(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelaksanaan penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi CRM secara berjenjang.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Provinsi terdiri dani :
1.Sekretaris Daerah bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan pengaduan masyarakat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2.Para Asisten Sekretaris Daerah bertanggung jawab mengoordinasikan dan memonitoring penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat tepat waktu oleh setiap SKPD/UKPD di bawah koordinasinya masing-masing;
3.Inspektur Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat oleh SKPD/UKPD dan/atau BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4.Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bertanggung jawab atas :
a.pemeliharaan dan pengembangan aplikasi CRM;
b.memberikan dukungan teknis sistem pelaporan; dan
c.membuat laporan jumlah pengaduan dan tindak lanjut pengaduannya secara periodik setiap bulan kepada Gubernur.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, terdiri dan:
1.Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2.Para Asisten Sekretaris Kota/ Kabupaten Administrasi bertanggung jawab mengoordinasikan dan memonitoring penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat tepat waktu oleh setiap SKPD/UKPD di bawah koordinasinya masing-masing;
(3)5
3.Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota/Kabupaten Administrasi bertanggung jawab atas :
a.memfasilitasi keberlangsungan jaringan; dan
b.memberikan dukungan teknis penyelesaian tindak lanjut pengaduan.
5.Lampiran I dan LampiranII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur mi.
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2019 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES BASWEDAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 72013 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHU US IBUKOTA JAKARTA, YA ANYUHANAH NI? 1.950824 1994032003 Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 39 TAHUN 2019 Tanggal 9 April 2019 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAJUAN AKUN CITIZEN RELATION MANAGEMENT I. Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan
1.Setiap Kota/ Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan mendapatkan akun aplikasi CRM dan dapat diperbanyak dengan mengajukan permohonan pembuatan akun.
2.Pembuatan akun baru aplikasi CRM untuk Kota/Kabupaten Administrasi (termasuk Bagian-Bagian Sekretariat Kota/ Kabupaten Administrasi), Kecamatan dan Kelurahan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan resmi secara tertulis kepada UP JSC melalui Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik di wilayah masing-masing melampirkan form pengajuan.
3.Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota/Kabupaten Administrasi selanjutnya mengirimkan Format A ke UP JSC melalui surat elektronik dengan alamat : crm.smartcity@jakarta.go id
4.UP JSC akan mengirimkan kembali daftar akun yang sudah dibuat, untuk kemudian akan diberikan ke unit pemohon oleh Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota/ Kabupaten Administrasi.
II. Dinas/Badan/Inspektorat/Satpol PP
1.Setiap Dinas/Badan/Inspektorat/Satpol PP mendapatkan akun aplikasi CRM dan dapat diperbanyak dengan mengajukan permohonan pembuatan akun.
2.Pembuatan akun baru aplikasi CRM untuk Dinas/Badan/Inspektorat/ Satpol PP dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan resmi secara tertulis ke UP JSC melampirkan form pengajuan sebagaimana Format A.
3.Pembuatan akun baru aplikasi CRM untuk UKPD di bawah koordinasi Dinas/Badan/Inspektorat/Satpol PP dilakukan melalui SKPD induk yang akan mengajukan permohonan resmi secara tertulis ke UP JSC melampirkan form pengajuan.
4.UP JSC akan mengirimkan kembali daftar akun yang sudah dibuat, untuk kemudian akan diberikan ke Dinas/Badan/Inspektorat/Satpol PP termasuk juga akun baru yang dimohonkan oleh UKPD teknis di bawah koordinasi masing-masing.
III. Biro-Biro
1.Setiap Biro-Biro Sekretariat Daerah mendapatkan akun aplikasi CRM dan dapat diperbanyak dengan mengajukan permohonan pembuatan akun.
2.Pembuatan akun baru aplikasi CRM untuk Biro-Biro Sekretariat Daerah dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan resmi secara tertulis ke UP JSC melampirkan form pengajuan.
3.UP JSC akan mengirimkan kembali daftar akun yang sudah dibuat ke Biro- Biro Sekretariat Daerah pemohon.
