DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 21 Tahun 2018

Nomor: 21
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Pembentukan Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha Daerah (LPTG). LPTG Daerah merupakan lembaga keagamaan yang mengkoordinasikan dan mengembangkan Tripitaka Gatha di Daerah, yang mempunyai tugas dan fungsi sendiri, susunan organisasi, dan pembiayaan penyelenggaraan kegiatan LPTG Daerah dialokasikan melalui belanja Hibah pada APBD dan/atau partisipasi dari anggota dan sumbangan lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha, diatur selain pada tingkat nasional Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha dapat dibentuk di daerah yang berkedudukan di daerah Provinsi;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan potensi dan peran aktif masyarakat dalam membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembinaan, bimbingan, koordinasi dan konsultasi dalam peningkatan Saddha/ Sradha atau keyakinan terhadap Kitab Suci Tripitaka melalui kreasi dan budaya, perlu dibentuk Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha Daerah; Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah, Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4.Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha; 2 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LEMBAGA PENGEMBANGAN TRIPITAKA GATHA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dirnaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7.•Biro Pendidikan dan Mental Spiritual adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8.Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha Daerah yang selanjutnya disebut LPTG Daerah adalah Lembaga Pengembangan -Tripitaka Gatha Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9.Musyawarah Daerah yang selanjutnya disebut Musda adalah Musyawarah Daerah Pengurus LPTG Daerah.
10.Rapat Kerja Daerah yang selanjutnya disebut Rakerda adalah Rapat Kerja. Daerah Pengurus LPTG Daerah

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk LPTG Daerah.

Pasal 3

Pembentukan LPTG Daerah dimaksudkan untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengemban.gan Tripitaka Gatha di Daerah.

Pasal 4

Pembentukan LPTG Daerah bertujuan untuk meningkatan penghayatan dan pengalaman Kitab Suci Tripitaka Gatha di Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

LPTG Daerah merupakan L,embaga Keagamaan yang mengoordinasikan dan mengembangkan Tripitaka Gatha di Daerah.

Pasal 6

LPTG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :

a.menyelenggarakan pengembangan kegiatan Swayamvara Tripitaka Gatha; •b. menyelenggarakan pembinaan kegiatan Swayamvara Tripitaka Gatha;
c.meningkatkan pemahaman Kitab Suci Tripitaka Gatha;
d.meningkatkan penghayatan dan pengarnalan Kitab Suci Tripitaka Gatha dalam kehidupan sehari-hari; dan
e.melaksanakan koordinasi dengan LPTG Nasional dalam rangka pelaksanaan Swayamvara Tripitaka Gatha. Pasal .7 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakstid dalam Pasal 6, LPTG Daerah menyelenggarakan fungsi : •a. perumusan visi, misi dan ketentuan pelaksanaan pengembangan serta peningkatan kualitas baca Kitab Suci Tripitaka Gatha maupun kreasi serta budaya Buddhis;
b.koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program;
c.pelaksanaan hubungan dengan pemerintah, majelis/lembaga organisasi keagamaan Buddha dan instansi lainnya; dan
d.penyelenggaraan administrasi dan informasi.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 8

Susunan Organisasi LPTG Daerah terdiri dan: Dewan Penasihat

1.Wakil Gubernur;
2.Sekretaris Daerah; dan
3.Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.

b.Dewan Pembina:
1. 1.Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;
2. 2.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
3. 3.Kepala Bagian Mental Spiritual Biro Pendidikan dan Mental Spiritual; dan
4. 4.Pembimas Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.
c.Pengurus Harian terdiri atas :
1. 1.Ketua;
2. 2.Sekretaris;
3. 3.Bendahara;
4. 4.Bidang-bidang, terdiri atas : a) pembinaan dan penjurian; b) pendidikan dan pelatihan; c) publikasi dan dokumentasi; d) usaha dan dana; dan e) penelitian dan pengembangan.

Pasal 9

Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan masukan serta arahan, bagi pengurus untuk pencapaian tujuan dan kinerja, baik diminta maupun tidak diminta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LPTG Daerah.

Pasal 10

Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap LPTG Daerah dalam mencapai tujuan, visi dan misi.

Pasal 11

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c angka 1 mempunyai tugas:

a.memimpin LPTG Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah;
b.mewakili pengurus LPTG Daerah baik ke luar maupun ke dalam organisasi;
c.mengadakan dan memelihara hubungan dengan instansi/ Kementerian lainnya;
d.mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaa_n program LPTG Daerah;
e.memimpin pelaksanaan perencanaan, pengorgan.isasian, kontrol dan evaluasi seluruh kegiatan lembaga secara umum; dan
f.memimpin pertanggungjawaban dan pelaporan lembaga.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2016