(1)Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan sebagai berikut :
a.Auditor, berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Inspektorat bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah; dan
b.Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Inspektorat bidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah pada Instansi Pemerintah Daerah.
(2)Tugas jabaten fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:
a.Audito~, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan; dan
b.Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengaw3san atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan alas' peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan alas- dekonsentrasi. dan tuga's pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu·dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerinlahan di Daerah.
5 BAB III JENJANG JABATAN DAN PANGKAT/GOLONGAN Pasal 4
(1)Jenjang Jabatan Fungsional Auditordari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
a.Auditor Tingkat Terampil; dan
b.Auditor Tingkat Ahli.
(2)Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional AuditorTingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
a.Auditor Pelaksana, terdiri atas :
1.Pengatur, golongan ruang II/c; dan
2.Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
b.Auditor Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
1.Penata Muda, golongan ruang III/a: dan 2, Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
c.Auditor Penyelia, terdiri atas ;
1.Penata, golongan ruang III/c; dan
2.Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
(3)Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
a.Auditor Pertama, terdiri atas :
1.Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
b.Auditor Muda, terdiri atas :
1.Penata, golongan ruang III/c; dan
2.Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
c.Auditor Madya, terdiri atas :
1.Pembina, golongan ruang IV/a;
2.Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3.Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
d.Auditor Utama, terdiri atas :
1.Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2.Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
6 Pasal 5 (1)' Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
a.Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oi Daerah Pertama;
b.Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda; dan
e.Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Madya.
(2)Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
a.Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama, terdiri atas :
1.Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
b.Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda, terdiri atas :
1.Penata, golongan ruang IllIe; dan
2.Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
e.Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Madya, terdiri atas :
1.Pembina, golongan ruang IV/a;
2.Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3.Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
BAB IV PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL Pasal 6
(1)Penghitungan formasi masing-masing jabatan fungsional pada Inspektorat dilakukan dengan eara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif satu tahun.
(2)Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian mal<.simal dibagi dua.
(3)Jam kerja efektif satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
7 BAB V KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL Pasal?
(1)Kebutuhan Formasi masing-masing jabatan fungsional pada Inspektorat sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
(2)Formasi masing-masing jabatan fungsional akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengisian formasi masing-masing jabatan fungsional diusulkan oleh Inspektur kepada Gubernur melalui BKD.
(4)Usulan penglslan formasi masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
BABVI PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN Pasal 8
(1)Pengangkatan masing-masing pejabat fungsional didasarkan kepada formasi jabatan yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan ~etentuan peraturan perundang-undangan.