(1)Pengendalian teknis dilakukan terhadap kegiatan konstruksi yang dikerjakan oleh pihak ketiga atau kegiatan konstruksi melalui :
a.pengawasan, pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk melakukan tindakan perbaikan terhadap deviasi/keterlambatan; dan
b.melakukan tindakan perbaikan terhadap deviasilketerlambatan yang terjadi dengan pembagian sampai dengan 10% (sepuluh persen) dilakukan oleh pelaksana ke~iatan di atas 10% (sepuluh persen) sampai 20% (dua. puluh persen) dilakukan oleh Kepala SKPD/UKPD. Apabila deviasilketerlambatan melebihi 20% (dua puluh persen) Kepala SKPD/UKPD harus segera melaporkan dan menyampaikan rencana tindakan perbaikan kepada Sekda melalui Asisten Sekda yang bersangkutan .
. (2) Pengendalian leknis dilaksanakan dengan cara :
a.menelili laporan kegiatan dan mengadakan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan fisik kegiatan untuk mengkaji sejauhmana pencapaian tujuan kegiatan yang bersangkutan; dan
b.melakukan peninjauan lapangan dengan tUjuan :
1.mengamati dan mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan.
2.menguji kebenaran laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3.laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh :
a) Staf pelaksana kegiatan kepada Kasubbid/Kasi/Kasubbag selaku pelaksana kegialan secara tertulis; b) Pelaksana kegiatan kepada Kepala SKPD/UKPD melalui Kepala Bidang/Bagian, selaku pengendali teknis kegiatan; c) Kepala SKPD/UKPD kepada Sekda melalui Kepala BPKD paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan dengan lembusan Inspeklur, Kepala Bappeda, Kepala BPKD, Kepala Biro Adminislrasi terkait dan Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kola menyangkut kegiatan jasa konstruksi dan konsultansi; dan d) Sekda menyampaikan laporan kepada Gubernur paling lama tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan. .
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus,
(6)Dalam rangka mengoplimalkan pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Konsultansi yang memerlukan tim pendamping, SKPD/UKPD dapat menganggarkan biaya bagi Tim Pendamping (counter part).
(7)Tim Pendamping (counter part) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sekelompok orang yang dipandang memiliki kompetensil kapasilas/konlribusi dalam pelaksanaan suatu kegiatan pekerjaan konsultansi.
6 3, Di antara Pasal 206 dan Pasal 207 disisipkan pasal baru yaitu Pasal 206A dan Pasal 206B, yang berbunyi sebagai berikut :