DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2015

Nomor: 31
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khsusus Ibukota Jakarta No. 31 Tahun 2015 adalah ketentuan umum, pembentukan, kedudukan tugas dan fungsi, organisasi, susunan organisasi, kepala pusat, subbagian tata usaha, satuan pelaksana pelatihan dan uji kompetensi, satuan pelaksana pengendalian dan pemasaran, subkelompok jabatan fungsional, status jabatan dan eselon, tata kerja, kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang PembentukanPusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang I'etenagakerjaan;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khus!.Js Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7.Undang-Undang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peratu,an Pemerintah Nomor 8 Tahur, 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerir.tahan Daerah Kabupaten/Kota;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Oaerah;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17.Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus IbukotCl ,Iakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang sel8njutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
7.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8.Biro Org~misasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organ'isasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah KhUSJS Ibukota Jakarta.
9.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakar~a.
10.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11.Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri yang selanjutnya disingkat PPKPI adalah Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
12.Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri.
13.SatLian Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14.Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutn/a disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
15.Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jab'3tan peme,'intahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16.Pegawai Nageri Sipil adalah warga negara Ind'Jnesid yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegc:wai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk manduduki jabatan pemerintahan.
17.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 4
18.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
19.Tenaga Kerja adalah setisp orang yang mampu melakukan pekerjaan guns menghasilkan barang dan/atau jasa balk untul: memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
20.Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, mtmingkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etas kerja pada tingkdt keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
22.Mobile Training Unit (MTU) adalah pemberian latihan di lapangan dan/atau menjangkau komunitas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk PPKPI.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)PPKPI merupakan Unit Pelaksana Teknis Dina:; Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pelaksanaan pelatihan tenaga kerja di bidang industri, tata niaga dan 3neka kejuruan.
(2)PPKPI dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yan9 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1)PPKPI mempunyai tugas melaksanakan pAIC'tihan kerja di bidang industri, tata niaga dan aneka kejuruan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana d;maksud pada ayat (1), PPKPI menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PPKPI; 5
2. b.pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPKPI;
3. c.penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis PPKPI;
4. d.penyusunan bahan program, kurikulum dan silabus pelatihan tenaga kerja di bidang industri, tata niaga dan aneka kejurua,l berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. e.penyusunan rencana pelatihan tenaga kerja di bidang industri, tata niaga dan aneka kejuruan;
6. f.pelaksanaan pelatihan tenaga kerja di bidang industri, tata niaga dan aneka kejuruan;
7. g.pengelolaan fasilitas tempat dan peralata~ pelatihan;
8. h.pemasaran program dan lulusan pelatihan;
9. i.pelaksanaan jasa pelayanan pelatihan dan jasa pemanfaatan prasarana dan sarana pelatihan;
10. j.pelaksanaan kerja sama pelatihan dan pemasaran PPKPI;
11. k.pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelatihan tenaga kerja di bidang industri, tata niaga dan aneka kejuruan; I. pelaksanaan pemantauan lulusan pelatihar tenag::l kerja di bidang industri, tata niaga dan aneka kejL:ruan
12. m.pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PPKF'I;
13. n.pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PPKPI;
14. o.pengelolaan kearsipan data dan informasi PPKPI;
15. p.pengelolaan prasarana dan sarana PPKPI;
16. q.pelaksanaan pUblikasi kegiatan dan pengC'turan acma PPKPI;
17. r.pelaksanaan pemungutan, pencatatan, pembul<uan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi PPKPI; dan
18. s.pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PPKPI.
(1)Susunan Organisasi PPKPI terdiri dari :
1. a.Kepala Pusat;
2. b.Subbagian Tala Usaha;
3. c.Satuan Pelal~sana Pelatihan dan Uji Kompetensi;
4. d.Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran; dan
5. e.Subkelompok Jabatan Fungsional. 6
(2)Bagan Susunan Organisasi PPKPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

Kepala Puset mempunyai tugas :

a.memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PPKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
c.melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tug as dan fungsi PPKPI; dan
d.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPKPI.

