertugas dan bertanggung jawab mengangkut beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari gudang Perum Bulog Divre DKI Jakarta sampai dengan Titik Distribusi dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi.
16.Kelompok Kerja Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang selanjutnya disingkat Pokja Subsidi Beras Bagi Masyarakat Bezpendapatan Rendah adalah Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tingkat Kecamatan yang ditunjuk oleh Camat dan Tr_m Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kelurahan yang terdiri dari Aparat Kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah.
17.Prinsip Pengelolaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah suatu nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
18.Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disebut Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di Kelurahan yang melibatkan aparat Kelurahan, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan perwakilan RTS-PM dari setiap RT/RT untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
19.Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di Keca:natan yang melibatkan Camat, Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu Kelurahan dengan tidak mengubah Pagu Kecamatan.
20.Musyawarah Kota/Kabupaten yang selanjutnya disebut Muskot/Muskab adalah forum pertemuan musyawarah di Kota/Kabupaten yang melibatkan Walikota/Bupati, Camat, Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu Kecamatan dengan tidak mengubah Pagu Kota/ Kabupaten.
21.Musyawarah Provinsi yang selanjutnya disebut Musprov adalah forum pertemuan musyawarah di Kota/Kabupaten yang melibatkan Tim Koordinasi Provinsi, Walikota/Bupati, Camat, Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu Kota/kabupaten dengan tidak mengubah Pagu Kota/Kabupaten.
22.Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya FRP adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Basis Data Terpadu oleh Musyawarah Kelurahan.
23.Titik Distribusi adalah Kelurahan atau tempa: lain yang disepakati sebagai tempat dilakukannya penyerahan beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah oleh Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Divre DKI Jakarta kepada Pelaksana Distribusi Akhir.
24.Titik Bagi adalah lokasi di RT/RW atau tempat lain yang disepakati sebagai tempat dilakukannya penyerahan beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Kelurahan selaku Pelaksana Distribusi Akhir kepada RTS-PM.
25.Biaya Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah pengeluaran biaya dari Titik Distribusi ke Titik Bagi.
26.Pelaksana Distribusi Akhir adalah Lurah dibantu oleh Pokja Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kelurahan.
27.Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah Surat Permintaan Alokasi berdasarkan alokasi pagu bulanan yang ditandatangani oleh Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
28.Harga Penjualan Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang selanjutnya disebut HPB Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah pembayaran harga beras oleh Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat di Titik Distribusi.
29.Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order yang selanjutnya disingkat SPPB/DO adalah Surat Perintah Penyerahan Beras untuk masing-masing Kelurahan kepada Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada saat beras akan didistribusikan ke titik distribusi.
30.Petunjuk Teknis Untuk Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang selanjutnya disebut Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah panduan pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sesuai den.gan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

BAB II

PENGELOLAAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH

Pasal 2

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan Subsidi Beras Berpendapatan Rendah mengacu kepada:

a.keberpihakan kepada RTS-PM Subsidi Beras Berpendapatan Rendah.
b.transparansi;
c.partisipasi; dan
d.akuntabilitas. Bagi Masyarakat Bagi Masyarakat

Pasal 3

(1)Prosedur penentuan RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebagai penerima manfaat Raskin adalah sebagai berikut :
1. a.pemilihan dilakukan dengan mengacu kepada data dari PPLS 2011 yang dikelola dalam Basis Data Terpadu oleh TNP2K yang dimusyawarahkan pada tingkat Kelurahan, dengan melibatkan Lurah, lembaga masyarakat dan tokoh masyarakat;
2. b.hasil musyawarah sebagaimana tersebut pada huruf a, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kelurahan yang ditandatangani Lurah, lembaga masyarakat dan tokoh masyarakat serta diketahui oleh Camat;
3. c.apabila setelah dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM di Kelurahan terdapat perubahan pagu RTS-PM di 2 (dua) Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan maka atas permintaan Kelurahan dapat dilakukan Muscam yang bertujuan untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu Kecamatan;
4. d.hasil Muskel, Muscam dimasukkan ke dalam FRP RTS-PM dan dilaporkan secara berjenjang kepada TNP2K melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tingkat Provinsi;
5. e.hasil Muskot/Muskab dan Musprov dibuatkan berita acara dan dilaporkan secara berjenjang kepada TNP2K melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tingkat Provinsi;
6. f.dalam rangka meningkatkan transparansi, rnaka daftar nama RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang telah ditetapkan melalui Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf b, selanjutnya dipasang pada papan pengumuman Kelurahan dan diunggah kedalam Sistem Informasi Kemiskinan Daerah (SIKD) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja oleh lurah agar dapat diketahui oleh masyarakat;
7. g.data jumlah RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari setiap Kelurahan dimaksud dilaporkan secara berjenjang ke tingkat Kecamatan, tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan tingkat Provinsi untuk mengetahui rincian jumlah RTS-PM dari masing-masing Kelurahan; dan
8. h.RTS-PM sebagaimana tersebut pada huruf f selanjutnya dibuatkan Kartu •Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang memuat informasi Nomor seri Kartu, Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepala Keluarga, Nama, Alamat, Standar Jumlah Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang diterima perbulan, Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Be:-pendapatan Rendah per Kilogram dan Nomor Telepon serta Alamat Website pengaduan bagi setiap RTS-PM. Kartu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tersebut ditandatangani oleh Carnat selaku Ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapa:an Rendah Tingkat Kecamatan.
(2)Bentuk Berita Acara Muskel, Muscam, Muskot/Muskab, Musprov dan FRP serta Daftar Nama RTS-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tercantum pada Formulir 01, Formulir 02 Formulir 03 dan Formulir 04 dan Formulir 05 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

