(1)Gubernur memberikan kuasa untuk menetapkan keputusan dan menandatangani petikan keputusan di bidang kepegawaian kepada Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur mi.
(2)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.pengangkatan, pemberhentian dan pengangkatan kembali PNS dalam jabatan fungsional; dan
b.pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam jabatan struktural.
Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama Gubernur dalam menetapkan keputusan.
(4)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan terhadap keputusan pengangkatan, pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional jenjang ahli madya.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan terhadap keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam jabatan pimpinan tinggi. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2019 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SAEFULLAH ANIES BASWEDAN BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 72020 Salinan ,seSuAi den an aslinya KEPALA BIROHOKUMSRETARIAT DAERAH PROVINSI DA HKHUS S IBUKOTA JAKARTA,, 1(.t'i I . \ 'YA AN YUHANAH NIP 196508241994032003 (3)
(5)Lampiran I: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 69 TAHUN 2019 Tanggal 25 Juli 2019 PEJABAT YANG MENERIMA DELEGASI UNTUK MENETAPKAN ICEPUTUSAN DAN MENANDATANGANI PETIKANNYA No Jenis Keputusan Pejabat Yang Didelegasikan Keputusan Petikan Keterangan 1 2 3 4 5 Pengangkatan CPNS dan PNS 1 Pengangkatan CPNS Kepala Bidang Pendagun 2 Pengangkatan CPNS menjadi PNS Kepala Bidang Pendagun Perpindahan PNS 3 Perpindahan PNS (Non Struktural) antar Perangkat Daerah atau Biro Kepala BKD Kepala Bidang Pendagun 4 Perpindahan PNS (Non Struktural) antar Kota/Kabupaten Aciministrasi Kepala BKD Kepala Bidang Pendagun 5 Perpindahan PNS (Non Struktural) di lingkup Kota Administrasi Walikota Kepala Suku Badan Kepegawaian Tembusannya disampaikan ke Kepala Bagian Kepegawaian Tata Laksana dan Pelayanan Publik 6 Perpindahan PNS (Non Struktural) di lingkup Kabupaten Administrasi Bupati Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan clan Kepegawaian Tembusannya disampaikan ke BKD 7 Perpindahan PNS (Non Struktural) antar Bagian atau Antar UKPD dalam satu PD/Biro Kepala PD/Biro Sekretaris PD/Kepala Bagian yang membidangi pada Biro ke BIM Tembusannya disampaikan 8 Perpindahan PNS dani instansi diluar Pemerintah Daerah ke Pemerintah Daerah -- Kepala BKD 9 Perpindahan Guru antar Sekolah dalam satu Suku Dinas Kepala Suku Dinas Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha 10 Perpindahan guru antar Suku Dinas Kepala Dinas Pendidikan Sekretaris Dinas Pendidikan Kenaikan Pangkat 11 Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. IV/a dan Gol. IV/b Sekretaris Daerah Kepala BKD 12 Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. III/c dan Gol. III/d Kepala BKD Kepala Bidang Pengembangan 13 Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. I/b sampai dengan Gol. III/b Kepala BKD Kepala Subbidang Kepangkatan Untuk PNS di lingkup Provinsi dan Kabupaten Administrasi 14 Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. III/a dan Gol. III/b Kepala BKD Kepala Subbidang Kepangkatan Untuk PNS di lingkup Wilayah Kota15 Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. I/b sampai dengan Gol. II/d Kepala BKD Kepala Suku Badan Kepegawaian Administrasi Untuk PNS di lingkup Wilayah KotaPensiun Administrasi 16 Penetapan Pensiun karena mencapai BUP, Pensiun APS, Pensiun karena tidak cakap jasmani dan rohani, Diberhentikan dengan hormat akibat hukuman disiplin dan Pensiun janda/duda/yatim, bagi PNS:
Gol. IV/d dan Gol. IV/e Gol. IV/b dan Gol. IV/c Gol. I/a sampai dengan Gol. IV/a --- --- -I- --- Sekretaris Daerah Kepala BKD Kepala Bidang Kesra Kecuali untuk PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratarna Kecuali untuk PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama GUBERNUR PRO VINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES BASWEDAN Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 69 TAHUN 2019 Tanggal 25 Juli 2019 PEJABAT YANG MENERIMA DELEGASI UNTUK MENANDATANGANI USULAN No Jenis Usulan Pejabat Yang Didelegasikan Keterangan KENAIKAN PANGKAT 1 Usulan kenaikan pangkat dan nota usul: ' Gol. IV/c . Gol. IV/a dan Gol. IV/b • Gol. III/c dan Gol. III/d • Gol. III/a dan Gol. III/b •F Gol. I/a sampai dengan Gol.II/d Gol. I/a sampai dengan Gol.II/d ' Sekretaris Daerah Kepala BKD Kepala Bidang Pengembangan Kepala Subbidang Kepangkatan Kepala Subbidang Kepangkatan Kepala Suku Badan Kepegawaian ., i . Diusulkan kepada . Untuk PNS di lingkup Provinsi dan Kabupaten Administrasi , . Untuk PNS di lingkup Provinsi dan Kabupaten Administrasi Untuk PNS di lingkup wilayah Kota Administrasi PENSIUN 2 ' • a. Usulan pertimbangan teknis penetapan pensiun duda/yatim, Pensiun APS, Pensiun karena tidak pemberhentian akibat Hukuman disiplin i Bagi PNS Gol. IV/d dan IV/e ' 1
b.Bagi PNS yang menduduki JPT Pratama i ,.
c.Bagi PNS Gol. IV/b dan IV/c .
d.Bagi PNS Gol. IV/a
e.Bagi Gol. I/a sampai dengan Gol. III/d
f.Bagi Gol. I/a sampai dengan Gol. III/d karena mencapai BUP, cakap jasmani dan rohani, Sekretaris Daerah ., Kepala BKD ' Kepala Bidang Kesra Kepala Bidang Kesra Kepala Suku Badan Kepegawaian Pensiun janda/ Pensiun karena .
Untuk PNS di lingkup Provinsi dan Kabupaten Administrasi Untuk PNS di lingkup . wilayah Kota Administrasi dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah GUBERNUR PRO VINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES BASWEDAN Lampiran III: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 69 TAHUN 2019 Tanggal 25 Juli 2019 PEJABAT YANG MENERIMA KI.JASA UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN DAN MENANDATANGANI PETIKANNYA Jenis Keputusan Pejabat Yang Didelegasikan Ke utusan Petikan Keterangan JABATAN FUNGSIONAL 1 2 3 Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali dalam JF:
a.Keahlian jerlina Ahli Pertama; dan
b.Keterampilan jenjang Pemula.
Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali dalam JF:
a.Keahlian jenjana Ahli Muda; dan
b.Keterampilan jenjanz:
1.Teram2i1;
2.Mahir; dan
3.Penyelia Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali dalam JF Keahlian jenjang Ahli Madya Kepala BKD Kepala BKD t- Kasubbid Jabatan Fungsional Kepala Bidang Pengembangan Kepala BKD JABATAN STRUKTURAL 4 5 6 7 8 4.
Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Administrator Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Pengawas dan Lurah Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Pengawas di lingkup Kota Administrasi Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Pengawas di lingkup Kabupaten Administrasi Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan Walikota Bupati Kepala BKD Kepala Bidang Pengembangan Kepala Bidang Pengembangan Kepala Suku Badan Kepegawaian Kepala Bidang Pengembangan GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES BASWEDAN