DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 83 Tahun 2019

Nomor: 83
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang penugasan PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) pada penyelenggaraan kegiatan Formula E, dengan ruang lingkup yang meliputi penugasan, pendanaan, keadaan kahar, dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; pelaporan, dan pengawasan dan pengendalian.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Penyelenggaraan Kegiatan Formula E; b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dengan memperhatikan suratMenteri Pemuda dart Olahraga tanggal 2 Agustus 2019 Nomor B.8.2.3/MENPORA/VIII/2019 serta surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Agustus 2019 Nomor 426/8164/SJ, perlu pengaturan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; a. bahwa untuk menggerakkan roda perekonomian, mempromosikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan mendukung program Langit Biru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Federation Internationale de I'Automobile(FIA) akan menyelenggarakan kegiatan Formula Edi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dalam pelaksanaanya ditugaskan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah); Menimbang DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA GUBERNURDAERAHKHUSUSIBUKOTA JAKARTA, PENUGASAN KEPADAPERSEROANTERBATASJAKARTAPROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN FORMULA E TENTANG PERATURAN GUBERNURDAERAHKHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 83 TAHUN 2019 GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SALINAN

a.penugasan;b. pendanaan;c. keadaan kahar;
d.dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
e.pelaporan; dan f. pengawasan dan pengendalian. Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

Pasal 2

5.Pihak Lainnya adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, · Badan U saha Swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, organisasi kemasyarakatan atau induk organisasi cabang olahraga.
4.Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) yang selanjutnya disebut PT Jakarta Propertindo (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukanjuga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
2.Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
1.Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disingkat Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

KETENTUANUMUM BABI Menetapkan : PERATURAN GUBERNURTENTANG PENUGASAN KEPADAPERSEROAN TERBATASJAKARTAPRO?ERTINDO (PERSEROANDAERAH)DALAMPENYELENGGARAAN KEGIATAN FORMULAE. MEMUTUSKAN: 2 a. penyertaan modal daerah; b. modal perusahaan; c. patungan modal perusahaan dengan badan usaha Iainnya;

(1)Pendanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat bersumber dari: Pasal pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dapat menugaskan anak perusahaan dan/ a tau bekerja sama dengan pihak lainnya dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

Untuk

Pasal 4

(5)Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat meminta auditor eksternal untuk melakukan audit atas kewajaran penerimaan dan biaya yang telah dikeluarkan oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda).
(4)PT Jakarta Propertindo (Perseroda) bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini berlak:u. a. mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan kerjasama dengan penyelenggara kegiatan Formula E; clan
1. b.menyelenggarakan kegiatan Formula E dari tahap awal sampai dengan akhir termasuk penyusunan kajian penyelenggaraan kegiatan Formula E.
(2)Untuk penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PT Jakarta Propertindo (Perseroda) melaksanakan hal sebagai berikut:
(1)Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dalam penyelenggaraan kegiatan Formula E di Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 3

PENUGASAN

a.fasilitasi dan koordinasi dengan Pernerintah Pusat untuk perizinan terkait penyelenggaraan kegiatan Formula E dan pengamanan objek vital;
b.kemudahan dan percepatan perizinan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; c. keringanan dan kemudahan beban perpajakan daerah; dan/atau d. dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan penyelenggaraan kegiatan Formula E sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Provinsi DKIJakarta memberikan dukungan berupa:

BAB II

3

Pasal 7

DUKDNGAN PEMERINTAH PROVINS! DKI JAKARTA BABV

(2)Keadaan kahar (force majeun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terbatas pada kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru-hara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme, perubahan kebijakan pemerintah pusat dan/ atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
(1)Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mer:gevaluasi pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Pasal 6. KEADAAN KAHAR PT Jakarta Propertindo (Perseroda) melakukan pemisahan pencatatan pembukuan terhadap pendanaan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ( Good Corporate Governance) dan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. pinjaman dari lembaga keuangan; e. hibah yang sah dan tidak mengikat; dan/ a tau f. bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. 4 a. teguran; clan/ atau b. peringatan.
(3)Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan : a. supervisi lapangan; b. konsultasi; c. koordinasi; d. monitoring dan evaluasi; dan e. laporan.
(2)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
(1)Pengawasan dan pengendalian penugasan sebagaimana dimaksud dalam

BAB IV

{3)

Pasal 3

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DIGJakarta :erkait yang dikoordinasikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 9

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB VII a. laporan aspek teknis; b. laporan aspek administrasi; dan c. laporan aspek keU:angan.

(2)Laporan sebagaimana:. dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas :
(1)PT Jakarta Propertindo (Perserodaf menyarnpaikan laporan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/ atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Gubernur melalui Dinas Pemuda clan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pasal 8 PELAPORAN BAB VI.
(2)Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja · pada Perangkat Daerah Provinsi DK! Jakarta terkait sesuai dengan tugas clan fungsi. 5 YA AN YUHANAH NIP 196508241994032003 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUMSEKRETARIAT DAERAH PROVINS!DAERAHKHUS S IBUKOTAJAKARTA,BERITADAERAHPROVINS!DAERAHKHUSUS IBUKO'='A JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 71038 SAEFULLAH ttd SEKRETARIS DAERAHPROVINS!DAERAHKHUSUS IBUKOTAJAKARTA, Diundangkan di Jakartapada tanggal 20 Agustus 2019 ANIES BASWEDAN ttd GUBERNURDAERAHKHUSUS IB"JKOTA JAKARTA, Ditetapkan di Jakartapada tanggal 12 Agustus 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. KETENTUAN PENUTUP BAB VIII Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penugasan sebagaimanadimaksud dalam

Pasal 3

dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya.

Pasal 10

(4)Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud padaayat
(2), dilaporkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur. 6

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 83 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Untuk

Pasal 4

Pasal 3

3

Pasal 7

{3)

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 3

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2025

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Untuk

Pasal 4

Pasal 3

3

Pasal 7

{3)

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 3

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2025

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2025