DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 32 Tahun 2015

Nomor: 32
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 32 Tahun 2015 adalah ketentuan umum, susunan organisasi, kepala PPKKPL, subbagian tata usaha, satuan pelaksana pelatihan dan uji kompetensi, satuan pelaksana pengendalian dan pemasaran, subkelompok jabatan fungsional, status jabatan dan eselon, tata kerja, kepegawaian, keuangan, aset.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7.Undang-Undang Nomor 5 Tailun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomcr 2 Tahun 2015; 2
9.Peratul·an Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelapo,·an Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaralDaerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomCln Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimc:na telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tent'3ra Organisasi Perangkat Daerah;
17.Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELATIHAN KERJA KHUSlJS PENGEMBANGAN LAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.Pemerintah Caerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Frovinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi D3erah Khusus Ibukota Jakarta 3
6.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat 8PKAD adalah Badan Pengelola Kewangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8.Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnva disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11.Pusat Pelatihan Kerja Khusus PengembangCln Las yang selanjutnya disingkat PPKKPL ad<llah Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta.
12.Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pelatihar Kerja Khusus Pengembangan Las.
13.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14.Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
15.Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tug as negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16.Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17.Pegawai Pemerintah denyan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia y~ng memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tug as pemerintahan.
18.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berh'Jbungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudar, masa kerja.
19.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 5

h.pemasaran program dan lulusan pelatihan;
i.pelaksanaan jasa pelayanan pelatihan kerja dan jasa pemanfaatan prasarana dan sarana pelatihan;
j.pelaksanaan kerja sama pelatihan dan pem8saran PPKKPL;
k.pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja bagi tenaga kerja di bidang las; I. pelaksanaan pemantauan lulusan pelatihan I<husus las;
m.pengeloiaan kepegawaian, keuangan dan barang PPKKPL;
n.pengeloiaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PPKKPL;
o.pengelolaan kearsipan, data dan informasi PPKKPL;
p.pengeloiaan prasarana dan sarana PPKKPL;
q.pelaksanaan publikasi kegiatan,dan pengaturan acara PPKKPL;
r.pelaksanaan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penE.rimaan ,'etribusi PPKKPL; dan
s.pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PPKKPL.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susllnan Organisasi PPKKPL, terdiri dmi :
1. a.Kepala Pusat;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi,
4. d.Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran; dan
5. e.Subkelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi PPKKPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Kepala PPKKPL mempunyai tugas :

a.memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PPKKPL seba(;aimana dimaksud dalam Pasal 4; 6
b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
c.melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PPKKPL; dan
d.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPKKPL.

(1)Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi PPKKPL.
(2)Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
(3)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
1. a.menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PPKKPL sesuai dengan Iingkup tugasnya;
2. b.melaksanakan rencana strategis dan c.iokumen pelaksanaan anggaran PPKKPL sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.menghimpun dan menyusun bahRn pedoman dan standar teknis PPKKPL;
4. d.me:lgoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan angga,an PPKKPL;
5. e.melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran PPKKPL ;
6. f.melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PPKKPL;
7. g.melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PPKKPL;
8. h.melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban PPKKPL;
9. i.melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dan peralatan kerja PPKKPL;
10. j.melaksanakan pengelolaan ruang rapatlpertemuan dan perpustakaan PPKKPL;
11. k.melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PPKKPL; I. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan peralatan kerja PPKKPL;
12. m.menerima, menatausahakan, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kerja PPKKPL;
13. n.melaksanakan kegialan pengelolaan kearsipan, data dan informasi PPKKPL; 7 O. meiaksanakan pemungutan, pencatatan, p8rnbukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggung jawaban penerimaan retribusi PPKKPL;
14. p.mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas PPKKPL; dan
15. q.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Pasal 8

(1)Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi merupakan satuan kerja lini PPKKPL dalam pelaksanaan pelatihan keahlian dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja di bidang las serta pelaksanaan uji kompetensi.
(2)Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
(3)Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
(4)Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksurl pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
(5)Satuan PelaksanCl Pelatihan dan Uji Kompetensi mempunyai tugas :
1. a.menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran PPKKPl. sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.melaksana!<an rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPKKPL sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pelatihan kerja dan uji kompetensi;
4. d.menyusun bahan program, kurikulum dan sil8bus pelatihan keahlian dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja di bidang las dan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja d,m Transmigrasi;
5. e.menyusun bahan program, kurikulum dan silabus pelaksanaan uji kompetensi bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. f.menyusun rencana pelatihan;
7. g.menyusun kebutuhan prasarana dan sarana pelatihan dan uji kompetensi bidang las;
8. h.melaksanakan pelatihan keahlian dan keterampilan kerja bagi tenaga I<erja di bidang las; I. melaksanakan kegiatan uji kompetensi PPK;-<,PL;
9. j.memproses penerbitan sertifikat kompetensi;
10. k.melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga i<erja di bidang las; 8 I. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi; dal"'
11. m.melapmkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompe!ensi.

Pasal 9

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan pelatihan kerja melalui Mobile Training Unit (MTU).

(1)Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran adalah merupakan satuan kerja iini PPKKPL dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu pelatihan kerja serta pemasaran program dan lulusan.
(2)Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
(3)Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimakslJd pad a ayat (2) bukan jabatan struktural.
(4)Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
(5)Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasamn mempunyai tugas :
1. a.menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran PPKKPL sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPKKPL sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan kegiatan pengendaiian mutu pelatihan kerja serta pemasaran program dan iulusan;
4. d.melaksanakan pengendaiian mutu dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja dan uji kompetensi;
5. e.menyusun rencana pemasaran program dan lulusan pelatihan khusus las;
6. f.melaksanakar. kegiatan pemasaran program dan lulusan pelatihan;
7. g.melaksanakan penyebarluasan informasi pelatihan kerja;
8. h.melaksanaan kerja sama pemasaran lulusan;
9. i.melaksanakan pemantauan lulusan pelatihan khusus las; dan
10. j.melaporkan dan mempertanggungjawabk8!l pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran. 9
(1)PPKKPL dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
(2)Pejabat Fungsional sebagaimana dim3ksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural PPKKPL.

Pasal 12

(1)Dalarn rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelornpok Jabatan Fungsional PPKKPL sebagai bagian dar! Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transrnigrasi.
(2)Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
(3)Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional PPKKPL diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transj';',igrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
(2)Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPKKPL wajib taat dan berpedoman pi3da keten\lJan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi PPKKPL. 10 Pasal 15 Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan tugas masing- masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerj<Jsama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 16

(1)Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepaln Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pad a PPI<KPL wajib memimpin, mengoordinasikan, memberika01 bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
(2)Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fur,gsional serta Pegawai pada PPKKPL wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinesan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kepala Pusa\, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PPKKPL wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-la01gkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 18

(1)Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Sub:<elompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pad a PPKKPL, wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan tJeraturan perundang-undangan.
(2)Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 19

(1)Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan birokrasi terhadap PPKKPL. melaksanakan dan reformasi
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Guberm'r.
(1)Pegawai pada PPKKPL merupakan Pegawai Aparatu,' Sipil Negara, terdiri atas :
1. a.Pegawai Negeri Sipil; dan
2. b.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 11
(2)Pengelolaan I(epegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Apnratur Sipil Negara.
(3)Dalam peiaksanaan Pengelolaan Kepegawaian, PPKKPL mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB sebagai bagian dar! pembinaan Kepegawilian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
(1)Belanja pelak.sanaan tugas dan fungsi PPKKPL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…