DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 234 Tahun 2016

Nomor: 234
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 November 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2
10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Standar Pengendalian Intern Pemerintah; 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar; 12. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR.

Pasal 1

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.
(2)Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 2

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana, yang berada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi :

a.pembinaan;
b.pencegahan;
c.pengawasan; dan
d.penin.dakan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar; b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari instansi dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi mformasi; c. mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;

d.melakukan operasi tangkap tangan; e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Pasal 5

Susunan organisasi Satgas Saber Pungli terdiri atas :

1.Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2.Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
3.Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
4.Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah Provinsi DKI Jakarta Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Inspektur Provinsi DKI Jakarta Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Inspektur Bidang Pencegahan dan Investigasi 1 Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
2.Badan Kepegawaian Provinsi DKI Jakarta
3.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
4.Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
5.Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6.Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta Pengarah Penanggung jawab Wakil Penanggung Jawab : Ketua Pelaksana Wakil Ketua Pelaksana : Sekretaris Anggota terdiri dari unsur :

Pasal 6

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli, Ketua Pelaksana membentuk Tim yang mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan teknis pelaksanaan.

Pasal 7

Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli kepada Menteri Dalam Negeri melalui aplikasi pelaporan SABERPUNGLI pada www.kemendagri.go.id paling lambat tanggal 5 setiap bulannya atau sewaktu-waktu jika diper1ukan.

Pasal 8

(1)Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk pelaksanaan operasi tangkap tangan.
(2)Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung jawab Satgas Saber Pungli secara berjenjang. 4

Pasal 9

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2016 Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SUMARSONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 32139 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, A ANYUHANAH NIP 196508241994032003

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 234 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2016