1) Penetapan pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dilakukan oleh Gubernur dengan mengacu kepada :

a.pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
b.data RTS-PM pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang mengacu pada data PPLS 2011 yang dikelola dalam Basis Data Terpadu oleh TNP2K; dan
c.situasi dan kondisi obj ektif daerah yang perlu diperhitungkan. 2) Alokasi pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut : No. Kota Administrasi aP gu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 RTS-PM Jumlah (Kg)
1. 1.Jakarta Utara 58.706 10.567.080
2. 2.Jakarta Pusat 23.637 4.254.660
3. 3.Jakarta Barat 47.628 8.573.040
4. 4.Jakarta Selatan 37.904 6.822.720
5. 5.Jakarta Timur 57.141 10.285.380
6. 6.Kepulauan Seribu 1.446 260.280 Jumlah 226.462 40.763.160 3) Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di suatu Kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Kelurahan lainnya kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Muskel yang menunjukkan kebutuhan perubahan pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di masing- masing Kelurahan.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 5

(1)Gubernur menjadi penanggung jawab pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tanggung jawa-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh :
1. a.Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, yang terdiri dari ;
  1. 1.Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tingkat Provinsi;
  2. 2.Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
  3. 3.Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tingkat Kecamatan.
2. b.Tim Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kelurahan.
3. c.Satker Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Bulog. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati Kepulauan Seribu. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3, ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(6)Pembentukan Tim Pelaksana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Lurah. Untuk pembentukan Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kadivre DKI Jakarta.
(3)
(5)
(7)

