Dalam Peraturan Gubernur ini yang dirnaksud dengan :
1.Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5.Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat BPPBJ adalah Badan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6.Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reforrnasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7.Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
4
8.Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
9.Tim Penilai Angka Kredit adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
10.Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah Tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan angka kredit yang ditetapkan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
11.Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolok ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatari fungsional tertentu, BAB II JENIS, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK Paged 2
(1)Jenis Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa terrnasuk dalam rumpun menajornm
(2)Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional BPPBJ di bidang pengadaan barangijasa Oaergth.
(3)Tugas Pokok Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa adalah melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen aset.
BAB III JENLIANCI JABATAN DAN PANOKAT/GOLONGAN PAgal 3
(1)Jabatan Fungoional Pengelola Pengp.daan Sarang/da§a mrpakri jatittttim tirigItAt
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dani yang terendall tiampai dongan yang tertinggi, yaitu :
a.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Pertama;
b.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda; dan
c.Pcngelola Pengocifian Barang/Jasa Madya.
5
(3)Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dani yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
a.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertarna., terdiri ata.s :
1.Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2, Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
b.Pengelola Pengadaan Ba.rang/Jama Muda, terdiri atas :
1, Penata, golongan ruang III/c; dan
2.Penata. Tingkat I, golongan ruang III/d.
c.Pengelola. Pengadaan Barang/Jasa Ma.dya, terdiri atas :
1.Pembina, golongan ruang IV/a.;
2.Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3.Pembina Utarna Muda, golongan ruang TV/c.
SAB IV PENGHITUNGAN PORMASI Pa.sal 4
(1)Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja. efektif 1 (satu) tahun.
(2)Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksirnal dibagi 2 (eltatt).
(3)Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratua lima puluh) jam.
AVV KEKTTIJHA LAN PENGISIAN FOIRIVIA$I Pa8a1 5
(1)Kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalarn Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(2)Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan parhitungan beban Wpm bardasarkan ketentuan peAtttwral poriAndong-titEttAttpri.
6
(3)Pengisian formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa diusulkan oleh Kepala BPPBJ kepada Gubernur melalui BKD.
(4)Usulan pengisian formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DART JABATAN