menetapkan Per2turan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
1.Undang-Undang NomoI' 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.Unc'ang-Undang NomoI' 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.Undang-Undang NomoI' 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4, Undang-Undang NomoI' 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
5.Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perl.!ndang-Undangan;
6, Undang-Undang NomoI' 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang NomoI' 2 Tahun 2014;
8.Peraturan Pemerintah NomoI' 16 Tahun 1994 t8ntang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah NomoI' 40 Tahun 20'10;
9, Peraturan Pemerintah NomoI' 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2
10.Pemturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaralDaerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keual1gan Daerah sebaga:mana telah beberapa kali diubah tt)rakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15.Peraturan Menteri Dalam Negel'i Nor,lor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANGGULANGAbJ KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN. BABI KETENTUAN lJMUM Pasal 1 Dalarn Peraturan Gubernur ini yong dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubenur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6.Asisten Pemerintohan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.
7.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Da'3rah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3
8.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9.Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan ReformaGi Birokrasi Sekretariat Daerah.
10.Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12.Walikota adalah Walikota Kola Administrasi.
13.Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Se.ribu.
14.Keta Administrasi adalah Kota Administrasi Provhlsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15.Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota .Jakarta.
16.Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Dinas Kota adalah Suku Dinas Penanggulangan Ke.bakaran dan Penyelamatan pada Kota Administrasi.
17.Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Dinas Kabupaten adalah Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pad a Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
18.Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
19.Ke8amatan adalah Kecamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20.Camat adalah Camat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21.Kelurahan adalah Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22.Lurah adalah Lurah Provinsi Daerah Khusus Ibukot3 Jakarta.
23.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satl.!an K6rja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
24.Unit Kerje. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
25.Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerinlah dengan perjanjian kerja yang diangkal oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
26.Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi symat tertentu. diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pem6rintahan.
4
27.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan pe~anjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka m8!aksanakan tugas pemerintahan.
28.Kondisi darurat lainnya adalah kejadian yang mengganggu dan/atau mengancam keselamatan masyarakat selain kejadian kebakaran.
29.Pasukan Pemadam adalah petugas operasional yang bertugas untuk iiielaksanakan tug as penanggulangan keba!;3ran baik sebagai penyerang, penyalur maupun sumber air.