2 IV. BUMD I. Setiap BUMD mendapatkan akun aplikasi CRM dan dapat diperbanyak dengan mengajukan permohonan pembuatan akun.
2.Pembuatan akun baru aplikasi CRM untuk BUMD dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan resmi secara tertulis ke UP JSC melampirkan form pengajuan.
3.UP JSC akan mengirimkan kembali daftar akun yang sudah dibuat ke Biro- BUMD pemohon.
V. Jenis Akun CRM I. Akun Tindak Lanjut Akun/user yang bertanggung jawab menindaklanjuti aduan masyarakat.
2.Akun Monitoring.
Akun/user yang bertanggung jawab melakukan pengawasan/ monitoring kinerja dan kondisi user dalam struktur organisasinya.
3.Akun Admin Akun/user yang bertanggung jawab menyetujui dan/atau menolak ticketing CRM.
VI. Form Pengajuan Akun AplikasiCRM Form PengajuanAkun Aplikasi CRM FORMAT A Form gmajm Aka& CRIVI No LAD,ggal Nama taatami., UAW, Nara WIRIaRg Nomor Ponsel (P.gAtolel Tim JSC) lTADZWIA Pal&WILHMI) agagtcn Omuta tituadci aryzatag4 sosol: listadiaa garalz4:, liamlakaa GaatIL tcaalagaya Jakarta ttAa: Qatagja, 2: Unit pARgdolaJakarta Smart City, PjaEl,§AQaMilitcgg, tafgewitra oan atagaws) (42a.A.UstiataK) : (Ram contact person di unit =kW (rioUlabargAgt9M,WalbaR3-111g) No Mama NIP HRH ,t4n No l')p, Bmaik GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES BASWEDAN Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 39 TAHUN 2019 Tanggal 9 April 2019 TEKNIS PENILAIAN PENGADUAN MASYARAKAT I. Penghitungan Nilai
1.Penghitungan Nilai Pada Kelurahan, Kecamatan, dan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi A. Perhitungan Nilai Kelurahan Nilai Tindak Lanjut didasarkan pada akumulasi penilaian pada beberapa variabel. Variabel yang dihitung adalah:
a.Waktu Tindak Lanjut (50%)
1.Waktu yang digunakan dalam usaha mengembalikan, mengubah suatu kondisi atau keadaan lingkungan sosial menjadi lebih tertata baik; dan
2.Waktu Penyelesaian Laporan dihitung sejak laporan masuk (Status wait, Indikator merah) di akun CRM Kelurahan sampai dengan selesai ditindaklanjuti (status Complete dan indikator hijau) oleh Kelurahan.
b.Bobot Kategori per Laporan (20%) Bobot Kategori Laporan adalah prediksi tingkat kesulitan penyelesaian dani sebuah laporan.
c.Penyelesaian Laporan (30%)
1.Dani langkah-langkah, usaha-usaha dalam bentuk perbuatan yang dilakukan untuk mengembalikan, mengubah suatu kondisi atau keadaan lingkungan sosial menjadi lebih tertata baik;
2.Laporan adalah perbandingan antara jumlah laporan selesai dalam bulan sebelumnya berbanding jumlah. Dengan range [0,100];
Complete Nilai = x 100 Jumlah Aduan
3.Complete adalah jumlah dani laporan yang sudah selesai dikerjakan oleh Kelurahan; dan
4.Jumlah aduan adalah jumlah semua laporan yang masuk dan menjadi kewenangan Lurah.
B. Perhitungan Nilai Kecamatan Perhitungan Nilai Kecamatan merupakan akumulasi dan:
1.Nilai Kelurahan yang ada di wilayah kerjanya; dan 2
2.Nilai Tindak Lanjut yang dilakukan oleh Kecamatan yang didasarkan pada akumulasi penilaian pada beberapa variabel.
