Pemberhentian dari jabatan dan pengangkatan kembali Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.Lampiran II diubah sehingga be:-bunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur mi.
5 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di. Jakarta pada tanggal 21 Juni 2019 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES BASWEDAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 52018 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Y VAN YUHANAH NIP 196508241994032003 Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 59 TAHUN 2019 Tanggal 21 Juni 2019 KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA No Jenjang Jabatan Jumlah Formasi A Polisi Pamong Praja Keterampilan 1.Polisi Pamong Praja Pemula 6
2.Polisi Pamong Praja Terampil 336
3.Polisi Pamong Praja Mahir 24
4.Polisi Pamong Praja Penyelia 6 B Polisi Pamong Praja Keahlian 1.Polisi Pamong Praja Ahli Pertama 24
2.Polisi Pamong Praja Ahli Muda 3
3.Polisi Pamong Praja Ahli Madya 1 Jumlah Total 400 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES BASWEDAN