menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
\ . i Menetapkan 2
6.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan dari Tindak Kekerasan;
7.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas;
8.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
MEMUTUSKAN : PERATURAN GWBERNUR TENTANG POLA PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL. BABI KETENTUMJ UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.Daerahadalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakart2.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalilh Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat sKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5.Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian atau subordinat dari SKPD.
6.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang' mengalami hambatan sosial, moral dan materiai baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial.
7.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga masyarai<at agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8.Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.
3
9.Upaya Pencegahan adalah upaya untuk mencegah agar jangan sampai timbul masalah sosial dan langkah-Iangkah untuk memelihara fungsionalitas seseorang maupun masyarakat.
10.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
11.Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya..
12.Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh warga masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13.Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
14.Penjangkauan Sosial adalah serangkaian kegiatan yang mempertemukan kepentingan pelayanan antara PMKS dengan institusi yang melakukan pelayanan kesejahteraan sosial.
15.Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga binaan sosial yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
16.Pembinaan Lanjut adalah kegiatan memonitor dan memantau PMKS sesudah mereka bekerja atau kembali ke keluarga.
17.Panti Sosial adalah institusi atau satuan kerja yang didirikan oleh pemerintah dan/atau masyarakat yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS.
18.Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kesejahteraan sosial.
19.Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan bad an hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau di luar daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan kegiatan usaha baik sendiri maupun bersama-sama.
20.Pengendalian Mobilitas Penduduk adalah upaya untuk mengendalikan pergerakan penduduk dari luar daerah ke daersh.