DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 26 Tahun 2015

Nomor: 26
Tahun: 2015
Ditetapkan: 17 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 26 Tahun 2015 adalah ketentuan umum, maksud dan tujuan, asas dan nilai, kegiatan, waktu, tempat, pelaksanaan, larangan dan sanksi, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembiayaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik Baru harus sesuai sifat hakikat dan tujuan pendidikan yang mulia, luhur, terhormat dan berbudaya serta sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru di sekolah, nnaka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib dan kepastian pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik Baru di sekolah negeri dan swasta di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu rnenetapkan Peraturan Gubernur tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru; mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013; 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru di Sekolah;
8.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan,
9.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10.Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
11.Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
12.Peraturan Gubernur Nomor 192 Tahun 2009 teritang Penetapan Sekolah Menengah Atas Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
13.Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : •

1.Daerah adaiah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daeran Khusus Ibukota Jakarta.
4.Dinas adalah Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6.Suku Dinas adalah Suku Dinas Pendidikan pada Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7.Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8.Seksi Dinas adalah Kepala Seksi Dinas Pendidikan pada Kecamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9.Kepala Seksi Dinas adalah Kepala Seksi Dinas Pendidikan pada Kecamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10.Sekolah adalah Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK Negeri dan Swasta di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11.Peserta Didik adalah Peserta Didik pada jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan Program Kesetaraan Paket A, B dan C.
12.Masa Orientasi Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat MOPDB adalah kegiatan yang menjennbatani peserta didik baru untuk mengenali beberapa kekhususan dari jenjang pendidikan barunya, berupa lingkungan fisik, lingkungan sosial dan cara belajar yang berbeda dengan lingkungan pendidikan sebelumnya.
13.Peserta Didik Baru adalah Peserta Didik yang sudah diterima menjadi peserta didik pada jenjang pendidikan TK/SD/SMP/SMA/SMK/SLB dan Program Kesetaraan Paket A, B dan C.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan MOPDB Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3

(1)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan tertib dan kepastian pelaksanaan kegiatan MOPDB di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
(2)Tertib dan kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi sekolah sebagai peserta didik baru dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan pendidikan.

Pasal 4

MOPDB di sekolah bertujuan :

a.Mengenalkan kepada peserta didik baru meliputi :
1. 1.sejarah sekoIah;
2. 2.prestasi sekolah;
3. 3.program kerja,
4. 4.lingkungan, sekolah dan masyarakat sekitar;
5. 5.kegiatan intrakurikuler;
6. 6.kegiatan ekstrakurikuler;
7. 7.organisasi siswa intra sekolah;
8. 8.pendidik;
9. 9.tenaga pendidik;
10. 10.prasarana; 4
11. 11.sarana;
12. 12.tata tertib sekolah; dan
13. 13.materi lain yang relevan dengan peningkatan diri di sekolah.
b.Membangun keakraban, kebersamaan, tenggang rasa, saling peduli, saling melindungi dan membantu antar peserta didik baru dan antara peserta didik baru dengan peserta didik senior;
c.Mewujudkan budaya persatuan, kesatuan, gotong royong dan saling menghormati di sekolah;
d.Mewujudkan budaya pergaulan dan tata komunikasi antar peserta didik dan antar peserta didik dengan pendidik serta tenaga kependidikan yang harmonis, serasi, sopan dan santun; dan
e.Mewujudkan budaya hidup ramah dan damai di sekolah serta lingkungan sekitar. BAB 111 ASAS DAN NILAI •

Pasal 5

Pelaksanaan MOPDB di sekolah didasarkan atas asas Pancasila.

Pasal 6

(1)MOPDB di sekolah dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai :
1. a.kebersamaan;
2. b.ketulusan;
3. c.kasih sayang;
4. d.kepatutan;
5. e.proporsionalitas; dan
6. f.sistem sekolah ramah anak. •
(2)Makna nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.kebersamaan adalah pelaksanaan MOPDB dalam rangka membangun kebersamaan antar peserta didik baru dan antara peserta didik baru dengan peserta didik seniornya;
2. b.ketulusan adalah kegiatan MOPDB dilaksanakan dengan tulus guna memberikan pencerahan positif, komitmen dan kebanggaan atas segala sesuatu menyangkut sekolah;
3. c.kasih sayang adalah melalui kegiatan masa orientasi sekolah tercipta rasa saling menyayangi, peduli, perhatian, melindungi dan tenggang rasa antar peserta didik baru dan antara peserta didik baru dengan peserta didik seniornya;
4. d.kepatutan adalah seluruh aspek pelaksanaan MOPDB seperti perlengkapan assesories, bentuk, materi, waktu dan tempat kegiatan, patut dan tidak menyalahi norma susila, sosial, agama dan hukum serta menjunjung tinggi hak asasi manusia;
5. e.proporsion2.1itas adalah seluruh aspek pelaksanaan MOPDB yaitu, perlengkapan, assesories, bentuk, materi, waktu, maupun tennpat kegiatan harus selaras, seimbang dan harmonis dengan kemampuan, situasi dan kondisi peserta didik baru serta sesuai dengan tingkat satuan pendidikan; dan
6. f.sistem sekolah rannah anak adalah sekolah yang terbuka melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan, kehidupan sosial serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak.

BAB IV

KEGIATAN

Pasal 7

MOPDB di sekolah dapat diisi dengan kegiatan nneliputi :

a.perkenalan;
b.ceramah umum;
c.kerja bakti di sekolah dan lingkungan sekitar;
d.latihan baris-berbaris;
e.latihan upacara;
f.latihan menyanyikan lagu-lagu wajib nasional;
g.kepramukaan;
h.pengenalan pcia hidup bersih dan sehat;
i.musyawarah dan kesepakatan peraturan tata tertib siswa; dan
j.pelaksanaan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.

Pasal 8

Perkenalan pada MOPDB di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat diisi dengan perkenalan dengan manajemen sekolah, pendidikan, tanaga kependidikan, staf, organisasi siswa intra sekolah dan pengurus kelas kepada peserta didik baru.

Pasal 9

(1)Materi ceramah umum pada MOPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b nneliputi :
1. a.sejarah, prestasi akademis dan non akademis, program kerja, prasarana, sarana, kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler dan lingkungan sekolah;
2. b.peraturan tata tertib dan ketentuan yang telah ditetapkan sekolah;
3. c.kebangsaan, nasionalisme, kebijakan daerah, kebijakan dinas atau kebijakan yayasan;
4. d.bahaya pergaulan bebas, narkotika, penyalahgunaan obat terlarang, zat adiktif, minuman berakohol dan terorisme,
5. e.kesetiakawanan sosial; dan
6. f.perlindungan anak dan hak asasi manusia.
(2)Narasumber/Penc.:eramah untuk materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dari unsur internal atau unsur eksternal sekolah yang berkompeten sesuai undangan/surat tugas secara tertulis dari Kepala Sekolah. 6

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014