BAB IV

MEKANISME PENDISTRIBUSIAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH

Pasal 6

(1)Mekanisme pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
1. a.berdasarkan alokasi pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, selanjutnya daerah menetapkan alokasi pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk masing-masing Kota Administras:/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang ditetapkan Gubernur;
2. b.penetapan alokasi pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk masing-masing Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi selanjutnya menjadi dasar untuk mengajukar_ SPA kepada Perum Bulog Divre DKI Jakarta;
3. c.untuk kelancaran pelaksana pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pengajuan SPA dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) bulan Alokasi dengan ketentuan 1 (satu) bulan Alokasi untuk satu SPA.
4. d.Perum Bulog Divre DKI Jakarta berdasarkan SPA sebagaimana tersebut pada huruf b, selanjutnya menerbitkan SPPB/DO beras per Kelurahan kepada Kepala Gudang dan oleh Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah didistribusikan ke titik distribusi;
5. e.penyerahan beras oleh Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Pokja Kelurahan yang bertanggung jawab pada titik distribusi dituangkan melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dilakukan pada saat penyerahan;
6. f.Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana tersebut pada huruf e harus ditandatangani oleh Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Pokja Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kelurahan serta diketahui oleh pejabat Kelurahan dengan nama dan identitas yang jelas serta dicap/distempel Kelurahan yang bersangkutan, sehingga dengan demikian telah terjadi peralihan tanggung jawab pendistribusian beras dari Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada pelaksana distribusi akhir, dengan beralihnya tanggung jawab pendistribusian beras dari Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada pelaksana distribusi akhir, maka untuk pelaksanaan pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sampai kepada penerima manfaat Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah selanjutnya menjadi tanggung jawab Pokja Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tingkat Kelurahan selaku pelaksana distribusi akhir; g. 10
7. h.apabila pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah telah selesai dilaksanakan, Pokja Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapazan Rendah Kelurahan selaku pelaksana distribusi akhir wa-ib membuat dan mengisi kartu kendali yang memuat daza penerima manfaat Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang ditandatangani oleh pelaksana distribusi akhir dan diketahui oleh Lurah setempat;
8. i.berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana tersebut pada huruf e, Perum Bulog Divre DKI Jakarta selanjutnya membuat rekapitulasi pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk masing-masing Kecamatan yang dirinci per Kelurahan (format MBA-0) sesuai dengan Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan ditandazangani oleh Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan diketahui oleh pejabat Kecamatan;
9. j.berdasarkan format MBA-0 sebagaimana tersebut pada huruf i, Perum Bulog Divre DKI Jakarta selanjutnya membuat rekapitulasi pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk setiap Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang dirinci per Kecamatan serta ditandatangani oleh Kadivre DKI Jakarta dan Walikota/Bupati dengan menggunakan model MBA-1 sesuai dengan Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan selanjutnya disampaikan kepada Perum Bulog Divre DKI Jakarta sebagai dasar penagihan subsidi kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
10. k.khusus untuk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, karena letak geografis wilayah, maka pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ke Kelurahan- Kelurahan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan musim, kondisi, cuaca, transportasi dan kebutuhan Kelurahan setempat;
  1. 1.apabila dalam bulan berjalan, masih terdapat sisa alokasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang belum habis didistribusikan, maka sisa alokasi tersebut dapat didistribusikan kembali pada bulan berikutnya kepada penerima manfaat Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang bersangkutan;
11. m.apabila dalam pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diperlukan adanya relokasi, maka penetapannya dilakukan berdasarkan usulan dari Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi yang terlebih dahulu telah dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan 11
12. n.dalam rangka meningkatkan efektifitas dan pengendalian pelaksanaan pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan melaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota/ Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara periodik setiap bulan dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Be:•pendapatan Rendah Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi setiap triwulan.
(2)Bentuk Berita Acara Serah Terima (BAST) dan bentuk formulir model DPM-2 dan model MBA-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf j tercantum dalam Formulir 07, Formulir 08 dan Formulir 09 Lampiran Peraturan Gubernur ini. Bentuk pelaporan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tercantum dalam Formulir 12 dan Formulir 13 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB PENDISTRIBUSIAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH

Pasal 7

(1)Untuk pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari gudang sampai titik distribusi merupakan tanggung jawab Kepala Perum Bulog Divre DKI Jakarta sesuai tingkatan wilayah operasional, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
(2)Untuk pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari pelaksana distribusi akhir sampai pada RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah merupakan tanggung jawab Pokja Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

BAB VI

PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 8

(1)Setiap RTS-PM Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berhak menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebanyak 15 (lima belas) kg/RTS-PM/bulan dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dengan harga Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per kg netto di Titik Distribusi.
(3)12
(2)Pembayaran terhadap Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang diterima oleh RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan secara tunai kepada Pokja Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan harus segera disetorkan ke rekening Perum Bulog Divre DKI Jakarta paling lambat 7 (tujuTa) hari kerja ke rekening Perum Bulog Divre DKI Jakarta. Apabila uang penjualan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetorkan ke rekening Perum Bulog Divre DKI Jakarta maka bukti tanda setor yang asli harus diserahkan kepada Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang selanjutnya diganti dengan tanda terima pembayaran dalam bentuk Model 'IT HPB-SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH sesuai dengan ketentuan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berlaku.
(4)Apabila RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu dibayar tunai, maka dapat diberikan tenggang waktu pembayarannya paling lambat tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya, dengan terlebih dahulu menerbitkan surat pernyataan jaminan Model MJ oleh pihak Kelurahan sesuai dengan ketentuan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan. Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berlaku. Apabila dalam batas tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang bersangkutan masih belum dapat menyelesaikan pembayarannya, maka pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah abkasi bulan berikutnya untuk sementara ditangguhkan hingga dislesaikannya pelunasan pembayaran.
(6)Bentuk formulir Model T'T HPB-SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH dan formulir surat pernyataan jaminan sesuai Model MJ sebagaimana_ dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Formulir 10 dan Formulir 11 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

BIAYA PENDISTRIBUSIAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH

Pasal 9

1) Biaya Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Titik Distribusi ke Titik Bagi (RT/RW) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 dan dialokasikan oleh masing- masing Kelurahan. 2) Biaya Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebagaimana pada ayat (1) antara lain :

a.Pengadaan Kartu RTS-PM;
b.Pengadaan Kartu Kendali;
c.Sewa Kendaraan;
d.Upah Kuli Angku.t;
e.Konsumsi Makan Minum Petugas/Pelaksana; dan
f.Timbangan beras (bagi yang belum memiliki).

(3)
(5)13

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

Dalam rangka peningkatan knalitas beras, S-Jbsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, selain Pembiaya n Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 1 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 1 Tahun 2016