Nilai Tindak Lanjut didasarkan pada akumulasi penilaian pada beberapa variabel. Variabel yang dihitung adalah:
a.Waktu TINDAK LANJUT (50%)
1.Estimasi waktu yang digunakan dalam usaha mengembalikan, mengubah suatu kondisi atau keadaan lingkungan sosial menjadi lebih tertata baik; dan
2.Waktu Penyelesaian Laporan dihitung sejak laporan masuk (Status wait, Indikator merah), status Disposisi (Indikator Ungu) di sampai dengan selesai ditindaklanjuti (status Complete dan indikator hijau) oleh Kecamatan.
b.Bobot Kategori per Laporan (20%) Bobot Kategori Laporan merupakan adalah prediksi tingkat kesulitan penyelesaian dani sebuah laporan; dan
c.Penyelesaian Laporan (30%)
1.Hasil dani langkah-langkah, usaha-usaha dalam bentuk perbuatan yang dilakukan untuk mengembalikan, merubah suatu kondisi atau keadaan lingkungan sosial menjadi lebih tertata baik;
2.Penyelesaian Laporan adalah perbandingan antara jumlah laporan selesai dalam bulan sebelumnya berbanding jumlah. Dengan range [0,100];
Complete Nilai = x 100 Jumlah Aduan
3.Complete adalah jumlah dani laporan yang sudah selesai dikerjakan oleh Kecamatan; dan
4.Jumlah aduan adalah jumlah semua laporan yang masuk dan menjadi kewenangan Camat.
C. Perhitungan Nilai Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Perhitungan Nilai Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi merupakan akumulasi dani :
1.Nilai Kecamatan yang ada di wilayah kerjanya; dan
2.Nilai Tindak Lanjut yang dilakukan oleh Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.
Nilai Tindak Lanjut didasarkan pada akumulasi penilaian pada beberapa variabel. Variabel yang dihitung adalah:
a.Waktu TINDAK LANJUT (50%)
1.Estimasi waktu yang digunakan dalam usaha mengembalikan, merubah suatu kondisi atau keadaan lingkungan sosial menjadi lebih tertata baik; dan 3
2.Waktu Penyelesaian Laporan dihitung sejak laporan masuk (Status wait, Indikator merah), status koordinasi (indikator ungu) sampai dengan selesai ditindaklanjuti (status Complete dan indikator hij au) oleh Kota/ Kabupaten Administrasi.
b.Bobot Kategori per Laporan (20%) Bobot Kategori Laporan merupakan adalah prediksi tingkat kesulitan penyelesaian dani sebuah laporan; dan
c.Penyelesaian Laporan (30%)
1.Hasil dani langkah-langkah, usaha-usaha dalam bentuk perbuatan yang dilakukan untuk mengembalikan, merubah suatu kondisi atau keadaan lingkungan sosial menjadi lebih tertata baik;
2.Penyelesaian Laporan adalah perbandingan antara jumlah laporan selesai dalam bulan sebelumnya berbanding jumlah. Dengan range [0,100];
Complete Nilai = x 100 Jumlah Aduan
3.Complete adalah jumlah dani laporan yang sudah selesai dikerjakan oleh Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
4.Jumlah aduan adalah jumlah semua laporan yang masuk dan menjadi kewenangan Walikota/Bupati.
2.Dinas/ Badan/ Biro / Inspektorat/ Satpol PP A. Perhitungan Nilai Suku Dinas, Suku Badan, Satpol PP Kota dan Inspektorat Pembantu Nilai Tindak Lanjut didasarkan pada akumulasi penilaian pada beberapa variabel. Variabel yang dihitung adalah:
a.Waktu TINDAK LANJUT (50%)
1.Waktu yang digunakan dalam usaha mengembalikan, merubah suatu kondisi atau keadaan lingkungan sosial menjadi lebih tertata baik; dan
2.Waktu Penyelesaian Laporan dihitung sejak laporan masuk (Status wait, Indikator merah), status disposisi (indikator ungu) sampai dengan selesai ditindaklanjuti (status Complete dan indikator hijau).
b.Bobot Kategori per Laporan (20%)
1.Bobot Kategori Laporan merupakan adalah prediksi tingkat kesulitan penyelesaian dani sebuah laporan; dan
2.Nilai Bobot untuk setiap rincian masalah per kategori diatur lebih lanjut dengan Instruksi Gubernur.
