DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 68 Tahun 2022

Nomor: 68
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai penyelenggaraan tata kelola SPBE secara terpadu terhadap unsur SPBE, yang meliputi Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, Proses Bisnis, Data dan Informasi, nfrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di pemerintah daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. 4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. 8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
8. 9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhus-usan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan
2.Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubertur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6.Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
8.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, clan pengendalian dalarn penerapan SPBE secara terpadu.
9.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. 10.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. 11.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi. 12.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. 13.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan sal:mg terkait dalarn pelaksanaan tugas dan fungsi. 14.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, per_golahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. 15.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkal lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data. 16.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antarsimpul jaringan dalam suatu organisasi. 17.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE. 18.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan togas dan fungsi Layanan SPBE. 19.Aplikasi Umum adalah Apikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi, unit kerja, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah.
20.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain.
21.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
22.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
23.Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
24.Evaluasi SPBE adalah proses penilaiar_ secara sistematis melalui verifikasi dan ldarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
25.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, clan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
26.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi be,rupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
27.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik Data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupur_ non-elektronik.
28.Domain Arsitektur adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur Proses Bisnis, domain arsitektur Data dan Informasi, domain arsitektur Infrastruktur SPBE, domain arsitektur Aplikasi SPBE, domain arsitektur Keamanan SPBE, dan domain arsitektur Layanan SPBE.
29.Walidata adalah Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
30.Produsen Data adalah Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
31.Wali Layanan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan urusan di bidang organisasi dan reformasi birokrasi untuk melakukan pengelolaan Layanan SPBE sesuai dengan Arsitektur SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Pasal 2

(1)Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu terhadap unsur SPBE.
(2)Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Arsitektur SPBE;
2. b.Peta Rencana SPBE;
3. c.rencana dan anggaran SPBE;
4. d.Proses Bisnis;
5. e.Data dan Informasi;
6. f.Infrastruktur SPBE;
7. g.Aplikasi SPBE;
8. h.Keamanan SPBE; dan
9. i.Layanan SPBE.

Pasal 3

(1)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.Domain Arsitektur; clan
2. b.referensi arsitektur.
(3)Domain Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan substansi arsitektur yang me:nuat:
1. a.Domain Arsitektur Proses Bisnis;
2. b.Domain Arsitektur Data dan Informasi;
3. c.Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE;
4. d.Domain Arsitektur Aplikasi SPBE;
5. e.Domain Arsitektur Keamanan SPBE; dan
6. f.Domain Arsitektur Layanan SPBE.
(4)Arsitektur SPBE dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.
(5)Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman nada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(6)Arsitektur SPBE menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan instansi pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
(7)Keterkaitan antar-Domain Arsitektur SPBE dan kerangka kerja Arsitektur SPBE dalam kerarigka kerja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam La.-sripiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur mi.
(8)Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi DIG Jakarta.
(9)Dalam menyusun Arsitektur SPBE, tim koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat melakukan konsultasi dengan tim koordinasi SPBE nasional.
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

(1)Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(3)Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE nasional;
2. b.hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE yang dilaksanakan secara manciiri dan/atau oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
3. c.perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; dan/atau
4. d.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(4)Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 5

(1)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b memuat:
1. a.Tata Kelola SPBE;
2. b.Manajemen SPBE;
3. c.Layanan SPBE;
4. d.Infrastruktur SPBE;
5. e.Aplikasi SPBE; 11 Keamanan SPBE; dan
6. g.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(2)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
(3)Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedcman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(4)Penyusunan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan infunnatika, terkait penyusunan muatan Peta Rencana SPBE; dan
2. b.Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, terkait penyelarasan tujuan, sasaran, dan indikator sasaran, serta inisiatif strategis Arsitektur SPBE dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(5)Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, Guberrrar berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(6)Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang rnenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
(7)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan instansi pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
(8)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1)Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(3)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
2. b.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. c.perubahan Arsitektur SPBE; dan/atau
4. d.hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
(4)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
(5)Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pasal 7

(1)Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dani seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Dada Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jaka-ta
(2)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dani seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah, dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
(3)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
(4)Penytisunan rencana dan anggaran SPBE, dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layman SPBE.
(2)Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi. 10
(3)Proses Bisnis disusun dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Gubernur mengenai penyusunan peta Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 9

(1)Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DIU Jakarta yang diperoleh dari Pengguna SPBE.
(2)Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Gubernur mengenai satu data Indonesia tingkat provinsi.

Pasal 10

(1)Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f terdiri atas:
1. a.Jaringan Intra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
2. b.Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
3. c.Pusat Data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
(2)Infrastruktur SPBE diselenggarakan secara terpusat oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
(3)Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hams dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
(4)Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
(5)Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem Informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. 11

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 68 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TATA KELOLA SPBE

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TATA KELOLA SPBE

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018