menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
1.Undang-Undang NomoI' 17 Tahun 2003 tentang 1< euangan Negara;
2.Undang-lindang NomoI' 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3.Undang-lindang NomoI' 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.Undang-lindang NomoI' 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolc>an dan Tanggung Jawab Keuangan Neuara;
5.Undang-lindang NomoI' 14 Tahun 2005 tentang r:;uru dan Dosen;
6.Undang-Undang NomoI' 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republil< Indonesia;
7.Undang-lindang NomoI' 12 Tahun 2011 t<,ntang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
,
8.Undann-Undang NomoI' 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pamerintahan Daerah sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11.Peratural1 Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan P8raturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan F!emerintah NomoI' 40 Tahun 2010;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
15, Peraturan I"emerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan DClerah; 16, Peratciran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan , Keuangan clan Kinerja Instansi Peillerintah; 17, Peraluran "emerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Peillbagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daer;"h Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupalen/Koto,
18.Peraturan Demerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang Pengelolaan Uang NegaralDaerah;
19, Peraluran ?emerintah NomoI' 41 Tahun 2007 te'~tang Organisasi Perangkat Daerah;
20.Peralurar, F'emerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
21.Peraluran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola<ln dell1 Penyelenggaraan Pendidikan;
22, Peraturan f)emerintah NomoI' 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Baran(1 Milik Negara/Daerah;
23.Peraturan ,\i1enteri Dalam Negeri NomoI' 13 Tahun 2006 ten tang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan Menteri Dalalll Negeri NOlllor 21 Tahun 2011:
24, Peraturan ~Aenteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi ?erangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta: 25, Peraturan Henteri Pendidikan Nasional NomoI' 28 fahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madraseil;
26.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentan'~ Sis~em Pendidikan:
3
27.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Orgilnisasi Perangkat Daerah;
28.Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentilng Organisasi dan Tata: Kerja Dinas Pendidikan;
29.Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Petunjllk Pelaksana Pembentukan Komite Sekolah pad a Sekolah di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
MEMUTUSKAN : Menebpkan ; PERATURAN GlIBERNUR TENTANG PEMBENTlIKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI. BABI KETENTUAN lIMUM