4
c.Penyelesaian Laporan (30%)
1.Hasil dani langkah-langkah, usaha-usaha dalam bentuk perbuatan yang dilakukan untuk mengembalikan, merubah suatu kondisi atau keadaan lingkungan sosial menjadi lebih tertata balk;
2.Penyelesaian Laporan adalah perbandingan antara jumlah laporan selesai dalam bulan sebelumnya berbanding jumlah. Dengan range [0,100];
Complete Nilai = x 100 Jumlah Aduan
3.Complete adalah jumlah dani laporan yang sudah selesai dikerjakan oleh Suku Dinas, Suku Badan, Satpol PP dan Inspektorat Pembantu; dan
4.Jumlah aduan adalah jumlah semua laporan yang masuk dan menjadi kewenangan Suku Dinas.
B. Perhitungan Nilai Dinas/Badan/Biro/Inspektorat/Satpol PP Perhitungan Nilai Dinas/Badan/Biro/Inspektorat/Satpol PP merupakan akumulasi dani :
1.Nilai Unit Kerja yang ada di wilayah kerjanya.
2.Nilai Tindak Lanjut yang dilakukan oleh Dinas/ Badan/ Biro / Inspektorat/Satpol PP
a.Waktu TINDAK LANJUT (50%)
1.Estimasi waktu yang digunakan dalam usaha mengembalikan, merubah suatu kondisi atau keadaan lingkungan sosial menjadi lebih tertata baik; dan
2.Waktu Penyelesaian Laporan dihitung sejak laporan masuk (Status wait, Indikator merah), status koordinasi (indikator ungu) sampai dengan selesai ditindaklanjuti (status Complete dan indikator hijau).
b.Bobot Kategori per Laporan (20%)
1.Bobot Kategori Laporan merupakan adalah prediksi tingkat kesulitan penyelesaian dani sebuah laporan; dan
2.Nilai Bobot untuk setiap rincian masalah per kategori diatur lebih lanjut dengan Instruksi Gubernur.
c.Penyelesaian Laporan (30%)
1.Basil dani langkah-langkah, usaha-usaha dalam bentuk perbuatan yang dilakukan untuk mengembalikan, merubah suatu kondisi atau keadaan lingkungan sosial menjadi lebih tertata balk;
2.Penyelesaian Laporan adalah perbandingan antara jumlah laporan selesai dalam bulan sebelumnya berbanding jumlah.
Dengan range [0,100]; 5 Complete Nilai = x 10() Jumlah Aduan
3.Complete adalah jumlah dani laporan yang sudah selesai dikerjakan oleh Dinas/Badan/Biro/Inspektorat/Satpol PP; dan
4.Jumlah aduan adalah jumlah semua laporan yang masuk dan menjadi kewenangan Dinas/ Badan/ Biro/ Inspektorat/ Satpol PP.
II. Kategori Penilaian Tampilan perhitungan nilai disajikan dalam bentuk 5 (lima) kategori, yaitu A, B, C, D dan E. 5 (Lima) kategori tersebut merupakan bentuk persentase (c/o) atas perbandingan antara Nilai yang Diperoleh berbanding Nilai Maksimal yang Dapat Diperoleh berdasarkan jumlah laporan yang masuk. Sehingga nilai yang menjadi acuan indikator kategori sebuah unit bukan berbanding dengan unit lainnya, tetapi berbanding dengan kemungkinan nilai terbesar yang bisa didapatkan Kelurahan tersebut. Adapun penjelasan dani 5 (lima) kategori tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah mi. Perhitungan Nilai (%) Kategori (Peringkat Huruf) 85 - 100 A 75 - 84 B 60 - 74 C 50 - 59 D 0-49 E Tampilan pada web CRM akan menampilkan berurut dani huruf A sampai dengan huruf E, namun tidak menampilkan nilai yang diperoleh. GUBERNUR PRO VINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES BASWEDAN