(1)Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi PPKPI.
(2)Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
(3)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
1. a.menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PPKPI sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPKPI sesuai dengan Iingkup tugasnya;
3. c.menghimpun dan menyusun bahan pedoman dan standar teknis PPKPI;
4. d.mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PPKPI; .e. melaksanakan monitoring, pengendalian d3r evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran PPKPI;
5. f.melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PPKPI;
6. g.melaksanakan kegiatan pengelolaan kerumahtanggaan PPKPI; ketatausahaan dan 7
7. h.melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban PPKPI;
8. i.melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pE:r3watan bangunan gedung dan peralatan kerja PPKPI;
9. j.melaksanakan pengelolaan ruang rapatJpertemuan dan perpustakaan PPKPI;
10. k.melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan aeara PPKPI; I. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan peralatan kerja PPKPI;
11. m.menerima, menatausahakan, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kerja PPKPI;
12. n.melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan, data dan informasi PPKPI;
13. o.melaksanakan pemungutan, peneatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerirT'aan retribusi PPKPI
14. p.mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas PPKPI; dan
15. q.melaporkan dan mempertanggun!;jawabkan pelaksanaan tug as Subbagian Tata Usaha.

Pasal 8

(1)Satuan Peiaksana P'"latihan dan Uji Kompetell~i merupakan satuan kerja Iini PPKPI dalam pelaksanaan pelatihan tenaga kerja di bidang industri, tata niaga dan aneka kejuruan dan uji kompetensi.
(2)Satuan Pel2ksana Pelatihan dan Uji Kompeter:::.; dipimpin oleh seorang KepaJa Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
(3)Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
(4)Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentika'1 oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
(5)Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kempetensi mempunyai tug as :
1. a.menyusun bahan reneana strategis dan reneana kerja dan anggaran PPKPI sesuai dengan iingkup tugasnya;
2. b.melaksanakan reneana strateg,s dan dokumen pelaksanaan anggaran PPKPI sesuai dengan lingkup tugasnya; 8
3. c.menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pelatihan tenaga kerja di bidang industri, tata niaga dan aneka kejuruan dan uji kompetensi.
4. d.menyusun bahan program, kurikulum dan silabus pelatihan tenaga kerja di bidang industri, tata niaga dan aneka kejuruan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. e.menyusun rencana pelatihan;
6. f.menyusun kebutuhan prasarana dan sarana pelatihan dan uji kompetensi bidang industri, tata niaga dan aneka kejuruan;
7. g.melaksanakan pelatihan kerja tenaga kerja di bi':lang industri, tata niaga dan aneka kejuruan;
8. h.melaksanakan kegiatan uji kompetensi PPKPI;
9. i.memproses penerbitan sertifikat kompetensi;
10. j.melaksanakan kerja sama dalam penyelenggara<:m pelatihan tenaga kerja di bidang industri, tata niaga dan aneka kejuruan;
11. k.melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Prcfesi; dan I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan relaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi.

Pasal 9

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam pas81 8 ayat (5), Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan pelatihan I~erja melalui Mobile Training Unit (MTU).

Pasal 10

(1)Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemas;:;:ran merupakan satuan kerja Iini PPKPI dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu pelatihan kerja serta pem8saran program dan lulusan.
(2)Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
(3)Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
(4)Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas eHaS usul Kepala Pusat.
(5)Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran mempunyai tugas :
1. a.menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PPKPI sesuai dengan iingkup tugasnya; 9
2. b.melal<sanakan rencana strategis dan dokumfm pelaksanaan anggaran PPKPI sesuai dengan Iingkup tugasnya;
3. c.menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pengendalian mutu pelatihan kerja serta pemasaran program dan lulusan;
4. d.melaksanakan pengendalian mutu dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja dan uji kompetensi;
5. e.menyusun rencana pemasaran program dan lulusan pelatihan tenaga kerja di bidang industri, tata niaga dan aneka kejuruan;
6. f.melaksanakan kegiatan pemasaran program jan lulusan pelatihan;
7. g.melaksanakan penyebarluasan informasi pelatihan kerja;
8. h.melaksanaan kerja sama pemasaran lulusCln;
9. i.melaksanakan pemantauan lulusan pelatihan; dan
10. j.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran.
(1)PPKPI dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
(2)Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalarn susunan fJrganisasi struktural PPKPI.

Pasal 12

(1)Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional PPKPI sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Oinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
(2)Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jaoatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
(3)Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepata Dinas atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
(4)Ketentuc:n lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional PPKPI diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undargan. 10

BAB V

STATUS JABATAN DAN ESELON

Pasal 13

(1)Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktllral Eselon III A.
(2)Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

(1)Dalam melaksanakan tug as dan fungsinya PPKPI wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi PPKPI.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…