Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6.Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8.Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9.Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10.Kabupaten Administrasi adalah • Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11.Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
12.Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
13.Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Badan Kota adalah Suku Badan Perencanaan Pembangunan pada Kota Administrasi.
14.Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Badan Kabupaten adalah Suku 13adan Perencanaan Pembangunan pada Kabupaten Administrasi.
15.Kepala Suku Badan adalah Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
16.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17.Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian atau subordinat SKPD. 18.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 19.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun. 20..Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23.Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program
24.Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang waktu pelaksanaan dan dana anggarannya mengikat untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
25.Program Prioritas Kepala Daerah adalah program yang • bersifat top down yang merupakan komitmen dari Pimpinan Daerah yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, lintas sektor, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat.
26.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
27.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu). tahun anggaran, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
28. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah Forum antar pelaku/pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. 29. Rapat Koordinasi Bidang yang selanjutnya disebut Rakorbid adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan yang ber.sifat lintas sektor. 30. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah. 31. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD merupakan rencana aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan tertentu dan mengacu pada peta jalan atau rencana aksi nasional.
32.Indikator Kinerja Utama atau Key Performance Indikator yang selanjutnya disingkat KPI adalah matrik finansial •ataupun non-finansial yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran Pemerintah Daerah.
33.Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat Perkin adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
BABII KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI