menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia;
10 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;
11.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/KEP/ M.PAN/ 11 /2000 tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan dan Angka Kreditnya,
12.Keputusan Menteri Negara Pendayagutaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M.PAN/ 11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/10/M.PAN/3/2006;
13.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42/KEP/M.PAN/ 12/2000 tentang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan Angka Kreditnya;
14.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/ KEP/ M. PAN / 8/2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
15.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya,
16.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya;
17.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/ KEP/ M.PAN/ 11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya,
18.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 48/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Angka Kreditnya;
19.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
20.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 140/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya,
21.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/ KEP/ M.PAN/ 11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;
22.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya;
23.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Pedaman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
24.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Ferhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
25.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/47/M.PAN/4/2005 tentang Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien dan Angka Kreditnva;
26.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/48/M.PAN/4/2005 tentang Jabatan Fungsional Terapis Wicara dan Angka Kreditnya,
27.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/123/M.PAN/12/2005 tentang Jabatan Fungsional Okupasi Terapis dan Angka Kreditnya,
28.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/3/2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;
29.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 10/ M.PAN/ 3/ 2006 tentang Pe-_-ubahan Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jaba-_an Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya;
30.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2007 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah dan Angka Kreditnya;
31.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya,
32.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 08 / M.PAN / 4 /2008 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;
33.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya;
34.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya;
35.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 tentang Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya;
36.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan,
37.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya,
38.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
39.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2313 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya;
40.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2313 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya,
41.Peraturan Menteri Pendayagunaan Anaratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2:013 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya;
42.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
43.Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
44.Keputusan Gubernur Nomor 851 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Daerah Jabatan Fungsional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
45.Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
46.Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
47.Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
48.Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan,
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KESEHATAN.